./2018/PN.Pdg. tertanggal15 Agustus 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : PenetapanKetua Pengadilan Negeri Padang Nomor559/Pid.Sus/2018/PNPdg tanggal 3 Agustus 2018tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor559/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 6Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa serta barangbukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan

;Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dimana sisa tanah Penggugat yanglainnya, karenanya terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudahdapat dikatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan jelas;Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat A di atas, demi hukumgugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telahmemberikan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Pdg., tanggal 15 Desember2015 dengan amar sebagai berikut

BankMandiri (Persero) Tbk Small MediumEnterprise Collection & Recovery AreaPadang;Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Mei 2017,yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Padang padatanggal O08 Juni 2017, dibawah register nomor : 261/PFPdt/V1/2017/PN.Pdg,selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;LAWANHAMDANI, beralamat di Kampung Kelawi Timur RT. 003 RW 006Kelurahan Lubuk Lintah kecamatan Kuranji Padang SumateraBarat,selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan

., dalam perkara pidana No. 44/Pid.B/2018/PN.Pdg tidakmemenuhi syarat formil sehingga dapat dibatalkan (Vernietgbaar);3. Menyatakan bahwa Terdakwa IHOL KHOLISAH, S.E., dan DIKA ADIKARA,S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum;4. Menyatakan oleh karenanya membebaskan Terdakwa IHOL KHOLISAH,S.E., dan DIKA ADIKARA, S.T. tersebut dari segala tuntutan hukum;5.

PekaraPDM18/Pande/03/2018 dengan Terdakwa IHOL KHOLISAH, S.E., dan DIKAADIKARA, S.T., dalam perkara pidana No. 44/Pid.B/2018/PN.Pdg tidakmemenuhi syarat formil sehingga dapat dibatalkan (Vernietgbaar);Menimbang, bahwa di dalam pembelaan para Terdakwa melalui PenasihatHukumnya mengenai Surat Dakwaan yang pada pokoknya Para Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya keberatan nama Terdakwa lhol Kholisahdengan jenis kelamin lakilaki pada kenyataannya Terdakwa lhol Kholisahberjenis kelamin perempuan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padangtanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 26/Pen.Pin.Sus/2016/PN.Pdg, terhitung sejaktanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;5. Perpanjangan Ketua PengadilanTindakPidanaKorupsipadaPengadilan Negeri Klas1A Padang tanggal 29 Agustus 2016 No.34/Pen.Pid/ TPK/2016/PN.Pdg sejaktanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 ;6.

Padang Pasir No.28 kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 19 Agustus 2016dibawah Nomor : 47/VIIVSK.Pid.Sus/2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriNomor : 29/Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal 11 Agustus 2016 tentangpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pen.Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 93/PID/2012/PT.PDGtanggal 24 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Maret 2012 Nomor : 724/Pid.B/2011/PN.PDG yang dimohonkan banding ; Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ; Membebani Terdakwa untuk membayar

/Pid.B/2018/PN.Pdg atas namaterdakwa FERIZAL Pgl. FERI Als. GAEK tersebut di atas; Menangguhkan biaya perkara Sampai dengan putusan akhir; ;Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN PdgMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. Mahyudin Pgl.

Telah membaca berkas perkara ini;Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan para pihak ke persidangan;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06Agustus 2018 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian, yang diterimadan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang Kelas IA pada tanggal 14 Agustus 2018 dalamRegister Perkara Nomor : 11/Pdt.SUSPHI/2018/PN.Pdg

35. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Padang tanggal 21 Juni 2016 ;

36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Nomor : 350/Pen.Pid/2016/PN.PDG tanggal 11 Juli 2016 ;

37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengantar Nomor : TAR-629/N.3.10/Euh.2/07/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sdr. SYAMSUL BAHRI, SH.

42. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

1. 11 (sebelas) lembar Asli Eksepsi Terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No.520/ Pid.Sus/2016.PN.PDG, a.n. XAVERIANDY SUTANTO Pgl TANTO.
2. 4 (empat) lembar Asli Eksepsi a.n. XAVERIANDY SUTANTO Pgl TANTO Reg.PERKARA PDM-439/PDANG/06/2016, Tanggal 16 Agustus 2016 beserta 4 (empat) lembar lampirannya.

44. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Putusan No. 520/Pid.Sus/2016/PN.Pdg ;

45. 45 (empat puluh lima) bendel fotokopi legalisir Berita Acara Pidana Nomor : 520/Pid.Sus/2016/PN.Pdg dengan Panitera Pengganti AGUSTINI dan Hakim Ketua Sidang AMIN ISMANTO, SH, MH yang belum ditandatangani ;

46. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Tanda Penerimaan barang bukti MEMI, SE, A.MdPgl. MEI kepada GELORA B.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan perbuatan melawan hukumPenggugat dengan nomor perkara No. 76/PDTG/2018/PN.PDG, kecuali halhalyang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan;2. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan/kekeliruan terhadap identitasTergugat sebagaimana tertulis didalam Gugatan Penggugat, dimana Penggugatmenggugat PT INSEVAL PUTERA MEGATRADING bukan PT ENSEVALPUTERA MEGATRADING TBK.

Tangan, Kota Padang,selanjuinya disebut Tergugat VI;Pengadilan Negeni tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelan mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukandipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januan 2016 yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas A Padang, padatanggal 08 Juni 2016 dalam Register Nomor 107 /Pdt.G/2016/PN.Pdg

pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugattelah datang kuasanya demikian juga dengan Para Tergugat telah datangjuga Kuasanya menghadap pada persidangan yang telah ditentukan dengan RelasHal. 5 dari 31 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2014/PN PdgPanggilan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepadapara pihak untuk mengupayakan penyelesaian Perkara Aquo secara damai denganmenunjuk hakim mediator DINAHAYATI SYOFYAN , SH.MH berdasarkan suratpenetapan No. 114/Pdt.G/2014/PN.PDG

TanahSirah No. 35 Lubuh Begalung, Kota Padang,Selanjutnyadisebut Sebagal TERGUGAT III,;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Setelah membaca suratsurat dan bukti bukti dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Padang dengan Register Nomor : 17/Pdt.SusPHI/2019/PN.Pdg

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padangtanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 29/Pen.Pin.Sus/2016/PN.Pdg, terhitung sejak tanggal11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;. Perpanjangan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas1A Padang tanggal 30 Agustus 2016 No. 36/Pen.Pid/TPK/2016/PN.Pdg sejak tanggal10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 ;.

,M.H. keduanya Advokat/ Pengacara berkantor di kantorJONIFER & ASSOCIATES jalan Hiu Il No.12 Ulak Karang Selatan kota Padang,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Agustus 2016 dibawahNomor : 45/VIIVSK.Pid.Sus/2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriNomor: 30/Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal 11 Agustus 2016 tentangpenunjukan

Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal11 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Judex Facti Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan Dalam MembuatPutusannya (onvoldoende gemotiveerd) Sehingga Melanggar PeraturanYang Berlaku;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah membuatpertimbangan hukum, yang tercantum pada halaman 4 alinea 3, yangberbunyi :1819"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti sertamencermati dengan saksama berkas perkara beserta Putusan PengadilanNegeri Padang Nomor 77/Pdt.G/2009/PN.Pdg tanggal 18 Januari 2011,Maka Majelis Hakim

Menetapkan supaya Terdakwa Indra Rivai membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang No. 17/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal 27 Agustus 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Indra Rivai, SE tersebut diatas tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari

No. 2853 K/Pid.Sus/2015Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makaMahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusanbebas;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa upaya hukum Kasasi ini kami ajukan karena putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN.PDG tanggal 27 Agustus 2015 adalah Putusan Bebas TidakMurni dengan alasan : .1

dari segi doktrin,hukum positif, ataupun yurispudensi;Bahwa pertimbangan Majelis hakim sebagaimana yang termuat dalamhalaman 212 alinea 1 yang intinya majelis berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa dalam memberikan disposisi dan memerintahkan untuk membukablokir rekening kelompok penerima dana kemitraan adalah untukmelanjutkan pekerjaan Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuhsebelumnya yang dijabat oleh Ruzalyan (perkara diajukan tersendiri dantelah diputus dengan putusan nomor 27/Pis.Sus/TPK/2014/PN.PDG

No. 265;Dirampas untuk Negara untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Agam;Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana,supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang No. 01/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG, tanggal 5 Oktober 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa Terdakwa UMAR, S.T., M.M. pgl.

KUHAP, tetapi hanya diwakili oleh Zulbahri, S.H., PenasihatHukum Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena kehadiran pemohon dalam sidang pemeriksaan danpenandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh Pemohon Peninjauan Kembalimerupakan keharusan, maka permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikianalasan peninjauan kembali tidak perlu dipertimbangkan;Bahwa sesuai Berita Acara pendapat Majelis Hakim No. 01/Akta.Pid/Pid.Sus/2012/PN.PDG

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pdg.

