Ditemukan 4082 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iup ipul isak ispi ijek ipuk iupkã ipk iuk
Penelusuran terkait : Melakukan usaha pertambangan tanpa iup Ipr atau iupk Penjualan mineral bukan dari iupk Lingkungan hidup Pertambangan mineral dan batu bara Menampung Memanfaatkan Melakukan pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup Iupk atau izin “ melakukan usaha penambangan tanpa iup (izin usaha pertambangan) Ipr (izin pertambangan rakyat) Atau iupk (izin usaha pertambangan khusus) ” 29/ pid.sus /2012/pt. malut Rifal ode ratif alias rifal Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 22-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN UNAAHA Nomor 78/Pid.B/LH/2017/PN Unh
Tanggal 18 Juli 2017 — - Yunding bin Yenre alias Unding
411 — 26
  • 1999 tentangKehutanan ;Bahwa hutan yang dapat diberikan izin pemanfaatan hasil hutanyaitu pada hutan produksi (HP) ;Bahwa yang berhak memberikan izin pemanfaatan hasil hutanadalah menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang sesuaidengan mekanisme peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa izin yang harus dilengkapi dalam setiap kegiatanpemantfaatan hutan menurut Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2007 pasal 17 ayat (2) wajib disertai IzinPemanfaatan Hutan yang meliputi : IUPK
Pengadilan PN LAHAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-03-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN LAHAT Nomor No.08/Pdt.G/2013/PN.LT.
Tanggal 11 September 2013 — Ir. H. MUNANDAR SAI SOHAR <<< L>>> SUKIRMAN SUKUR, DKK.
113 — 26
  • Sehinggamenghentikan kegiatan operasional pertambangan selama 18(delapan belas) hari sejak 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal02 Maret 2013 (Bukti P4);o10.Bahwa menurut Pasal 162 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebut Setiap orangyang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana denganpidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Pidana Khusus
Register : 13-04-2022 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 21-06-2022
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tim
Tanggal 20 Juni 2022 — Penuntut Umum:
FEBIANA WILMA SORBU, S.H
Terdakwa:
EVAN WALUYO ROSTANADJI
93 — 14

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa EVAN WALUYO ROSTANADJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Perjanjian
Register : 04-03-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Bjm
Tanggal 13 Januari 2015 — PENGGUGAT : 1. DR. REKSO AGENG HERMAN 2. DANIEL SANTOSO, MBA TERGUGAT : - SUWANDI WIJAYA, MBA TURUT TERGUGAT : 1. YESSICA THERESIA 2. JENLIE SITIA 3. NOTARIS HILDA SARI GUNAWAN, SH
167 — 40
  • SatriaPutra Agung sebagaimana telah disebutkan diatas pada dasarnya tidakdapat dialihkan kepada pihak lain, berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) UndangUndang no. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubarayang menyatakan:Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUPnyapthak lain;Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 28/Pat. G/2014/PN Bjm.21).22),28).24).25).Bahwa PT.
    G/2014/PN Bjm.45).46).47).48).49).Bahwa dalam Pasal 93 Ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnya pihayk lain.Bahwa PT.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 43/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 19 Januari 2021 — Pemohon:
PT. ARNINS CORPORATION
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
143 — 56
  • Peraturan MenteriEnergi Sumber Daya Mineral Nomor:26 tahun 2018 tentangPelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan PengawasanPertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: Dalam halpemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedangdalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembagaterkait yang berwenang,Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPKdalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanyaPutusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang menyatakanIUP atau IUPK
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 41/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 15 Januari 2021 — Pemohon:
PT. Cetara Bangun Persada
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
220 — 132
  • sedangdalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembagaterkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atauIUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelahadanya Putusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenangmenyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1);18.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
263 — 168
  • Peraturan MenteriEnergi Sumber Daya Mineral Nomor:26 tahun 2018 tentangPelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan PengawasanPertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: Dalam halpemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedangdalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembagaterkait yang berwenang,Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPKdalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanyaPutusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenangmenyatakan IUP atau IUPK
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Plk
Tanggal 9 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.RIWUN SRIWATI, SH
2.HAPPY C. HUTAPEA,SH
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
4.BERNARD E.K. PURBA, S.H.,M.H
Terdakwa:
H.BACHTIAR RAHMAN Bin IMANSYAH Alm
201 — 41
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa H.Bachtiar Rahman Bin Imansyah (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengolahan dan Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 04-08-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 13-01-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 519/Pid.B/LH/2022/PN Ptk
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.Yan Syafrudin, S.H.,M.H.
2.MILONO RAHARJO, S.H.,M.H.
3.RUDOFL T.P SIMANJUNTAK, SH
4.SUPRIADI,SH.MH
5.EKA HERMAWAN, SH, MH
6.AAN, S.H.,M.H.
7.ROBIN P HUTAGALUNG, SH
Terdakwa:
LUJI MINARJO Als. LUJI Als. ROJI Bin SUMARJO
86 — 51
  • ROJI Bin SUMARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberi bantuan melakukan kejahatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUJI MINARJO Als. LUJI Als.
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 13-04-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan PN SAMBAS Nomor 67/Pid.B/LH/2023/PN Sbs
Tanggal 13 Juni 2023 — Penuntut Umum:
1.Alan Adityanta, S.H.
2.WIDI SULISTYO,S.H.,M.H.
3.Kisti Artiasha, SH.
4.TETTY SITOHANG, S.H
Terdakwa:
AMSAR Bin RAHMAN
97 — 8

