Ditemukan 10641 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1319 1119 1019 1959 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Tanah
Register : 08-05-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Kfm
Tanggal 8 Mei 2019 — CAROLINA W MOKALU, selanjutnya disebut Penggugat I; FELIX MEKO, selanjutnya disebut Penggugat II; WILHELMUS JAKOBUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat III; MARIA MAGDALENA E.YANE MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IV; JOPITER NICOLAUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat V; ZAKARIAS MAXIMUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VI; MARIA LILYANA MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VII; HENDRICUS KILON OBA MEKO, SE., selanjutnya disebut Penggugat VIII; WILFRIDA M.B. MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IX; WILFRIDUS YOSEPH JUAN MEKO, selanjutnya disebut Penggugat X; JOAO MECO, sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat; BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; HARDIAN SUHARYONO, S.H., NOVANTORO C. PRABOWO, S.H., MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H., PUGUH RADITYA ADITAMA, S.H., MARIO SAMUDERA SIAHAAN, S.H sebagai Kuasa Hukum Tergugat I PT. BANK NUSA TENGGARA TIMUR CABANG KEFAMENANU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
169 — 40
  • Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perbuatan Tergugat danTergugat Il adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, untuk itu perlulahMajelis Hakim menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh ParaPenggugat dalam istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad),bahwa perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam pasal1365 Burgerlijk Wetboek voor Indonesi, disingkat BW = 1401 NederlandsBurgerlijk Wetboek, disingkat NBW, lama) menurut arrest Hoge Raad 31 Jan1919 W.10365; NJ. 1919
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN CIREBON Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
207 — 31
  • Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatanmelawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yangbertentangan dengan:a. Hak subjektif orang lain;b. Kewajiban hukum pelaku;c. Kaedah kesusilaan;d.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 14-10-2020 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
1.David John Lock
2.Ann Lilian Lock
Tergugat:
ANAK AGUNG GEDE OKA YULIARTHA
Turut Tergugat:
1.NOTARIS / PPAT Anak Agung Bagus Putrajaya
2.NOTARIS / PPAT Ni Made Arini
411 — 295
  • Perbuatan tersebut melawan hukum;Sejak tahun 1919, unsur perbuatan melawan hukum diartikan dalam artiyang sangat seluasluasnya, yakni meliputi halhal seperti berikut: perobuatanyang melanggar UndangUndang yang berlaku, melanggar hak orang lainyang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;3.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 11-12-2012 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 448/Pdt.G/2012/PN.BKS
Tanggal 13 Nopember 2013 — Perdata - PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, disingkat PT. PP (Persero), Tbk. Penggugat ; L a w a n 1. Wong Jong Kheng , Tergugat I ; 2. Siti Darjah, Tergugat II; 3. Iskandarsyah, Tergugat III ; 4. Russilawati, Tergugat IV ; 5. Ruspiati, Tergugat V ; 6. Ruspiyanti, Tergugat VI ; 7. Rushandayani, Tergugat VII ; 8. Firdaus, Tergugat II s/d Tergugat VIII, 9. Achmad Zubaedi Arief, Tergugat IX ; 10. Sri Bandiningsih, SH, Tergugat X ; 11. Puji Redjeki Irawati,SH, Notaris Tergugat XI; 12. Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Turut Tergugat ;
244 — 112
  • DKIJo Putusan MARI No. 11/K/PDT/2012 (Produk P37; P38; P39) ;Menimbang bahwa, dalam putusan tersebut diatas Rustamadji alias Anjung danAchmad Zubaedi Arief dimenangkan, dan Tergugat I dinyatakan belum melakukanpembayaran kepada Rustamadji alias Anjung atas harga pelepasan hak atas bidangbidangtanah tersebut (Diktum butir No. 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.258/Pdt.G/Jak.Tim/2010);Menimbang bahwa, kriteria perbuatan melawan hukum setelah tahun 1919 telahmengalami perkembangan besar melalui
Pengadilan PN KISARAN Perdata Tanah
Putus : 14-01-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KISARAN Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Kis
Tanggal 14 Januari 2015 — MARZUKI SAMOSIR Lawan 1. PARLUHUTAN SAMOSIR atau disebut juga LUHUT SAMOSIR 2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN
165 — 19
  • Sinaga lahir pada tanggal 1 Juni 1919, monding/meninggaldunia pada tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda P37;38.Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/866/VIII/2014/ASH,berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/911/VIII/2014/SU/ResAsh, tanggal 29 Agustus 2014, yang menerangkan pada tanggal28 Agustus 2014 Marzuki melaporkan terjadinya tindak pidanaKebakaran, diberi tanda P38;39.Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/877/IX/2014/ASH,berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/926/IX/2014/SU/Res45Ash, tanggal 4 September
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-05-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 279/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 1 Desember 2015 — PT. KARYA BANGUN SEJAHTERA, beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No.56 Ciputat Raya, Jakarta Selatan, 12310, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; PT. AMANAH VENTURA SYARIAH, beralamat di Gedung Anakida, Lantai 6, Ruang 602, di Jalan Supomo, SH., No. 27, Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II. Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya David H. Siregar, SH., Aleksky Bagoes MB, SH., MH., Christian P. Tambunan, SH., dan Jonathan Sembiring, SH., berdasarkan surat kuasa No. 17/SK/PR/III /15 tertanggal 27 April 2015 dan surat kuasa No. 18/SK/PR/III /15 tertanggal 27 April 2015, dari Kantor Penasehat Hukum dan Asisten Advokat “Pardede & Rekan, beralamat di Jalan Cempaka Sari III No. 17, Blok C 4, Jakarta Pusat;
62 — 34
  • dengansomasi kepada Pihak Tergugat, namun Pihak Tergugat tidak mau menerimasurat yang kami kirimkan kepada Pihak Tergugat;Bahwa Konfirmasi dan Klarifikasi dilanjutkan dengan somasi yang dikirimberdasarkan atas kepentingan Para Penggugat bukan saja sematamata gunauntuk mendapatkan hak perdatanya yang dilanggar akan tetapi juga untukmenciptakan keadilan sehingga terpenuhinya dan tercapainya kepastianhukum ;Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan Hoge Raad1919 Arrest 31 januari 1919
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1651 K/PDT/2013
Tanggal 12 Nopember 2013 — Ny. HJ. KOMARIAH, Dkk vs PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT Cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT, Dk
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Braga, tercatat atas nama Penggugat/Pemohon Kasasi, yangtelah diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Pemilik atasHak Guna Bangunan a quo kepada Tergugat , dan PermohonanPerpanjangan Hak mana ditolak oleh Tergugat I, maka perbuatanTergugat telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yang berhubunganpula dengan putusan Hoge Raad (HR tanggal 31 Januari 1919), danPasal 9 ayat (2) UUPA No. 5 Tahun 1960 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-02-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3041 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Februari 2014 — HAGUS SUANTO., ; SAUDARA SUGANDA/TAN TEK GWAN,. SAUDARA UCU., KEPALA SATPOL PAMONG PRAJA KARAWANG., BUPATI KARAWANG,
311 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi yang terhormat sudah seharusnya membatalkan Putusan JudexFacti tersebut demi hukum;Bahwa unsur dari perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnahsecara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1372 dan 1373 Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah (i) unsur menyerang nama baik atau melanggarkehormatan; (ii) unsur kesengajaan; (iii) unsur diketahui umum; dan (iv) tidakdapat membuktikan kebenaran tuduhannya, sedangkan unsur perbuatanmelanggar hukum sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 325/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
YULIUS DAGILAHA, S.H
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
469 — 224
  • menurut Pasal 1365 KUHPERDATA,maka unsur unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut Adanya suatu perbuatan, yang mempunyai arti : Suatuperbuatan dihukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku.Perbuatan yang dimaksud disini adalah berbuat sesuatu (Secaraaktif) dan tidak berbuat sesuatu (Secara pasif) padahal pelakutersebut memiliki Kewajiban hukum ; Perbuatan tersebut melawan hukum, yang mempunyai arti :Sejak adanya arrest lidenbaumcohen berdasarkan putusan HogeRaad Tertanggal 21 Januari 1919
    berikut Adanya suatu perbuatan, yang mempunyai arti : Suatuperbuatan dihukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku.Perbuatan yang dimaksud disini adalah berbuat sesuatu (SecaraHalaman 130 dari 171 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.SusParpol/2021/PN Jkt.Pstaktif) dan tidak berbuat sesuatu (Secara pasif) padahal pelakutersebut memiliki kKewajiban hukum ; Perbuatan tersebut melawan hukum, yang mempunyai arti :Sejak adanya arrest lidenbaumcohen berdasarkan putusan HogeRaad Tertanggal 21 Januari 1919
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-04-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 09/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 24 April 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Iqbal, SH.