Menimbang, bahwa permintaan banding dariPenuntut Umum telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telan memenuhi persyaratan yangditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara denganseksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor:40/PidSus/TPK/2014/PN.Pdg

ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair telahterpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, kiranya telah dapat dinyatakan perbuatanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut;Halaman 71 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDGMenimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding kiranyasudah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor:40/PidSusTPK/2014/PN.Pdg

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pdg.

., MT (Kuasa Pengguna Anggaran pada ProyekPenyediaan Air Bersih di Kabupaten Padang Pariaman) dengan PutusanNomor 01/PidSusTPK/2016/PN.Pdg yang berisi penghukuman terhadapTerdakwa Zainir, ST dan Terdakwa II Oyer Putra, ST, MT yang terbuktimelanggar Dakwaan Subsidiair dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (Lima puluh jutarupiah);Bahwa dalam pertimbangan putusan Terdakwa ZAINIR, ST danTerdakwa II Oyer Putra, ST., MT (perkara terpisah) dengan PutusanPerkara

Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg terdapat KerugiaanKeuangan Negara Sebesar Retensi senilai Rp887.142.100 (delapanratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratusrupiah) yang ditarik oleh PT.Graha Fortuna Purnama selaku korporasidan kerugian tersebut merupakan Kerugian Negara sehingga putusanpembebasan terhadap Terdakwa Khossan Katsidi selaku Direktur padaperusahaan yang menerima Retensi Gersebut menimbulkanketidakjelasan atau kekaburan siapakah yang akan mengganti kerugianKeuanagan

Negara sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapanpuluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) karenaTerdakwa selaku Direktur yang mengikuti proses tender danmemenangkan Proyek tersebut telah dibebaskan dari tuntutan pidana;Bahwa terhadap Terdakwa Ramli Ramonasari perkara terpisah denganputusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg yang merupakan pihakyang mengerjakan proyek IPA PDAM dilapangan yang berdasarkanketerangan Dedi Sutendi (Saksi A de Charge) dan Lina (BAP dibacakandi persidangan

) bahwa Ramli Ramonasari adalah pihak yangmengerjakan pekerjaan dilapangan dan Ramli Ramonasari yangmemerintahkan untuk membuka rekening yang menampung uang ProyekIPA PDAM di Asam Pulau (vide keterangan LINA dalam file salinanputusan Terdakwa Khosan Katsidi Halaman 122) akan tetapi RamliRamonasaripun dalam Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg, diputus bebas oleh Majelis Hakim denga menyatakan tidakterbukti melakukan tindak pidana, dengan demikian terhadap satuperistiwa pidana yang perkaranya

No. 2458 K/Pid.Sus/2016080073366 Atasnama PT.Graha Fortuna Purnama, akan tetapiTerdakwa Khossan Katsidi dan Terdakwa Ramli Ramonasari dibebaskandari segala tuntutan pidana yang menimbulkan kekaburan siapakah yangakan mengganti kerugian kKeuangan Negara sebagaimana yang sudahdiputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan perkara Terdakwa Zainir, STdan Terdakwa Il Oyer Putra, ST., MT Nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg?;3.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Padang tanggal O7 Agustus 2018No.25/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Pdg sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampaidengan 4 September 2018;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Padang tanggal 20 Agustus 2018No.29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Pdg, sejak tanggal 5 September 2018 s/d03 November 2018;5.

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Oktober 2018No.90/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Pdg, sejak tanggal 4 November 2018 s/d 03Desember 2018;6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 November 2018Halaman 1 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2018PN.

PdgNo.97/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Pdg, sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d 02Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahyunis,SH, FauziNovaldi,SH,MH, Syahrul,SH, Hendri,SH, Fajar Martha,SH,Advokat/Pengacara yang berkantor pada FAUZI NOVALDI,SH, MHberalamat diJalan Sisingamaraja No.79 A kota Padang,berdasarkan PenetapanPenunjukanNomor 7/BH.PEN/2018/PN Pdg tanggal 16 Agustus 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri

SALMADANIS,M.Ag(telah diputus terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang No.25/Pidsus/TPK/2016/PN.PDG tanggal 8 Desember 2016) selakuKetuaPanitiaPengadaan Tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang TA 2010, serta SaksiHj.ELI SATRIA PILO,SH selaku Notaris (telah diputus terbukti bersalahberdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Padang No. 26/Pidsus/TPK/2016/PN.PDG tanggal 8 Desember2016), pada hari