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa AMSAR BIN RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menampung, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 22-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN UNAAHA Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh
Tanggal 18 Juli 2017 — - Sainuddin bin Juki
417 — 27
  • izin pemanfaatan hasil hutanyaitu pada hutan produksi (HP) ;Bahwa yang berhak memberikan izin pemanfaatan hasil hutanadalah menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang sesuaidengan mekanisme peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa izin yang harus dilengkapi dalam setiap kegiatanpemanfaatan hutan menurut Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2007 pasal 17 ayat (2) wajib disertai IzinHalaman 23 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN UnhPemanfaatan Hutan yang meliputi : IUPK
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
421 — 280
  • ketentuanPasal 134 ayat (1) dengan tegas menyatakan:Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), WilayahPertambangan Rakyat (WPR), atau Wilayah Izin UsahaPertambangan Khusus (WIUPK) tidak meliputi hak atas tanahpermukaan bumiBahwa mengenai tidak terputusnya hubungan hukum kepemilikan tanahPARA PENGGUGAT ini, semakin dipertegas lagi olen ketentuan Pasal138 UU Minerba Tahun 2009 yang menyatakan:Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU Minerba diatur bahwa:Ayat (1)Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasiproduksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang haksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Ayat (2)Halaman 85 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG11.12.13.Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanaholeh pemegang IUP atau UPK.Bahwa sebagai pelaksanaan
    Di mana berdasarkan ketentuan Pasal 100 PPPelaksanaan Pertambangan Minerba ini, telah diatur dengan tegas bahwa:Ayat (1)Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Produksi yang akanmelakukan kegiatan operasi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruhhak atas tanah dalam WIUP atau WIPK dengan pemegang hakatastanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganAyat (2)Pemegang IUP Operasi Produksi atau UPK Operasi Produksi wajibmemberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama denganpemegang hak
    pertambangan oleh Tergugat II Intervensi, kendatipunsudah memegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dalam objek sengketa I.Halaman 229 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPGBahkan, masyarakat Lengko Lolok pada umumnya masih beraktifitas danmengelola tanah serta menempati huniannya masingmasing, tidak terkecuali bagipara Penggugat;Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam ketentuan pasal 136 ayat (1)UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan tentang kewajiban bagipemegang IUP atau IUPK
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-12-2022 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 2742/Pid.B/LH/2022/PN Sby
Tanggal 2 Maret 2023 — Penuntut Umum:
FARIDA HARIANI, SH., MH.
Terdakwa:
FAMLI ALS RAMLI
190 — 30

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa FAMLI als RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FA
    3. MLI als RAMLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 13-04-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 13-06-2023
Putusan PN SAMBAS Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sbs
Tanggal 13 Juni 2023 — Penuntut Umum:
1.WIDI SULISTYO,S.H.,M.H.
2.Alan Adityanta, S.H.
3.Kisti Artiasha, SH.
Terdakwa:
HELY SAPUTRA Als LILI Als KUDEL Bin EDY NGALIMIN
88 — 10

