Pasal 98 ayat(2) dan (3) UndangUndang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengertiserta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkansaksisaksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:1.Saksi YUDHA KRISTIAWAN:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara pengedaran

PLOLONG:= Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;= Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan saksi membenarkanketerangannya dalam BAP di berkas perkara;=" Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara pengedaran pil Double L dengan TerdakwaAHMAD USMAN YUSUF Bin GATOT SUYOTO, yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman VIKel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab.

membeli pildouble L dari Terdakwa, lalu petugas Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa danmenemukan 10 (sepuluh) butir pil double L dan (satu) buah Handphone merk Venera di saku bajuTerdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawake Polres Nganjuk;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual obat dobel L tersebut tanpa memiliki keahliankhusus di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkanobat dobel L, karena pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

meresahkan Masyarakat ;Halhal yang meringankan:e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa mengakui kesalahannya ;Menimbang, bahwa dengan demikian hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimanadalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapatmenyadarkan terdakwa atas perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi ;Mengingat ketentuan Pasal 6 Ayat (1), (3) Peraturan Daerah Tingkat I KabupatenPangkep No. 11 Tahun 2006 Tentang Larangan Pengedaran

Widjajaningsih, Apt, bahwauntuk obat jenis Trinexphenidil (Trex) warna putih tersebut adalah jenis obatkeras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obatjenis Trihexphenidil (Trex) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan olehapotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obattersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpadengan resep dokter sedangkan untuk obat jenis Dextromethorphantersebut

Widjajaningsih, Apt, bahwauntuk obat jenis Trinexphenidil (Trex) warna putih tersebut adalah jenis obatkeras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obatjenis Trinexphenidil (Trex) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan olehapotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obattersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpadengan resep dokter sedangkan untuk obat jenis Dextromethorphantersebut

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 13.00 WIBTerdakwa menjual 1 (satu) klip plastic obat kuning berlogo DMP berisi 8 (delapan)butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Absiril Imam Maulanadirumah

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi ADE SETIAWAN,PHILIPUS KANGGUNUM dan RICARD YOWENI yang diperiksa serta keteranganTerdakwa, Pengadilan Negeri Wamena berpendapat bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;Mengingat Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten JayawijayaNomor 03 Tahun 2009 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

KENNA Binti YUNUS, yang pada pkoknya menerangkan sebagaiberikut; e Bahwa sehingga saksi dihadapkan dipersidangan sehubungandengan pengedaran uangpalsu;e Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 September2014 sekitar pukul 12.30 wita di Kios milik saksi diLingkungan Borong, Kel. Borongloe, Kec.

SIJAYA, yang padapkoknya menerangkan sebagaiberikut; Bahwa sehingga saksi dihadapkan dipersidangan sehubungandengan pengedaran uang palsu;Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 September2014 sekitar pukul 12.30 wita di Kios milik saksi diLingkungan Borong, Kel. Borongloe, Kec.

Dg.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang bahwa dimuka persidangan telah didengarketerangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa sehingga Terdakwa di perhadapkan di persidangansehubungan dengan masalah pengedaran uang palsu; Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Sepetember2014 sekitar pukul 12.30 wita di Wilayah Kec. Bontomarannu,Kab.

berlogo Y Triheksifenidil HCL tanpa ijin dari pihakDErwenaNng ; 222 nnonane nnn n nnn nen nn nnn nnn neeBahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehatjasmani dan rokhani baik pendengaran, penglihatan maupunkejiwaan tidak pernah mengalami gangguan dan bersedia untukdiperuksa dan memberikan keterangan yang sebenarDEN AIMNYA j nono nne nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnn nnn cnnBahwa Ahli mengerti saat dilakukan pemeriksaan untuk didengarkeahliannya sehubungan dengan pengedaran

Pasuruan sebelumnya saksi belum pernahberkerja ditempat lain, sesuai dengan keahlian yang saksiMiliki ; 222202202 00 ne non e ee 22 Bahwa obat Tryhexyphenidyl adalah termasuk obat keras dankegunaannya untuk anti Parkinson dan antiCAepreSan j 222 ono noon nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn neBahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyharus melalui apotek dan harus dengan resepBahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Tryhexyphenidy!

