Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014 K/Pdt/2012
Tanggal 30 April 2013 — PT.KARYA MANDIRI MAKMUR SEJATI, dk >< CV.KARYA ARDI PRESTASI
162 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Tinggi DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, cukup ternyata danterbukti bahwa terlambatnya barangbarang Termohon Kasasi .2. dan TermohonKasasi 112. berupa batu split sebanyak 2.304.34 m ke tempat tujuan KumaiKalimantan, adalah karena faktorfaktor di luar Kemampuan Pemohon Kasasi dan Il (force
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 13-02-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN BATAM Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
PT Gemilang Kharisma
Tergugat:
1.FATMAWATY FARDI
2.NIGEL MAURICE WOMERSLEY
125 — 67
  • padadinding bangunan Rumah Toko (ruko) masih belum di Semen denganbaik (Plaster);Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemesanan Ruko Tanah danBangunan dengan Nomor: GK/SPPR/0808/8/2014 tertanggal 8 Agustus2014 pasal 10 angka 1 berbunyi "pihak pertama berkewajiban untukmenyelesaikan pembangunan serta menyerahkan Tanah dan Bangunantersebut kepada pihak kedua selambatlambatnya 60 (Enam Puluh) Harisetelah pembayaran angsuran uang muka terakhir, kKecuali karena halhal yang disebabkan oleh atau terjadinya Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — PT. INDIRATEX SPINDO VS KEPALA PERWAKILAN INDONESIA DI LONDON;
407 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Internal security, including the Police Force,without prejudice to section 57;d. The terms and conditions of service of personsholding or acting in public offices, withoutprejudice to section 92; ande. The administration of the courts,Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 dan Pasal 60Konstitusi BVI tersebut, maka Inggris, melalui Gubernur,mengatur hubungan luar negeri BVI termasuk administrasipengadilan.
Pengadilan PN TUBAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2013 — Upload : 23-08-2013
Putusan PN TUBAN Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.TBN.
Tanggal 8 April 2013 — AGUS SUGIHARTO sebagai Penggugat
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG TUBAN sebagai Tergugat I
KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Surabaya sebagai Tergugat II
PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN sebagi Tergugat III
Ir. BAMBANG SUMARGO sebagai Tergugat IV
63 — 7
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;i. keadaan memaksa (force majeur)/kahar,Hal. 13 dari 38 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2012/PN.TBN20.j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengansurat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 27-12-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 566/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 27 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : MOH. AZMIL ARIEF Diwakili Oleh : PURWOKO UTOMO, S.H.
Terbanding/Tergugat I : HERU FITRINANTO
Terbanding/Tergugat II : HARTATI
Terbanding/Tergugat III : NUR KHAMDANI
120 — 60
  • Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannyakembali Perjanjian Kerjasama ini.8. Pasal 9, Perselisihan.Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaanPerjanjian Kerjasama ini kedua belah Pihak sepakat untukmenyelesaikan melalui jalan musyawarah dan Mufakat.9.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 963/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
1.SYAFRI ANDI BOLA
2.AZNAWATI
3.IRVAN AFANDY
4.GLADYS STEPHANIE EKAPUTRI MAIT
5.Dr. Ir. Drs. HASAN SUDRADJAT, MM
6.NURHETTI
7.SANUSI ABBAS
8.SUDJADI
9.SETYONINGSIH
Tergugat:
PT. IBS BUANA SEJAHTERA
158 — 38
  • Penggugattelah diberikan konvensasi berupa tour wisata ke terusan sues dengan kapalpesiar dan Para Penggugat telah diberikan konpensasi uang atas tidak jadinyaHalaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 963/Pdt.G/2018/PN Tngke Jerusalem sebesar rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) perorang akantetapi ditolak olen Para penggugat;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan wanprestasi Tergugat dapatmengajukan pembelaan untuk membebaskan dirinya dari hukuman itu yaitu :1. karena keadaan memaksa (overmacht atau force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 714/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 26 Januari 2017 — PT.ANZAWARA SATRIA >< PT.BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK
104 — 64
  • Bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan berdasarkan bukti P.1sampai dengan P.17, dan adanya Force Majuer dengan terbitnyaPeraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 tidak terbantahkan, makaberalasan untuk dikabulkannya permohonan banding;4.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 24-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
1.Bram Andrian, Amd Tek, S.Si
2.Rachmad Sulistyo Dharmawan.
3.Kurnia Puspita Wardani, S.Ds.
4.Okta Utama Yuniar, Amd., SE.
Tergugat:
PT Bimasakti Multi Sinergi
115 — 37
  • Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

    • DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tertanggal 29 Juni 2020 adalah sah menurut hukum
    3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (1) karena keadaan Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3715 K/Pdt/2016
Tanggal 8 Februari 2017 — ADE CHAERANI NUR SAFITRI VS PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT & LEISURE (PT BALI RESORT & LEISURE COMPANY
166 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3715 K/Pdt/201614.2.14.3.International Arbitration Genter ("SIAG) or elsewhere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAG In force at such timeand In accordance with the provision of this Article 14.
