., M.H. yangtelah memberikan pendapat berdasarkan sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :65 Bahwa si dari Pasal 5 ayat 1 a.b UU No. 20 tahun 2001 pada pokoknyayang mengatur tentang suap menyuap yang sifatnya umum yangdilakukan oleh Pejabat Negara / Penyelenggara Negara yang menerimasuap ; Bahwa Penyelenggara Negara yang menerima suap tersebut diaturdalam Pasal 5 ayat (2) ; Sedangkan obyek yang disuap adalah Penyelenggara Negara / PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa Pasal 5 ayat (1) ditujukan kepada umum

Pemidanaan atas pemutus Keberatan Pajakakan mengakibatkan pemutus Keberatan Pajak tidak akan beranimengambil keputusan, sehingga dalam praktik, pemutus KeberatanPajak hanya dapat dipidanakan apabila terjadi suap menyuap ;Hal. 39 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/20162.

Convention yang telah diratifikasimenjadi UndangUndang No.7 Tahun 2006 UndangUndangREPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN = 2006, tentangPENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION AGAINSTCORRUPTION, 2003, khususnya Pasal Pasal 18, 19 dan Pasal 20.Dalam ketentuan ini, perdagangan pengaruh sebagaimanadimaksud oleh Pasal 18, penyalahgunaan fungsi sebagaimanadimaksud oleh Pasal 19, dan Memperkaya diri secara tidak sahsebagaimana dimaksud oleh Pasal 20, hanya berlaku terhadapkegiatan pejabat yang dilakukan karena adanya suap

menyuap ;lil.

Bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah siapa yangmembuat perjanjian dia yang mengelola ; Bahwa dana yang tersedia adalah bahwa dana itu ada, ada pasti ada ; Bahwa bahwa Apabila dana belum masuk ke rekening tetapi pekerjaandikerjakan terus itu adalah boleh ; Bahwa dalam pekerjaan swakelola tenaga skill, tukang, pekerja ataumaterial boleh diambil dari luar Tim Swakelola tetapi tidak boleh lebih dari50 %; Bahwa apabila utang sudah dibayar kepada yang berpiutang maka itubukan namanya suap

menyuap lagi ; Bahwa yang dikatakan dengan OTT adalah kapan ditangkap, disitu adabukti itulan yang disita ; Bahwa penandatangan dan paraf Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harusdilakukan pada tanggal saat pemeriksaan itu dilakukan; Bahwa keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan karena saksimeninggal dunia tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena tidakbisa dikonfirmasi; Bahwa dalam swakelola tidak ada disebutkan kontrak atau perjanjian ; Bahwa sisa uang sebesar Rp8.000.000.00, (delapan juta

sudah memberitahu Terdakwa bahwa dia akan mengantar uang feeHalaman 87 dari 129 Putusan Nomor 31/PID.SUSTPK/2018/PT SBYatau setidaktidaknya Terdakwa telah menerima janji pemberian uang sejumlahRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Filipus Djap;Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan unsur padahal atau patut diduga,bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu. dalam jabartannya, yangbertentangan dengan kewajibannya;Bahwa dalam delik suap

menyuap yang terpenting adanya kesepakatan antarapihak pemberi dan penerima terkait obyek dan tujuan diberikannya suaptersebut;Bahwa ketika inisiatif untuk meminta suap yang berasal dari penerima suap,maka hal tersebut menjadi factor yang memberatkan terkait dengan motif pelakutindak pidana penerima Suap;Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan pembuktian unsurbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;Bahwa kenyatannya

Bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah siapa yangmembuat perjanjian dia yang mengelola ; Bahwa dana yang tersedia adalah bahwa dana itu ada, ada pasti ada ; Bahwa bahwa Apabila dana belum masuk ke rekening tetapi pekerjaandikerjakan terus itu adalah boleh ; Bahwa dalam pekerjaan swakelola tenaga skill, tukang, pekerja ataumaterial boleh diambil dari luar Tim Swakelola tetapi tidak boleh lebih dari50 %; Bahwa apabila utang sudah dibayar kepada yang berpiutang maka itubukan namanya suap

menyuap lagi ; Bahwa yang dikatakan dengan OTT adalah kapan ditangkap, disitu adabukti itulah yang disita ; Bahwa penandatangan dan paraf Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harusdilakukan pada tanggal saat pemeriksaan itu dilakukan; Bahwa keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan karena saksimeninggal dunia tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena tidakbisa dikonfirmasi; Bahwa dalam swakelola tidak ada disebutkan kontrak atau perjanjian ; Bahwa sisa uang sebesar Rp. 8.000.000, tersebut tidak

Pbruntuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugianpada keuangan negara, perbuatan suap menyuap, perbuatan curangdalam pengadaan barang dan jasa, perobuatan melawan hukum curang danlalai dalam tugas pegawai negeri, perbuatan gratifikasi yang ada hubungandengan tugas dan jabatan, serta perobuatan yang berhubungan dengantindak pidana korupsi; Bahwa Pegawai Negeri artinya setiap warga negara RI yang telahmemenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang

janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya.Bahwa wujud dari Pemerasan terkait dengan kewenangan yangdimilkinya dengan cara membuat suatu aturan yang ada secaratertulis sehingga masyarakat harus tunduk pada aturan danmemberikan sesuatu agar keinginannya tercapai.Bahwa pemerasan pada prinsipnya ada kekuatan dari satu pihakdan sangat berbeda dengan suap

menyuap dimana padaprinsipnya adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima.Halaman 61 dari 123 Perk No. 59/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.Bahwa produk hukum di desa adalah Peraturan Desa yangmenjadi kekuasaan dari Pemerintah Desa dalam menjalankankewenangannya.Bahwa pembuatan Peraturan Desa harus dilakukan atau dilewatisyaratsyarat melalui mekanisme yang berlaku.Bahwa Panitia dalam kegiatan PRONA tahun 2016 DesaPakijangan dalam menjalankan tugasnya atas wewenang danperintah kepala desa sehingga tangggungjawab

Bahwa norma pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, tidak mensyaratkan adanya suap menyuap,sedangkan norma pada Pasal 15, 18,19 dan Pasal20 UndangUndang No.7 Tahun 2006 tentangPengesahan United Nation Convention AgainstCorruption, 2003 pada bab Ill ini adalah berkenaandengan suap menyuap.D.

Bahwa Judex Juris (kecuali Anggota Il) tidakmempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 7 Tahun 2006 tentang PengesahanUnited Nation Convention Against Corruption, 2003,karena tindakan pejabat yang dapat dihukum, sesuaidengan ketentuan Bab Ill, jika kegiatan pejabat publikdilakukan karena adanya suap menyuap, dan secarakhususnya Pasal 18, 19 dan Pasal 20, menegaskanbahwa perdagangan pengaruh sebagaimanadimaksud oleh Pasal 18, penyalahgunaan

Bahwa dengan adanya keaktifan dari saksikorban ABRAHAM SIAHAYA melalui saksi HERRY SUYANTO yangmelakukan negosiasi terhadap adanya ancaman pemberitaan pengisianjerigen dimalam hari oleh SPBU sehingga disepakati angka Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar tidak diberitakan dapat diduga terjaditindak pidana suap menyuap, oleh karena berdasarkan pembuktiandipersidangan diperoleh fakta bahwa pengisian BBM melalui Jjerigendiwilayah kabupaten Sintang belum ada dasar hukumnya, yang berartiadalah illegal

huruf e UU RI 20 tahun 2001 perubahan atas undang undangRI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepertidi Polda Riau, Polda Kepri, Polres Natuna, Polres Rohul, dan lain sebagainya;Bahwa Tindak Pidana korupsi adalah semua tindak pidana yang diatur dalamUndangundang Tindak Pidana Korupsi yaitu perbuatan melawan hukum ataumenyalahgunakan wewenang yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkayadiri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara,perbuatan suap

menyuap, perbuatan curang dalam pengadaan barang danjasa, perbuatan melawan hukum curang dan lalai dalam tugas pegawai negeri,perbuatan gratifikasi yang ada hubungan dengan tugas dan jabatan, sertaperbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi;Bahwa Pegawai Negeri artinya setiap warga negara RI yang telah memenuhisyaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenangdiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnyadan digaji berdasarkan suatu

pekerjana fisik bidang cipta karya tahun2014, tapi yang jelas tidak pernah putus kontrak;Bahwa dalam penyusunan anggaran, ada sinerginya dengan bidang cipta karya danbidang Bina Marga;Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di DPRD sehingga saksi tidak tahu penetapanRAPBD dimaksud;Bahwa saksi ada membuang nomor HP saksi yakni 08125025331 karena nomorHP tersebut sering saksi gunakan untuk menghubungi Imanuah, salah satunyaterkait penyitaan mobil dinas di rumah Imanuah, saksi takut terlibat mengenaikejadian suap

menyuap anggota DPRD Kabupaten Kapuas itu;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakanada keberatan, yakni;a. dalam rapat tersebut, Kadis ada menyapaikan beban ke Dewan sebesar Rp.2.200.000.000, kemudian masingmasing Kabid dibebankan untuk menyiapkannyayakni Kabid Bina Marga seebsar Rp. 1.700.000.000, sedangkan untuk KabidPengairan dan Cipta Karya sebesar Rp. 500.000.000,;b. setelah selesai rapat terdakwa bersama dengan Kabid Pengairan dan saksi, keluar dariruangan

