Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam KitabMadza Hurriyyatuz zauyjaini fii ath athalaq yang diambil alin menjadi pertimbanganMajelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "/slam memilihlembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonisdan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudahhilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukumsalah satu isteri atau suami dalam petaka yang berkepanjangan

menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum danrasa keadilan dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan agar putusan Hakim harussesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberikan putusan yangberkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena putusan Hakim yangberkualitas merupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencarikeadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cerminan buruk bagi Hakimdan petaka

ails uJ algal Es loons a> el 6lis J autal Fos313 ool Wzxsl 8 slsall @3 e555 ailt Elis sl V5 jx >ol BF Bist lp dbo (all ilg85 2bu0 8 jpoll ealalgt5 Crag sillArtinya: Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (Suamiistri)bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan gunamencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga(Suamiistri) tersebut tidak berubah menjadi petaka danHalaman 15 dari 24 PutusanNomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bjbbencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: Tidak bolehberbuat mudarat untuk diri

Ge Syme Oly cate Gal claljoo dove gh pall cal obArtinya: Pemisahan (suamiistri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihanatau kemudaratan guna mencegah pertikaian,sehingga kehidupan rumahtangga (Suamiistri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana,sesuai sabda Rasulullah saw.: Tidak boleh berbuat mudarat untuk dirisendiri dan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka si Istri (dapat)mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama).

Faktanya, perselisihan dan pertengkarantersebut tidak bisa mereda, terbukti sudah diupayakan proses perukunan ataumediasi, namun tidak berhasil, sehingga karena itu, Majelis Hakim menganggapperkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak produktif, sudah tidakmampu lagi menciptakan kemaslahatan, bahkan sebaliknya dikhawatirkan akanmenimbulkan petaka dan bahaya, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinanseperti ini patut dibubarkan atau diceraikan.Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Quran,

menjadi pendapat Hakim, menyatakan:Halaman 16 dari 24 HalamanPutusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.BjbGui) iss els Wes ysl sl FAW 32201 SIlall sisJ5 ja Wo Adslls SEI alle alls 2s Leds Sezai bisFygl spall cal 315 voll lo 531 dl gall 2597 alle Els jl pvw =lblgt5 aaj ypoJlol YE SjRE Sle Alo alb ldlgts AdoArtinya: Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suamiistri)bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegahpertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suamiistri) tersebuttidak berubah menjadi petaka

, yang kemudianMajelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadipendapat Majelis, menyatakan:Lares Lay sl BLA eat gay oI Lene pall gl GLEAN Go ell ASU jel,goals sil ge sade cles SMe My SEY: pdely DLAI ale ag y DLsLeljoo ead) y pall OLE) ye Spre oly are Qalb clalyco dev oh pall cal obArtinya: Pemisahan (suamiistri) boleh dilakukanbilamana disebabkanperselisihan atau) kemudaratan guna mencegah pertikaian,sehingga kehidupan rumah tangga (Suamiistri) tersebuttidakberubah menjadi petaka

wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan dalammasyarakat, hal ini dimaksud agar putusan Hakim harus sesuaidengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkanketentuanketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajibmemberikan putusan yang berkualitas dan dapatdipertanggungjawabkan, karena putusan Hakim yang berkualitasmerupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencarikeadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin burukbagi Hakim dan petaka

oleh saksi selama kurang lebih 9 (sembila)bulan lagi, keterangan mana dikuatkan pula dengan bukti surat berupakwitansi pembayaran yang diserahkan oleh saksi Saukani dipersidangan untuk membuktikan benar mobil tersebut masih dalamproses sewa beli belum lunas pembayarannya, selain itu) mobildimaksud digunakan oleh saksi untuk memenuhi nafkah keluarga.Bahwa jika Majelis Hakim menunaikan Tuntututan Jaksaa PenuntutUmum untuk merampas mobil tersebut, maka sama saja denganMajelis telah mendatangkan mela petaka

Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHDagang )menjelaskan ; Kewajiban sebagai pihak pengangkut harus menjaga ataubertanggung jawab atas keselamatan barang yang harus diangku darisaat penerimaan sampai saat penyerahannya .Pasal 477 Kitab Undang Undang Hukum Dagang ( KUHDagang )menjelaskan ; Si pengangkut adalah bertanggungjawab untuk kerugian yangdisebabkan karena terlambat = diserahkannya barang == yangdiangkutnya, kecuali apabila dibuktikannya, bahwa keterlambatan itudisebabkan karena suatu mala petaka

Dagang( KUHDagang ) menjelaskan ; Persetujuan pengangkutan mewajibkan sipengangkut untuk menjagaakan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saatditerimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut.Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yangdisebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidakdapat diserahkannya, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu,kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkannya barang ataukerusakan tadi, disebkan oleh suatu mala petaka

pemohon dantermohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 dan pemohonsudah menikah dengan perempuan lain dengan demikian rumah tanggayang dijalankan pemohon dan termohon tidak lagi sesuai dengan tujuanperkawinan serta tidak terwujudnya sakinah mawaddah warahmah.Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasioleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinanseperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudahberubah menjadi sumber mala petaka

yall cidArtinya: Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suamiistri)bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan gunamencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga(suamiistri) tersebut tidak berubah menjadi petaka danHalaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 124/Pat.G/2022/PA. Bjbbencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: Tidak bolehberbuat mudarat untuk din sendin dan orang lain.Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukangugatan kepada Hakim.

1 (satu) buah buku passport an RAHMAN SYAHRIR

(Dikembalikan kepada terdakwa RAMLAN)

1. 1 (satu) Unit HP Samsung warna hitam dan kartunya No Hp 085358490085
2. 1 (satu) Unit HP OPPO warna putih
3. 1 (satu) buah topi warna hitam yang ada tulisan arabnya
4. 2 (dua) buah marbel besi warna hitam
5. 1 (satu) Majalah Abdurrahman BinAuf sudah halalkah harta kita
6. 1 (satu) buah Majalah Abdurrahman BinAuf Petaka

sdLall le alyily DL,Lelycs cuzady pall old yo Cyr Oly care Gal clelyes dove gly wall cal obArtinya: Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suamiistri)bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan gunamencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga(suamiistri) tersebut tidak berubah menjadi petaka danbencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: Tidak bolehberbuat mudarat untuk dir sendiri dan orang lain.Berdasarkan hal tersebut, maka si Istri (dapat) mengajukangugatan kepada Hakim.

kemudianMajelis Hakim sependapat dan mengambil alin pendapat tersebut menjadipendapat Majelis, menyatakan:Lager days BLA eat gay FLW Lee cy pall ol GAY G2 ell ASU 51,g>lala ysl sil gai arlc los Ney GpBY : Sp DLS ly Sell ale algal LyWelyeo cud 9 pall OLS gs Syme Oly are Lab cleo dove 9 pall cal obArtinya: Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suamiistri) bilamanadisebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegahpertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (Suamiistri) tersebuttidak berubah menjadi petaka

sependapat dan mengambilalih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:VY wis, ela Lis 52U sl GU iat lall slesprsials 6 Lal aslt a33.a)5 Mis loias aio el 6s J gute Acadols weolil ls 53 alzall & 29 $5 i alt els sl Ya jpo >csoli SF S5ak Sls Abo all lilgt5 A540 81 jxallArtinya:lbIg5 2a8j 5 SlMazhab Maliki membolehkan pemisahan (suamiistri)bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan gunamencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga(suamiistri) tersebut tidak berubah menjadi petaka

atle al3.a)5 Ms loins alo gl Stesdl aus Acai315 isola) 6 581 sisal a9 35 agl Elis gle Vo jpo antoli BF Sjat Sls Abo Galb iWblgt3 2540 3l 355) witlblgc5 Cuasj 5 pallArtinya: Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (Suamiistri)bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan gunamencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga(Suamiistri) tersebut tidak berubah menjadi petaka danbencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: Tidak boleh berbuatmudarat untuk diri sendiri dan orang lain.

sependapat dan mengambil alihpendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:y el Wis yxbU sl GEL oi ti ZisIlall stslsWs all SUall ails algily lis Uatns 2235 Susdl auswag OL io la lb 531 slsall & 55 asle Elis jl pio V5 5. jpoSeidl old oe ye BSE Sg dle (Gall lslsb5 abo 3l 35FY Eto Cu2a9 95Artinya: Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suamiistri) bilamanadisebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegahpertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suamiistri)tersebut tidak berubah menjadi petaka

mengambilalin pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:Halaman 16 dari 26 PutusanNomor 591/Pdt.G/2021/PA.BjbY ids el GU Wis y5SU gi BAW sia Slall sleswe algals ..G5 loins fos bls QualSls sola 6531 Sloall e557 alle lus sl V5 jjo dyOW BF S5ae Sls ale alle bilsts Be sl s5Sll omlbIg5 2n8j 5 SelArtinya: Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (Suamiistri)bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan gunamencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga(Suamiistri) tersebut tidak berubah menjadi petaka

No. 2426 K/PID.SUS/201518.19.20.pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagiHakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan dan disamping itu jugadalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 TentangPemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan disebutkan bahwaterhadap tindak pidana narkoba Mahkamah Agung mengharapkan supayapengadilan menjatuhkan pidana yang sungguhsungguh setimpal denganberatnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai