Ditemukan 9126 data
Dewi Darwiana
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun
Intervensi:
TIMBUL PARTOGI SIRAIT , dkk
291 — 193
DALAM EKGSEPSI Specceeee near ee eee treet eee ener meee nereceeeemnenneneenmennenes1.2.3.Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ;Gugatan Penggugat diajukan telan Lewat Waktu/Daluwarsa ;Surat Kuasa Penggugat Kabur dan tidak jelas disebutkan dalam suratkuasa khusus Penggugat untuk dan dalam hal apa kedudukanPenerima kuasa penggugat atau terguggat Tergugat intervensi Ildalam hal ini menilai Penerima kuasa tidak ada dasar untukmengajukan gugatan dipengadilan Tata Usaha Negar Medan
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
149 — 283
Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapbkan dalam banyak putusanpengadilan, maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasaberhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karena pelepasanhak (rechtsverweking);3.
Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapkan dalam banyak putusanpengadilan, , maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yangmerasa berhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karenapelepasan hak (rechtsverweking);3.
Yurisprudensi Putusan Pengadilan yang berhubungan : Hukum adatjuga mengenal lewatnya waktu (daluwarsa) yang menghapuskan hakatau memperoleh suatu hak. Dalam hukum adat mengenal lembagayang disebut dengan rechtsverwerking atau pelepasan hak, karenaHalaman 698 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNdengan lewatnya waktu tertentu seperti juga dalam KUH Perdata.Lembaga daluwarsa maupun rechtsverwerking berpijak pada asaskepastian hukum (rechtszekerheid).
Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapbkan dalam banyak putusanpengadilan, maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yangmerasa berhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karenapelepasan hak (rechtsverweking).Halaman 701 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNf.
133 — 454
Perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek adalahberbeda sama sekali dengan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi olehpihak ketiga ;Bahwa karena menurut ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg/Pasal 195 ayat(6) HIR tidak mengatur ketentuan mengenai batas waktu pengajuanperlawanan terhadap Sita Eksekusi oleh pihak ketiga, maka menuruthukum Perlawanan terhadap Sita Eksekusi oleh Terbanding sebagaipihak ketiga dalam perkara a quo tidak daluwarsa ;Bahwa karenanya tidak benar dan tidak berdasar dalil Pembandingdalam
61 — 35
Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform KabupatenLabuhan Batu dan kemudian dialihkan kepadaPenggugat yang menjadi dasar dalilPenggugat akan kepemilikannya dalam perkara aquo adalah sampai hari ini sudahberusia 38 tahun lebih, dalil ini diajukan dengan menunjuk Pasal 1967KUH.Perdata/ BW yang berbunyi sebagai berikut :*Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifatperseorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluhtahun,sedangkan siapa yang menunjukkan daluwarsa
453 — 306
Karena apa yang digugattelah tersingkir.Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie), antara lain terdiridari (1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)(7) Exceptio litis pendentis18.19.C.20.Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yangsedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi subjudiceyang berarti gugatan masih tergantung (aanhangig) atau masihberlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan(under judicial consideration).
199 — 127
AHLI Prof DR MARCUS PRIYO GUNARTO,SH.M.Hum, dibawah sumpahmemberikan pendapat sebagai berikut:Bahwa didalam hukum pidana ada keadaan keadaan yang menghapuspenuntutan, alasan yang pertama nebis in idem, kedua, meninggalnyaterdakwa, ketiga, soal daluwarsa, keempat, bessicking atau keadaan Pasal 82KUHP yaitu suatu pelanggaran yang ancaman pidana denda saja yangsepanjang maksimum denda itu sudah dibayar maka tidak dapat dilakukanpenuntutan pidana;Bahwa berdasarkan alasan alasan penghapusan penuntutan
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
511 — 579
Bahwa sebagaimanatelah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mengenai Telah LewatTenggang Waktu / Daluwarsa bahwa DPRD Kabupaten Malangbersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakanunsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang, telah mengetahuiterbitnya objek sengketa setidaktidaknya tanggal 1 Februari 2019.Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat
154 — 52
Pasal 82 UndangUndang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI sebagaihukum formil yang dipergunakan di dalam perkara Pemutusan HubunganKerja, memberikan limitasi waktu hak mengajukan gugatan yaitu 1 (satu)tahun sejak pekerja diberitahukan Pemutusan hubungan Kerja yangmerupakan landasan yang lebih tepat menghitung masa daluwarsa PHKyang selengkapnya berbunyi:Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan
87 — 48
Sitti Khadijah dg Bau dkk TIDAKDAPAT DITERIMA , oleh karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu90 hari ( Daluwarsa ).Dalam kaitan tersebut Bahwa dari Keterangan Saksi yang diajukanTERGUGAT XIl , antara lain menerangkan sebagai berikut :Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.106 HalamanBahwa Saksi kenal dengan Drs.
186 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih lanjut lagi yang berhak memutus tentang bataltidaknya sertipikat hak atas tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN), bukan Pengadilan Negeri, maka oleh karenanya mohon MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar berkenan menyatakan tidak menerima gugatan;Bahwa gugatan telah daluwarsa (lewat waktu), hal mana didasarkan padabUndang Undang No.5 Tahun 1960 jo.
