Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420/11522.PPMP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMK Pencawan Medan;

Pendidikan Nasional;

Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420/11522.PPMP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMK Pencawan Medan;

Pendidikan Nasional;

tekhnik geologi pertambangan nomor kegiatan1.15, SMKN10 Garut dengan kegiatan pengadaan peralatan alat tehnikkendaraan ringan nomor kegiatan 1.16 ;Bahwa Perlu saksi jelaskan mekanisme pengajuan anggaran DAK TA2015 sebagai berikut:Dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang efisien transparan danakuntabilitas diper sekolahan maka dikeluarkan dana dari APBN yangdiberikan kepada Dinas Pendidikan berupa DAK yang di keluarkandengan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UUNo.20/2003 tentang sistem

pendidikan Nasional maka prosedurnyaadalah sebagai berikut :Putusan Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg.

dalam perkara Nomor223/Pdt.G/2015/PN.Bwi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM):Bahwa terhadap uraian materi eksepsi PARA PEMBANDING(PEMBANDING I/dahulu Tergugat I/dahulu Tergugat Intevenient Il PEMBANDING XIV/dahulu Turut Tergugat I/dahulu Tergugat IntervenientXV) dalam memori banding merupakan bagian yang tidak terpisahkansebagaimana dalil eksepsi perkara a quo;Bahwa sebagaimana pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyatakan:Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajyibmemperoleh ijin pemerintah atau pemerintah daerah;Bahwa Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945Banyuwangi (PERPENAS 17 Agustus 1945) merupakan badan hukum yangmendapatkan ijin badan penyelenggaraan pendidikan dan jjinpenyelengaraan program studi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Indroharto tersebut, juga dalam kerangka hukum yang terakuilegalitasnya, yaitu berdasarkan Pasal 31 UndangUndang DasarNRI 1945 juncto UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi, jelas menyatakan bahwa, penyelenggaraanPendidikan Tinggi Swasta yaitu Yayasan, bertindak dalam ruanglingkup hukum publik, perdefinisi menjalankan fungsifungsieksekutif (pemerintahan);UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggimenyebutkan bahwa, pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional, dan jikadihubungan dengan perkara a quo, maka segala sesuatu tentangpenyelenggaraan pendidikan yang dalam hal ini dilakukan olehTergugat sebagai Yayasan (Yayasan Perguruan Tinggi KristenMakale) dalam penyelenggaraan pendidikan berbentuk PerguruanTinggi (Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja) adalahtermasuk ke dalam urusan eksekutif atau urusan pemerintahan;Hal ini yang mendasari pemikiran adanya pelimpahan wewenangsecara atributif berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun2012

Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000, dasar dari pembukaan danpenegerian sekolah yang dilakukan oleh Tergugat pada saat itu adalahuntuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun danmeningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan TingkatPertama (SLTP).Bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1989tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan: Pengelolaan sistempendidikan nasional adalah tanggung jawab menteriBahwa berdasarkan Pasal 4 angka 14 Keputusan Presiden

Pasal 62 UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun hanyamenyatakan bahwa perbuatan Pemohon membuka lima Prodi baru tersebuttelah melanggar beberapa Surat Edaran yaitu Surat Edaran Nomor DJ.11/PP.09/923.A/2005 tanggal 1 Agustus 2005, Surat Edaran NomorDJ.1/PP/02.3/112.A/2006 tanggal 27 Februari 2006, Surat Edaran NomorDJ.1/PP/02.3/04/2007 tanggal 13 Agustus 2007, Surat Edaran NomorDJ.1.

ditempelkan logo hologram Departemen PendidikanNasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazahyang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembuatan ijazahserta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sebesar +/ Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 68 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti danterhadap Dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota kebertan(eksepsi) atas dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 19 dari

anggarannya bersumber dari Keuangan Negara atauAnggaran Pendapatan Negara(APBN) dan Keuangan Daerah atau AnggaranPendapatan Belanja Daerah(APBD)yang ditetapkan tiap tahun, dan dalammelaksanakan keuangan daerah Terdakwa berperan sebagai PenggunaAnggaran/Pengguna Barang tentu selain harus berpedoman kepada DokumenPelaksanaan Anggaran SKPD (DPASKPD) yang bersangkutan juga tetapmengacu kepada perundangundang lainnya diantaranya UndangUndangAPBN, UndangUndang tentang Perbendaraan Negara, UndangUndangtentang Sistem

Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerahtentang APBD tahun berjalan dan Peraturan Menteri yang terkait denganPengelolaan Keuangan Negara/Daerah, sedang dalam kapasitas terdakwaselaku Pengguna Barang terutama dalam kaitan Pengadaan Barang maka tentuharus mengacu kepada segala perundangundangan yang secara khususmengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedang oleh siapa danbagaimana pengadaan tersebut dilaksanakan adalah diatur dalam PeraturanPresiden Nomor 54 tahun 2010

SAEBANI ; SUBANDRIYO ; Letkol.KUSDARIYAH ; WILEM ; SINGGIH PRIYONO dan yang dua lainnyaterdakwa lupa ;Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain :> Masalah keberadaan PT Balai Pustaka ;> Masalah penjelasan tentang UU Sistem Pendidikan Nasional;> Penawaran Buku Balai Pustaka.Bahwa setelah penjelasan pembahasan tersebut, ada pertemuansecara khusus antara Balai Pustaka dengan Anggota Dewan KotaMagelang di hotel tersebut, dan hasilnya dari Dinas Pendidikan tidakmengetahuinya ;108Bahwa setelah

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang No. 14 Tahun 2005tentang Guru dan Dosen yakni :Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesionalmerupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yangpelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan,dan pemerintahan daerah.58.

