Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1119 1959 1319 1619 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Mifta Hussuad
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
109 — 59
  • Melawan hukumBahwa sejak tahun 1919 setelah adanya putusan ada kasus Cohenv. Lindenbaum pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak lagihanya mengacu pada melanggar hukum saja, tetapi berkembangmeliputi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasandalam pergaulan hidup masyarakat.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-08-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor Nomor : 48/Pdt.G/2014/PN.Pgp.
Tanggal 11 Maret 2015 — PT RASA PRIMA SELARAS sebagai PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI Lawan 1. PT Buana Perkasa (Prima Transport) sebagai TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI, 2. Tuan LEONARDO MANIK sebagai TURUT TERGUGAT
141 — 45
  • Pgpmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut:Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalamperkara LindenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telahberkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perobuatan melawan hukum :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tata susila;4.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 50/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Citra Wira Ruta
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN PEDESTRIAN St PONDOK CINA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN PEDESTRIAN FAKULTAS TEKNIK UI
85 — 62
  • 1365 KUHPerdata menyebut: Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian, kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.BDG.Semula Pasal 1365 KUHPerdata hanya memuat 4 unsur yaitu: ada perbuatan melanggar hukum, ada kesalahan, adakerugianyang timbul, ada hubungan causal antara perbuatan dankerugian ;Bahwa perbuatan melanggar hokum menurut perkembangannyasetelah Arrest HR 1919
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-04-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 71-K/PM.III-12/AD/IV/2014
Tanggal 9 Juni 2014 — - DIDIK AFANDI, Serka NRP 21010150510681
33 — 13
  • guna tersebut MajelisHakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum.Yang dimaksud dengan Melawan hukum sama juga dengan, pengertianDengan sengaja tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHPkarena itu pengertian melawan hukum (Wederecheijk) seperti jugapegertian Dengan sengaja (Dolus) diperoleh dari pendapatpendapat daripara pakar hukum pidana dan yuresprudensi ,Menurut Arrest HR 31Desember 1919
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 30-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020
Tanggal 4 Februari 2021 — Oditur:
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Agung Rahcmat Hidayat
202 — 60
  • Unsur Kedua Yang tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbell, menukar atau = menyerahkan NarkotikaGolongan .Bahwa pengertian Tanpa hak pada asasnya samadengan pengertian istilah Melawan hukum, yang artinyatidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum.Menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 MelawanHukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum(Onrechmatigedad) yaitu. melakukan sesuatu yangbertentangan atau dilarang oleh
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 135/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Nopember 2015 — JUANDA bin ENGKAN (alm)
48 — 13
  • untuk bertindak secara patut, teliti dan hatihati(patina) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnyamaupun pada haknya dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (PutusanMahkamah Agung Nomor : 71 K/Pid/1993, halaman 429 jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004halaman 574);Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikansecara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam Arrest CohenLindenbaum 1919
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 30-04-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Kln
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.MUH. DIMAS YULIAN SAPUTRA BIN SLAMET ANWAR WIYONO, DK
145 — 49
  • mentransmisikan informasielektronik atau dokumen elektronik yang dalam hal ini berupa facebook dalam grupBEM Stikes Muhammadiyah yang dirasa oleh saksi Mawardi berisi muatan penghinaanatau pencemaran nama baik;Menimbang, bahwa penulisan unsur dengan sengaja dan tanpa hak yang ditulisdengan kata sambung dan dapat diartikan atau dibaca sebagai satu kesatuan sehinggamaksud unsur ini adalah kesengajaan yang melawan hukum sedangkan yang dimaksuddengan melawan hukum berdasarkan arrest HR tanggal 31 Desember 1919
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 465/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
kh. imam jayadi
Tergugat:
1.muhyiddin mukri
2.drs. h. makhfudh, ma
3.h. samsul, s.ag.
