Ditemukan 393 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : darlian dualika darliman dasiman daulika daliman dalijan dalikin dalikah dalilan dalikun
Pengadilan PN LAMONGAN
Putus : 12-12-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan PN LAMONGAN Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Lmg
Tanggal 12 Desember 2012 —
48 — 4
  • Dengan demikian adalahpatut dan beralasan hukum untuk menolak Petitum ke3 gugatan Rekonpensi ini.Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti Para Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana di dalikan oleh Penggugat, maka terhadappetitum selain dan selebihnya dalam gugatan rekonpensi ini tidak relevan lagi untukdipertimbangkan dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.Menimbang bahwa dengan demikian tuntutan ke1 gugatan rekonpesi Penggugatdikabulkan untuk sebagian.Hal 88
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-08-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Pkp
Tanggal 30 April 2014 — TJHIOE DJOEN MOEY, dkk Melawan SUTANTO GIDION Als CHIN NAM TIEN, SIM PIT FA
153 — 52
  • Atau bila Penggugat memiliki ITKADBAK seperti yang di dalikan Penggugat sudah seharusnya Penggugat mendatangi TjhioeTet Fat dan Tjhioe Moek Sem selagi keduanya masih hidup untuk dapatmenyelesaikan permasalahan sewa menyewa tersebut dengan para Tergugat, bukandengan cara menunggu kedua orang tersebut meninggal dunia barulah Penggugatdengan semenamena mengusir para Tergugat, sementara para Tergugat sendiri telahmembayar uang sewa untuk tahuntahun yang akan datang sesuai perjaniian yang telahdibuat
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 13/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 3 April 2014 — Perdata Pengugat: - SAHUDI Bin SARTIMA - SAODIK Bin SARTIMA - SOPIAH Binti SARTIMA - SAADAH Binti SARTIMA - SUHAN Binti SARTIMA Tergugat: - MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) REPUBLIK INDONESIA Cq, DIREKTUR UTAMA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero) PUSAT JAKARTA Cq, DIREKTUR PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DI BANDUNG Cq, DIREKTUR PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero) CABANG CIREBON - MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT Cq, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON - MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT - MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON - MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON Cq, CAMAT LEMAHWUNGKUK - MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON Cq. CAMAT PEKALIPAN - MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON Cq, CAMAT LEMAHWUNGKUK Cq, LURAH KELURAHAN LEMAHWUNGKUK - ENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON Cq. CAMAT PEKALIPAN Cq, LURAH KELURAHAN JAGASATRU - SAID Bin SARTIMA - SUPAI Bin SARTIMA - SOMADI Bin SARTIMA
150 — 19
  • Tergugat I,"Padahal sebagaimana telah Tergugat III dalikan sebelumnya bahwa pemberianhak, BUKAN produk hukum Gubernur Jawa Barat melainkan produk hukumKantor Pertanahan Kota Cirebon berdasarkan:a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang PelimpahanWewenang Pemberian Hak Atas Tanah;b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4/Ins/DDA/1972 tentang PelaksanaanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;c.
Pengadilan PA Namlea Perdata Agama
Register : 04-11-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PA Namlea Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Nla
Tanggal 4 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 156
  • Bahwa dalil Penggugat pada Point 2, Tergugat tolak dengan Keras dan Tegas,hal ini merupakan keangkuhan yang nyata dari Penggugat dan Penggugatingin menunjukkan arogansinya dengan menjustifikasi dalil Tergugat padaPoint 3 (dalam Jawaban) adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel),Penggugat ingin menunjukkan Superioritasnya dengan mengabaikanKewenangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadiliperkara A quo, sebab seluruh yang di dalikan oleh Tergugat di dalam JawabanTergugat merupakan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-11-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 618/PID.SUS-LH/2020/PT MKS
Tanggal 26 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DR. H. BURHAMAN, S.H, M.H Diwakili Oleh : H. IKMAL ARIEF, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : SABRI SALAHUDDIN, SH., MH.
