Ditemukan 10825 data
658 — 370
Orangorang yang lahir di Indonesia yang sah atau diakui secara sah danketurunan lebih lanjut dari orangorang yang termasuk kelompok dua dantiga;Menimbang, bahwa berdasarkan Staatsblaad 1917 nomor : 129 seluruhhukum perdata Barat (B.W) dengan sedikit pengecualian berlaku bagi golonganTionghoa, maka berdasarkan Staastblaad tersebut terhitung mulai tanggal 1 Mei1919 bagi golongan Tionghoa untuk daerahdaerah tertentu berlaku HukumPerdata Barat (B.W.), termasuk didalamnya hukum waris, selanjutnya denganStaatsblaad
1924 nomor : 557 dinyatakan berlaku untuk golongan Tionghoa diseluruh Indonesia, ketentuan tersebut berlaku sejak bulan Maret 1925 sebelumitu, Staatsblaad 1855 nomor : 79 menetapkan bahwa hukum waris testamentairberlaku bagi golongan timur asing dan semenjak 1 Mei 1919 lembaran negaraini tidak belaku lagi bagi golongan Tionghoa dan diganti dengan Staatsblaad1917 nomor : 129 tersebut diatas, ketentuan Staatsblaad 1917 nomor : 129ditentukan juga bahwa Kitab Undangundang Hukum Perdata berlaku bagiorang
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa nebis In Idem atau exceptio res judicata atau exceptie vangewiljsde zaak landasan hukumnya adalah Pasal 1917 KUH Perdata yangintisari dari ketentuan tersebut menyatakan : terhadap suatu keputusanhakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde),kemudian diajukan gugatan lagi oleh dan terhadap pihak yang sama adalahnebis in idem dan syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif yaitu apabilasalah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak ada nebis in idem;Halaman 26 dari 49 Hal.
40 — 16
Gugatan Sekarang Merupakan Lanjutan Atas Perbaikan GugatanPerkara No. 499/Pdt/G/2009/PN Jkt Pst, Maka Dalam Perkara Ini Tidak Melekat NeBis In Idem.Seperti yang Penggugat jelaskan di atas, putusan pekara No. 499/Pdt/G/2009/PNJkt Pst sebagai Perkara Terdahulu dari Gugatan Perkara sekarang adalah: Merupkan perbaikan dan penyempurnaan atas cacat formil Plurium LitisConsortium yang terdapat di dalamnya,* Dengan demikian, pada gugatan perkara sekarang tidak melekat cacat ne bis inidem yang digariskan Ps. 1917
42 — 11
bahwa oleh karena Penggugat telah gagal membuktikandalildalil gugatannya, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak ,maka Penggugat berada dipihak yang dikalahkan dan sesuai pasal 181 ayat (1)HIR oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankankepadaHalaman 40 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.BIb.Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan Pasal 1917
51 — 12
Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.666.000.00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).Bahwa dikarenakan perkara a quo telah diperiksa dan diputus oleh MajelisHakim dalam perkara No. 333/Pdt.G/ecourt/2019/PN.Bdg dan telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) MAKA UNTUKPERKARA YANG SAMA TIDAK BOLEH DIAJUKAN UNTUK KEDUAKALINYA, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ("KUHPerdata), apabila putusan yangdijatuhnkan pengadilan bersifat
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK RI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG V
Terbanding/Tergugat II : PT Bank CIMB Niaga Tbk,
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan
87 — 70
Bank CIMBNiaga (Terlawan Il) dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (Turut Terlawan), dan telah diputusdi dalam putusan Akhir di tingkat pertama tanggal 02 Mei 2016 , namuntelah dilakukan upaya Hukum di tingkat Kasasi.Bahwa perkara tersebut diatas telah memenuhi unsur pasal 1917 KUHPerdata sebagaimana yang Turut Terlawan kemukakan diatas sehinggamelekat unsur NE BIS IN IDEM oleh karenanya gugatan Penggugat yangmeletakkan objek perkara berupa HaK Guna Bangunan No.196/Kebayoran
49 — 7
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdata menyatakan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklahlebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya.
Tan Lie Tjen Alias Fery Tanaya
Tergugat:
1.Pemerintah Negara Indonesia Cq Mentri Agraria Tata Ruang (ATR)) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Pertanahan Buru
2.Pemerintah Negara Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
175 — 126
Apabila suatukasus perkara telah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telahdijatunkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukumtetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baruuntuk memperkarakan kembali vide Pasal 1917 KUH PerdataBahwa bilamana dalil posita gugatan penggugat ditujukan terhadappenetapan tersangka yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor:B749/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 , serta Surat Perintah PenyidikanNo.
Bahwa olehkarena perkara a quo tentang sengketa hak milik ini belum pernahdiajukan sebelumnya, maka dalil eksepsi Tergugat II yang menyatakanbahwa perkara a guo Ne Bis In Idem adalah sangat tidak beralasanhukum;Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut Tergugat II dalamDupliknya menyatakan pada pokoknya memang mengenai perkarasengketa hak milik atas tanah belum pernah Penggugat ajukan kePengadilan;Menimbang, bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim berpendapatberdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata
Niam Firdaus, S.H.
