Ditemukan 11218 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Pwr
Tanggal 2 Mei 2019 — SRI ROCHANI Binti SOELEMAN R HADI SOETANTO >< 1. NURI KUSTIYAH Binti SOELEMAN R HADI SOETANTO, DKK ; 1. ISNANDIYAH DEWI Binti SOELEMAN R HADI SOETANTO, DKK
77 — 13
  • Sedangkan sertipikat adalah surat tanda bukti haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalambuku tanah yang bersangkutan.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-03-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Spt
Tanggal 14 Nopember 2018 — SUYATNO; Melawan Ir. H.M. SAYUTI HERMAWAN, S.H., M.H.;
85 — 21
  • dan belum ada perubahanapapun.Bahwa dengan tidak pernah Tergugat/orang tua dan sdr sdrnyatidak pernah Tukar Guling/ Jual tanah nya maka AJB yang dimilik olehPenggugat sangat diragukan kebenaran dan Tergugat menolak dengankeras Gugatan Penggugat.Bahwa pada Poin 3 halaman 3 pada intinya Penggugat mengatakantelah memiliki SHM No.04659/Ketapang/2015 atas nama SUYATNO.Bahwa kepemilikan SHM No.04659/Ketapang/2015 sulit diterima akalsehat dan logika hukum/prosedur hukum sesuai dengan UU No.5/1965Tentang UUPA
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 47/Pid.B/2019/PN LBB
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.EDMON RIZAL ,SH
2.YUNITA EKA PUTRI,SH
Terdakwa:
1.BENY FIRDAUS Pgl. BENY.
2.SYAFRIZAL Pgl. ZAL Alias BANDARO SUTAN Alias NARO
3.MILYADI Pgl. MIL
4.ZULFAHMI Pgl. ZUL.
73 — 11
  • melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unitbangunan rumah tersebut, karena bagunan tersebut terletak diatas tanah NagariLawang Pusako Tinggi turun temurun yang tidak ada meminta izin sebelumnyakepada masyarakat Nagari Lawang sebelum melakukan pembangunannya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan para terdakwa dan saksisaksimenguntungkan para Terdakwa Majelis mengacu pada peraturan perundangundangan, penegasan tentang berlakunya asas pemisahan horisontal, selain dariapa yang telah diamanatkan dalam UUPA
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 131/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : PRAWIRA ADIANTO
Pembanding/Penggugat II : SAROJINI
Pembanding/Penggugat III : RUDY LEO
Pembanding/Penggugat IV : HARTATY AR GINTING S
Pembanding/Penggugat V : LIAN TO
Pembanding/Penggugat VI : SRI WITIYA
Pembanding/Penggugat VII : HUNNIJATI
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Tergugat II : Direksi PD Pasar Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Negara Kota Medan
38 — 21
  • sebab alas hak yang didalilkan Para Penggugat tersebutmembuktikan bahwa Para Penggugat hanya memiliki hak sewa atasobjek sengketa sebagai Pedagang di Pasar Muara Takus dan TergugatIl selaku pengelola Pasar Muara Takus yang mengelola aset TergugatPemerintah Kota Medan.Bahwa bila dicermati gugatan Para Penggugat tersebut, makaterungkap fakta bahwa Para Penggugat selama + 30 tahun tidak adamemiliki hak apapun diatas tanah dan bangunan objek sengketa sesuaidengan alas hak yang diatur dalam ketentuan UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — FRANCIS EDDY CHANDRA, DKK vs. LILI TARYADI, DK
110 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara yuridis formal nama Lili Taryadi tidak terdaftar dalamSertipikat Hak Milik Nomor 00318 tanggal 04 Mei 2011, Nomor 00319tanggal 04 Mei 2011, Nomor 00320 tanggal 04 Mei 2011 dan Nomor 00321tanggal 04 Mei 2011 yang diterbitkan berdasarkan Ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) dan peraturanperaturan pelaksana lainnya secara khususterurai adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00318 tanggal 04 Mei 2011,Nomor 00319 tanggal 04 Mei 2011, Nomor 00320
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT MANADO Nomor 181/PDT/2020/PT MND
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : LOUIS GUNAWAN KHOE
Terbanding/Penggugat : AGUS ABIDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : GRACE SOPHIY JUDY SARENDATU, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT LAUTAN TENGAH INDONESIA
136 — 69
  • bahwa tidak sah danbatal demi hukum Sertifikat Hak Bangunan terhadap bidang tanahobjek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00005/KemaIll luas 2.098 M2, tercatat atas nama PT Lautan Tengah Indonesia,Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00006/Kema III luas 2.483 M2,tercatat atas nama PT Lautan Tengah Indonesia, dan Sertifikat HakGuna Bangunan No. 00007/Kema Ill luas 2.503 M2, tercatat atasnama PT Lautan Tengah Indonesia ;Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang PokokAgraria (UUPA
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Putus : 07-02-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN JEMBER Nomor 54/Pdt.G/2010/ PN. Jr.