tersebut harus diapotek resmi, jadi untuk tooktoko yang melakukan1212pelayanan dan pengedaran obat Tryhexyphenidyl atau obat kerasakan ditindak secara Administratif oleh Dinas Kesehatan denganbeberapa sanksi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalupencabutan ijin dasar Pasal 25 PERMENKES No.992/MENKES/PER/X/1993, dan yang memiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikanadalah Balai Besar Pengawasan Obat dan MakananSurabaya ;Bahwa untuk golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obattersebut

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau) kemanfaatan dan mutu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yakni yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan yang berkhasiat obat dan Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yakniyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan yang berkhasiat obat dan Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi danalat kesehatan

secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)yakni yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ketentuanmengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) yakni yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selaludengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanandari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atauperilaku Seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 2 Peraturan Pemerintahtersebut menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yangpengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

Yang dimaksudyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan, adalah bahwaproses pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkanpersyaratan dalam buku Farmakope dan peraturan pemerintah yang berlakusehinga apabila dalam proses pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dianggapsebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan

Pil jenis LLtersebut juga diedarkan tanpa disertai resep dokter dan tidak terdapatHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Gprkomposisi, khasiat dan izin edar dari BPOM dan tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan yang ditetapkan berdasarkan persyaratandalam buku Farmakope dan peraturan pemerintah maupun ketentuan Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia No.36 tahun 2009tentang Kesehatan sehinga perbuatan pengedaran pil jenis LL oleh Terdakwaadalah suatu

Jawa Timur telahterjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh terdakwaIRWAN Alias JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mendapatkan uang palsu dari saksi DHENNY AGUS BinAMBALI didaerah Sidoharjo Jatim dan diedarkan dengan cara membelanjakanbensin, rokok serta makanan dan lain sebagainya .Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran uang palsu tersebut adalah setiapsatu lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000

Jawa Timur telahterjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh terdakwaIRWAN Alias JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi SUPRAPTO danselanjutnya diberikan kepada saksi IRWAN sebanyak 5 lembar dan saksiRIBUT sebanyak 8 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000, (seratus riburupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran uang palsu tersebut adalah setiapsatu lembar uang

JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut bersama dengan saksi AMRINyang uang palsu tersebut didapatkan dari AHMAD (DPO) warga Madura Jatim.Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Karanganyar disebuah kios bensindidaerah Tegalsari Karanganyar bersama saksi AMRIN karena telah membayar2 liter bensin dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000, (seratusribu rupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran

Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut bersama dengan saksiSUPRAPTO yang uang palsu tersebut didapatkan dari AHMAD (DPO) wargaMadura Jatim.Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Karanganyar disebuah kios bensindidaerah Tegalsari Karanganyar bersama saksi SUPRAPTO karena telahmembayar 2 liter bensin dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran

Saksi SIGIT TRIYO NUGROHO, yang atas persetujuan Terdakwaketerangan saksisaksi tersebut dibacakan di persidangan sesuaidengan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikute Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangansehubungan dengan tindak pidana pengedaran obat keras tanpaijin ; Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul20.00 WIB di sebuah warung Dsn. Dempel RT.0O2 W.05, Ds.Tumapel, Kec.Dlanggu, Kab.

Mojokerto, terdakwa telah ditangkapoleh petugas Kepolisian ;Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pengedaran obatobatkeras tanpa ijin edar ;e Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa,menyimpan pil doble L dan saat ditangkap kedapatanbarang bukti berupa 100 butir pil double L;e Bahwa terdakwa mengaku sebelum tertangkap ia habismenjual pil tersebut kepada AGUNG SETIYAWAN ;e Bahwa obatobatan yang dijuat terdakwa tersebut diperolehterdakwa dari membeli kepada seseorang yang bernamaBUDI;e Bahwa

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Andito Susanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan minuman beralkohol ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar

meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana seperti tersebut dalam Uraian Singkat Kejadian perkara dan olehkarenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya ;Mengingat Perda No. 8 Tahun 2007 Kabupaten Sleman tentang PelaranganPengedaran, Penjualan dan Penggunaan minuman beralkohol;LsMENGADILI:Menyatakan Terdakwa Agustinus Andito Susanto tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tentang Pelarangan Pengedaran