Terbanding/Terdakwa : Prof. Dr. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIS
Terbanding/Terdakwa : MUKHLIS S.Pd M.Si Bin MUHAMMAD GADE
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : LULUS MUSTOFA, SH.MH.
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : RAMADIYAGUS, SH.
301 — 67
  • Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.
  • Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).
  • Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.
    Tipikor/2014/PT.BNA129.130.131.132.133.134.135.136.137.Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni 2012perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07 Agustus 2012perihal Pertanggungjawaban Dana.Asli 2 (dua) lembar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BeasiswaProgram Khusus S1 (
    Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012tanggal 28 Mei 2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.262. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012tanggal 14 Juni 2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan(NHP).263. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012tanggal 07 Agustus 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.264.
    Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.262. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).263. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07Agustus 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.Hal 209 dari Hal 231 Perkara No: 09/Pid. Tipikor/2014/PT.BNA264.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Maret 2013 — Pidana Korupsi - HERLAND bin OMPO
216 — 88
  • (1) UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa apa yang dimaksuddengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawanhukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapatdipidana;Menimbang, bahwa tentang sifat melawan hukum dengan Putusan ArrestHooge Raad tanggal 31 Januari 1919
    25 Juli 2006 menyebutkan bahwa sifat melawan hukum bermaknasebagai melawan hukum formil, Majelis tidak sependapat lantaran peradilanIndonesia tidak mengenal Teori Presedent terlebin Putusan Mahkamah Konstitusitersebut bukan Putusan Mahkamah Agung RI yang merupakan puncak BadanPeradilan Indonesia;Bahwa unsur sifat melawan hukum (wederrechtelijkeheid) dalam KUHPidana adalah sama dengan onrechtmatige daad pasal 1365 KUH Perdata (lihatVan Bemelen dalam pidato pengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 02-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 05-04-2021
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 32-K/PM I-03/AD/IX/2020
Tanggal 3 Nopember 2020 — Oditur Militer : Letkol Chk Yafrizal Gutubela. S.H. Terdakwa : Praka Zulham Efendi.
213 — 22
  • Namun, jika yang diperas itu memangdirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuatmaksud si pelaku.Yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti sipelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yangbertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerangkepentingan yang dilindungi oleh hukum.Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang undangundangtentang Pasal 1365 BW mengenai pengertianpengertiantindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :a.
    Merusak hak subyektif seseorang menurut undangundangDesember 1919 tentang Pasal pengertianpengertian.b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban(hukum/isi pelaku/petindak menurut undangundang).c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutanHalaman 152 dari 178 hal. Putusan Nomor 32K/PM !
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC, Lawan 1. MARDJONO REKSODIPUTRO, 2. RICKY S NAZIR, 3. FERRY P.MADIAN. 4. EMIR NURMANSYAH, 5. NAFIS ADWANI, 6. RITA TYASTUTI TAUFIK, 7. AGUS AHADI DERADJAT, 8. WOODY PANANTO, 9. CHANDRAWATI DEWI, 10. LUKY I WALALANGI, 11. SAHAT M.SIAHAAN, 12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN, 13. NURDIN ADIWIBOWO, 14. FREDDY KARYADI, 15. KEVIN OMAR DIDHARTA, 16. OENE J. MARSELLE, 17. GIFFY PARDEDE, 18. ELSIE FRIESKA HAKIM, 19. FIESTA VICTORIA, 20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU, 21. CHRISTINE HAKIM, 22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1132 — 1377
  • Praktik peradilan Indonesia menerapkan standar baku(standardarrest) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenaipengertian perobuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)menyatakan :Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatanyang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangandengan kewajiban hukum si pembuat sendiri ataubertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatukepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupunbenda lain.
    di kasasi lalumempunyai kekuatan hukum yang tetap, itulah yang menjadi dasar ataumenjadi bukti mengenai telah terjadinya perbuatan pidana ;Bahwa menurut Ahli sejak cohen dan lindenboum kan itu sudah jelas, jadiharus ada unsur tidak patut, tidak pantas, yang kemudian lalu merangkumpada satu 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata, sedangkan dalamwanprestasi tidak ada unsur2 demikian itu ya, jadi unsurnya harus jelaskalau itu wanprestasi dan kapan itu jelas menjadi melawan hukum ;Bahwa sebagaimana kasus 1919
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-04-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 71-K/PM.III-12/AD/IV/2014
Tanggal 9 Juni 2014 — - DIDIK AFANDI, Serka NRP 21010150510681
33 — 17
  • guna tersebut MajelisHakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum.Yang dimaksud dengan Melawan hukum sama juga dengan, pengertianDengan sengaja tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHPkarena itu pengertian melawan hukum (Wederecheijk) seperti jugapegertian Dengan sengaja (Dolus) diperoleh dari pendapatpendapat daripara pakar hukum pidana dan yuresprudensi ,Menurut Arrest HR 31Desember 1919
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 04-12-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm.
Tanggal 4 Desember 2012 —
72 — 19
  • ;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 50/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Citra Wira Ruta
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN PEDESTRIAN St PONDOK CINA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN PEDESTRIAN FAKULTAS TEKNIK UI
96 — 70
  • 1365 KUHPerdata menyebut: Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian, kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.BDG.Semula Pasal 1365 KUHPerdata hanya memuat 4 unsur yaitu: ada perbuatan melanggar hukum, ada kesalahan, adakerugianyang timbul, ada hubungan causal antara perbuatan dankerugian ;Bahwa perbuatan melanggar hokum menurut perkembangannyasetelah Arrest HR 1919
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 135/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Nopember 2015 — JUANDA bin ENGKAN (alm)
52 — 13
  • untuk bertindak secara patut, teliti dan hatihati(patina) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnyamaupun pada haknya dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (PutusanMahkamah Agung Nomor : 71 K/Pid/1993, halaman 429 jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004halaman 574);Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikansecara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam Arrest CohenLindenbaum 1919
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 30-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020
Tanggal 4 Februari 2021 — Oditur:
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Agung Rahcmat Hidayat
206 — 61
  • Unsur Kedua Yang tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbell, menukar atau = menyerahkan NarkotikaGolongan .Bahwa pengertian Tanpa hak pada asasnya samadengan pengertian istilah Melawan hukum, yang artinyatidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum.Menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 MelawanHukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum(Onrechmatigedad) yaitu. melakukan sesuatu yangbertentangan atau dilarang oleh
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Mifta Hussuad
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
117 — 67
  • Melawan hukumBahwa sejak tahun 1919 setelah adanya putusan ada kasus Cohenv. Lindenbaum pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak lagihanya mengacu pada melanggar hukum saja, tetapi berkembangmeliputi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasandalam pergaulan hidup masyarakat.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-08-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor Nomor : 48/Pdt.G/2014/PN.Pgp.
Tanggal 11 Maret 2015 — PT RASA PRIMA SELARAS sebagai PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI Lawan 1. PT Buana Perkasa (Prima Transport) sebagai TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI, 2. Tuan LEONARDO MANIK sebagai TURUT TERGUGAT
146 — 45
  • Pgpmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut:Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalamperkara LindenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telahberkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perobuatan melawan hukum :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tata susila;4.