Terdakwa:
Irfan Sidqon bin Moh. Fahri
49 — 40
Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model Y93 nomor model VIVO 1814 IMEI1 869452044233438 IMEI2 869452044233420 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 62014000690195314-U dan nomor SIM 621008492503215300;
- 2 (dua) buah Plat Nomor warna putih nopol Z 1917 RI;
- 1 (satu) buah
Terbanding/Tergugat : Komandan Daerah Militer Nol Dua Nol Enam Dairi
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Keuangan RI
36 — 47
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdatamenyatakan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan. Untuk menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harussama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harusdiajukan oleh pihak yang sama, dan terhadap pihakpihak yang samadalam hubungan yang sama pula;C.
85 — 52
Bahkanbertentangan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai ne bisin idem yaitu ketentuan hukum pasal 1917 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPer ) yang berbunyi sebagai berikut kekuatan suatuputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti,hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harussama tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harusdiajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang samadalam hubungan
82 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuantersebut surat Kkuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) harusdengan jelas menegaskan salah satunya identitas para pihak yangberpekara, sedangkan surat kuasa khusus penggugat tersebut tidakmenyebutkan identitas yang jelas berdasarkan hal tersebut surat kuasakhusus penggugat diatas harus dianggap tidak sah oleh karenamengandung cacat formil, yang mengandung konsekuensi hukum gugatanyang diajukan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan ne bis in idem, berdasarkan pasal 1917
102 — 29
PIHAK YANG MENGUASAI TANAH SENGKETA BUKAN SEBAGAI PIHAKDALAM PERKARA TERDAHULU 2 202222 ene nnn nen cnennnnennnennceceeMengingat pihak yang bersengketa dalam perkara No.06/Pdt.G/ 1984/ PN.BksJo. 146/PDT/ 1985/PT.BDG adalah antar ahli waris Belenyik Bin Kisan dantidak melibatkan pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa pada saat inisehingga putusan pengadilan tersebut tidak dapat menjangkau Pihak ketigayang tidak terlibat dalam perkara (vide Pasal 1917 KUH Perdata Jo.
Terbanding/Tergugat : Ir. HARI LIEWARNATA, MM
Terbanding/Turut Tergugat I : WISANNY WIRIYANTO
Terbanding/Turut Tergugat II : TONY WONG
Terbanding/Turut Tergugat III : WELLY WIRYANTO
103 — 40
Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam gugatan perlawanan ini adalahpada asasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yangberperkara dan tidak dapat mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW), akantetap!
LILIS SULASTRI
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kanwil Banjarmasin Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Cabang Bontang
2.PT BANK INDONESIA Kantor Perwakilan Propinsi Kaltim
142 — 168
Bahwa Sesuai hukum acara dan Yurisprudensi tetap MARI YurisprudensiMahakamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tertanggal 20 Mei 2002 yangintinya sebagai berikut :meskipun kedudukan subyeknya berbeda, objeknya sama denganperkara yang telah diputus terdahulu dan sudah mempunyal kekuatanhukum tetap sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idemM A KA Berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan atasgugatan yang diajukan ke muka pengadilan telah memperoleh putusankemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan
Terbanding/Penggugat : Suyamti
Terbanding/Turut Tergugat : Irma Fauziah
171 — 73
Bahwa mengenai hal mengenai ne bis in idem sebagaimanajuga telah dijelaskan di dalam eksepsi Tergugat tersebut, sebagaiHalaman 14 dari 48 Putusan Perkara Perdata Nomor 78/PDT/2021/PT YYKlandasan hukum telah diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yangmenentukan syarat ne bis in idem yaitu:a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;b. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yangberkekuatan hukum tetap;c.
Terbanding/Tergugat : Walikota Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat : Gubernur DKI Jakarta Cq. Pemprov DKI
135 — 82
Bertentangan dengan kesusilaanHalaman 14 Putusan Nomor 517/PDT/2019/PT.DKI Bertentangan dengan kepatutan,ketelitian dan kehatihatian.Menurut putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1917 dalam kasus PerdataLinden baum dan Cohen menyatakan Onrechtmatige daad tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajibansipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik tata susila maupunkepatutan dalam masyarakat, pertistiwa dan fakta kejadian dugaan tindakpenyerobotan
41 — 18
provisi ternyata gugatan provisi yangdiajukan oleh Pelawan tidak beralasan secara hukum sehingga tidak dapat diterimamaka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 yang isinya untuk memohonputusan serta merta dikarenakan oleh karena Petitum pokok Pelawan telah ditolakdan pula gugatan Pelawan tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalampasal 180 Ayat (1) HIR maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak pula;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917
90 — 33
(sesuai dengan aslinya);20 Bukti T12 =: Copy Surat Tugas dari Rektor Universitas Negeri MalangNomor: 1917/H32/KP/2009 tanggal 17 April 2009 ( sesuai dengan aslinya);21. Bukti T13........21 Bukti T13 : Copy Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang BogorMalang kepada Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 30 Mei 2009.(sesuai dengan aslinya); 22 Bukti T14 =: Copy Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor:2843a/H32/TU/2009 Hal.
148 — 78
Gugatan Penggugat Nebis in Idem, karena terhadap perkara aquo sudahpernah diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dan terhadap perkaratersebut telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah memperolehkekuatan hukum tetap, karena dalil gugatan, objek, dan pihakpihak yangbersengketa adalah sama dengan pihak pihak yang berperkara terdahulu( Putusan Mahkamah Agung RI No.588.K/SIP/1973), maka gugatanPenggugat secara formil terkandung unsur Nebis In idem ( Pasal 1917 KUHPerdata) ;5.