124 — 146
saskibenar ;39.Haryanto Nugroho, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, danketerangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;Bahwa saksi adalah Pimpinaj Cabang Perum JAMKRINDO ;Bahwa terhadap penyaluran KUR oleh BRI Cabang Kayuagung adea 15Kelompok Tani yang ditanggung olh JAMKRINDOBahwa ada klaim yang diajukan pada tahun 2012 oleh BRI CabangKayuagung, namun semua klaim tidak dibayar karena pengajuan klaimsudah daluwarsa
874 — 747 — Berkekuatan Hukum Tetap
di tingkat Penyidik di MabesPolri, bahkan melampaui dan bertentangan dengan wewenangPenyidik sesuai pembatasan kompetensi yang berlaku, karena :e Pada saat Laporan Polisi dibuat, ternyata 2 (dua) lembar CekPT Lintas Karya Harapan yang tidak dapat dicairkan oleh saksiBebby Hussy masih berlaku sah dan dapat dipergunakansebagai alat pembayaran yang sah, di mana kedua lembar Cektersebut belum lewat waktu penunjukkan untuk mendapatkanpembayarannya selama 70 hari, dan belum lewat masaberlakunya atau daluwarsa
107 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
IA Bale Bandung No.W11.U6/ 1264/HT.04.10.VI/11 tanggal 28 Juni2011, yaitu pada tanggal 30 Juni 2011, dan menjadikannya sebagai dasar untukmengajukan gugatan, namun demikian apabila Penggugat menjadikan hal itusebagai dasar pengajuan gugatan untuk menghindari daluwarsa gugatansebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo.UndangUndang No.9 Tahun 2004 jo.
750 — 392
karena akan terbatasi padalimitasi waktu undangundang mengatakan ini harus diputus dalam waktu 30hari kalau kita nunggu putusan MK ini berapa hari, berapa bulan, berapa tahunbarang kali sehingga pasti nanti upaya hukum yang namanya pembatalanputusan akan daluwarsa, sehingga putusan MK patut kita apresiasi akanmemberikan satu kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya.Bahwa banyak alasan yang dapat digunakan karena kita tidak bisa persoalanini hanya terpancang pada pasal 70, tadi sudah saya katakan
374 — 249
Ketentuan Pasal 44A, yaitu: Penyidik menghentikan penyidikandalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidan di bidang perpajakan, atau penyidikandihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangkameninggal dunia.b. ketentuan Pasal 44B, yaitu:Ayat (1), untuk kepentingan penerimaan negara, ataspermintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapatmenghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanHalaman 126 dari 163 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2018
94 — 17
tidak perlu lagi sesuai pasal 2 jo angka II (Romawi) angka 5 SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang prejudicieel geschief :berupa question Prejudicielle a I' action sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat(5) KUHP, karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest) berupa konflikbatin antara pelapor dan terlapor atau question perjudicielle au jugementsebagaimana diatur dalam pasal 81 KUHP yaitu : penundaan penuntutan pidanaberhubungan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
216 — 111
diatas,telah terbukti PENGGUGAT telah mengetahui dan merasa kepentinganhukumnya telah dirugikan akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa 9 (sembilan) Sertipikat HakMilik atas nama TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSIIl setidaktidaknya sejak tanggal 25 Juni 2018 atau setidaktidaknya sejaktanggal 1 Oktober 2018 atau setidaktidaknya sejak tanggal 5 September 2019,dengan demikian maka tenggang waktu gugatan PENGGUGAT telah lewatwaktu (daluwarsa
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
281 — 123
Eksepsi Gugatan Daluwarsa Bahwa Penggugat dianggap telah mengetahui bahwa bidang tanah yangdiakuinya telah terbit Sertipikat HPL sejak 23 Maret 2020 bukan sejak 15 Juli2020, sebagaimana informasi dari Bapak Syafaruddin yang bertugas di BadanKeuangan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang pernah bertemu denganPenggugat pada tanggal 23 Maret 2020 yang telah menyampaikan informasikepada Penggugat bahwa bidang tanah yang dimaksud dan ditanyakan olehPenggugat merupakan Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang
296 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pitlodi dalam bukunya yang berjudul Pembuktian Dan Daluwarsa, MenurutKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata Belanda terbukti bahwaperbedaan alasan tidak dapat dipisahkan dengan pokok persoalan yangdituntut atau sasaran dari diajukannya gugatan yang belakangan.
Pitlodalam bukunya yang berjudul "Buku Pembuktian dan Daluwarsa, MenurutKitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda, alin bahasa M. Isa Arief,S.H., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141 sampai dengan143 (vide bukti T16/bukti asli), yang terkutip sebagai berikut:Soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syaratyang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun kedua syarat tersebutpada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama;.
Pitlo dalambukunya yang berjudul Buku Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut KitabUndangUndang Hukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. Isa Arief, S.H.
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
414 — 412
Bahwa Kenyataannya Keputusan tersebut telah berusia 60 Tahun,sehingga melebihi usia kadaluarsa menggugat sebagaimana KUHPerdata Pasal 1967 yang menyatakan "Segala tuntutan hukum, baikyang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapushalaman 24 dari 266 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Dpkkarena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkanSilapa yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanterhadapnya