Ditemukan 5133 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengesahan pencemaran pengelapan pengadaan pengenaan pengedaman pengajaran pengeluaran pengemanan
Penelusuran terkait : Pengedaran upal Obat Pengedaran pupuk Terlarang Pengedaran uang palsu Sediaan Farmasi Pidana Tanpaizin - pengedaran uang palsu
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 29-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 18-05-2018
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 38-K/PM III-14/AD/VIII/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — Oditur:
Dewa Putu Martin, S.H.
Terdakwa:
Don Wellys
112 — 57
  • Sri Wedari Lingkungan KarangBungkulan Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota MataramNTB Terdakwa terlibat pengedaran dan kepemilikan Narkotika.c. Bahwa selanjutnya petugas Denpom IX/2 melakukan penggeledahandi dalam kamar kost Terdakwa di JI. Pandu Dewananta No. 14 KelurahanSapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penghinaan
Register : 29-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN PATI Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Pti
Tanggal 2 Juni 2016 — - SUWANTO bin ASTRO KARDI
77 — 10
  • berubah warna apabila disinari dengan lampu UltraViolet.Tulisan miniteks nominal 50000 tidak jelas terbaca/buram.Warna uang lebih buram dan kurang tajam.Sedangkan ciriciri uang Rupiah kertas asli pecahan Rp. 50.000, (lima puluhribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tahun emisi 2005 dan tahuncetak 2014 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/17/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BankIndonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 11-06-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Smn
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
NURHAYATI,SH
Terdakwa:
RADEN TONNY KURNIAWAN Bin HOEI HWA KIN Alm
330 — 126
  • Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN SmnBahwa seorang dokter hewan tidak di perbolehkan membuat ataumeracik obat, karena pekerjaan membuat atau meracik obat termasukpekerjaan kefarmasian, hanya boleh dilakukan oleh
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-05-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 127/PID.SUS/2016/PT.DKI
Tanggal 13 Mei 2016 — Pembanding/Penuntut Umum II : NUGRAHA, SH
Terbanding/Terdakwa : KARYATI alias EKA
49 — 24
  • dalamtingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringansehingga adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amarputusan dibawah ini;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwatidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagimasyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;Hal.33 dari 57 halaman Putusan No.127/Pid/2016/PT.DKIMenimbang, bahwa pengedaran
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum
Register : 28-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mkd
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
IRMA RAHMAWATI,SH
Terdakwa:
DANDY SETIAWAN Alias LENO Bin SUROSO
108 — 10
  • danalat Kesehatan harus aman, berkhasiat/oermanfaat, bermutu, dan terjangkau dandalam ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UndangUndang No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan menyebutkan Setiao orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, serta dalam ketentuan Pasal98 ayat (3) UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkanKetentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-09-2011 — Putus : 10-01-2012 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1312/PID.B/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 10 Januari 2012 — SUGITO
74 — 37
  • serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2), yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ayat (3) yaitu ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Smn
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ANITA KAJARINI,SH
Terdakwa:
INDRA KURNIANTO Bin IMAM JASWADI Alm
67 — 13
  • dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 22.30WIB di Warung Angkringan Dusun Pandean RT 03 RW 01, DesaSidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Saksi mengamankanTerdakwa yang diduga mengedarkan uang palsu;Bahwa Saksi sedang melaksanakan piket patrol di Kantor PolsekGodean, kemudian menerima informasi dari Saksi Wawan HermawanSetiawan penjual angkringan di Dusun Pandean V, KelurahanSidoluhur, Kabupaten Sleman mengenai pengedaran
Pengadilan PN KUNINGAN Pidana Umum Pemalsuan Uang
Register : 29-12-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN KUNINGAN Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.Kng
Tanggal 10 Februari 2016 — Maming bin Dartam
87 — 6
  • Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;wo Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentangMata Uang yang dimaksud Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar,dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, ataudigunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum; wo Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011tentang Mata Uang yang dimaksud Pengedaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — AJAT SUDRAJAT., DKK VS WALIKOTA BOGOR;
393 — 465 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agung dalam pertimbanganhukumnya menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Jambiyang membatasi produksi, pengedaran dan penjualanminuman beralkohol golongan A, B dan C, bertentangandengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yanghanya membatasi minuman beralkohol golongan B dan C(Bukti P14);28.
Pengadilan PN KUNINGAN Pidana Umum Pemalsuan Uang
Register : 27-06-2016 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN KUNINGAN Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN.Kng
Tanggal 10 Februari 2016 — ARISYANA SURYA HADI KUSUMA bin SARWADI
133 — 25
  • ;woneenn Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentangMata Uang yang dimaksud Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar,dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atauHalaman 49 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN.Kngdigunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum; woneenn Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentangMata Uang yang dimaksud Pengedaran
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-11-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1385/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
Paduan Aryon
176 — 60
  • halaman 184, menyebutkan bahwa objek pemaliasuandalam pasal ini adalah uang negara, uang kertas negara dan uang kertas bank,semuanya itu tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uangnegara asing;Menimbang, bahwa Sunarto Soerodibroto, dalam bukunya berjudulKUHP dan KUHAP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung,Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 54, menyebutkansebagai berikut:Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 (empat) bentukpenjelasan kejahatan pengedaran
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 April 2020 — Penuntut Umum:
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
1.Absalom Reinlex Tuhusula
2.Agus Sukoco Bin Sumarjo
3.Donny Adios
4.Rudolf Valentino Lengkong
216 — 384
  • 1974, halaman 184, menyebutkan bahwa objek pemalsuandalam pasal ini adalah uang negara, uang kertas negara dan uang kertas bank,semuanya itu tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uangnegara asing;Menimbang, bahwa Sunarto Soerodibroto, dalam bukunya berjudulKUHP dan KUHAP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung,Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 54, menyebutkansebagai berikut:Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 (empat) bentukpenjelasan kejahatan pengedaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 04-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SLAMET, SH
Terdakwa:
DJONI anak dari BAMBANG
95 — 14
  • Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikutMulamula saksi KOMPOL ARIES DWI. C.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 11-06-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Smn
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
NURHAYATI,SH
Terdakwa:
drh. YUDA HERU FIBRIANTO, M.P, Ph.D Bin RADJIMAN Alm
3744 — 10611
  • penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan, atau pemindahtanganan;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.ARNA NIRWANI ABDUL HAMID, SH
2.GUSNANI, SH
3.ANTI BURLIANA MURDINI, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
Terdakwa:
MUHAMAD RAMDONI Alias DODON Bin JAMHARI.ALM
21 — 13
  • menentukan lamanya penjatuhan pidanapenjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebin dahulu memperhatikansifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimanadimaksud pada Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan kehakiman, serta halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1)KUHAP;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamrangka upaya memberantas pengedaran
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
Barun
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong, Kec. Jakenan, Kab. Pati
178 — 88
  • (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Berita Acara Pengedaran Kartu Undangan Nomor13/BA.IV/2021 Tanggal 9 April 2021. (fotokopi sesualdengan aslinya);Berita Acara Pemungutan Suara Nomor 15/BA.IV/2021Tanggal 10 April 2021. (fotokopi sesuai denganaslinya);Berita Acara Penghitungan Suara Nomor16/BA.IV/2021 Tanggal 10 April 2021.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-11-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
Fuad Febriansyah
164 — 297
  • UtrPenerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 54, menyebutkansebagai berikut:Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 (empat) bentukpenjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu:1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uangatau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolaholahsebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uangpalsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.2.
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 27-K/PM I-04/ AD/II/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — Praka Zulfahmi Siregar
69 — 20
  • Susi sebagai TO pengedaran narkoba dan di rumahnya seringdigunakan transaksi Narkoba.3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 Tim Antikyang terdiri dari 8 orang yaitu sebagai pimpinan Kasubdit AKBP RobinBrigadir Pancasan Maharaja, Brigadir Herianto,Brigadir Hendra, BriptuSlamet,Saksi sendiri serta 3 orang dari Intel Polda Jambi yang Saksitidak kenal namanya bergerak dari Polda Jambi menuju ke rumahkontrakan Saksi4 Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Peni Suprapti
100 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 946 K/Pid.Sus/2017beyond the call of duty atau super erogatoris karena mereka memiliki spiritkeadilan yang luar biasa.Bahwa memang benar kita harus menghukum seberatberatnya kepadasemua orang yang melakukan pengedaran Narkotika karena merusak generasibangsa yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan Indonesiaguna tercapainya kKemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Apabila kita melinat perkara ini dengan Narkotika sabu yang seberat 90(sembilan puluh) kilogram maka kami sependapat
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 20-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - Agus Priyanto
71 — 32
  • atau Istalasi rumah sakit Pemerintah maupun swastia tidakboleh membeli ke Distributor yang tidak mempunyai ijin edar;Halaman 68 dari 93 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks BahwamenurutPeraturan Pemerintah No.72 Pasal 1 ayat4 Tahun 1998mengatakan : Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan namun Apotik bukan PBF, Apotik hanya sebagaisarana pelayanan pengedaran