Ditemukan 4836 data
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
91 — 27
Sebagian obat tradisional yang disita tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu seperti: Godong ljo termasuk dalam Public Warning BPOM RI NomorHM.03.03.1.43.08.10.8013 tanggal 13 Agustus 2010 (Vide Bukti TI38), dimana Godong ljo mengadung bahan kimia obat Parasetamoldan Natrium Diklofenak.e Urat Madu termasuk ke dalam Public Warning BPOM RI NomorKH.00.01.1.5116 tanggal 4 Desember 2006 (Vide Bukti TI39),dimana Urat Madu Kapsul mengandung bahan kimia Sildenafil
69 — 23
yaitu sama dengan luas tanah SHMNo.540/Desa Jatingaleh atas nama Pembanding (dahulu Tergugat 1)yaitu + 1.859 M, sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa justrupenerbitan SHM No.358/Desa Jatingaleh atas nama Terbanding (dahuluPenggugat) yang telah mengadung cacat hukum administrasi/cacatyuridis, karena sebagian tanah Terbanding (dahulu Penggugat) seluas1.426 M?
289 — 1222
Putusan Mahkamah Agung perkara No.3956 K/Pdt/2000, tanggal 23Desember 2003, dalam perkara antara Sulaiman Gunawan dan Ny.AidaKurniawati selaku Pemohon Kasasi melawan PT Bank Bali CabangSurabaya, tentang Penentuan Bunga Pinjaman mengadung Kaedahhukum sebagai berikut:Kenaikan bunga penanjian oleh bank yang memanfaatkan keadaan yangtidak menentu dari kebijakan bunga Bank Indonesia adalah sepihak dantanpa mengindahkan kepatutan serta kelayakan yang seharusnyadijalankan bank, sekaligus bank telah menyalagunakan
ARIANI
Tergugat:
I KETUT KUSUMA WINATA
175 — 53
tidak adanya buktipembayaran dari pihak Tergugat kepada Penggugat sehingga terjadi kekaburanpembuktian khususnya mengenai cara apa dan bagaimana pembayarandilakukan dari Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut memperkuat fakta jikabenar proses jual beli tersebut benar secara formil telah terjadi akan tetapisecara Materil tidak pernah terjadi;Menimbang, bahwa bukti P3 sampai dengan P10 sebagaimanadipertimbangkan di awal walaupun bukan merupakan bukti kepemilikan atastanah namun demikian di dalamnya mengadung
MUHAMMAD AHYAK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
Intervensi:
Suwardi
447 — 334
Muhammad Ahyak yang tertera dalam Akta jualbeli nomor 74 tersebut ternyata berbeda dengan tanda tangan saksi H.Muhammad Ahyak sebagaimana dipertinmbangkan dalam pertimbanganunsur ad.2 tersebut di atas; Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan PenasehatHukum yang menyatakan Akta jual beli nomor 74 tersebut benar danmengikat para pihak, ternyata proses pembuatannya mengadung unsurtindak pidana sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsurad.2 tersebut di atas;Menimbang, bahwa dari kesimpulan
132 — 64
mengikat Akta Risalah Lelang Nomor1425/04/2017 tanggal 17 Oktober 2017;Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnnya Pembanding Ill telahmengemukakan keberatannya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukumdengan tidak Memuat Alasan Yang Cukup dan Rinci dalam PertimbanganHukumnya;Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama adalah tidakbenar dan dianggap mengadung
SUKANDA,SH.MH
Terdakwa:
Silvanny Kumala Dewi Bin alm Sumardi
192 — 64
CCTI (pimpinan badan usaha)melakukan pengelolaan air limbah dan sludge IPAL, karena terdakwa menyadaribahwa air limbah tersebut mengadung zat kimia yang berasal dari sisa prosesproduksi sehingga terhadap air limbah tersebut perlu dilakukan pengolahan melaluiproses IPAL supaya air limbah yang dibuang ke lingkungan hidup tidak melebihi bakumutu atau Sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintahyang selanjutnya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, Sedangkan terhadapSludge
MAGEE TERRY WILLIAM
Tergugat:
1.TERJE HANSEN MOEGSTER
2.RENITA ASTRIDIAN
166 — 110
Bahwa buktisurat dimaksud tergolong sebagai akta di bawah tangan yang mengadung buktipermulaan, di dalamnya menjelaskan jika pihak Para Tergugat telah melakukanteguran/somasi kepada pihak Penggugat karena pembangunan villa yangmenjadi tanggung jawab pihak Penggugat sesuai perjanjian belum selesai;Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat tanda bukti T.I.Il4 berupaTitle Somation Letter dari Lembaga Bantuan Hukum (Law Aid Institution)Lombok Barat Nomor 25.LBHLH/VI/2020 tertanggal 13 Juni 2020, bahwa
105 — 31
faktafakta tersebut diatas, menuruthemat Majelis Hakim bahwa kekayaan yang diperoleh Terdakwa berupa sisadana Sewa lahan milik Pemda kabupaten Sumedang yang tidak disetorkan keKas daerah Pemda Sumedang sejumlah Rp.510.000.000, (lima Ratus sepuluhJuta Rupiah) dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadisejumlah Rp.352.000.000, (Tiga Ratus Lima Puluh dua Juta Rupiah) telahdilakukan Terdakwa dengan caracara yang melawan hukum dengan kata lainperbuatan Terdakwa memperkaya dirinya telah mengadung
44 — 9
Pembuktian unsur inibelum mencakup unsur perbuatan karena perbuatan yang didakwakan akan terbukti apabilaseluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi.Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan diatas dihubungkan denganketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orangsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umumyaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
144 — 46
substansial, dankarenanya harus dinyatakan BATAL;Dengan demikian, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, secaraprosedural dan substansial Keputusan TERGUGAT a quo SELAINmengandung cacat substansial juga Keputusan TERGUGAT a quoberlaku mundur dan/atau tidak ditetapkan terhitung mulai akhir bulansejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memilikikekuatan hukum tetap, dan karenanya Keputusan TERGUGAT in itis No.800/1268 baik dari segi Kewenangan, segi Substansi maupun dari segiProsedur mengadung
