Ditemukan 5973 data
Terbanding/Penggugat : PT. BORNEO INTAN PACIFIC
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : MOHAMMAD NA IM
Terbanding/Turut Tergugat III : RIDUAN HODDING
Terbanding/Turut Tergugat IV : YAHYA MUING
Terbanding/Turut Tergugat V : HODDING
Terbanding/Turut Tergugat VI : WELLOH
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOHAMMAD DAHER
Terbanding/Turut Tergugat VIII : HANDA
Terbanding/Turut Tergugat IX : TUTUT SUKMA DIRGANTARA
Terbanding/Turut Tergugat X : ARBAIN ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : SYAHRIAH
Terbanding/Turut Tergugat XII : SELAMAT
Terbanding/Turut Tergugat XIII : ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XIV : TARWIT
Terbanding/Turut Tergugat XV : RAMA DANI
Terbanding/Turut Tergugat XVI : DARMANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat XVII : SATTUNG
Terbanding/Turut Tergugat
270 — 238
kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar hutangnyaPenggugat Rekonpensi sebesar Rp480.000.000, dengan seketika dan sekaligustanpa syarat apapun;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi dari PenggugatRekonpensi Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan bahwa dalam perkara aquoberawal dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan ternyata gugatan Rekonpensitersebut mengenai perbuatan wanprestasi, sehingga kontruksi gugatan Rekonpensiyang menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatanwanprestasi
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
147 — 59
Bahwa melanggar isi suatuperjanjian berdasarkan ilmu hukum adalah suatu perbuatanwanprestasi, bukan merupakan suatu strafbaar feit;Bahwa oleh karena itu secara mutatis mutandis dugaan adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakawa terhadapaturan ini SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TIDAKTERBUKTIPembuktian Pelanggaran Norma Pasal 91 ayat (1), Pasal 93 ayat (1),Pasal 93 ayat (20, dan Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
Meski demikian, apabila dikaitkan denganpembatalan klausula baku dalam perjanjian, dapatdilakukan berdasarkan ketentuan UU PerlindunganKonsumen maupun KUH Perdata.Dalam Putusan No. 3091 K/Pdt/2010, sengketaantara konsumen dengan pelaku usaha mengenaiklausula baku dipertentangkan dengan perbuatanwanprestasi yang dilakukan Penggugat sehinggapenerapan UU Perlindungan Konsumen dianggaptidak relevan.Sengketa ini terjadi antara SalehAlmuchdar dan Nafisah selaku Pemohon kasasidahulu Penggugat/Pembanding
250 — 67
Sedangkan dalam putusan MahkamahAgung Nomor : 777 K/Ag/2015 tidak ada pembagian harta gonogini.Demikian juga tidak diberikannya success fee 10% dari hasil yangdiperoleh dalam gugatan balik (rekonvensi) bukan merupakan perbuatanwanprestasi, karena dalam perjanjian tertulis dibayarkannya success feesecara tunai/kontan bersamaan pada saat Pihak Pertama menerima hasildari obyek perkara (sengketa) tersebut.
Terbanding/Penggugat : PT WAHANA PRATAMA MANDIRI
46 — 26
Tergugat d.K menolak semua dalildalil gugatan angka19, 20, 21, 22 halaman 7 s.d. 8 yang pada pokoknya mendalilkanPenggugat d.K mengalami kerugian materil, bunga, immateril (moral)Halaman 163 dari hal 170 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT PBR36.37.38.39.40.karena kalaupun ada kerugiankerugian Penggugat d.K itu semua jelasjelas tidak beralasan hukum ditujukan/dibebankan kepada Tergugat d.K;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, maka sudah jelas danterang benderanglah Tergugat d.K tidak melakukan perbuatanwanprestasi
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
Meski demikian, apabila dikaitkan denganpembatalan klausula baku dalam perjanjian, dapatdilakukan berdasarkan ketentuan UU PerlindunganKonsumen maupun KUH Perdata.Dalam Putusan No. 3091 K/Pdt/2010, sengketaantara konsumen dengan pelaku usaha mengenaiklausula baku dipertentangkan dengan perbuatanwanprestasi yang dilakukan Penggugat sehinggapenerapan UU Perlindungan Konsumen dianggaptidak relevan.Sengketa ini terjadi antara SalehAlmuchdar dan Nafisah selaku Pemohon kasasidahulu Penggugat/Pembanding
158 — 113
Sel.Menimbang, bahwa menurut Tergugat VI, Penggugat dalam gugatannyaselain mendalilkan mengenai perbuatan wanprestasi atas pekerjaanPembangunan Mall Bale Kota Tangerang, juga mendalilkan mengenai perbuatanwanprestasi atas pinjaman uang yang diberikan secara pribadi oleh JohanHermawan kepada Tergugat Il secara pribadi tanpa sepengetahuan danpersetujuan dari Para Tergugat lainnya ;Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya alas dasar kerjasama berupakontrak perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ,
Hj. ASMA AHMAD
Tergugat:
LA EDE
79 — 28
ataumenggantikan dana atau uang milik Penggugat Rekonpensi yang telahdikeluarkan dan/atau dipergunakan untuk keperluan biaya pembangunanrumahrumah tersebut sebesar Rp. 1.657.957.000, (Satu milyar enamratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikandan/atau menggantikan biaya yang telah dikeluarkan PenggugatRekonvensi dalam mengerjakan pembangunan 20 unit di perumahanBukit Wolio Indah milik Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatanWanprestasi
PT. Jaya Lautan Global
Tergugat:
1.PT. FORMCASE INDUSTRIES
2.PT. TSURUMARU LOGISTIK INDONESIA
3.PT. HARTA BAN INDONESIA
4.PT. SCAN GLOBAL INDONESIA
5.PT. CJ LOGISTIK INDONESIA
6.PT. SISTIM SOLUSINDO INTERNASIONAL
7.PT. DUTA LISTRIK GRAHA PRIMA
8.PT FUJI ELECTRIC INDONESIA
9.PT. BERKAT MANDIRI NUSANTARA
10.PT. SAMPURNA INDAH MULTI NUSANTARA
224 — 131
Utrmenguraikan perbuatan apa dari Tergugat IV yang dianggap sebagai perbuatanwanprestasi sehingga Tergugat IV memiliki kewajiban untuk membayar tagihansebesar Rp.145.184.553, (Seratus empat puluh lima juta seratus delapan puluhempat ribu lima ratus lima puluh tiga Rupiah) menurut Majelis Hakim untukmengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun hubungan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IVapakah didasarkan atas adanya suatu perjanjiana tau kontrak, hanya dapatdiketahui
137 — 107
Menyatakan bahwa tindakan PARA PENGGUGAT sebagai PerbuatanWanprestasi;. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah, seluas + 222.527M2, yang dibeli PENGGUGAT berdasarkan Perj anjian No. 07 sebagai milikTERGUGAT dan TERGUGAT II;.
