Ditemukan 70 data
Terbanding/Tergugat I : JOHNY LIMANTORO
Terbanding/Tergugat II : SWI WARDHANA TEDJAKUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : Cq . LURAH Kelurahan Tanah Merah
Terbanding/Turut Tergugat II : Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat III : Cq. a.n. Kepolisian Resot Kota Samarinda KASAT SABHARA
119 — 58
Bahwa perbuatan dan tindakah TERGUGAT REKONPENSI yang telahmenguasai tanah milik Para PENGGUGAT REKONPENSI, danberaktifitas serta melakukan kegiatan diatasnya tanpa seijin dansepengetahuan PENGGUGAT REKONPENSI, serta melakukanpenjualan tanah kaplingan milik sah Para PENGGUGAT REKONPENSIdan menerima hasilnya tersebut telah menimbulkan kerugian yangsangat besar bagi Para PENGGUGAT REKONPENSI yaitu ParaPENGGUGAT REKONPENSI tidak dapat mengelola danmempergunakan serta memanfaatkan tanahnya untuk diambil
65 — 35
Penggugat tidak pernah konsisten dengan apa yang sudah diatur dalam14.15.16.17.modul yang dibuat sendiri;Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat patutlah tindakah yangdilakukan oleh Para Tergugat untuk melakukan rapat senat dan hasil rapatsenat tersebut adalah merekomendasikan agar Penggugat ditinjau kembalistatus dosen tetapnya, agar suasana perkuliahan kembali baik dan kondusif;Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman14 angka 8, halaman 15 angka 10, halaman 16 angka
Terbanding/Penggugat V : Rumalam Alias Erom Binti Alam
Terbanding/Penggugat III : Siti Anyi Alias Onyih Binti Acep
Terbanding/Penggugat I : Ocim Bin Acep
Terbanding/Penggugat IV : Encum Bin Acep
Terbanding/Penggugat II : Olim Bin Acep
Terbanding/Intervensi I : Rekson Sitorus, SH.
Turut Terbanding/Tergugat V : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kota Bekasi Cq. Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Pajak Cq. Kepala Kantor Pajak Wilayah VII Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat II : P.T. Bangun Tjipta Pratama
76 — 30
Sebih BinKEMON pada Buku Induk C Kelurahan Bojong Menteng ;Bahwa Tergugat Ill (Kepala Kelurahan Bojong Menteng) melakukanPerbuatan Melawan Hukum juga adalah hal tindakah yang Kontradiktif yaitudisatu sisi menyatakan Girik C.215 persil 10 atas nama Sebih Bin Kemontidak tercatat dalam buku induk pertanahan di Kelurahan Bojong Menteng,tetapi disisi lain Kantor Kelurahan Bojong Menteng mengeluarkan SuratTagihnan Pajak bumi dan Bangunan sebagaimana Surat Tanda TerimaSetoran (STTS) No.
53 — 17
Tergugat III yaitu kebutuhandasar berupa air dan listrik di dalam Unit Rumah Susun Penggugatseperti keadaan semula.Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil Penggugattersebut :e Sebelum menaikkan tarif service charge di Rumah SusunCampuran ITC Roxy Mas, Badan Pengelola telah lebih dulumemberitahukan kepada semua penghuni Rumah Susun denganmenyampaikan pengumuman rapat / sosialisasi yang ditempelkandi masingmasing tower Apartemen di Rumah Susun tersebut,tetapi Penggugat tidak menghadirinya.e Tindakah
152 — 73
untukmemohonkan sesuatu hak kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon dan atauBadan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku sebelum putusan dalam perkara iniberkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi tersebut, majelis hakimmenunjuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7Mei 1973 yang memberikan pertimbangan bahwa tuntutan provisionil yangmengenai pokok perkara tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa putusan dalam provisi adalah putusan yang bersifatsementara , yang berisi tindakah
51 — 16
Mengenai unsur ke3 :Dengan tipu muslihat dan = rangkaiankebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya199Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalahsuatu. tindakah yang dapat disaksikan oleh oranglain baik disertai maupun tidak disertai dengansuatu. ucapan yang dengan tindakan itu) menimbulkansuatu. keprcayaan akan sesuatu) atau penghargaanbagi orang lain, padahal itu tidak ada.Yang dimaksud dengan rangkaian kebohonganadalah beberapa keterangan yang saling mengisiseakanakan
127 — 120
Kealpaan bila pelakukurang hatihati ataukurang dapatmenduga.Bahwa Pasal 38 dan pasal 39 UU KUP membuat blunder danmembuat rumit, kalau mau masuk ke pasal tersebut harusdiperiksa dulu apakah ada kesengajaan atau tidak.Bahwa hukum pajak karakteristik administratif yang erat antarawajib pajak dengan fiskus, kalau ada kekeliruan dari wajib pajakada tindakah persuasif dengan koreksi yang menjadi tugasfiskus (dhi Dirjen Pajak)e Bahwa kalau tidak dilakukan ke ranah pidana tanpa adatahapan maka oleh petugas
49 — 16
Natuna adalah antara lain :a Membuat atau menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran).b Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).c Melakukan tindakah yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanja.d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.e Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan.f Menanda tangani SPM (Surat Perintah Membayar).g Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.Bahwa kelompok organsasi GAPESTRA (Gabungan
74 — 22
Melakukan tindakah yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja.d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.e. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan.f. Menanda tangani SPM (Surat Perintah Membayar).g. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
52 — 20
Natuna adalah antara lain :a Membuat atau menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran).b Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).c Melakukan tindakah yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanja.d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.e Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan.f Menanda tangani SPM (Surat Perintah Membayar).g Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.Bahwa kelompok organsasi GAPESTRA (Gabungan