Ditemukan 5028 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekt teus teos teko tes teka teki teke
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 29 Maret 2016 — MASKURI Bin DULATIF (TERDAKWA)
75 — 24
  • dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindakpidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yangdiperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAKA
184 — 127
  • alias ABI MUBAROQ Bin WARSAN untuk melawanpemerintahan di Indonesia yaitu ingin menegakkan syariat Islam diIndonesia antara lain adalah dengan melakukan baiat kepada ISISI danidad untuk melatih fisik di beberapa tempat;Bahwa saksi berpendapat jamaah katibah pimpinan DEDI ISKANDARSANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI MUBAROQ BinWARSAN mengetahui apa konsekuensi Setelah berbaiat yaitu harus taatdan patuh kepada pimpinan atau amir yaitu menjalankan perintah dariABU BAKAR AL BAGDADI karena dalam teks
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
1.Drs. R. MOERDJOKO.HW
2.Ir. TONO SUHARYANTO
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc
2627 — 6421
  • yang sangat prinsip sehingga menurut Profesor Mister Jeremia.dia mengatakan dalam bukunya yang berjudul headstarts Revan Indonesia.Objek ruang lingkup hukum tata negara itu. moeliputi 1 installingpembentukan organ negara kedua bevoreheigt. bicara wewenang danyang ketiga onderling hubungan antar lembaga negara, Jadi negara iniidentik dengan kekuasaan dan jabatan Pejabat itu adalah dibatasi ruanglingkupnya dengan peraturan perundangundangan di dalam rangkamelakukan tindakantindakan yang bersifat teks
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
114 — 18
  • Neloe dkk.Dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karenapenafsiran terhadap katakata yang jelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatiocessat in claris, interpretation est perversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober2013, halaman 197); Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang buktidiperoleh
    Pengaturanini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangHalaman 204 dari 243 Putusan No : 25/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbrundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas sekali, berartipenghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio)(Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
    maksud atau tujuan akhir (opzet als oogmerk) yang dikendaki atau diinginkan terjadi (output); Menimbang, bahwa dengan tujuan dalam unsur ini dapat diartikan sebagai suatukesengajaan atau niat, dengan tujuan akhirnya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menimbang, bahwa undangundang tidak memberikan penjelasan yang jelasfrasa kata menguntungkan oleh karena itu perlu diberikan penafsiran terhadap frasakata menguntungkan dengan tetap memperhatikan azas hukum : jika teks
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pemerintahan Daerah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1127 — 280
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • Menteri.Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima namaanggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan namacalon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannyadengan keputusan Menteri.Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsipengganti antarwaktu) sebagaimana dimaksud padaayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannyadipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata caradan teks
    menerima namaanggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dannama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kotasebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian danpengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat.Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRDkabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yangpengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRDkabupaten/kota dengan tata cara dan teks
Pengadilan PN BITUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-05-2019 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 01-06-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 20 April 2020 — FRANSISCUS WILLY THE lawan RONY RUNGKAT, dkk
142 — 84
  • (Huruf tebal pada teks aslinya).Halaman 73 dari 99PutusanNomor 145/PDT/2020/PT MND(e) Dalam Surat Edarannya No. 4 Tahun 2016 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan, Mahkamah Agung juga bahkan telahmenegaskanlebih lanjut mengenai keabsahan alat buktielektronik sebaggai alat bukti dalam hukum acara Peradilan TataUsaha Negara (bukan hanya dalam Hukum Acara Perdata).Butir E angka 4 Rumusan Hukum Rapat Pleno KamarMahkamah
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 07-08-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PT MANADO Nomor 145/PDT/2020/PT MND
Tanggal 1 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : RONY RUNGKAT
Pembanding/Tergugat II : TELLY TAMAKA
Terbanding/Penggugat : FRANSISCUS WILLY THE
Terbanding/Turut Tergugat I : YENNY PANGALILA
Terbanding/Turut Tergugat II : JEFRY TAWAS
Terbanding/Turut Tergugat III : FEBBY TAWAS
Terbanding/Turut Tergugat IV : JEMS TAWAS
Terbanding/Turut Tergugat V : JONNY TAWAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : ANTHONIUS SINGAL
Terbanding/Turut Tergugat VII : BABY PALAR
Terbanding/Turut Tergugat VIII : SINTJE MANOI
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PERTANAHAN KOTA BITUNG
Turut Terbanding/Tergugat III : HJ SUGIARTO
Turut Terbanding/Tergugat IV : BERNARD PANGALILA