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN PALU Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal
Tanggal 27 April 2017 — SRIWATI, bertempat tinggal di: Jl. Palu – Binangga RT 01 RW 01, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, Jabatan: Petugas Unit Toko Mini, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H.,M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H.,M.H. dan AFANDI, S.E., Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum “ARIF, DATU, MAHFUD & Associattes” beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
153 — 12
  • yaitu sebesar Rp. 6.079.593,00 sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Anak
Register : 26-01-2011 — Putus : 06-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN PARIAMAN Nomor 09/PID.B/2011/PN.PRM
Tanggal 6 April 2011 — BASRI Als. BUYUNG ODOK
89 — 25
  • kekerasan yang akan danmungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancamanitu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku(Adami Chazawi, Tindak Pidana mengenai Kesopanan,PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 64) ;(3) Bahwa Pasal 89 KUHP memberikan perluasan makna dari kekerasan itu sendiri yang tidak hanya berhubungan dengan adanya kekuatan33 dari 44 halaman Putusan No.09/PID.B/2011/PN.PRMfisik semata, tetapi juga perbuatan yang tidak menggunakankekuatan fisik (nonphysical force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 24-02-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 04-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat:
Ahmad Fudholi
Tergugat:
PT. LINTECH DUTA PRATAMA
119 — 27
  • DutaPratama;Bahwa, dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Tergugatjelasjelas merupakan PHK sepihak (bukan atas kehendakPenggugat) dengan alasan pengurangan karyawan (efisiensi)sebagaimana dimaksud pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan;Bahwa, ketentuan pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaanmenyatakan bahwa, Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN PALU Nomor 53/Pdt.Sus-PH/2016/PN Pal
Tanggal 27 April 2017 — DORCE BUNGA ALLO, bertempat tinggal di: Jl. Veteran Lrg. Taipalosi No. 121 C palu, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, Jabatan: Staf penagihan piutang usaha Kopegtel “Anuta Pura” Palu, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H., M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H., M.H., dan AFANDI, S.E., para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum “ARIF, DATU, MAHFUD & Associattes” beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
106 — 10
  • yaitu sebesar Rp. 6.079.593,00 sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-09-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 540/PDT.G-LH/2017/PT DKI
Tanggal 4 Desember 2017 — Pembanding/Tergugat : PT NATIONAL SAGO PRIMA
Terbanding/Penggugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat II : WILLIAM RIYADI
Terbanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
374 — 239
  • NINDYO PArmano,sh.m.si DAN HakimAnggota NURSYAM ,SH.M.HUM yang menyatakan berdasarkan bukti T116 dan T 117 adalah suata Force Majour atau bencana adalah suatukekeliruan dan kekhilapan yang nyata;Halaman 43 dari 53 hal. Putusan No.540/Pdt/2017/PT.DKI7.
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 24-08-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 597/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 21 Januari 2016 —
182 — 110
  • GI201 51PN Dps.14.2within ninety (90) days of either Party requesting in writing ameeting to settle the relevant dispute, shall be submitted tobinding arbitration in Singapore at the Singapore InternationalArbitration Genter ("SIAG'; or elsewmere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAG In force atsuch time and In accordance wih the provision of this Article14.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-01-1970 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 77PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 12 April 2017 — UZWAR HIDAYAT, SP. Bin Bidayadi (Alm).
113 — 61
  • Seluma TA. 2013 Nomor521/437B/DPPP/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang mana hasilevaluasinya adalah karena curah hujan tinggi sehingga sulit untuk tercapainyakerja sesuai dengan Kontrak sehingga hal tersebut tidak sesuai denganSurat Perjanjian Kerjasama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) :Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force majeure adalahsuatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaanpekerjaan yang tidak dapat
    tersebut dan ada Berita AcaraHasil Evaluasi dan Penelitian Perpanjangan Waktu dari para terdakwa selakuTim Teknis Kabupaten Nomor : 521/437B/DPPP/XII/2013 tanggal 24Desember 2013 yang mana hasil evaluasinya adalah karena curah hujan tinggisehingga sulit untuk tercapainya kerja sesuai dengan Kontrak sehingga haltersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalamPasal 8 ayat (1) :Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force
    majeure adalahsuatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaanpekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupunPIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan/atau diluarkewenangannya, misalnya :a.
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN PALU Nomor 52_Pdt_Sus_PHI_2016_PN_Pal
Tanggal 27 April 2017 — SRIWATI, bertempat tinggal di: Jl. Palu – Binangga RT 01 RW 01, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, Jabatan: Petugas Unit Toko Mini, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H.,M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H.,M.H. dan AFANDI, S.E., Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum “ARIF, DATU, MAHFUD & Associattes” beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
101 — 6
  • yaitu sebesar Rp. 6.079.593,00 sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-03-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 58/Pdt.G/2014/PN Gpr
Tanggal 23 Maret 2015 — MA’ANAZ,Dkk
MELAWAN
PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk,Dkk
59 — 21
  • subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Gpr22Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukanmelalui internet; Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan,; Keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-10-2015 — Upload : 30-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — JUDITH JUBILINA NAVARRO DIPODIPUTRA VS TOTAL E & P INDONESIE
141 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2012 (vide buktiP7) dan 29 Mei 2012 (vide bukti P8), adalah Tergugat yang mengundangPenggugat untuk melakukan perundingan bipartite;Penggugat memutuskan untuk melakukan PHK terhadap Tergugat berdasarkanPasal 164 ayat (83) UU Nomor 13 Tahun 2003:10.11.12.Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa:"(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN PALU Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal
Tanggal 27 April 2017 — DORCE BUNGA ALLO, bertempat tinggal di: Jl. Veteran Lrg. Taipalosi No. 121 C palu, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, Jabatan: Staf penagihan piutang usaha Kopegtel “Anuta Pura” Palu, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H., M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H., M.H., dan AFANDI, S.E., para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum “ARIF, DATU, MAHFUD & Associattes” beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
142 — 10
  • yaitu sebesar Rp. 6.079.593,00 sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force