untuk menguasaitanah milik tergugat XXI,XXII,XXIIl dengan cara merampas dan melawanhukum dan oleh karena sudah jelas gugatan dalam perkara ini diajukan dengansubjek yang sama dan objek yang sama serta kronologis yang sama makasudah sepantasnya gugatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak dan atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeelijk veerklaard ;> Putusan Mahkamah Agung No : 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 ;> Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 125/Pdt.G/2011/PN.Pdg

perbuatan yang bertentangan dengan asaskepatutan, ketelitian serta kehatihatian (PATIHA) yang telah dilakukanoleh Para Tergugat/Para Terbanding;Bahwa mengenai gugatan ganti kerugian yang beririsan dengan perbuatanpidana dapat dilinat pada putusan terpopuler Mahkamah Agung RepublikIndonesia di tahun 2018, dipublikasi oleh Ikatan Hakim Indonesia padaMajalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun XXXIV No. 395 Oktober 2018,Halaman 48 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BNAyaitu putusan Pengadilan Negeri Padang No. 08/Pdt.G/PN.Pdg

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, sejak tanggal 19Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Padang, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 06 September 2016;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriPadang tanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 28/Pen.Pin.Sus/2016/PN.Pdg,terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9September 2016;5.

,M.H.keduanya Advokat/Pengacara berkantor di kantor Fitriadi,Renal & rekan jalan Andalas No. 50 Kota Padang kota Padang, berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Agustus 2016 dibawah Nomor46/VIII/SK.Pid.Sus/2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriNomor: 29/Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal 11 Agustus 2016 tentangpenunjukan

Membebankan biaya perkara kepada negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa padatanggal 28 Agustus 2015, Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadapHal. 49 dari 71 hal. Put.

.;22.Putusan Pengadilan Negeri padang No. 82 / Pdt.G/ BPSK / 2012 /PN.PDG , copy dari copy ( Bukti T 22).;23.bukti Foto Area kantor Pelayanan Pembayaran Tagihan Listrik / PLN Non Administrasi (Loket PPOB Non Admin) , ada aslinya( Bukti T 23).;24.Struk Pembayaran Tagihan Listrik Non Administrasi BankBukopinKSU Cabang PLN Ciledug (Bintaro) tanggal 02 April 2013,ada aslinya (Bukti T 24).;25.Bukti Foto area Kantor pembayaran Tagihan listrik / PLN NonAdministrasi Area Bandengan Kantor Pelayanan Bandengan

September 2019.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rustam Efendi,S.H. dan Hengki Pardosi, S.H. beralamat di KANTOR HUKUM TRUST di Jin.Negara Km. 57 Firdaus, Sei Rampah, Sumatera Utara dan Jalan PemudaDalam No. 11 B Kota Padang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 08 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHalaman 1 dari 68 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN PdgNegeri Padang pada tanggal 14 Agustus 2019 dibawah Register Nomor105/Pf.Pid/VIII/2019/PN.Pdg

No. 446 K/Pid.Sus/20166.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal 18 September2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Rina Andriani binti Rahman tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa Rina Andriani binti Rahman oleh karena

Meperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg tanggal 18 September2015 sekedar mengenai status barang bukti dan pidana pengganti untukuang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:2.1.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 24/TIPIKOR/2015/PT.PDG, tanggal 19November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal18 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan

No. 446 K/Pid.Sus/2016Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/PenuntutUmum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 24/TIPIKOR/2015/PT.PDG, tanggal 19November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal18

ACHYARMAN untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No.527/Pid.B/2008/PN.PDG tanggal 8 September 2009 yang amar lengkapnyasebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Drs.

Ardi Lafizsa, dkk (masingmasing dalam berkas perkara terpisah) ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.42/Akta.Pid/2009/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriPadang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2009Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan

Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06 September 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23Juni 2016 dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum danlamanya pidana penjara yang dijatunkan

orang, unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan telah dipertimbangkan denganbenar oleh Pengadilan Tingkat pertama, pertimbangan mana diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan pula oleh Pengadilan Tingkat Bandingdalam perkara ini;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman221 sampai dengan 223 pada Putusan Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg

:Tetap terlampir dalam berkas perkara;Memerintahkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 07 September 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 4/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG

dengan alasan sebegai berikut :a.Bahwa menurut terori penghukuman, hukuman terhadap pelakukejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu : Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera daninsyaf dan agar tidak mengulangi lagi perobuatannya/kejahatanyang sama; Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka daripelaku kejahatan;Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan Putusan BandingTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor13/TIPIKOR/2016/PN.Pdg

No. 37 tersebut berdasarkan isi SuratKepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta BaratNomor: 2671/30031.73.7/2012, Tanggal 17 September2012, Perihal: Informasi Status Tanah keadaannya diblokirdari Pahlevi, Boby & Associates, Surat No. 07/PB&A/II/2012tgl. 15022012 (Perkara No. 46/Pdt.G/2001 /PN.Pdg),Blokir dari PT Murni Jaya Sempurna, surat No. 125.3/BANK/MJS/V/2012 tgl. 15052012 (Perkara No. 46/Pdt.G/2011/ PN.