NATA PRIJATNA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, BPN Provinsi DKI Jakarta
2.DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
138 — 366
PenyelesaianKasus Pertanahan;Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, BPN mempunyaikewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah.Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah dapat dilakukan denganberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapyang diatur dalam Pasal 56, serta dapat dilakukan apabila berdasarkankajian dan analisa Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut mengadung
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK
130 — 94
aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litisconsortium (kurang pihak dalam gugatan);Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, samasamamempunyai akibat hukum : Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatandikualifikasi mengandung cacat formil;e Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard),GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KURANGPIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)Bahwa selain gugatan Penggugat mengadung
175 — 115
dengan kejanggalan, danmencerminkan ketidak profesionalan penyidik Polres banyuasin, makaPenggugar Rekonpensi telah melaporkannya ke Propam Polda SumatraHalaman 28 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2021/PN Pkb14.15.16.Selatan sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL /53 / YAN.2.5/ IV / 2012 / YANDUAN tanggal 26 April 2021.Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang telah menguasai danmemperjual belikan tanah milik Penggugat Rekonpensi berdasarkan SuratPengakuan Hak yang mengadung
71 — 21
Tuntutan hak yang mengadung sengketa disebut Gugatan, dimana sekurangkurangnya ada dua pihak yang termasuk dalam kategori Peradilan ContentieusJurisdictie) atau peradilan yang sesungguhnya;2.
73 — 72
TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi menikah dengan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi dari uang gaji serta bonusbonustersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membiayaikeluarga," Bahwa setelan menikah pada tahun 1999 TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi disamping sebagai teknisi jugadiangkat sebagai Suplier Cumi di PT.LPI yang berlokasi di Ketapangdalam wilayah Tambak Udang PT.SMU selama 1 (satu) tahun, danPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada waktu itu sudah tidakbekerja karena sedang mengadung
JEFFREY CHARLES TAN
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Intervensi:
IR. HARIMURTI
240 — 158
Penggugat).Bahwa keadaan dahulu, tentunya berbeda dengan keadaan sekarang,sebab mungkin saja pada saat persidangan yang lalu belum terungkapatau ditemukan fakta fakta bahwa penerbitan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 1098/Kebayoran Lama Utara, atas nama PT.Bravo Target Selaras mengadung cacat hukum, namun pada saatsekarang ini telah terungkap dan ditemukan faktafakta baik secarafisik maupun yuridis, bahwasannya Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 1098/Kebayoran Lama Utara, atas nama PT.
Terbanding/Tergugat IX : HERU FEBIRYANTO DJAAFAR
Terbanding/Tergugat VII : ROY PARLIANSYAH DJAAFAR
Terbanding/Tergugat V : IRWAN DJAAFAR
Terbanding/Tergugat III : JULY FARNI
Terbanding/Tergugat I : HERLINDA DJAAFAR
Terbanding/Tergugat VIII : EFRINALDO DJAAFAR
Terbanding/Tergugat VI : JIMMY FARLY DJAAFAR
Terbanding/Tergugat IV : RINI WIDYASARI
Terbanding/Tergugat II : JEFRY JAAFAR alias JEFRY DJAFAR
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM R.I
Turut Terbanding/Penggugat II : H. DIAN UTAMA, BE
68 — 38
ditujukan kepada akhli warisTergugat Il JEFRY JAAFAR alias JEFRY DJAFAR, hal itu. mengakibatkangugatan para Penggugat , Il, tersebut tidak jelas subjek hukum gugatanya, yaituHalaman 93 dari 95 halaman No. 649/PDT/2019/PT BDGtidak jelas kepada siapa gugatan ditujukan;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan para Penggugat , Il,tanggal 27 November 2018, terbukti tidak jelas subjek hukumnya, sedangkangugatan yang tidak jelas subjek hukumnya merupakan gugatan yangmengandung cacat yuridis dan gugatan yang mengadung
AGIL TRIMULYO
Tergugat:
Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati
Intervensi:
DAVID SILVIANTO
216 — 111
Kepentingan pria dan wanita ;c. ketidakberpihakan/diskriminatif, adalah asas yangmewajibakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keptusan dan/atau Tindakandengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secarakeseluruhan dan tidak diskriminatif ;d. kecermatan, yaitu asas yang mengadung arti bahwa suatuKeputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasidan dokumen yang lengkap untuk mendukunglegalitaspenetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan
Arifin Widjaja
Termohon:
Kapolda Metro Jaya Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
253 — 713
Kejaksaan Republik Indonesia yangmenyebutkan bahwa dalam melakukan penututan Jaksadapat melakukan Prapenuntutan :Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantuaperkembangan penyidikan setelah menerimapemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP oleh penyidiksebagai petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untukmenentukan apakah berkas' perkara tersebut dapatdilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan;Bahwa mengacu dalam point 21 hal 101 putusan MKNo130/PUUXIII/2015 mengatakan bahwa pasal 109 ayat (1)KUHAP mengadung