SelanjutnyaPemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidang yang padaintinya menyatakan sidang RUPSLB pada 21 November 2017 dinyatakantidak kuorum dan tidak sah untuk mengambil keputusan karena kurang dari14 jumlah pemegang saham yang hadir (vide Pasal 86 ayat (1) UUPT No. 40Tahun 2007). Selanjutnya sidang memutuskan mengagendakan sidangberikutnya pada tanggal 27 November 2017 dengan agenda yang sama;5.

Harifuddin Fahmi hanya mewakili sekitar 35% ataulebih dari 1/3 total 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham.Selanjutnya Pemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidangyang pada intinya menyatakan sidang RUPSLB ke2 pada 27 November2017 dinyatakan kuorum dan sah untuk mengambil keputusan berdasarkanketentuan Pasal 86 ayat (4) UUPT. Namun untuk menghargai parapemegang saham, rapat memutuskan untuk melakukan pemanggilan ulangdan agenda sidang tidak dibahas lebih lanjut;.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (4) UUPT, maka RUPS yangdilakukan setelah pemanggilan kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika RUPS dihadiri paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagian dariseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena Pemohonbersama dengan kuasa sdr.

Oleh karena RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017telah memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) UUPT, maka sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan penetapan keabsahan hasil RUPSLB ini kepada Yang Mulia.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Hakim YangMulia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penetapan ini agardalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.

Bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT Baru) yang telah mencabut UUPT sebelumnya maka anggaran dasar PTOE! dilakukan perubahannya dan perubahan tersebut diajukanpengesahannya kepada Tergugat. Tergugat memberikanpersetujuannya dengan menerbitkan KTUN Objek Sengketa 2;10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015, PT OEI melakukan perubahananggaran dasar terkait dengan tempat kedudukannya.

KTUN Objek Sengketa 1 melanggar ketentuan Pasal 116 jo Pasal114 UUPT;11.

Olehkarena itu, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasartersebut telah diajukan dengan melanggar ketentuan Pasal 116 UUPT;Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor 208/G/2019/PTUN. JKT.16.17.18.19.Bahwa seharusnya Tergugat menolak permohonan PT OEI tersebutkarena permohonan perpanjangan atau perubahan anggaran dasarmengenai jangka waktu pendirian tidak sesuai dengan Pasal 116 joPasal 114 UUPT.

JKT.24.25.26.27.bertentangan dengan UUPT.

Secara khusus, dalam KTUNObjek Sengketa 1 disebutkan dasar penerbitannya adalah UUPT,namun ternyata Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa 1sama sekali tidak menerapkan dan bahkan melanggar ketentuandalam UUPT itu sendiri, yaitu melanggar Pasal 116 jo 114 UUPT;Bahwa suatu KTUN diterbitkan dengan maksud untuk memberikankepastian hukum dan keadilan.

Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) UUPT mendefinisikan kebijakan yangdianggap tepat sebagai kebijakan yang, antara lain didasarkan padakeahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yangsejenis.Halaman 3 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/20157.

Bahwa lebih konkritnya penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT, keahlianTergugat sebagaimana dirinci menjadi tugas dan tanggung jawabnyasebagai direksi yang dalam seharihari yang bertugas sebagai QualityAssurance dengan tugastugas sebagai berikut:1. Melakukan review dan analisa kelayakan terhadap calon konsumen;2. Memberikan persetujuan atas aplikasi kredit yang diajukan sebagaianggota komite;3.

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yangdikutip sebagai berikut:"Dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, pemegang saham yangmemenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapatmewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadapDireksi melalui pengadilan."

Pasal 97 ayat (3) UUPT jo.

Nomor 2539 K/Pdt/2015dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (1) danayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas("UUPT" ) dan telah melakukan kelalaian dalam memberikan kredit sertatelah melakukan perbuatan curang dalam mengucurkan pembiayaan atasnama konsumen Mahdi Nursaid gg.