M E N G A D I L I :

• Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
• Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 27 Juni 2016 dengan perbaikan mengenai pidana penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang Pengganti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dahril Lubis Alias M.Dahril Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg tanggal27 Juni 2016, serta semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidanganberdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor. Reg.

Uang sejumlah Rp.1.623.500, (Satu juta enam ratus dua puluh tiga ribulima ratus rupiah)Dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta PID.SusTPK/2016/PN PDG, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa PenunitutUmum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PN.PDG tanggal 27 JuniHalaman 263 dari 363 Putusan Nomor

PDG2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Penggantisecara resmi kepada Terdakwa, tanggal 28 Juni 2016;Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta PID.SusTPK/2016/PN PDG, tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwaTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor.10/Pid.SusTPK/2016/PN.PDG

pidana masapidana yang dijatuhkan;Mengingat, dan memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2), ayat (3), UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasalpasal KUHAP yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG

M E N G A D I L I Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Merubah Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 231/Pid.B/2012/PN.PDG., tanggal 29 Januari 2013, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1.

menyimpan,menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atauaset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atautidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidanaPrekursor Narkotika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut:Bahwa sekira bulan April 2020 setelah terdakwa selesai dari menjalanihukuman penjara di Rutan Anak Air Padang dalam perkara Tindak PidanaNarkotika dengan Nomor perkara No. 414/Pid.Sus/2019/PN.PDG

perbuatan lain atasHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidanakarena tindak pidana Pencucian Uang, perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut : Bahwa sekira bulan April 2020 setelah terdakwa selesai dari menjalanihukuman penjara di Rutan Anak Air Padang dalam perkara Tindak PidanaNarkotika dengan Nomor perkara No. 414/Pid.Sus/2019/PN.PDG

(lima ribu rupiah );Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuatdihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Padang dibawah Nomor 14/Akta.Pid/Tpk/2014/PN.PDG Kuasa Terdakwatelah menyatakan banding pada tanggal 3 Juli 2014 atas putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor05/Pid.Sus/2014/PN Pdg tanggal 27 Juni 2014, permintaan banding tersebuttelah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4Juli

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg, tanggal 30 April 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa H. Firdaus. K, S.E., M.Si., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa H. Firdaus.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor : 36/Pid.SusTPK/ 2014/ PN.Pdg, tanggal 05 Desember2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa HENDRIAL PAKIAH MALANO tidak terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggardakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa HENDRIAL PAKIAH MALANO dari dakwaanPrimair tersebut;3.

cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiJaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Alasanalasan Jaksa/Penuntut Umum:Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Tinggi Padang yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas (yangpada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 01/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg

., tanggal 19 September 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilanNegeri Padang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 23 Juli 2012;MENGADILISENDIRI. Menyatakan Terdakwa Drs. H. YAMAN, M.M., tidak terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Kesatu Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair;.

H.YAMAN, M.M. tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSAPENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 21/TIPIKOR/2012/PT.Pdg. tanggal 19September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG. tanggal23 Juli 2012;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

sampai dengan 462;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;B457 berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratusribu rupiah) dan B459 berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah), dirampas Untuk Negara;Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan Peninjauan Kembali Nomor :02 Akta/PK/Pid.Sus/2013/PN.PDG

Bukti TV 3 Foto Copy Akta Perdamian Nomor :46/Pdt.G/2011/PN.PDG Tanggal : perkara natara PT. MurniJaya sempurna lawan Pemerintah republik Indoneasia CqDepartemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Sumber Daya airCq Satuan Kerja Non vertical tertentu Irigasi dan rawa andalasSumatra Barat Pimpinan Bagian Pelaksana kegiatan Irigasi danRawa Wilayah VI dan Tergugat lainnya (foto copy dari copy)A. Bukti TV 4: Foto Copy kwitansi No.182/KW/Hum/X/2012, tanggal 30 Agustus 2012 (foto copy daricopy)5.