Ditemukan 537 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : partai partak parpol pa.pal pantai pardal parial portal partial partam
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-10-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 26/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat:
MARDIANA
Tergugat:
BUPATI TEBO
257 — 122
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 15-12-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 592/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 3 Maret 2016 — LALU SUDIARTAWAN >< MAHKAMAH PATAI DEMOKRAT,Cs
106 — 26
  • Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilinat dari ketentuan Pasal 32dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:1) Perselisihan partal politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Hal. 25 dari 54 Hal.
Pengadilan PN BANTUL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-08-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btl
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat : Sukardiyono, S.H. Tergugat I : Sefti Indra Dewi, S.Pd Tergugat II : Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Tergugat III : Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Bantul Tergugat IV : Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
116 — 74
  • danTergugat dua setengah tahun sehingga Penggugat dianggap tidak patuhdengan AD ART partai dan dipecat dari Partai;Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda TI06 berupa Surat Nomor:05059/A/MKGERINDRA/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang ditunjukkankepada saksi oleh Kuasa Tergugat melalui Majelis Hakim tersebutkarena saksi pernah melihat dokumen tersebut pada saat di Kantor DPPGerindra dan pada saat di rumah Tergugat ;Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda Tl03 berupa PutusanSidang Majelis Kehormatan PARTAl
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN WONOSOBO Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Wsb
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.HERU PRASETYO, SH
2.ARIEF RYADI SH
3.M Riza KH SH MH
4.PURNA NUGRAHADI, SH
Terdakwa:
GUSANDA SOSIA NAGOYA,SH Bin Ir H AGUS SUBAGIYO,M.SI
180 — 22
  • sebagaimana keterangan ahli, materi yang disampaikan olehTerdakwa terhadap peserta kegiatan entrepreneurship denganmemperkenalkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdem melalui kalimat Kuloselaku, juga sareng kalih pak Maryadi, saya juga kader juga PartainyaHal. 49 dari 54 Putusan Pidana No. 8 /Pid.Sus/2018/PN.Wsb.sama, Cuma saya di Provinsi ibubapak, saya di Provinsi nomeregangsal (5), nek pak Maryadi lak setunggal kulo gangsal, sami, Nasdemniku partal
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
63 — 46
  • Bahwa adapun bunyi Pasal 87 Ayat 4 (b) Undangundang No : 5 Tahun2014, yaitu PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangundangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 09-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
LAMHOT NAINGGOLAN
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
147 — 86
  • Persatuan Indonesia (PKPI) pada tanggal 09 Juni 2017 melalulHalaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBRSurat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (PKP Indonesia) Nomor : 44A/KEP/DPN PKP IND/ VI/ 2017Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia atas nama saudara Lamhot Nainggolan ( vide bukti T8); Bahwa Saudara Lamhot Nainggolan berdasarkan penilaian partai telahsecara meyakinkan melakukan pelanggaran berat disiplin partal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 3/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
MUH ROFI'I, Spd.
Tergugat:
1.KEPALA DESA KORLEKO KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.KEPALA DESA KORLEKO LOMBOK TIMUR
3.Wildan, S.Pd.
131 — 129
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 01-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 K/PDT.SUS/2011
IRIANSYAH BUSRONI ANANG, SE., dkk.; WIRANTO, SH., DKK.
43 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU No. 2 Tabun 2008 tentang Partai PolitikPasal 16 ayat 1 berbunyi anggota partai politikdiberhentikan keanggotaanya dari partal politikapabila meninggal dunia, mengundurkan diri secaratertulis, menjadi anggota partai politik lain,melanggar AD/RTB.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 07-12-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 55/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat:
1.IWAN BAHAGIA, SP., S.pd.
2.SERTALIA
Tergugat:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGAH
Intervensi:
1.YUNADI,HR, S.IP
2.MUKHLIS, S.S
3.Ir. IVAN ASTAVAN MANURUNG
4.Hj.HAMIDAH,SH.,MH
5.MARWANSYAH,S.Hi
118 — 78
  • dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang;(3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhisyarat sebagai berikut :a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten/Kota yangbersangkutan,yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yangsah;berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau sederajat;bersedia tidak menjadi calon anggota KIP;o a2 9 &tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partal
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 217/Pdt.G/2015 /PN.Bdg.