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa HELY SAPUTRA ALS LILI ALS KUDEL BIN EDY NGALIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menampung, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus
Register : 04-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN KOTABUMI Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Kbu
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Feryando, SH
Terdakwa:
1.ROMANSYAH ZEBUA Alias RAJA HASIBUAN Bin KHAIRUDDIN ZEBUA.
2.YULIAN PRADANA Bin ANANTA SAFARI.
96 — 0

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa I Romansyah Zebua Alias Raja Hasibuan Bin Khairuddin Zebua dan Terdakwa II Yulian Pradana Bin Ananta Safari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pengangkutan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK yang dilakukan secara bersama-sama
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Romansyah Zebua Alias Raja Hasibuan Bin Khairuddin Zebua dan Terdakwa II Yulian Pradana Bin Ananta Safari
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 30 Mei 2017 — SUKARDI bin ARBA’I (alm)
104 — 19
  • Pasal 128 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yaitu:Pasal 128(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negaradan pendapatan daerah.(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan pajak.(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiriatas:a.
    Pasal 128 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yaitu:Pasal 128(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negaradan pendapatan daerah.(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan pajak.(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiriatas:Halaman 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pgpa.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 14-12-2017 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 14 Desember 2017 — * Perdata EMED BIN ASMALI, Dkk X ONG PIN TIOK
153 — 68
  • Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT, bahwa ObyekSengketa yang telah masuk ke Wilayah Izin Usaha Pertambanganatau disingkat WIUP dan izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi atau disingkat IUP OP atas nama TERGUGAT memilikirelevansi dengan status kepemilikan tanah oleh TERGUGAT ,namun pada faktanya berdasarkan UU No:4Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 138 yaitu :"Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hakatas tanah.
    EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAUTIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), karena Obyek Sengketa yang telahmasuk ke Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau disingkat WIUP danizin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau disingkat IUP OP atasnama TERGUGAT memiliki relevansi dengan status kepemilikantanah oleh TERGUGAT , namun pada faktanya berdasarkan UUNo:4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalamPasal 138 yaitu : "Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakanpemilikan hak atas
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 23-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 12/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
230 — 898
  • Dan hak atasIUPRIPR atau IUPK tersebut bukan merupakan pemilikan atas tanah (linat Pasal137 UU 4/2009);Menimbang, bahwa mencermati aturan diatas dan Bukti P.34 dan Bukti P.37diperoleh fakta hukum bahwa Pertama : Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor :05.87.PERINDAGKOP Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan KuasaPertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiKepada PT.
    KotaSawahlunto, Ketiga : kepada PT.Bukit Asam Tbk telah diberi Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk melakukan kegiatan operasi yangmeliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualanpengolahan, serta reklamasi dan pasca tambang termasuk eksplorasi lanjutan,sesuai ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang bahwapemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 29-06-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 15-04-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 19/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 21 Desember 2016 — -PT. DAYA INTI MINERAL vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH 2. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
264 — 128
  • Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PLPemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukanusaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 94 UU No. 4/2009,seharusnya Tergugat dengan kewenangan yang diberikankepadanya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 4/2009, wajibmenjamin hakhak Penggugat sebagai pemegang pertama IUPOperasi Produksi PT DIM.
    Bahwa Penggugat pada angka 14 halaman 18 surat gugatan padapokoknya mendalilkan bahwa Obyek Sengketa aquo yang menciutkanWIUPOP Penggugat bertentangan dan atau melanggar ketentuanpasal 94 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi Pemegang /UPdan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangansesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan Tergugatseharusnya menjamin hak Penggugat untuk melakukan kegiatankonstruksi, produksi, pengangkutan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 281/Pid.B/LH/2020/PN Plk
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.EEN HOSANA BABOE ,S.H
2.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
WARDIANOOR Alias WARDI Bin SAMSUL HADI
309 — 113
  • IIWPHHdipungut sekali pada saat izin usaha pemanfaatan hutan diberikan.e PSDH dikenakan kepada pemegang: IUPK; IUPJL; IUPHHK dan/atauIUPHHBK dalam hutan alam; IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutantanaman; atau IPHHK dan/atau IPHHBK.e DR, dikenakan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam baikIUPHHKHA maupun IUPHHKRE.Bahwa Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.71/Menlhk/Setjen/Hpl.3/8/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan dan