Hal tersebut merupakan amanat dariUndangundang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yangHalaman 131 dari 184 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT KPGmenyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 715 (tujuh sampaidengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

ruang lingkup Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah SMKN 1 Luragung tahun ajaran 2014/2015 saksi juga tidakmengetahuinya;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggunaan DanaSumbangan Pendidikan (DSP) yang dilaksanakan pihak sekolahSMKN1 Luragung tahun ajaran 2014/ 2015 sudah sesuai denganRencana kerja dan anggaran tahunan sekolah (RKAS) SMKN 1Luragung atau tidak;Bahwa secara umum pihak Komite Sekolah sudah melaksanakanperannya berdasarkan Pasal 56 ayat 3 Undangundang RI Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem

pendidikan nasional, namun dalam halpenarikan DSP peran kami tidak begitu berjalan karena lebihdilaksanakan oleh pihak Sekolah baik dalam hal penarikan maupundalam hal pengelolaan DSP;Bahwa Komite Sekolah SMKN 1 Luragung memiliki Anggaran dasardan Anggaran Rumah tangga (AD ART) yang disusun dan dibuatpada awal berdirinya Komite Sekolah;Bahwa selaku Komite Sekolah seharusnya dalam melaksanakanpekerjaan harus berpedoman kepada AD ART namun karenadominasi sekolah sehingga peran dan fungsi Komite tidakberjalan

Bahwa benar system pendidikan secara jarak jauh sudah lama dikenaldalam sistem pendidikan nasional.

);Bahwa saksi dalam program pendidikan inklusif tersebuberkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)yang bertanggungjawab untuk memproses pencairananggaran, menjadwalkan kegiatan inklusif dan menghimpunlaporan kegiatan dari seluruh daerah peserta penerima danainkusif;Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalahpendidikan yang ditujukan pada anak berkebutuhan khususyang dilaksanakan bersamasama dengan anak sekolah dasarregular sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional (SIDIKNAS) pada Pasal32 yang mengatur tentang pendidikan khusus dan layanankhusus dan diatur pula dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun2009 Tentang Pendidikan inklusif Bagi Peserta Didik YangMemiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Keceerdasan dan atauBakat Istimewa;Bahwa program bantuan dana pendidikan inklusif tahun 2012ditujukan pada anak berkebutuhan khusus;Bahwa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khususadalah anak yang membutuhkan layanan khusus dalampendidikannya dikarenakan

pascakualifikasi sebagaimanayang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;Bahwa, jenis alatalat multimedia yang diadakan dalam kegiatanPengadaan Alat Multi Media untuk Sekolah SMPN 1 Serang BaruTahun 2008 adalah Laptop, Printer, Scanner, LCD, Screen LCD, DVD,Kamera, Komputer, Akses Internet, Stabilisator dan CDPembelajaran ;Bahwa, yang dimaksud dengan Sekolah Standar Nasional (SSN)adalah sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan(SNP) yang mengacu pada Undangundang Nomor.20 Tahun 2003tentang sistem

Pendidikan Nasional, Peraturan PemerintahNomor.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;Bahwa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk Sekolah StandarNasional (SSN) itu adalah harus terpenuhinya 8 (delapan) StandarNasional Pendidikan yang meliputi :Standar Kompetensi Lulusan (SKL)Standar IsiStandar ProsesStandar Pendidikan dan KependidikanStanda Sarana dan PrasaranaStandar PengelolaanStandar PembiayaanStandar PenilaianBahwa, benar SMPN 1 Serang Baru tidak termasuk salah satu SMPberkategori

atautentang pendirian dan perijinan Madrasah Diniayah Takmiliyah sebagaimanatercantum dalam Bab II Point A dan B sebagai berikut :1) Pendirian dan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah terbuka bagiseluruh kelompok masyarakat yang beragama Islam yang berkompetendalam pendidikan keagamaan Islam dan mempunyai komitmen untukHalaman 94 dari 233Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Alam Rahadian Muharam, dkkmewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan keagamaan Islam sebagaibagian integral dari sistem

pendidikan nasional.

FERYMARJONI, M.Pd.v Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang Undang Nomor : 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa untuk memperolehizin meliputi Isi Pendidikan, Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenagakependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan,sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.mendasari ketentuan tersebut maka persyaratan yang harus dipenuhi untukmendapatkan Surat jin Menerima Siswa Baru bagi Sekolah MenengahKejuruan

Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgBahwa suatu sekolah dapat menerima dana BOS lebih dari 1 (satu)sumber yaitu dari BOS Pusat dan BOSDA Sesuai dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antaraPemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.