untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan,bahwa pada tanggal tanggal 04 Mei 2016 Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi sebagai PemohonKasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor21

PaketPekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2di Bali Collection SPK No. 019/BNVBC/X1/2015nominal Rp 27.500.000, dan Kartu NPWP PTJAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9906.0001 lembarCopy 58Invioce Down Payment dari PT JAYA BALISEJAHTERA nomor 1041/JBS/INDP/X1/2015tanggal 30 November 20151 lembarCopy 59Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor01/23/01/2016/BNV tanggal 14 Januari 20161 lembarCopy 60Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor01/23/04/2016/BNV tanggal 04 April 20161 lembarCopy 61Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor21

selebihnnya sebanyak 44 (empatpuluh empat) orang warga dilepaskan dan dipulangkan kembali ke DesaSampuabalo pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019.Bahwa Tindakan Penyidik yang menetapkan Tersangka dan menahanTersangka nyatanyata melanggar ketentuan dalam KUHAP pasal 1angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, khususnya terkaitpemenuhan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alatbukti dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka sebagaimanayang ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor21

Hakim menerima eksepsi Penasehat Hukum terdakwadan menolak surat dakwaan Penuntut Umum); 22+ " "===Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum mengajukantanggapan tertanggal 29 Nopember 2012 yang pada pokoknya menolak eksepsiPenasehat Hukum terdakwa dan mohon agar sidang dilanjutkan ;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selatertanggal 6 DEsember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa3; Memerintahkan pemeriksaan perkara nomor21

(fotokopi dari fotokopi) ;Berita Acara Pengawasan (BAP) Nomor21/BAP/DWVV/2015 tanggal 29 Mei 2015terhadap PT. Brayan Bintang Tiga Energi(fotokopi dari fotokopi) ;Berita Acara Pengawasan (BAP) Nomor22/BAP/AVV2016 tanggal 14 Maret 2016terhadap PT. Brayan Bintang Tiga Energi(fotokopi dari fotokopi) ;Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor27/KPTS/DISTAMBEN/2010, TANGGAL 19April 2010, Tentang Penyesuaian lKuasaPertambangan Eksploitasi, KuasaHalaman 203 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PT UNJ KT14.

., M.T. sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat masa jabatan tahun 20142019. 1381 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen KeputusankeputusanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentangPembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi sampai dengan Komisi Xl Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Masa Keanggotaan 2014 2019, beserta lampirannya. 1391 (Satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor21/PIMP/V.20152016 tanggal 23

legalisir dokumen KeputusankeputusanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentangPembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi sampai dengan Komisi Xl Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Masa Keanggotaan 2014 2019, beserta lampirannya. 139.1 (Satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor21/PIMP/V.20152016 tanggal 23 Mei 2016 tentang PerubahanSusunan Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRRI Masa Keanggotaan Tahun

MUCHAMMADROMAHURMUZIY, S.T., M.T. sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat masa jabatan tahun 20142019. 1381 (Satu) bundel fotokopi legalisir dokumen KeputusankeputusanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentangPembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi sampai dengan Komisi Xl Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Masa Keanggotaan 2014 2019, beserta lampirannya. 1391 (Satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor21/PIMP

Jenderal Sudirman No. 1 C Palembang 30128 (sampingPolda Sumsel), Telp. 0711412214, 416546, berdasarkan Surat Kuasa Khususterdaftar pada Register Kepaniteraan PN Palembang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A KnususPalembang tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor21/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg tanggal 22 April 2015 tentang Penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg tanggal 23 April2015

Pasal 1 angka 15, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26,Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37,Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46,Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54,Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 UndangUndang Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008No. 94, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia

Bahwa terdapat kontradiktif antara posita gugatan Para Penggugatnomor 20 angka 3 dan 4 terhadap posita gugatan penggugat nomor21 yang membuat kabur dalil Para Penggugat tentang adanyabundel warisan berupa bidang tanah dari H. Abdurrahman WanggaNday bin H. M. Said yang terletak di RT 02/RW 01 KelurahanPotulando maupun yang terletak di RI 0O1/RW 01 KelurahanKelimutu Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.