1.Dr.Ir. Frans Bambang Siswanto, MM
2.PT Bali Paradise Resort
Tergugat:
I Made Sumantra
339 — 441
apabila diperhatikan isi perjanjian kemufakatanbeserta pedoman penyelesaian permasalahan antara Tergugat denganPenggugat tersebut, tidak hanya memuat kewajiban Tergugat saja, tetapi jugamemuat hak Tergugat yang diperhitungkan dengan uang, sehingga dalam halsalah satu pihak baik Tergugat maupun Penggugat tidak memenuhikewajibannya tersebut, tidak dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawanHalaman 76 dari 154 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Dpshukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata melainkan merupakan perbuatanwanprestasi
PT WAHANA PRATAMA MANDIRI
Tergugat:
PT KARYA NUSANTARA INDAH EXPRESS
63 — 33
menolak semua dalildalil gugatan angka19, 20, 21, 22 halaman 7 s.d. 8 yang pada pokoknya mendalilkanPenggugat d.K mengalami kerugian materil, bunga, immateril (moral)karena kalaupun ada kerugiankerugian Penggugat d.K itu semua jelasjelas tidak beralasan hukum ditujukan/dibebankan kepada Tergugat d.K;Halaman 156 dari 192 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pat.G/2018/PN Btm36.Sf.38.39.40.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, maka sudah jelas danterang benderanglan Tergugat d.K tidak melakukan perbuatanwanprestasi
116 — 72
menurut hukumDALAM REKONPENSIi:Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat d.R secarakeseluruhan.Menyatakan secara hukum perikatan jual beli atas tanah obyek sengketaSHM No. 5622 seluas +/ 153 m2 terletak di Krajan RT 01 RW 03 KelurahanSumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tercatat atas nama RosaNadarini antara Para Penggugat d.R dengan Tergugat d.R adalah sahsecara hukum dan berlaku sebagai undangundang bagi para pembuatnya.Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat d.R telah melakukan perbuatanwanprestasi
129 — 14
retensi tidak dapat dicairkan,sedangkan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 uang retensi dapatdicairkan dengan menerbitkan jaminan pemeliharaan ;Bahwa ahli membenarkan dalam surat dakwaan tidak jelas karena tidakdisebutkan dengan jelas kapan tindak pidana tersebut dilakukan ;Bahwa ahli menyatakan Tindak pidana korupsi adalah tindak pidanayang merugikan Negara sedangkan dalam kasus ini BPKP sendiriberpendapat bahwa tidak ada kerugian Negara karena penyedia jasasudah melakukan kewajibanya sehingga merupakan perbuatanwanprestasi
76 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan sah di Panitera Pengadilan NegeriJember.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti bahwa JudexFacti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, karena pelaksanaan isi Perjanjian Kerja(Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLBNo. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010merupakan hukum perdata bukan merupakan hukum pidana danapabila salah satu dari isi perjanjian belum dilaksanakan atauterlambat dilaksanakan maka hal itu. merupakan perbuatanWanprestasi
441 — 99
IV.RPENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA 7 JUNI 2017 DANLAMPIRANNYA PADA PHI BANDUNG OLEH TERGUGAT ADALAHPERINT AH UNDANGUNDANG, SEHINGGA PENDAFT ARAN TERSEBUTTIDAK BERTENTANGAN DENGAN PKB, JUGA BUKAN PERBUATANWANPRESTASI Hal. 23 dari 186 Put.
330 — 172
Plw/2019/PN DpkBahwa dapat Kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara a quo, di dalam Putusan dimaksud MajelisHakim tidak mengabulkan pemohonan sita yang diajukan olehPARA TERLAWAN (dahulu Penggugat) selaku pihak yang dimenangkan, adapun isi dariamar Putusan adalah sebagai berikut:MENGADILIDALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II untukseluruhnyaDALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ... perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatanwanprestasi (cidera janji) yang dilakukan Para Tergugat sebagaimanadimaksud dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata ...;Vide angka 3 dan 7 halaman 10 petitum gugatan:3. Menyatakan tidak sah menurut hukum tukar guling tanah antaraPenggugat dengan Para Tergugat ...;7.
1.PT.UNIVERSAL SUPPORT
2.PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Tergugat:
2.PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
3.PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Turut Tergugat:
3.PT. SAWIT DESA MAKMUR
4.PT. BATU HITAM SUKSES
5.PT. BATU HITAM JAYA
6.PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
308 — 82
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimanaperubahan terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2018tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara dst,,,,,, dan point 7 menyatakan bahwa Artinya berdasarkanPeraturan Pemerintah tersebut Para Penggugat memahami dst,,,,, dimanadalil Para Penggugat tersebut telah bertentangan dengan dalil GugatanPara Penggugat pada halaman 18 point 6 yang menyebutkan perbuatanWanprestasi
121 — 92
Terhormat untuk menolak tuntutandari Penggugat tersebut.Tuntutan Sita Jaminan Tidak Mempunyai Dasar Hukum Sama Sekali.Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan padanomor 2 petitum gugatan yang meminta agar diletakkan sita jaminan atasharta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak.Bahwa permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugatadalah tidak memiliki dasar hukum karena sebagaimana telah diuraikanpanjang lebar di atas bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatanwanprestasi