kecuali seluas diatas 25 (duapuluh lima) hektar, jika luas yang dimiliki melebihi yang sudah ditetapkanperkebunan tersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan/ IUP ;Bahwa ada tata cara untuk mengatur IUP (Izin Usaha Perkebunan) diHalaman 101 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwpertanian ;Bahwa setiap usaha kebun seluas lebih 25 (dua puluh lima) hektar harusmengurus IUP (Izin Usaha Perkebunan) ;Bahwa dasar hukum KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ada diKementrian Koperasi ;Bahwa tekhnis

Peputra Supra JayaHalaman 204 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwberdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris;Bahwa benar pembagian TBS terhadap koperasi yang sudah lunas hutangkreditnya yaitu mendapat 98 % dan 2 % untuk penempatan tenaga tekhnis,kemudian bagi koperasi yang belum lunas mendapat 63 % dan 35 % untukcicilan hutang dan 2 % lagi untuk perusahaan sebagai penempatan tenagateknisnya ;Bahwa benar tidak ada dipasang tandatanda/ plang yang menunjukkan bahwalahan

Datuk Bandar Kota Tanjung Balai90 (Sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak 12 September 2012 s/d 10Desember 2012 dan Pedoman yang digunakan adalah Surat PerjanjianPekerjaan (Kontrak), Spesifikasi Tehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Putusan No. 13/Pid.Sus K /2014/PN.

(satumilyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas riburupiah), masa pengerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kelender terhitungsejak 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012 dan Pedoman yangdigunakan adalah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), SpesifikasiTehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dilapangan tetapi tidak setiap harikarena sebagai Kadis PU Kota Tanjung Balai terdakwa masih banyak tugaslain, selanjutnya untuk pengawasan kegiatan pada setiap pelaksanaanpengerjaan

Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUPOperasi Produksi kepada Gubernur Kepulauan Riau dengantembusan kepada Menteri Energi dan Sumber DayaMineral;Menyampaikan proposal yang sekurangkurangnyamenggambarkan aspek tekhnis, Keuangan, produksi dan pemasaranserta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonanperpanjangan IUP Operasi Produksi;34. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dantegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;35.

Mulya Agung mempunyai kekuasaanyang sama dengan Direktur dalam hal direktur berhalangan dan wakil direkturbertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;Bahwa yang menanda tangani surat penawaran dan dokumen tekhnis sertakualifikasi saat proses pemilihan penyedia jasa Paket Pekerjaan PembangunanJalan Masuk Konsiruksi Rabat Beton dan Plat Duecker adalah saksi sendiriselaku wakil direktur CV.

Halmahera Barat tersebut sudahsesual;Halaman 58 dari 168 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PN.Ttee Bahwa dengan berakhirnya pelelangan dengan Pengumuman pemenangmaka Tugas Panitia lelang sudah berakhir dan sudah tidak mencampuriurusan tekhnis lagi ;e Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr.

pengadaan kepadapengguna barang/jasa.Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa.e Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas tersebut, karena pada saatitu saksi belum tahu mengenai adanya Surat Keputusan (SK), saksibaru tahu adanya SK tersebut setelah akhirakhir ada masalah ini.e Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu siapa inisiator ataupenggagas penunjukan langsung dalam proyek pengadaan bukutersebut, tetapi berdasarkan keterangan Sekretaris PanitiaPengadaan, dan Pengendali tekhnis

Karenaberdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuai denganspesifikasi dalam kontrak awal maka akan beresiko terhadap Kualitas dankekokohan struktur bangungan yang sudah pasti akan menimbulkandampak terhadap keselematan manusia yang menggunakannya dikemudianhari;Bahwa patut diduga hasil perhitungan dari BPKP merupakan hasil copypaste dari hasil pemeriksaan ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM tanpamelakukan pemeriksaan kelapangan lebih lanjut.

Ketigamelaksanakan kebijakan tekhnis dibidangpelayanan publik, komersil administrasi dankeuangan. Dan Keempat melaksanakankerjasama dengan badan usaha lain atauinstansi pemerintah.Struktur organisasi Sub Divre Cianjur adalah sebagai berikut : KepalaSub Divre yaitu saya sendiri Drs. H. Nurdin Ali, membawahi satu orangWakil Kepala Sub Divre yaitu awal sampai dengan bulan Maret tahun2011 Sdr.

Dengan demikian penyebab jatuhnyapesawat Helly Bell 412 tersebut adalah karena angin kencang secaratibatiba dari arah kiri dan belakang adalah fakta yang sebenarnya dan61tidak terbantahkan, andai saja pengadilan dapat menghadirkan 11 orangpenumpang yang diangkut pada saat itu, pasti akan memberikan keteranganyang sama dengan Saksi 1.Menurut tekhnis penerbangan apabila pesawat pada saat akanmelakukan pendaratan secara tibatiba dihempaskan oleh anginkencang yang datang dari arah tidak terduga maka

Bupati Jayapura nomor 188.4/179/tahun 2021 tentang penunjukan dan penetapan kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat Komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan;

sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis

Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis

terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis

Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya

Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.

2012 saya diangkat menjadi Kepalapada BPMD Kabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan AgustusTahun 2013 posisi saya sebagai Kepala BPMD digantikan olehTerdakwa, keterkaitan saya dengan ADD Tahun 2013 memang ada,yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun 2012,mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saatitu ; Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten PulauMorotai adalah memimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikankepada staf menyangkut tugastugas yang bersifat tekhnis

; Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADDPulau Morotai Tahun 2013 adalah :* Menyusun rencana pengalokasian ADDTahun 2013 ;* Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukankoordinasi dengan instansi tekhnis dalam rangka perumusankebijakan tentang penetapan besaran mekanisme penyaluranADD untuk masingmasing Desa ;* Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADDTahun 2013 ; Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2013 yaitu :* Terlebih dahulu melakukan verifikasi

2012 saya diangkat menjadi Kepala pada BPMDKabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan Agustus Tahun 2013 posisi sayasebagai Kepala BPMD digantikan oleh Terdakwa, keterkaitan saya dengan ADDTahun 2013 memang ada, yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun2012, mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saat itu ; Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai adalahmemimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikan kepada staf menyangkuttugastugas yang bersifat tekhnis

; Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADD Pulau MorotaiTahun 2013 adalah : Menyusun rencana pengalokasian ADDTahun 2013 ; Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukan koordinasidengan instansi tekhnis dalam rangka perumusan kebijakan tentangpenetapan besaran mekanisme penyaluran ADD untuk masingmasing Desa ; Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADD Tahun 2013 ; Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2018 yaitu : Terlebin dahulu melakukan verifikasi

Perajang Porang, dengan harga Rp. 94.000.000, dengan spesifikasiKapasitas lton per bach, Perajang pisau rotary/ disk, Penggerak diesel 7 PK,Transmisi pulley sabuk karet V, Rangka mesin baja profil kotak, Hasil produksiketebalannya sama, Ada pengaturan pisaurotary ; Mesin pengering porang, dengan harga Rp. 55.000.000,, Kapasitas 500 kg perbach, Type rak, Bahan bakar kayu, 2 kipas aksial, Penggerak mesin diesel Eks.China 7 PK, Rangka mesin baja profil kotak, Hasil produksi 14 jam sudahkering, Ada uji tekhnis

didalam kontrak, akan tetapi siapa orang yang mengerjakannya saksi tidak tahu ;Bahwa saksi mengecek sendiri penelitian kelengkapan dokumen SPP selanjutnya saksibaru menandatangani SPP yang disodorkan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara3adalah sebagai berikut :Bahwa Pemeliharaan jalan untuk Tahun 2009 maupun Tahun 2010 diborongkankepada penyedia jasa dan tidak dikerjakan sendiri oleh DPU Kabupaten Jepara ;Bahwa setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selalu diketahui oleh PejabatPelaksana Tekhnis

Bungo dan dengan terdakwa Fatimah tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki NIP. 1970070720021201004, dansaksi bertugas sebagai Kasi Tenaga Tekhnis bidang TK/SD pada Kantor Dinas PendidikanKab.

Haji Muhammad Izzul Islam diberikanrisalah pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi diDesa Gegelang,Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok Barat Nomor:43/2016 tanggal 22 April 2016 untuk dilakukan pemecahan secarasempurna;C. Selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 3002/Lingsar tanggal 03April 2013, Surat Ukur Nomor: 1348/Lingsar tanggal 13 Februari 2013,luas 25.390 m2 An.

Penyediasebagaimana dinyatakan kepada PA memiliki keahlian professional,personil dan sumber daya tekhnis serta telah menyetujui untukmenyediakan pekerjaan konstruksi Sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam kontrak ini.Bahwa Kesepakatannya adalah secara lisan yang saksi sampaikanbahwa pekerjaan ini harus dilakukan secara serius karenanyajaraknya jauh, sehingga ketika itu ada ditunjuk stafnya yang tinggal diNatuna yang bernama saksi NUR SYAMSI.Bahwa terkait peninjauan lokasi saksi jelaskan sebagai

Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 10 Agustus2015 (kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasidan Pemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar ModernKab. Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014.Dengan penjelasan sebagai berikut:1.

Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (Satu) berkas, tanggal 10 Agustus 2015(kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasi danPemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar Modern Kab.Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014. Denganpenjelasan sebagai berikut:1.

Keuangan (PMK) RI Nomor 190/PMK.05/2012 TentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan No, 25 Tahun 2012 Tentang PelaksanaanSisa Pekerjaaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan PadaDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Tahun Anggaran Berikutnya; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER37/PB/2012 TentangLangkahLangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun 2012; Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor : PER12/PB/2013 TentangPetunjuk Tekhnis

untuk pelayanan masyarakat sekitarIstana Negara Tampaksiring pada tahun 2010.e Bahwa benar Pemerintah kabupaten Gianyartelah melakukan survey dan menemukanSumber air Geroh pada tahun 2005 dan sumberair Bayad sekitar awal tahun 2009 ;Bahwa benar berdasarkan sumber dan datainilah pihak PDAM mengusulkan ke PEMDA yangkemudian dilanjutkan ke Propinsi, dimana pihakPropinsi menyatakan bahwa telah ada dana daripusat (APBN) untuk kegiatan tersebut;Bahwa benar pihak PDAM Gianyar melaluibagian perencanaan tekhnis