Penjelasan Pasal 4 UUPT, dalammenjalankan peseroan selain tunduk pada ketentuan UUPT, anggarandasar perseroan terbatas serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, setiap perseroan tunduk pula pada asas itikadbaik (te goeder trouw), asas kepantasan (behoorlijk), asas kepatutan(redelijkheid en bilijkneid) dan prinsip tata kelola perseroan yang baik(good corporate governance) ;Tindakan Para Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 13 diatastidaklah dapat dibenarkan menurut hukum dan Para

;Hal mana Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV melanggarPasal 114 ayat (2) UUPT sebagaimana dalam gugatan a quo;11.Bahwa, kemudian dalam dalil Penggugat butir 18 gugatan a quo,Penggugat menyatakan:Selanjutnya berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, jelas bahwa ParaTergugat tidak menjalankan tugas kepercayaan (fiduciary duty) yangdiamanatkan UUPT, tidak telah mematuhi peraturan perundangundanganyang berlaku terhadap Penggugat, dalam hal ini ketentuan di bidang pasarmodal serta telah

Tergugat IV tidak benarbenar menjalankan pengawasan dengan hatihati dan penuh tanggung jawab serta tidak menjalankan tugaskepercayaan (fiduciary duty) sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT);B.

In Lieu of Meeting of The Board ofCommissioners tertanggal 5 Desember 2007, sebagaimanadipersyaratkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Penggugat(vide halaman 3 butir 3, halaman 4 nomor 9 GugatanPenggugat dan halaman 5 nomor 4 Jawaban Tergugat IV) ;3.6. Pasal 98 ayat (8) UUPT menyebutkan :Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam Undangundang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS3.7.

Pasal 102 ayat (1) UUPT menyebutkan :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk ;a. Mengalinkan kekayaan Perseroan ; ataub.

) yang padapokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yangbersamasama mewakili 1/10 atau lebih pemegang Saham dapat memintadiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79ayat 2 UUPT:Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan

huruf a UUPT,PEMOHON kemudian mengajukan permintaan Penyelenggaraan RUPSLBkepada Dewan Komisaris TERMOHON sebagaimana termuat dalam SuratNo.029/L/DirutHK/mh/III/19, tanggal 4 Maret 2019, yang dikirimkan olehPEMOHON melalui surat tercatat dan telah diterima oleh KomisarisTERMOHON pada tanggal 6 Maret 2019.Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT berbunyi sebagaiberikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan

wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 79ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak juga melakukanpemanggilan RUPSLB.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanPasal 80 ayat (1) UUPT, maka PEMOHON mengajukan permohonan aHalaman 6 dari 65 Penetapan Nomor 134

wajar untukdiselenggarakannya RUPS.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUPT maka PEMOHONjuga mohon agar ketua Pengadilan Negeri Sragen dapat menetapkanPEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON.Selengkapnya Kami kutip Pasal 80 ayat (3) UUPT:(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan mengenai:a.

tidak pernah melakukan permintaanpenyelenggaraanRUPSLB kepadaDireksi dengan surat tercatat disertaialasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf b.dan Pasal 79 Ayat (3) UUPT; Bahwa jikapun (quad non) Dewan Komisaris ingin memberhentikanDireksi, hal itu hanya dapat dilakukandenganmekanismepemberhentiansementaradenganmenyebutkanalasannya,sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) UUPT, yangmenyatakan sebagai berikut:Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh DewanKomisaris

Namun di bagian petitum PENGGUGATmenyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II (selanjutnyasecara bersamasama disebut "Para Tergugat") telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum terhadap UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dananggaran dasar PT AJI, apabila PENGGUGAT selaku pemegang sahammemiliki keberatan atas pemberhentian Direktur Utama, maka keberatantersebut disampaikan dalam forum para pemegang saham yaitu RapatUmum Pemegang Saham dan bukan dengan mengajukan gugatan.Hal.23 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.3.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKTUR UTAMA PT AJIOLEH KOMISARIS TELAH SESUAI DENGAN UUPT DANANGGARAN DASAR PT AJI1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 UUPT dan Pasal 15Anggaran Dasar PT AJI, Komisaris berhak untuk melakukanpengawasan terhadap kinerja Direksi PT AJI.

Untuk selanjutnya, sesuaiketentuan Pasal 106 ayat (4) UUPT, Direktur Utama PT AJI yangHal.29 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT) diberikan hak untukmengajukan pembelaan diri dalam RUPSLB PT AJI.A.3. RUPSLB PT AJI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPTDAN ANGGARAN DASAR PT AJI1.

Jkt.Sel.Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT dan penjelasannya, dijelaskanbahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yangdibuat dalam bahasa Indonesia.

Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata UmumEdisi 2007, hal.44. sebagaimana dikutip dalam Pertimbangan Judex Factipada halaman 11 sama sekali tidak menyebutkan Pasal 142 ayat (1) hurufc atau Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT sebagai yang diperlakukan sepertiitu, pun dalam redaksi/bunyi Pasal 142 ayat (1) huruf c dan Pasal 146 ayat(1) huruf c UUPT tidak ada menentukan/mengatur bahwa untukpermohonan pembubaran perseroan terbatas harus melibatkan pemegangsaham yang lain, sehingga

Bahwa pertimbanganpertimbangan tersebut adalahtidak benar; keliru dan salah menerapkan hukum (khususnya salahmenerapkan Pasal 142 dan Pasal 146 UUPT);Pasal 142 ayat (1) Pembubaran Perseroan terjadi:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. karena jangka waktu herdirinya yang ditetapbkan dalam anggaran dasartelah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niagayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroantidak cukup untuk

Direksi atau dewan komisarisberdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka Persidanganpermohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbul yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada Pasal 142 ayat (1) huruf cdan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, karena Permohonan a quo diajukankepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sesuai dengan tempatkedudukan perseroan PT Abdi Makbul yakni di Tanjung Selor KabupatenBulungan.

;Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pemohon) sebelummengajukan permohonan Pembubaran telah menempuh/ melaksanakanprosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundanganyakni khususnya Pasal 79 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) danPasal 80 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disingkat UUPT) dan langkahlangkah yangdilakukan oleh Para Pemohon Kasasi itu tertuang dengan sangat rinci danjelas pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Saad Said Bamadhay) sebagai pihak dalampermohonan (sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 12dan 13) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf cJuncto Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT Jika melibatkan Kubu PemegangSaham Sdr.

bahwa pemegang saham suatuperseroan sekurangkurangnya adalah 2 (dua) orang dan suatu perseroan tetapdapat berjalan walaupun hanya memiliki 1 (Satu) orang Komisaris (Pasal 108ayat 3 UUPT jo Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar PT PWS);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka jelas bahwa proseduryang dilaksanakan untuk melakukan pembubaran PT PWS ini adalah tidakHal. 11 dari 20 hal.

Nomor 951 K/Pdt/2008sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Anggaran Dasar Perseroanmaupun UUPT, dimana judex facti sebagai pengawal, pengawas dan ujungtombak dari terlaksananya peraturan perundangan telah mengabaikanperaturan perundangan itu sendiri dan juga faktafakta yang ada selama masapersidangan, pada saat judex facti mengabulkan permohonan Termohon Kasasi, jelas judex facti hanya mendasarkan pertimbangannya pada kewenanganPengadilan untuk membubarkan Perseroan berdasarkan Pasal 146 ayat

1 hurufc UUPT berikut penjelasannya.

Nomor 951 K/Pdt/2008Pemohon Kasasi hanya semalam sebelum Laporan MKBD tersebut harusdiserahkan ke BEJ dan (ii) tidak diketahui keberadaan Komisaris Utama sejakawal telah diketahui oleh Termohon Kasasi , karena dalam Laporan MKBDtersebut nama Komisaris Utama tidak dicantumkan dalam Laporan MKBD.Dengan demikian secara nyata justru tugas Komisaris sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 108 ayat 1 UUPT dan Pasal 14 Anggaran DasarPerseroan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dalammenjalankan

Nomor 951 K/Padt/2008namun menunjuk Direksi sebagai likuidator berdasarkan Pasal 142 ayat 3UUPT, sedangkan pengaturan dalam UUPT adalah jelas untuk Direksi yangmasih menjabat sebagai Direktur dan bukan untuk Direksi yang telah dikabulkanpengunduran dirinya olen Pengadilan. Di dalam persidangan, terungkap bahwadirektur lainnya yaitu saudara saksi M. A.

per tahun, yang akan dibayarkandengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai diatas;70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1)akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/MandatoryConvertible Bond (MCBA) Perseroan yang berjangka waktu 10tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaanRp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yangberlaku dan ketentuan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya(UUPT

Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkanCash Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapatcukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwalsebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas, maka atas Sisa PorsiTunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCBB) Perseroan yang berjangkawaktu 2 tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversiminimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku danketentuan UUPT

antara Perseroan dengan masingmasing Kreditor atas Utang Tower Provider yang dihitung sejak tanggal 10November 2014 sampai dengan akhir masa sewa tower sesuai masingmasing perjanjian sewa tersebut:100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan ObligasiWajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCBA)berjangka waktu 10 tahun yang diterbitkan oleh Perseroan padaTanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp. 200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yangberlaku dan ketentuan UUPT

memberikan bunga atas Porsi Tunai untuk utangkategori Tranche C sebesar 4%, yang akan dibayarkan sesuaidengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada klausulIV.A.1);3 70% dari Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan Obligasi WajibKonversi/Mandatory Convertible Bond (MCBA) Perseroanyang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektifdan dapat diperpanjang oleh Perseroan dengan harga pelaksanaankonversi Rp. 200/saham, dengan memperhatikanketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

, dan peraturan undangundang lainnya termasuknamun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.Keterlambatan penerbitan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond(MCB) dan Saham Baru sesuai waktu yang telah ditetapkan yang dikarenakan olehharus dipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undangundanglainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Rencana Perdamaian ini.Setiap ketentuan dan syaratsyarat dalam Rencana Perdamaian ini dan ketentuan

Bahwa ketentuan Pasal 91 Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyatakan :Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikatdi luar RUPS dengan syaratsemua pemegang saham dengan haksuara menyetujui secara tertulis dengan menandatanganiusul yangbersangkutan.10.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 91 UUPT dan bagianPenjelasan tersebut, maka Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BPClItanggal 12 Oktober 2017 yang nyatanyata (i) dilakukan secara tertulis, (il)dilakukan di luar RUPS dan (ili) telah disepakati oleh Tergugat II danTergugat Ill selaku seluruh Pemegang Saham Tergugat !

Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT dengan tegas menyatakan15.16.bahwa selain menetapkan pengangkatan, penggantian dan pemberhentiananggota Direksi, Keputusan RUPS juga menetapkan mengenai saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDireksi.

Sel.38.a.tindakan Dewan Komisaris Tergugat yang tidak melaksanakankewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2)UUPT, yaitu melakukan pengawasan terhadap Direksi, pengawasanterhadap segala kebijakan pengurusan Perseroan dan menasihatiDireksi; dantindakan Tergugat II dan Tergugat III yang memberhentikan Penggugatsebagai Presiden Direktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal105 ayat (1), (2) dan (8) UUPT karena dilakukan tanpa adapemberitahuan terlebin dahulu kepada Penggugat

Sel.40.berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, yaitumelakukan pengawasan terhadap Direksi, pengawasan terhadapsegala kebijakan pengurusan Perseroan dan menasihati Direksi; danb. tindakan Tergugat Il dan Tergugat Ill yang memberhentikanPenggugat sebagai Presiden Direktur yang tidak sesuai denganketentuan Pasal 105 ayat (1), (2) dan (3) UUPT karena dilakukantanpa ada pemberitahuan terlebin dahulu kepada Penggugat, tanpamemberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri dantanpa

Dengan demikiantelah memenuhi persyaratan Pengajuan Permohonan PemeriksaanPerseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") ;Bahwa Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong yangdaerah hukumnya meliputi kKedudukan Termohon, hal ini sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (2) UUPT, sebagaimanaberikut:"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmengajukan permohonan secara tertulis

;Bahwa oleh karena Termohon menolak untuk memberikan datalaporan keuangan yang diminta oleh Pemohon RUPS, maka berdasarkanketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT, Pemohon mengajukan permohonanPemeriksaan terhadap PT.

Taman Olah Raga Jagorawi ini ;Bahwa persyaratan untuk meminta data atau keterangan kepadaperseroan dalam RUPS secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 138ayat (4) UUPT sebagai berikut :"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukansetelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepadaPerseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut " ;Bahwa dengan demikian permohonan ini diajukan dengan telahmemenuhi ketentuan penjelasan Pasal 138 ayat

(1) dan ketentuan Pasal138 ayat (4) UUPT ;Hal. 4 dari 15 hal.