saksidilakukan penyidikan oleh KPK ;Bahwa setelah saksi ditunjukkan bukti transfer dari PT.BPP kepadaCV.Ratu Samagat atas uang Rp.3 Milyar tersebut, beberapa hari kemudiansaat saksi berada di kantor PT.BPP, saksi juga mendapat informasi dariAHMAD FARID ASYARI setelah disidik oleh KPK, yang menanyakankepada saksi pak Agah, apakah pernah transfer uang dari PT.BPP kepadaCV.Ratu Samagat, saya juga pernah transfer ke PT.BPP ;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkaitdengan kasus suap

menyuap ;Bahwa pada waktu saksi diperiksa oleh penyidik KPK, saksi menjelaskantentang transfer uang yang saksi pernah lakukan ketika masih bekerja diPT.Bali Pacific Pragama ;e Bahwa saksi pernah mentrasfer uang kepada PT.Ratu Semagat sebesarRp.150.000.000, atas perintah AHMAD FARID ASYARI denganmenggunakan slip setoran Bank BNI;e Bahwa alasan AHMAD FARID ASYARI menyuruh saksi untukmentransfer uang kepada PT.Ratu Samagat adalah karena AHMADFARID ASYARI tidak bisa ke Bank karena ada kerjaan lain ;

dilaksanakan kepentingan oleh pihak penerima ;Bahwa unsur pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Tipikor bahwa terhadapunsur dengan maksud sebagai opzet, itu ada pada pihak pemberi ;Bahwa unsur pasal 6 tersebut mengenai unsur memberi adalah menyampaikansesuatu kepada si penerima dimana dengan pemberian tersebut si pemberi berharapsi penerima untuk melaksanakan kepentingan pihak pemberi, dalam konteks pasal6 ini adalah akan mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan ;Bahwa memberi dalam konteks suap

menyuap adalah seseorang sudah memberikansesuatu kepada pihak penerima, yang secara real sudah diterima ;Bahwa pemberian tersebut tidak harus diberikan langsung oleh si pemberi kepadapihak menerima, bisa juga dilakukan pemberian tersebut melalui pihak lain ;Bahwa ahli berpendapat terhadap rekaman pembicaraan atau penyadapan adalahperluasan dari petunjuk dari perkara pidana umum yang dipergunakan sebagaipetunjuk yang diakui dalam UndangUndang Tindak pidana korupsi, dimanapetunjuk menurut ahli adalah

Menurut saksi bahwa hal tersebutbelum dapat dikategorikan suap menyuap apabila yang digunakan adalah katamemberi ;Bahwa secara fisik uang belum sampai kepada penerima, tetapi si penerima sudahmengetahui ada uang tersebut yang akan diberikan kepada si penerima bahwamenurut ahli hal tersebut adalah masih dalam tahap persiapan melakukan tindakpidana suap ;Bahwa dalam ilustrasi seorang pengacara mau memberikan sesuatu kepada hakimmelalui pemberi kuasa uang tersebut diserahkan kepada pengacara dan pengacaradan

Bahwa saksi menerangkan bahwa pungli (Suap menyuap) seperti ini jugaterjadi di Pemerintah Kota Sorong, akan tetapi tidak dilanjutkan dan hanyadiselesaikan sesuai kode etik kepegawaian saja; Bahwa di Pemerintah Kota Sorong sudah ada indikasi seluruh Aparatur SipilNegara tidak melaksanakan tugas dengan bersih dan melanggar aturan,sehingga dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Inspektorat kKemudian setelahTim melakukan pemeriksaan dibuatkan berita acara beserta rekomendasiuntuk melakukan penindakan berupa

Suap Menyuap. Penggelapan dalam jabatan1234. Pemerasan5. Perbuatan curang6. Benturan kepentingan dalam pengadaan7. GratifikasiSelain defenisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masihada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, jenistindak pidana lain tersebut tertuang dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab IllUU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri atas :1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.2.

Bank menjadi rugi makahal tersebut merupakan tanggung jawab Direksi ;Bahwa pertemuan atau lobi dapat dibenarkan oleh duniaperbankan ;Bahwa tidak ada Bank yang memberikan kredit tanpa anggunan ;Bahwa jika ada Direksi yang bersalah maka ia bertanggungjawabsecara perdata ;Bahwa UU Keuangan Negara No.1 Tahun 2004 adalah keliru ;Bahwa apabila Bank tidak ketat dalam memberikan kredit makabanyak terjadi kredit macet ;Bahwa BUMN dan BUMD dapat terkena Tindak Pidana Korupsiapabila adanya Penggelapan uang, suap

menyuap danmengalihkan kekayaan perusahaan menjadi milik pribadi ;Bahwa jika sudah dievaluasi sejak awal bahwa suatu kreditbermasalah, maka kredit tersebut tidak diberikan ;Bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata termasukdidalam Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan perbuatan melawanHukum secara pidana jika ada ketentuan Pidana yang dilanggarantaralain Suap menyuap ;Bahwa jika suatu perbuatan tersebut menyimpang dari UndangUndang yang lebih tinggi maka perbuatan tersebut merupakanperbuatan melawan