121 — 180
  • (Huruf tebal pada teks aslinya).Dalam Surat Edarannya No. 4 Tahun 2016 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan, Mahkamah Agung juga bahkan telahmenegaskanlebih lanjut mengenai keabsahan alat buktiHalaman 73 dari 99PutusanNomor 145/PDT/2020/PT MNDelektronik sebaggai alat bukti dalam hukum acara Peradilan TataUsaha Negara (bukan hanya dalam Hukum Acara Perdata).Butir E angka 4 Rumusan Hukum Rapat Pleno KamarMahkamah
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PADANG Nomor 173/Pid.B/2011/PN.PDG
Tanggal 25 Agustus 2011 — H. Ir. AZHAR LATIF
159 — 61
  • Nomor : V1207/0001 tanggal OlDesember 2007 ; 75.1 (satu) lembar = asli Pern aan PencairanDana Representatif teks PDAM Kota Padangri 2007 sebesar Rp.anuari2007;untuk Bulan Jani 36.000.000, > (2)76.1 (satu a sli Permintaan Pencairan Dana Repre f Direksi PDAM Kota PadangMaret 2007 sebesar Rp.40.00 00, tanggal 12 Maret 2007;uuntuk ulanlembarasili Permintaan Pencairanse Representatif Direksi PDAM Kota Padangtuk Bulan April 2007 sebesar Rp.40.000.000, tanggal 03 April 2001;ROPn (satu) lembar asli Permintaan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 05-08-2010 — Putus : 21-12-2010 — Upload : 05-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/2010
Tanggal 21 Desember 2010 — KOPDA ERVAN ZAINUDIN NRP. 31970338000477
289 — 110
  • Sub.asemua orang yang ikut serta mempunyai peranan yangsederajad, karena setiap orang yang terlibat haruslahmelakukan salah satu unsur delik yang dilanggar,sedangkan pada sub.c peranan orang yang terlibat dalamtindak pidana itu tidaklah, sederajad, yang satu menjadipelaku (melakukan unsur delik) sedang yang lain hanyalahikut melakukan tetapi tidak melakukan salah satu delikyang dilanggar, meskipun si pengikut itu oleh UndangUndang dianggap sama, yaitu dihukum sebagai pelaku,dalam bahasa Belanda (teks
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-06-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
DARMAWAN bin MURSAN alias ALEX
127 — 112
  • MIKE mengirimkan pesan teks melalui WhatsAppdengan kalimat, sebagai berikut:Pulau untung Jawa jalan Bougenvile 100 meter dr dermagaKunci ditinggal di dekat pintuNo kamar gk ada tapi sebelahnya kanannya no 7, no 8Rumah yg depannya ada kursi yg ditumpuk Bahwa sekitar pukul 15.40 WIB, ketika Saksi MULYADI, saksi SITI dansaksi MONA mendapatkan kunci kamar di Home Stay Lape 9, saksi SITIdan saksi MONA membukakan pintu dan Saksi MULYADI mengikutinyadari belakang, kemudian saat Saksi MULYADI masuk ke dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON VS PT. PUPUK SRIWIJAYA (PPD. LAMPUNG), DKK
98 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saptawell Teks. FOB dan FOT Cirebon sebanyak 2000 ton, tidak sempat lamamenginap didalam gudang, karena begitu. datang langsungdikeluarkan lagi untuk melayani penebusan penyalur PT. PUSRI,karena pada saat itu stock pupuk KCL tinggal 20 kg.. Pemasukanpupuk KCL milik PT. Saptawell T ke gudang PUSRI Jaka Utamadiakui tanpa seijin PT. PUSRI dan pelayanan penebusan untukpenyalur PT. PUSRI, menggunakan pupuk KCL milik PT. Saptawell Tjuga tanpa pemberitahuan kepada PT. PUSRI;Jawaban PT.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Perijinan
Register : 14-08-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 18/G/2015/PTUN.YK
Tanggal 10 Februari 2016 — N a m a : Sugito. dkk; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Buruh harian lepas; Tempat Tinggal : Kradenan, RT/RW: 004/017, Desa Banyuraden, KecamatanGamping, Kabupaten Sleman; Selanjutnya disebut sebagai: ……………………………. para Penggugat ; melawan KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN, berkedudukan di Jalan KRT. Pringgodiningratan Beran, Tridadi, Sleman Kode Pos: 55111 Untuk selanjutnya disebut sebagai: .................................... TERGUGAT dan PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA, berkedudukan di International Financial Centre, 6 th floor Jalan Jendral Sudirman Kav 22-23 Jakarta selatan Untuk selanjutnya disebut sebagai: …. TERGUGAT II INTERVENSI
189 — 104
  • Dalamsengketa ini Majelis Hakim dalam menilai persetujuan warga tersebut tidak terbataspada teks peraturan perundangundangan an sich tetapi lebih kepada konteks kenapaperaturan itu. diadakan serta menilai kebenaran prosesnya, untuk itu perludiperhatikan faktafakta hukum yang melatar belakangi terbitnya persetujuan warga aquo terlebih dahulu, antara lain: Bahwa, menurut saksi Agus Sartono, saksi Parjimin, saksi Rumawan dan saksiDjoko Wahyudi bahwa di Desa Banyuraden telah dilakukan 3 kali sosialisasiterkait
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Maret 2019 — ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SEMBILAN BELAS DUA BELAS lawan 1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI 2.PT. ANGKASA PURA II Persero
707 — 552
  • Cmengatakan kalau saksi yang satu itu dia bersesuaian dengan alat buktiyang lain alat bukti surat maka jadilah petunjuk untuk menyatakan bahwaApakah perbuatan atau apakah sikap atau apakah pernyataan itu memangmenjadi tipu muslihat atau bukan jadi tidak cukup hanya didasarkan padasatu buktiBahwa Buktibukti yang cukup tadi itu juga harus sudah ada selamaproses pemeriksaan kembali produk pada pasal 70 putusan diambil dariteks sosial dalam pemeriksaan perkara itu juga harus ada disini di dalam didalam teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1122 K/PID.SUS/2011
Tanggal 10 Agustus 2011 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado VS dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME.