., MH, sebagai Panitera Pengganti berdasarkanSurat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI, tanggal 05 September 2018, diluar hadirnyaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur maupunTerdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua Majelis,Mohammad Zubaidi Rahmat, SH Elang Prakoso Wibowo, SH., MH Nyoman Adi Juliasa, SH., MHDr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MHLafat Akbar, SHPanitera Pengganti,Yulman, SH., MHHal. 149.

Bahwa apabila sejak awal benarbenar ada unsur pidana yang dilanggaroleh pihak BPR Kandangan terutama yang dilakukan oleh para pegawainya,maka logikanya pihak BI/OJK lah yang tentu terlebih dahulu mengetahui danmenindaklanjuti, bahkan sesuai dengan fungsinya OJK pun berwenangmelakukan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan yang dianggapmenyalahi peraturan perundangundangan (vide Pasal 6 huruf c UU Nomor21 Tahun 2011 tentang OJK), karena mengacu kepada pengawasanterhadap BPR Kandangan, yang dilakukan

Bahwa TERGUGAT menolak dalildalilPENGGUGaATseluruhnya kecuali yang secara tegas diakui.63.Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suamiistri yang sah, yang tercatat pada Kantor DinasKependudukan Catatan Sipil Kota Jakarta pada tanggal 16Maret 1991 dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor21/JP/1991.64.

KantorBiro Administrasi Pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq kegiatanbantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2013kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas), secara tanpa hak dan tanpa wewenang.Dengan melakukan pelanggaran peraturan (illegal circumvention), yaitu : PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah (yang telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011).

Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan pendapat kepada JaksaPenyidik pada kejaksaan Negeri Sarolangun yaitu yaitu berdasarkan SuratTugas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Nomor21.a/ST/XVIILJMB/2/2015 tanggal 27 Februari 2015 menjadi keterkaitan Ahlidengan kegiatan pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari tersebut. Bahwa Ahli bekerja di BKP RI sejak tahun 2001 sebagai auditor ahli. Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang teknik.

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor21/Pid.SusTPK/2017/PN.KPG atas nama Terdakwa Drs. SALMUN TABUN,M.Si. tersebut di atas;3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut :1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:Pasal 132 ayat (1) :*setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.Pasal 132 Ayat (2):Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan olehpejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yangtimbul dari penggunaan bukti dimaksud.e Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelolapekerjaan Peningkatan Jalan LiabekeMudetelo

437.52/2017 tanggal 18Desember 2017;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;Hal. 5 Putusan Nomor : 166/Pid.SusTPK/2018/PN Sby.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (Satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor21

TahunAnggaran 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Nomor245/KTR/VII13/1217 ; Nomor : 7529.2/437.52/2017 tanggal 18Desember 2017;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (Satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor21

2017 tanggal 18 Desember 2017;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 TahunHal. 652 Putusan Nomor : 166/Pid.SusTPK/2018/PN Sby.35.36.Sf.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor21

Nomor 112 tanggal 26 Juli2011.g. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengurus Badan Koordinasi HimpunanMahasiswa Islam Sumatera Utara periode 20132015 nomor21/B/Sek/03/1435 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pengantar LaporanPertanggungjawaban.Dokumen DEWAN PIMPINAN WILAYAH AL ITTIHADIYAH PROVINSISUMATERA UTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundel Proposal Pebaikan Manajemen PengembanganOrganisasi AL ITTIHADIYAH Provinsi Sumatera Utara tahun 2013beserta dengan Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor03/DPW/PIt/XV

kesatuandengan berkas perkara ini dan tidak digunakan untuk perkaralain, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupasuratsurat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sehinggadikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakimberpendapat Terdakwa perlu tetap di tahan.Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UURl Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor21

Tri Karya Dharma, paketpekerjaan abrasi pantai desa Biluhu Tengah di. tempat, nomor21/AB/GTOAP/IX/2017, Lampiran: 1 berkas, Perihal: Evaluasi Paketpekerjaan abrasi pantai desa Biluhu Tengah, yang ditandatangani oleh PT.Arenco Binatama, tanggal 03 Oktober 2017;Barang atau dokumen lain terkait perkara tersebut (tidak ada);Tanda Terima Surat dari Jamkrindo;Surat Keputusan Kepala Biro Pengendali pembangunan dan LayananPengadaan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Lingkup ProvinsiGorontalo, nomor:800