Tanggal 30 Nopember 2015 — Dra.LIDIA IRAWATI HALIM, lawan YAYASAN “HUA CHIAU FU NU HUI”, cq..Dkk
141 — 200
  • No.14900tertanggal 22091955.13.14.15.16.17.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan HUA CHIAU FU NU HUI, adalah suatuYayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan Organisasi BAPERKI,sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagai Organisasi ORANGORANG TJINA PERANTAUAN yang berafiliasikepada PARTAl KOMUNISINDONESIA (P.K.1.)
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus
Register : 26-01-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat:
1.INDRA KARYADI,SH.
2.SUBHAN EFENDI,SH.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
343 — 67
  • Demikian pula Mahkamah Agung dalam Putusan No. 34 K/Pdt.SusParpol/2014 memuat kaidah hukum:karena dari faktafakta persidangan ternyata perselisihan antara penggugatdengan tergugat adalah perselisihan partal politik yang belum diselesaikanoleh mahkamah partai, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakangugatan pengguga tidak dapat diterima;3.7.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pilkada
Register : 16-09-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 71/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 8 Januari 2015 — IR. YAHUDA, MM sebagai Penggugat Melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT sebagai Tergugat
258 — 122
  • PTUN.Mkse Bahwa sejak pendaftaran sampai pemilihan tidak ada yangCS) 012) 01 alae Bahwa pada saat Partai Demokrat menerima surat keputusandari KPU, Partai Demokrat tidak melakukan klarifikasi tetapiPartai Demokrat langsung mengadakan rapat dan memutuskantidak menerima keputusan KPU;e Bahwa Partai Demokrat tidak pernah menanyakan kepadaPenggugat mengenai kasus pidananya;e Bahwa setelah penetapan dari KPU ada peluang untuk dilakukanpergantian calon tetapi untuk pergantian calon tergantung dariinternal partal
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
309 — 236
  • pengertian Peserta Pemilu; Bahwa Ahli menjelaskan calon anggota legislatif DPRD Provinsidan calon anggota legislative DPRD Kabupaten/Kota termasuk dalampengertian Peserta Pemilu; Bahwa Ahli menjelaskan yang dapat melakukan Kampanye tidakterbatas pada calonnya, namun juga pihakpihak yang ditunjuk menjadiTim Kampanye dan mereka termasuk dalam pengertian Peserta Pemilu; Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan citra diri padapokoknya adalah yang berkaitan dengan kemunculan partai politik ataunomor urut partal
    politik, calon anggota legislatif adalah orang yangmewakili partai politik untuk mewujudkan jati diri partai politiknya; Bahwa Ahli menjelaskan penyampaian informasi yang berkaitandengan partai politik atau nomor urut partal politik sudah dapat disebutsebagai memunculkan citra diri yang menjadi bagian dari kegiatanKampanye karena yang diatur bersifat alternatif; Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada peraturan Komisi PemilihanUmum atau Badan Pengawas Pemilu yang mendefinisikan khususperihal citra dirl
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama
Register : 14-09-2016 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA STABAT Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.
Tanggal 29 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 12
  • Dibuat secara partal(dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum,3). ditandatangani oleh para pihak dan 4). mencantumkan tanggal dan tempatpenandatanganan; Syarat ini bersifat kumulatif, artinya tidak boleh kurang dari 4syarat tersebut.
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 11-05-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 78/Pid.B/2015/PN.Smd
Tanggal 5 Agustus 2015 — ABDUL FATAH bin (alm.) SUHENDI
85 — 7
  • Akan tetapi yang bersangkutan berceritera kepadasaksi bahwa ada seorang temannya pernah meminjam kartuTanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memintatanda tangannya dengan alasan untuk pencairan dana partal;Bahwa menurut keterangan pak Enda Sehenda, orang yangmeminjam KTP dan KK serta menyuruh tanda tangan adalahpak Iwan dan penandatangan yang katanya untuk dana partaitersebut dilakukan di Kantor BPR KS Sumedang. Akan tetapiapa saja yang ditandatangani, pak Enda tidak tahu.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 04-07-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 11/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 1 Nopember 2017 — H. ERISMAN, SE LAWAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
308 — 370
  • D.Belinfante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah dalam buku berjudul PokokPokok HukumTata Usaha Negara, diterbitkan oleh Binacipta, di Jakarta, tahun 1983, halaman 97; Menimbang, bahwa usulan oleh partai politik yang maksud harus tidak adaperselisihan, sehingga apabila ada perselisihan dari partai politik diselesaikan telebihdahulu secara intern partal yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai, dikaitkan dengan bukti T1 yaitu surat keputusan Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 14-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 27/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
Ahmad Harison, S.Pd.,
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
141 — 60
  • MahkamahKonstitusi Nomor 87/PUUXVI/2018 mengatur : PNS diberhentikan tidak denganhormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; c. menjadi anggota dan/atauHalaman 70 Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.BJM.pengurus partal
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata Tanah
Putus : 01-03-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Lmg.
Tanggal 1 Maret 2017 — 1. HIDAYAT IKSAN MANSUR, Tempat /Tanggal Lahir Lamongan, 01 Desember 1954, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, Pendidikan S-1, Bertempat-tinggal di Drajat. RT. 001, RW. II, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai PENGGUGAT I; 2. SUCIPTO, Tempat /Tanggal Lahir Lamongan, 17 Juni 1956, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, dahulu bertempat-tinggal di Drajat. RT. 001, RW. II, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sekarang bertempat-tinggal di Jalan Pahlawan No.235, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, disebut sebagai PENGGUGAT II. dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada YUSKARWALU, S.H., YAHYA WIJAYA, S.H., M.Kn. dan KUSNANDAR, S.H., Para Advokat - Konsultan Hukum beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A No. 5-7, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 13 Oktober 2016 dibawah Reg. No. 130/2016/ PN.Lmg, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT; Lawan: 1. LUKMAN HAKIM, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat-tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT I; 2. R. SUPI’I, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, bertempat-tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT II; 3. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jatim cq. Bupati Pemerintah Kabupaten Lamongan cq. Kepala Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT III; 4. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jatim cq. Bupati Pemerintah Kabupaten Lamongan cq. Kepala Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan cq. Kepala Desa Drajat, disebut sebagai TERGUGAT IV; dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada MAS’UD, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Mas’ud & Partners beralamat di Jl. Proyek No. 01 Brengkok, Brondong, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, dan tanggal 3 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Oktober 2016 dibawah Reg. No. 135/2016/ PN.Lmg dan tanggal 7 Nopember 2016 dibawah Reg. No. 142/2016/ PN.Lmg dan No. 143/2016/ PN.Lmg, untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai PARA TERGUGAT;
180 — 77
  • terdahulu telah diperiksa dalam lingkupPeradilan Agama namun telah pula diajukan kepada lingkup Peradilan Umum(Negeri) adalah dalam lingkup kewenangan mengadili yang berbedasehingga mengenai ne bis in idem hanya melekat terhadap putusan dalamruang lingkup Peradilan Agama terhadap lingkup peradilan yangbersangkutan begitu pula sebaliknya putusan dalam lingkup Peradilan Umum(Negeri) berlaku pula hanya untuk lingkup Peradilan Umum (Negeri);Menimbang, bahwa dalam putusan contentiosa (gugatan yangbersifat partal
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 01-07-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 59/PID.SUS/2019/PT JMB
Tanggal 8 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum III : RIKSON LOTHAR.SH
Terbanding/Terdakwa II : DAMAN HURI BIN MARBAWI
Terbanding/Terdakwa III : NASRUN BIN MUHTAR
Terbanding/Terdakwa I : SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI
95 — 40
  • Selanjutnya dilakukanpenghitungan surat suara anggota DPRD Provinsi dan selesai sekira Pukul18.00 Wib;Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Il, Ill Serta saksi Imam Munandar dan saksiYASIR ARAFAT yang seluruhnya merupakan saksi partal dan saksisimpatisan Caleg, pada saat itu Terdakwa III NASRUN Bin MUHTAR (ALM)mengatakan kepada saksi ZAIDUN L Bin LAHUR : bagi aja surat suara calegDPRD Kabupaten itu . Lalu saksi ZAIDUN L Bin LAHUR menjawab gakberani karena ada pengawas TPS.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 107/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
174 — 96
  • Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik;atau; Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangQAOtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Hal. 69 dari.75