264 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banyak halyang tidak terwadahi dalam teks tertulis, seperti suasana dan kebutuhanyang ada pada suatu saat, serta moral yang diperlukan masyarakat padasuatu kurun waktu tertentu, tidak mungkin terekam dalam teks hukumtersebut., (PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF, PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
274 — 103
  • Bahwa dalam ilmu hukum pidana adaUndangUndang yang didalamnya terdapat teks hukum, yang dapat dirubah,lalu diatas itu semua ada norma hukum, yang telah baku, dimana orang harusdiperiksa dan diadili berdasarkan hukum yang tegas dan jelas azas /ex certa,hal ini berlaku untuk siapa saja mengingat azas equality before the law;Halaman253dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa teks hukum dalam hukum pidana disebut sebagai makomnya hukumtertulis, jika teks hukum bertentangan dengan norma, maka
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Desember 2015 — YESAYA BUDI HANDOYO,SE.MM.
115 — 36
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya,karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berarti penghancuran hukum(Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (Varia Peradilan, Nomor335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 54/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 12 Agustus 2016 — PONGKY ARIES HERMAWAN, SE
55 — 35
  • yangditugaskan menjalankan Jabatan Umum terus menerus atau sementarawaktu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;Kedua : Unsur menggelapkan Uang atau surat berharga yang disimpankarena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berhargaHalaman 95 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUSTPK/2016/PT SBYtersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, ataumembantu dalam melakukan perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa unsur perbuatan menggelapkan ini berasal darikata verduistert ( Belanda ) dalam teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 26-01-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
309 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jugadisebut sebagai tying agreement; tiein; tiein arrangement;"Pengadilan telah mengembangkan teks yang diartikulasikandengan mudah untuk disebut sebagai per se illegal tyingarrangements, meskipun tes bervariasi dari satu Pengadilan keyang lain .... Dalam pelaksanaannya, testes yang serupa, dan testigabagian yang menggabungkan unsurunsur yang dipisahkandalam tes sirkuit lainnya.
    Pengadilan telah mengembangkan teks yang diartikulasikandengan mudah untuk disebut sebagai per se illegal tyingarrangements, meskipun tes bervariasi dari satu pengadilan keyang lain .... Dalam pelaksanaannya, testes yang serupa, dantes tigabagian yang menggabungkan unsurunsur yangdipisahkan dalam tes sirkuit lainnya.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 11-05-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 91-K/PM.II-08/AU/V/2020
Tanggal 10 September 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Sucipto
80 — 30
  • sub.a semua orang yang ikut sertamempunyai peranan yang sederajad, karena setiap orang yangterlibat haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar,sedangkan pada sub.c peranan orang yang terlibat dalam tindakpidana itu tidaklah sederajad, yang satu menjadi pelaku (melakukanunsur delik) sedang yang lain hanyalah ikut melakukan tetapi tidakmelakukan salah satu delik yang dilanggar, meskipun si pengikut ituoleh UndangUndang dianggap sama, yaitu dihnukum sebagai pelaku,dalam bahasa Belanda (teks
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 661/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT GUNUNG GARUDA Diwakili Oleh : PT GUNUNG GARUDA
Terbanding/Tergugat I : DR. CHAIRUDDIN
Terbanding/Tergugat II : FIHAHATI TANIWAN
Terbanding/Tergugat III : SULIANA TANIWAN
Terbanding/Tergugat IV : SITI HUMAYAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : LIMIWATY
Terbanding/Turut Tergugat V : KAMARUDDIN
309 — 129
  • Dan untukmewujudkan keadilan adalah baik ketika para penegak hukumberpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkanperaturan secara tekstual, tetapi perlu menerobos aturan (rulebreaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demitercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.c. Menimbulkan kerugian bagi Penggugat47.