4.I Gusti Ngurah Maha Buana, SH
243 — 276
  • Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalaudia melanggar hukum tertulis (undangundang) saja.Tapi sejak tahun 1919, adaputusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest CohenLindenbaum(H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawanhukum tidak hanya terbatas pada undangundang (hukum tertulis saja) tapi jugahukum yang tidak tertulis, sebagaiberikut: Melanggar UndangUndang, artinya perobuatan yang dilakukanjelasjelas melanggar undangundang.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 144/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Turut Tergugat IV : Ketua DPC ALFI Asosiasi Logistik DAN Forwarder Indonesia
Terbanding/Penggugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera
Terbanding/Tergugat : PT. Pelabuhan Samudera Sejahtera
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : Ketua INSA Indonesian National Shipowners Association Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
170 — 109
  • satu persatu secara rinci serta komprehensif dan daripertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut semua unsur pasal 1365KUHPerdata dinyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat, telahmemenuhi semua unsurunsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut secarakumulatif;Menimbang, bahwa Majelis tingkat pertama juga mempertimbangkan 4Kriteria Perbuatan melawan hukum berdasakan yurisprudensi LindenbaumHalaman 156 dari 164 Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT SMRCohen Arrest yang merujuk pada Putusan Hoge Raad tahun 1919
    kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan Majelis tingkatpertama yang secara rinci dan komprehensif mempertimbangkan unsurunsurperbuatan melawan hukum, disimpulkan perbuatan Pembanding semulaTergugat telah memenuhi semua unsurunsur Perbuatan melawan hukum baikberdasar pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi Lindenbaum CohenArrest Hoge Raad 1919
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 09-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2020
Tanggal 13 Januari 2021 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Budiman
154 — 69
  • Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentangUU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertianpengertiantindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember1919 tentang pasal penertianpenertian.2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban(hukum/ si Pelaku/Petindak menurut UU.3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutanmasyarakat.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 18-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 39-K/PM.III-12/AD/II/2019
Tanggal 2 Juli 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MIDIANTO
103 — 44
  • Dalam hal ini yang dimaksud denganhukum adalah hukum positip (yang berlaku).Inti dari arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentangpasal 1365 BW, mengenai pengertian dari tindakanyang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatige daad)yaitu: merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban (hukum) pelaku menurut undangundang;melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankesusilaan; atau melakukan sesuatu yang bertentangandengan kepatutan dalam masyarakat.Pompe
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 179/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 12 April 2016 — YAYASAN PONDOK PESANTREN AL - KAMAL JAKARTA >< YODDY TRI APRIANTO
127 — 241
  • jelas dannyata bahwa TERGUGAT REKONPENSI secara bersamasama atausendirisendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai denganPasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewejibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebutOleh karenanya PARA PENGGUGAT REKONPENSI berhak untukmenuntut ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil kepada TERGUGATREKONPENSI; Bahwa menurut Arrest 1919
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-07-2014 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/Pdt/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — RIDUWAN, dkk vs Hj. AROFAH, dkk
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketelitian dan kehatihatian, yang seharusnya diperhatikandalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakatataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggaradalah kaidah tidak tertulis);Sejarah perkembangan PMH sejak tahun 1830 s/d 1983 menunjukkanbahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebutpandangan legalistis, onrechmatig adalah melanggar undangundang.Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus LindenbaumGohen pada tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 08-11-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 31 Januari 2017 — SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN
204 — 154
  • YOGI SAFRIZAL PUTRA 9 1920 R.WINDRA326 RAJA MUHIDIN YASIN 9 1881 RAJA RIDWAN327 RANGGA SETIAWAN 9 1950 PREDI RENSI328 = RATIH AYU AGUSTINA 9 1919 GUSMANUDIN329 RATNA DEWI SRIRAHAYU 9 1978 SUDIRMAN Halaman 18 dari 275 halamanPutusan Nomor : 71/Pid.SusTpk/2016/PN.Pbr 330 REGINATA JENIKE M.HB 9 1951 RUDDIN HUTABARAT331. REZI NANDO 9 1882 SUNARDI332 RIKI INDRAWANTO 9 1952 BONAGIN333 RITAINDAH RESTA 9 1953 SUPARNO334 RIZA TUTRIANTI 9 1954 BAHARUDIN335 ROBERTO SIMBOLON 9 1979 RIO SIMBOLONRO!
    RENSI328 RATIH AYU AGUSTINA 9 1919 GUSMANUDIN329 RATNA DEWI SRIRAHAYU 9 1978 SUDIRMAN330 REGINATA JENIKE M.HB 9 1951 RUDDIN HUTABARAT331 REZI NANDO 9 1882 SUNARDI332 RIKI INDRAWANTO 9 1952 BONAGIN333 RITA INDAH RESTA 9 1953 SUPARNO334 RIZA TUTRIANTI 9 1954 BAHARUDIN335 ROBERTO SIMBOLON 9 1979 RIO SIMBOLONROI ADI PUTRA336 = SITUMORANG 9 1980 SAMRI SITUMORANG337 ROMI BIMAWAN 9 1955 ROHADI338 ROSIYANA 9 1956 HARYONO339 RUDI PRASETIO 9 1883 PAIRIN340 SAFITRI KARUNIA 9 1884 PARGINEN341. SARMAR.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-07-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 64/PDT/2017/PT.DPS
Tanggal 26 Juli 2017 — 1. HAJI SYAHRIL HS sebagai Pembanding I 2. I MADE WIARTANA ( ahli waris almarhum I MADE GELAR), sebagai Pembanding II; 3. AZIS HUSIN sebagai Pembanding III; M e l a w a n 1. ABDUL AZIZ ALAMUDI Bin HUSIN ALAMUDI sebagai TERBANDING 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG sebagai Turut Terbanding
123 — 66
  • ,Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 103104), sertaberpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukumberdasarkan kaidah yurisprudensi baik sebelum maupunsesudah Arrest 1919, maka tindakan Made Gelar (PewarisTergugat ), Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut di atasadalah merupakan perobuatan melawan hukum, karena telahmelanggar hak subyektif Penggugat serta bertentangandengan kewajiban hukum Made Gelar (Pewaris Tergugat ),Tergugat Il dan Tergugat
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-01-2015 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 42-K/PM.III-12/AD/ IV/ 2016
Tanggal 24 Mei 2016 — -KUSNANDAR, Kopda NRP. 31960152460474
159 — 45
  • Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.Sub unsur tanpa hak dan sub unsur *melawan hukum merupakanalternatif, sehingga cukup dipilih salah satu saja yang sesuai
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 23-06-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 39-K/PM.I-04/AD/VI/2021
Tanggal 16 September 2021 — Oditur:
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Muhammad Ardial
77 — 28
  • jual belli,menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal iniadalah Narkotika Golongan I.Sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika,Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologisetelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atasrekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untukkepentingan lainnya.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 17-02-2014 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2014
Tanggal 17 Maret 2014 — Suminto/Pelda NRP / 566064/Bati Ops Dim 0806 / Trenggalek.
37 — 17
  • Terdakwa sama sekalitidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untukmendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiridari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihakpihak yang dirugikan.Pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapatpendapat dari para pakar hukumpidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31Desember 1919
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 April 2013 — THOYIB BAHRI, SH >< PRESIDEN RI, Dk
178 — 38
  • R tahun 1919 antara lain dikatakan bahwa yang dimaksudperbuatan melawan hukumadalah :a. Melanggar hak orang lain atau,b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat atau,c. Bertentangan dengan kesusilaan atau,d.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-08-2010 — Putus : 05-07-2011 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 5 Juli 2011 — 555/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (DPP F SPTI), yang diwakili oleh ABI SOFIAN R.E.L PALANDI dan ROBINA PASARIBU, L a w a n KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (K. SPSI) H. ACENG ENO MULYONO, KARMEN SIREGAR, SH, RACHMAT S. FATAH,
322 — 130
  • Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dapat ditemukan melaluiYurisprudensi, yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangatpenting dalam sejarah hukum perdata, dimana Perbuatan Melawan Hukum diperluassehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain atau dengankata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yangbertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif oranglain ;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919