Tidak pernah terjadi peristiwa suap menyuap antara terdakwa dan saksi TonyKongres.Adapun yag terjadi adalah peristiwa keperdataan yaitu pinjam meminjamyang kerap dilakukan oleh terdakwa dan Tony Kongres sejak sebelum terdakwamenjadi Bupati Buton Selatan.2.

melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut oleh karena itu terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannyaMenimbang, bahwa mengingat dakwaan primair telah terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa karena dakwaan primair penuntut umum telah terbuktimenurut hukum dan nota pembelaan penasehat hukum pada pokoknya mendalilkanbahwa seluruh dakwaan tidak terbukti karena perkara antar terdakwa Agus faisalHidayat dan Saksi Toni Kongress bukan suap

menyuap tapi pinjam meminjam, dimanadalil pembelaan tersebut telah ditolak oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumdiatas maka tepat kiranya apabila majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap notapembelaan penasehat hukum terdakwa ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis hakim pertimbangkan mengenaipendapat Penasehat hukum terdakwa terkait dengan ketidak mandirian hakim dalammemutus perkara ini karena Ssusunan majelis hakim yang memeriksa perkara ToniKongres sama dengan yang

menerangkan yang menjadi target OTT ( Operasi TangkapTangan ) adalah Kepala BPN ( Almarhum Richard F Nussy ),Bahwa, Saksi menerangkan 1 (satu) Sampai 2 (dua) minggu sebelumpelaksanaan OTT, sudah dilakukan rapatrapat untuk tujuan OTT, tetapi Saksitidak pernah dilibatkan untuk masalahmasalah teknis OTT,Bahwa, Saksi menerangkan pada saat itu tidak ada transaksi yangtertangkap basah sehingga saksi tidak tahu siapa yang memberi uang danSiapa yang menerima uang, Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pungli (Suap

menyuap) seperti ini, jugaterjadi di Pemerintah Kota Sorong, tetapi tidak dilanjutkan dan hanyadiselesaikan sesuai kode etik kepegawaian saja, Bahwa, Saksi datang terlambat pada saat OTT, sehingga tidak tahu apa yangterjadi dan setiba di lokasi sudah ada police line, Bahwa, Saksi Pada saat itu kami tim terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan danASN yang terbagi dalam 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Intel,Pencegahan, Yustisia dan Penindakan menuju Kantor BPN Sorong, yangsudah menjadi target untuk

oleh KPKsehingga nama Terdakwa/Pembanding terseretseret dituduh terlibatSuap padahal Terdakwa/Pembanding tidak tahu dan tidak ikutsamasekali dalam kasus terima uang suap tertangkap tangannyaBupati Tulungagung, Terpidana Sahri Mulyo dkk.Bahwa tidak relefansinya saksi dan buktibukti dan fakta hukum yangditemukan dimuka persidangan semua sudah penasihat hukum,kuasa hukum Terdakwa/Pembanding dan semua saksiSsaksimengakui dengan jujur mengakui bahwa Terdakwa/Pembanding tidakterlibat sama sekali dalam suap

menyuap antar para legeslatif daneksekutif Kabupaten Tulungagung.Halaman 166 dari 168 halaman, Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2020/PT SBYXl.XIl.Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding sudah mengajukansaksisaksi a de charge ke Dr.

Bahwa Ahli menjelaskan terhadap peraturan yang sebutkan dalamketerangan ahli adalah Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahan 4 kalihingga terakhir Perpres 4 tahun 2015 adalah aturan yang disebutkan ahliuntuk menjelaskan pekerjaan penyedia Jasa untuk proyek PeningkatanJalan Ruas Jalan Rajabasa Lama Induk Taman Nasional Way KambasT.A 2016.Bahwa sepemahaman Ahli terhadap kontrak adalah ranahnya perdata, jadikalau ada kesalahan itu bersifat administratif kecuali disitu ada pekerjaanyang ditipu, fiktif, suap

menyuap.

Suap menyuap (menerimab. Terhadap negara janji, tawaran dan/atau hadiah Hal. 149 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012 sahabat atau kepalanegara sahabat.c. Tindak pidanatentang pelaksanaanhak dan kewajibannegara.d. Tindak pidanaterhadapkekuasaan/penguasaumum.e. Tindak pidanasehubungan dengantugastugas peradilan,f.Tindik pidanaterhadap angkatanperang, internasional,g. Tindak pidanajabatan,h.Tindak pidanaterhadap masyarakat,i. Tindak pidanaasusila,j. Tindak Pidanaterhadap perasaankepatutan,k.