Tanggal 7 Februari 2011 — 1. Ir. UDY HARTANTO,
26 — 5
  • dilihat dari penegasan PenggugatKonpensi pada si uraian posita gugatannyapoint 16 (enam belas) ;Bahwa mengenai hal Perbuatan Melawan Hukum,Kesepakatan/Perikatan Kerjasama, Kepemilikan Hakdan Pemisahan/Pembagian Waris menurut hukum adalahhal yang BERBEDA satu) dengan yang lainnya dan TIDAKLINEAR ;Kesepakatan/Perikatan Kerjasama pada pokoknyadiatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ;Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata ; Kepemilikan Hak diatur dalam Bab III Pasal 570KUHPerdata dan UUPA
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 17-04-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
DARUL IKSAN
Tergugat:
KHAIRUL JAPAR
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
80 — 28
  • Tergugatyang berupa Surat Keterangan Tanah Nomor yang dikeluarkan pada593.2/36/SKT/1003/Pem/2019 (Vide bukti T2a) yang dikeluarkan pada tahun2019, sedangkan jual beli Tergugat dengan Wahalin berdasarkan keterangan saksiDurman ( saksi yang dihadirkan Tergugat) bahwa proses jual beli antara Wahalindan Tergugat pada tahun 2005 dan saksi tidak mengetahui Wahalin atas dasaralas hak apa pemilikan tanah milik Wahalin pada saat menjual kepadaTergugat ;Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — NY. DJUMILAH, S.H., M.H lawan 1. Ny. DEWI SETIAWATI, DKK dan 1. WAN MARWAN, BA, DKK
91 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lina) hanyalah pihak Penyewa/Pengontrak atas tanahberikut rumah bahwa: Pasalpasal sewamenyewa Kitab Undang HukumPerdata masih berlaku, karena Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tidakdengan tegas mencabutnya, maka berdasarkan Pasal 1560 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan:Si penyewa harus menepati dua kewajiban utama: untuk memakaibarang yang disewa sebagai Bapak rumah yang baik, sesual dengantujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya,atau jika tidak ada suatu
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN WAINGAPU Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Wgp
Tanggal 4 September 2019 — - Hada Inda
141 — 96
  • Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuatPasal 1 Angka (20) PP No. 24/1997 :Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanahPutusan No.7/Pdt.G/2019/PN.Wgp.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 07/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA JKT.PST
Tanggal 16 Mei 2019 — TIM KURATOR PT DISTRIBUSI INDONESIA JAYA (DALAM PAILIT) >< PT BANK OCBC NISP, Tbk ; HALIM WIJAYA
476 — 222
  • . 24/1997:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisikdan data yuridis yangtermuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebutsesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan.Pasal 1 angka (20) PP Pendaftaran Tanah No. 24/1997:Hal.17Perkara Nomor :07/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga JKT.Pst13.14.15.16.Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS UMAR MUCHSIN
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun danhak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalambuku tanah yang bersangkutan;.
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
F. KUMAS,S.TP,.MM
Tergugat:
KURUS
Turut Tergugat:
1.JONGKET
2.AYUB
82 — 27
  • maka jelas keliru sebab nama ibu kandung Penggugatbukan Maria, sedangkan Maria adalah adik kandung Penggugat yang berbataslangsung tanahnya di sebelah Utara tanah Penggugat sesuai SPT, pada huruf(c) tanah turut Tergugat batas sebelah Utara tertulis juga berbatas denganorang sama, jadi nampak apa yang disampaikan bahwa itu sebatas halusinasiTergugat yang mereka reka dan membuat pengakuan sendiri yang tidakberdasar ( defakto maupun deyure ) yang tidak memenuhi asas legal formaladmistrasinya menurut UUPA
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-07-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2016 — I GUSTI NGURAH SUPANGKAT Melawan NON LAKUSA, dkk
64 — 19
  • bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolakuntuk seluruhnya, sedangkan dalam gugatan Rekonpensi ternyata gugatanPenggugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal192 Rbg Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untukmembayar biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini sebagaimanatercantum dalam amar Putusan;Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, pasal 1320 KUH Perdata,pasal 1338 KUH Perdata, pasalpasal dalam RBg, UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang UUPA
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Waris
Register : 11-06-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 436/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 18 April 2016 — NI WAYAN KOMPIANG, dkk. melawan I WAYAN RESEP dkk.
148 — 63
  • harus disertai bukti kepemilikan dokumen asli yangmembuktikan adanya hak yang bersangkutan alatalat bukti yang dimaksudtersebut dapat berupa diantaranya : Bentuk pajak bumi landrete,girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961; Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pajakbumi dan bangunan atau; Lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun jugasebagaimana dimaksud pasal Il,V,dan VIII ketentuanketentuan UUPA
Pengadilan PN KOLAKA Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN KOLAKA Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Kka
Tanggal 27 April 2021 — KARTINI, Dk Lawan NASRI, Dkk
141 — 82
  • Sesuai ketentuan Pasal4 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 8 UndangUndangNo. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah besertaBendabenda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), setiappemegang hak atas tanah diberikan kewenangan penuh untukmempergunakan tanah yang bersangkutan, termasuk didalamnyauntuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka pembebanan haktanggungan;e Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Jo.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 117/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 17 Januari 2019 — D A L I A N Lawan 1. PT. ARTA PRIGEL 2. BUPATI KEPALA PEMERINTAHAN TINGKAT II KABUPATEN LAHAT, 3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LAHAT,
68 — 41
  • Setelah itu barulah tanah tersebut dimohonkanhaknya sebagai HGU.Jadi pada pasal 28 UUPA Tahun 1960, dimana jika perusahaanmangajukan HGU haruslah terlebih dahulu menyelesaikan kepadapemilik lahan atau tanah dengan caraganti rugi, jika pemilik lahantidak mau maka lahan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya(inclave).TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bahwaTERBANDING/TERUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum, BUKTI PEMBANDING/PENGGUGAT P 5 serta satukesatuannya tentang KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 30/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 27 April 2017 — Ir. MACHYUZAR B.Sc KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU SUHRAH
95 — 22
  • Secara yuridis,Sertipikat HM yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bukti kepemilikan hakatas tanah yang diatur oleh undangundang sesuai dengan ketentuan Pasal 19ayat 2 huruf (c) UUPA jo.
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Mre
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 31
  • Hal ini sesuai denganYurisprodensi MARI Nomor 4/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang padapokoknya menyatakan bahwa ikutsertanya kepala desa dalam jual beli tanahbukanlah syarat mutlak dalam hukum adat, tetapi hanya suatu faktor yangmeyakinkan bahwa jual beli yang bersangkutan adalah sah;Menimbang, bahwa dalam hal kekuatan alat bukti sertifikat hak atas tanah,diatur dalam Pasal 19 Ayat 2 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA,yang menyatakan pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG VS EUTIK KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG;
672 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan tidak jelas (Obscuur Libels).Bahwa alasan yang disampaikan Para Penggugat pada angka 15 halaman5 yang menyatakan oleh karena itu jelas sekali terbitnya sertipikat yangmenjadi objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu UUPA Nomor 5 Tahun 1960 junctoPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997, dan peraturan pelaksanaan hukum lainnya dibidangAgraria/Pertanahan, serta telah melanggar AsasAsas Umum PemerintahanYang