Dugaan Adanya Perbuatan Melawan HukumBahwa ketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT menyebutkan sebagaiberikut :"(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untukmendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:(a)(b)Perseroan melakukan perobuatan melawan hukum yang merugikanpemegang saham atau pihak ketiga ; atauAnggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatanmelawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang sahamatau pihak ketiga" ;Bahwa Pemohon mempunyai

Bahwa melihat adanya Akta Risalah Rapat Tahun 1994 dan AktaPKR Tahun 1998, dengan dikaitkan pada adanya Kitab UndangUndang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) dan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseoran Terbatas (selanjutnya disebut UUPT Tahun 1995), menunjukkan bahwa pengaturan kuorum dalam Akta Risalah Rapat Tahun 1994 dan AktaPKR Tahun 1998 merupakan keinginan dan kehendak para pemegang saham dan tidak bertentangan dengan kedua peraturanperundangundangan baik KUHD dan UUPT Tahun 1995

Akta Risalah Rapat Tahun 1994 terbit pada tanggal 23 Desember 1994 sebelum adanya UUPT Tahun 1995, dengandemikian Akta Risalah Rapat Tahun 1994 mengikuti ketentuan perundangundangan yang ada sebelum adanya UUPThal 32 dari 84 hal put.

Akta PKR Tahun 1998 terbit pada tanggal 11 Juni 1998 setelah adanya UUPT Tahun 1995, sehingga dengan demikian isiAkta PKR Tahun 1998 harus mengikuti UUPT Tahun 1995.Keputusan para pemegang saham dalam Akta PKR Tahun1998 berbunyi : Menyetujui perubahan seluruh anggarandasar Perseroan sesuai dengan UndangUndang No. 1Tahun 1995 tetang Perseroan Terbatas dengan jalanmenyusun kembali ....

Dalam UUPT Tahun 2007 pada Pasal 86ayat (1), mengatur mengenai minimal kuorum untuk penyelenggaraan RUPS yang umum sebagaimana berbunyi : RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Berdasarkan bunyi Pasal 86 ayat (1) UUPT Tahun 2007 tersebuttidak berbeda dengan UUPT sebelumnya sehingga Jelas adanyakeinginan dari para pemegang

Hal ini sesuai dengan yang termaksud dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPT, yang berbuny/! :Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPSdimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPStersebut.7. Bahwa Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT menyatakan :(3).

CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES (TERMOHON 1), sesuai dengan dan sebagaimana yang telahdiatur secara tegas dalam Pasal 142 UUPT juncto Pasal 146 UUPT yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 142 UUPT (dengan penambahan cetak tebal) menyebutkan sebagaiberikut : (1) Pembubaran Perseroan terjadi :a. berdasarkan keputusan RUPS;b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalamanggaran dasar telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga

, menurut PEMOHON tidak diperlukan dalamPermohonan ini, mengingat TERMOHON sebagai badan hukum sudahtidak memiliki aset dan sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2005,sehingga tidak diperlukan adanya tindakan pemberesan oleh Likuidatorsebagaimana diatur dalam Pasal 146 Angka (2) dari UUPT, oleh karenayamohon untuk dikesampingkan.Berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas, maka PEMOHON memohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq.

Sebagaimana diketahui diatur didalam pasal 142 dan pasal146 UUPT yang dapat mengajukan pembubaran suatu perseroanterbatas diatur secara limitative adalah:1. Pemegang saham/pihak yang berkepentingan (pemegangsaham)hanyas ebatas/limitative pada akta pendirian yang manaditemukannya cacat hokum pada akta pendirian;2. Pengurus perseroaan;3.

UtrGRAVURE INDUSTRIES danatau TERMOHON II/CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES PTE LTD maka secara hokum tidak memiliki legal standinguntuk mengajukan permohonan pembubaran tersebut berdasarkan pasal142 dan 146 UUPT dimaksud;2. Alasanalasan Pengajuan Permohonan yang diajukan PEMOHONdalam Pembubaran PT.

CAPITOLGRAVURE INDUSTRIES dan atau TERMOHON II/CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES PTE LTD maka secara hukum tidak memiliki legal standinguntuk mengajukan permohonan pembubaran tersebut berdasarkan pasal142 dan 146 UUPT dimaksud;Menimbang bahwa, terhadap dalil Pokok tersebut Kuasa Termohon Illmendalilkan yang pada pokoknya ;halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.

Bahwa selanjutnya pada Pasal 142 ayat (2) beserta Penjelasannya jo.Pasal 149 ayat (1) UUPT menyatakan :Pasal 142 ayat (2) UUPT:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. Wayib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

PENGGUGAT143 ayat (2) UUPT dalammengajukan Gugatan a quo terhadap TERGUGAT:telah melanggar ketentuan PasalPasal 143 ayat (2) UUPT:(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroandicantumkan kata dalam likuidasi di belakang nama Perseroan.Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.C. PDPKS DALAM PERKARA A QUO SUDAH BERAKHIR DEMI HUKUMKETIKA PENGGUGAT TELAH DINYATAKAN PAILIT.1.

Bahwa mengenai ketentuan Pembubaran Badan Hukum secara tegasdiatur berdasarkan Bab X Pasal 142 152 UUPT yang menjelaskanbahwa pembubaran suatu badan hukum itu sendiri harus dilakukanatau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk Keputusan Tata UsahaNegara dan tindakan hukum lainnya oleh Pejabat atau Instansi yangberwenang, sebagaimana penjelasan pasal 152 ayat (3), ayat (4),ayat (5) dan ayat (7) UUPT :Pasal 152 ayat (3) :Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkanhasil akhir proses likuidasi

PEMBANDING menjelaskan dalam Memori Banding halaman 3angka 2 yang menyatakan:leneees tidak satu pasal pun dalam UUK & PKPU ini secara tegas mengaturtentang Tata Cara ataupun Mekanisme Pembubaran Badan HukumPada BAB X Pasal 142 Pasal 152 UUPT mengatur secara tegas tentangPembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya status badan hukum perseroan,hal ini berarti secara tersirat PEMBANDING sendiri telah menyatakanbahwa materi yang diatur dalam UUPT dan UUK&PKPU bukan merupakanhal yang sama.

yang menyatakan:"Pembubaran Perseroan terjadi: karena harta pailit Perseroan yang telahdinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diaturdalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang;"Selanjutnya Pasal 142 Ayat 2 huruf b UUPT menyatakan:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1),B.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo.Penjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT"), kewenangan bertindak direksi dalammenjalankan kepengurusan suatu perseroan terbatas dan kewenanganbertindak dewan komisaris dalam menjalankan kepengawasan suatuHal 6 dari 73 hal. Put.

Nomor 1150 K/PDT/201515.16.17.18.Bahwa hal ini terlinat jelas dalam dalil Penggugat butir 18.2 yangmenyatakan: "Tergugat IV dan Tergugat V tidak benarbenar menjalankanpengawasan tindakan pengurusan Penggugat oleh Tergugat , Tergugat Il,dan Tergugat Ill dengan hatihati dan penuh tanggung jawab untukkepentingan terbaik Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 114 ayat(2) UUPT"Hal mana Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV melanggarPasal 114 ayat (2) UUPT sebagaimana dinyatakan dalam gugatan

Bahwa, berdasarkan UUPT, tindakantindakan tertentu dari direksiperseroan yang memerlukan persetujuaan RUPS akan tetapmengikat perseroan walaupun persetujuan RUPS tidak diperoleh;(i)(ii)Berdasarkan Pasal 102 (1) dan (4) UUPT, perbuatan hukumtertentu oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebihdahulu dari RUPS.

(iii) Oleh karena itu, adalah jelas bahwa unsur kerugian yangdiderita oleh Termohon Kasasi sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 97 (3) UUPT tidak terpenuhi.Bahkan apabila seandainya terdapat kerugian yang diderita olehTermohon Kasasi karena tindakan dari Turut Termohon Kasasi ,Turut Termohon Kasasi Il, Turut Termohon Kasasi Ill, TurutTermohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi V dalampenerbitan LOULOU quod non, upaya hukum yang tersediakepada Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 97(6) dan 114 (6)UUPT

Nomor 1150 K/PDT/2015Pemohon Kasasi dikurangi, yang melanggar semangat dan tujuandari Pasal 102(4) UUPT sebagaimana dijelaskan dalam butir4.2.(b)(ii) di atas.Hal ini karena dalam pemberian jaminan, yang menjadi penilaianadalah kualitas dan kedudukan dari pemberi jaminan.

Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah diatur danditetapbkan mengenai tata cara dan prosedur pelaksaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam Pasal 18 s/d Pasal 23, yang jugamerujuk pada ketentuan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT);Hal. 3Put. No.571/ PDT/2020/PT.DKIBahwa dalam Anggaran Dasar tersebut, apabila terjadi perubahanagenda RUPS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3disebutkan:3.

Dalam hal terdapatperubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Perusahaan Terbuka wajid menyampaikan perubahan mata acaradimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saatpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;Bahwa selain itu terkait adanya perubahan mata acara/agenda RUPSjuga telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan (4)UUPT, yang menyebutkan:(3)RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan

PARA TERGUGAT selaku Dewan KomisarisPerseroan, maka PARA PENGGUGAT langsung menyatakankeberatan dan walk out dalam RUPST tersebut bersama beberapaPemegang Saham Perseroan, sehingga tidak ada suara bulatseluruh pemegang saham yang menyetujui adanya perubahanAgenda Keempat RUPST;Bahwa penambahan dan/atau perbuahan agenda RUPST ke4,yakni Persetujuan perubahan sususan Direksi dan/atau DewanKomisaris Perseroan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yangberlaku sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT

No.571/ PDT/2020/PT.DKIperubahan dan/atau pergantian susunan Dewan Direksi dan/atauDewan Komisaris Perseroan;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, terkait adanya pembahasanagenda RUPS yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ADPerseroan dan UUPT, TURUT TERGUGAT sebagai pihak Notaris wajibuntuk tidak mencatatkan dan/atau menuangkan kegiatan pemungutangsuara yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam Berita Acara RUPSTPerseroan, dan selanjutnya tidak mendaftarkan dan/atau melaporkan keTURUT TERGUGAT II

DanAnggaran Dasar Perseroan Merupakan Perbuatan Melawan HukumYang Mengakibatkan Kerugian Bagi Para Penggugat SebagaimanaDiatur Dalam Pasal 1365 KuhperdataBahwa tindakan PARA TERGUGAT yang memaksakan perubahanAgenda Keempat RUPST Perseroan tanggal 27 Juli 2018, jelasmelanggar ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Anggota direksi wajid melaporkan kepada Perseroan mengenaisaham yang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/ataukeluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnyadicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengansanksi bahwa Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibantersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101ayat (2) UUPT);b.

Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsungmaupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikanbahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yangtidak bertentangan dengun ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yangjika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batalkarena hukum. (Pasal 37 ayat (2) UUPT).

Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainyatahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT);g. Direksi wajib menyampaikan laporan Tahunan kepada RUPS setelahditelaah olen Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat(1) UUPT);h. Direksi wajid menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepadaakuntan publik untuk diaudit apabila:Halaman 39 dari 96 hal. Put.

(Pasal 68 ayat(1) UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporankeuangan tidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);i.

(Pasal 102 ayat (3)UUPT);. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalamUndang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);.

Cara menghitung pajak adalah harga jual rumah Rp.95.000.000, X 5 % :Rp. 4.750.000, jumlah pajak yang harus dibayartersebut TERGUGAT berdasarkan perjanjian Rp. 4.750.000, namunTERGUGAT tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka minta dibagidua sehingga menghitungnya Rp. 4.750.000, dibagi 2 = Rp. 2.375.000,;Bahwa untuk dapat bergabung pada PT CARITHA RIZQIA, berdasarkanketentuan yang berlaku dalam UUPT, TERGUGAT harus membelisebagian Saham Pendiri PT CARITHA RIZQIA, berdasarkan Pasal 56ayat (1) UUPT

Ciri yang demikian diatur pada Pasal 3ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dalam bentuk pertanggungjawaban terbatas pemegangsaham atas utang Perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1)UUPT, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciripersonalitas Perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggungjawabnya sebatas apa yang disetornya kepada Perseroan dengan hartapribadinya.

Berdasarkan ketentuandalam Pasal 3 ayat (1) UUPT ini, seandainya suatu perseroan terbatasdinyatakan pailit oleh pengadilan dan hasil penjualan dari harta kekayaanHal 15 dari 40 Puts. No.01/Pdt/2016/PT.PLK.perseroan terbatas ternyata tidak cukup untuk melunasi hutanghutangperseroan terbatas, para pemegang saham tidak ikut bertanggungjawabuntuk menutupi kekurangan pelunasan hutanghutang perseroan terbatastersebut.

Akan tetapi, hukum perseroan terbatas pada umumnya,termasuk UUPT Indonesia, menentukan pengecualian berlakunya doktrinketerbatasan tanggungjawab tersebut, yang dalam hukum perseroanprinsip ini dinamakan dengan doktrin piercing the corporate veil ataulifting the corporate veil. Akan tetapi dalam hal hal tertentu tidak tertutupkemungkinan hapusnya tanggungjawab terbatas tersebut apabila terbuktiterjadi hal hal sebagai ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT.

merupakan bukti TERGUGATtelah melakukan Perbuatan Melawan hukum;Bahwa mengingat ketentuan yang digariskan pada UUPT konsekuensidibebankan tanggung jawab hukum kepundak TERGUGAT sebagaiPemegang Saham (a). tidak menyetor modal dan (b) mencampur adukHal 20 dari 40 Puts.

PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK PRIORITAS ATAS SAHAM DIVESTASIPTNNT BERDASARKAN KK, ANGGARAN DASAR PTNNT, UUPT DAN JVAB.1.

mencantumkan ketentuan Pasal 4 UUPT tersebut yangdapat mendukung dalihnya.

Seandainya Pasal 4 UUPT ini digunakan untuk menuntutbahwa Penggugat mempunyai hak atas Saham Divestasi PTNNT, tetap saja hal tersebuttidak tepat dan sungguh tidak ada halhal yang bertentangan dengan dalam AnggaranDasar PTNNT dengan UUPT untuk maksud Hak Prioritas atas saham divestasi.82 Selanjutnya, Penggugat juga mengutip Pasal 52 UUPT yang berbunyi:Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:a menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasil likuidasi

;c menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini.Kembali, Pasal 52 UUPT tidak relevan dan tidak dapat membuktikan bahwa secarahukum Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham divestasi PTNNT yang dimilikioleh Para Tergugat.83 Begitu juga dengan Pasal 60 dan 61 UUPT yang masingmasing berbunyi:Pasal 60 UUPTSaham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.Pasal 61 UUPT(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan

yang menjelaskan bahwa pengambilansuara dalam RUPS dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapaimufakat dan secara lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2)UUPT disebutkan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, makakeputusan dapat diambil berdasarkan quaorum sebagaimana ditetapkanoleh UUPT atau anggaran dasar perseroan;2 Ahli M.

Ketentuan tersebut sejalan denganPasal 7 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa perseroan terbatas didirikanoleh 2 (dua) orang atau lebih, juncto Penjelasan Pasal 7 ayat (1) yangmenegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT bahwa padadasarnya sebagai badan hukum, perseroan terbatas didirikanberdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (Satu) orangpemegang saham.

(b) Perubahan Anggaran dasar selain tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dalam rangkapenyesuaian Anggaran Dasar lama menjadi Anggaran Dasarbaru sesuai UUPT No 40 tahun 2007 tentang perseroanTerbatas..

Bahwa pelanggaranpelanggaran yang terjadi dalam Sirkuler aquoselain dari perubahan Pasal 22 yang ditempatkan pada Pasal 10ayat (1)sub a Sirkuler Rancangan perubahan Anggaran dasar TurutTergugat , Penggugat juga secara sengaja tidak mencantumkanPasalpasal yang harusnya tercantum seperti Pasal 87 ayat (2)UUPT No 40 tahun 2007 termasuk , Pasal 42 ayat (2) UUPT No 40Tahun 2007 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPT tersebut.Tidak dicantumkannya ketentuanketentuan diatas oleh Penggugatdinilai sebagai

(b) Perubahan Anggaran dasar selain tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) UUPT dalam rangkapenyesuaian Anggaran Dasar lama menjadi Anggaran Dasarbaru sesuai UUPT No 40 tahun 2007 tentang perseroanTerbatas.

Bahwa pelanggaranpelanggaran dalam penyususnan Sirkuler sebagailampiran dari Keputusan Pemegang Saham tanggal 02 Februari 2009yang dilakukan Penggugat, selain mengubah Pasal 22 dari AnggaranDasar Turut Tergugat yang ditempatkan pada Pasal 10 ayat (1)sub aSirkuler Rancangan perubahan Anggaran dasar Turut Tergugat ,Penggugat juga secara sengaja tidak mencantumkan Pasal 87 ayat (2)UUPT No 40 tahun 2007 termasuk , Pasal 42 ayat (2) UUPT No 40Tahun 2007 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPT tersebut