Terbanding/Penuntut Umum II : MUHAEMIN, SH
606 — 390
  • keberatan dari Terdakwa yang dimuat dalam Memori Bandingnyatersebut, namun setelah kami berusaha keras maka dapat menemukan dalilyang dijadikan dasar sehingga Terdakwa menyatakan keberatan atas putusanMajelis Hakim yang memutuskan unsur melakukan usaha dan/atau kegiatantanpa memiliki izin lingkungan , cukup terbukti, yakni sebagai berikut :Keberatan karena adanya perbedaan unsur delik yang dibuktikan oleh PenuntutUmum dan Majelis Hakim.Bahwa, dalam Memori Banding Terdakwa bertanggal 26 Oktober2020 di dalikan
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 08-08-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 337/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 30 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
85 — 63
  • pemeriksaan Setempat di temukan fakta barang yang di maskudtelah tidak ada dari saat hubungan Para Pihak masih harmonis;Bahwa obyek harta bersama pada point 6.1 sampai point 6.30 sebagianbesar obyeknya tidak jelas karena tidak secara jelas dan benar di sebutkanMerek dan Type dari barangbarang yang di klaim sebagai harta bersamatersebut bahkan dari fakta persidangan di peroleh bahwa barangbarang yangdi jadikan obyek sengketa harta bersama tersebut tidak sesuia jenis danmereknya antara apa yang di dalikan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-05-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 300/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Juli 2018 — PT.PANN MULTI FINANCE (PERSERO) CS >< PT.PELAYARAN CARAKA TIRTA PERKASA CS
153 — 131
  • dalikan dalam Konpensi juga termasuk dalam Gugatan RekonpensiTERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI;3. Bahwa TERGUGAT KONPENSV/PENGGUGAT REKONPENSI menolakdengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT KONPENSIPARATERGUGAT REKONPENSI.
Pengadilan PN SABANG Perdata Tanah
Register : 03-08-2015 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN SABANG Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.SAB
Tanggal 2 Juni 2016 — SYAHRUDDIN Bin Tgk. ABDUL RANI ASYEK, VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaC/q. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi AcehC/q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. MenteriPertahanan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Panglima TNI Republik Indonesia, C/q. Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Republik Indonesia,C/q. Panglima Armada Barat (Pangarmabar) Republik Indonesia, Cq Komandan Pangkalan Utama Angkatan laut (Danlantamal) 1 Belawan,C/q. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Sabang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
133 — 33
  • Untuk itu, maka sudah jelas Pengadilan Negeri Sabang tidak memiliki kompetensidan atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.Oleh karena itu berdasarkanketentuan Pasal 134 HIR terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut yang TergugatIII dalikan telahsesuai dengan ketentuan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 136 HIRmohon Kepada yangTerhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum pada pokok perkaraagar dapatmemberikan putusan sela terlebih dahulu dengan menerima eksepsi kompetensi
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
124 — 20
  • Surat Dewan Pemekilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PandeglangNomor : 172.4/01/06DP/2004, tertanggal 27 Juli 2004, Perihal Persetujuandan Dukungan Pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda BantenDengan alasan alasan sebagaimana yang di dalikan PARA PENGGUGAT,temyata telah memenuhi kualifikasi sebagai PERSENGKETAAN TATAUSAHA NEGARA, maka hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU.No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PN BANGIL
Putus : 25-01-2012 — Upload : 01-05-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 15/PDT.G/2011/PN.Bgl.
Tanggal 25 Januari 2012 —
77 — 24
  • Arofah;Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut keseluruhannya telah berkesusaian dengan apa yangPara Penggugat asal dalikan dalam Surat Gugatannya ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa yangmenjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :1.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
395 — 269
  • berdasarkan hal tersebut, Penggugat mendalikan bahwa tanah in itisyang dikuasai Tergugat II sesuai dengan Sertifkat Hak Pakai atas Tanah in Itisharus diabaikan;58Tanggapan :> Bahwa dalil Gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasarkanhukum dan mengada ada;> Bahwa sebelum kami berpanjang lebar tentang Hak Eigendom, maka perlu kitapahami bersama bahwa sekalipun Penggugat berusaha sekuat tenaga untukmembelokkan masalah kewarganegaraan dari Penggugat, namun padapokoknya Samuel de Meyyer yang di dalikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, DKK VS YONGKIE SOUKOTTA, DK
92 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., mendalilkan bahwa jumlahminimal pihak dalam membuat suatu perjanjian sebagaimana yangtelan ahli dalikan dalam syarat sahnya suatu perjanjian yaitudenganadanya kesepakatan yang dibuat oleh harus lebih dari satupihak dalam membuat perjanjian walaupun bentuk perjanjiantersebut adalah perjanjian sepihak;Dan oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah salahdalam memberikan pertimbangan hukum Pemohon Kasasi telahwanprestasi berdasarkan Surat Pernyataan 17 April 2008 sebab suratpernyataan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Mei 2016 — Oilex (West Kampar) Limited >< PT Sumatera Persada Energi,Cs
256 — 83
  • pada uraiannya sebagaimana disampaikan pada halaman 33 dan 36Gugatan, menyampaikan atas tindakan yang dilakukan oleh Para TergugatPenggugat mengalami kerugian berupa tagihan uang pengembalian, bunga atasuang pengembalian, biaya aarbitrase,biaya hukum dan pengeluaran, 45%pendapatan dari penjualan minyak, biaya joint account dan keuntungan yangseharusnya didapatkan dengan rincian masing masing yang apabila dijumlahkankesemuanya mencapai USD 23,331 ,394.33.Bahwaperhitungan kerugian yang Penggugat dalikan