dan kedudukan hukumyang sama, sehingga berhak untuk diperlakukan adil di muka hukum itu sendiri ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembukianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingat

Terdakwa diketahui bahwalokasi penebangan pohon tesebut dilakukan di hutan produksi terbatas (HPT)hal tersebut dikaitkan dengan persesuaian antara keterangan saksi dan Ahliyang dihadirkan dengan bukti surat yaitu Berita Acara Tata Batas, DepartemenKehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 7September 1994, Peta Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pesisir(keputusan menteri kehutanan Nomor 67/Kptsl/1991 tanggal 31 Januari 1991tentang penunjukan area hutan di wilayah daerah tingat

Bukti P29, Surat dari Supreme Court Of Singapura kepada FirmaHukum Tri mandiri Justice tertanggal 12 Januari 2015Bahwa di depan Majelis Hakim Tingat Pertama, Pembanding juga telahmengajukan alat bukti saksi dan ahli, dimana saksi dan ahli tersebutdidepan persidangan tingkat pertama telah memberikan keterangansebagai berikut:Saksi Aries Murdyana, lahir di Bandung 8 Maret 1970, di bawahsumpah menerangkan dimuka persidangan pada tanggal 01 Juli 2015sebagai berikut:saya tahu kapal MV ENGEDI ada masalah

Lalu Azhar ;

Menghukum Turut Tergugat 5 dan 6 untuk tunduk pada putusan ini;
Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp. 3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan untuk tingat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

melihat hasil uji Laboratorium tentang spesifikasitimbunan tanah yang telah dipergunakan, namun kata kosultan pengawasdan pengawas teknis, telah memenuhi standar yakni CDR 12% sehinggamenurut saksi telah memenuhi syarat karena dalam kontrak CDRnyaharus diatas 10%;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil;Bahwa saksi tingat

PPTK tentangperkembangan pekerjaan, sedangkan progres pekerjaan untuk syaratHalaman 61 dari 179 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN Pikpencairan ada buat oleh rekanan disetujui oleh konsultan pengawasdiketahui oleh pengawas harian dan pengawas teknis serta PPTK;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat

Survei ini dilakukan tanpa adabiaya yang dianggarkan;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat ingat lagi, apakah adayustifikasi teknis untuk adendum ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;9.

melihat hasil uji Laboratorium tentang spesifikasitimbunan tanah yang telah dipergunakan, namun kata kosultan pengawasdan pengawas teknis, telah memenuhi standar yakni CDR 12% sehinggamenurut saksi telah memenuhi syarat karena dalam kontrak CDRnyaharus diatas 10%;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil;Bahwa saksi tingat

PPTK tentangperkembangan pekerjaan, sedangkan progres pekerjaan untuk syaratpencairan ada buat oleh rekanan disetujui oleh konsultan pengawasdiketahui oleh pengawas harian dan pengawas teknis serta PPTK;Halaman 65 dari 180 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN PlkBahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat

Survei ini dilakukan tanpa adabiaya yang dianggarkan;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat ingat lagi, apakah adayustifikasi teknis untuk adendum ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;9.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalammengungkap suatu fakta hukum dipersidangan terhadap penilaianhasil pembuktian tentang suatu keterangan merupakan kewenanganMajelis Hakim Tingat Pertama.Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwadinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.2.

Prima SUM yang tidak pernah maumenghadiri mediasi tersebut adalah merekomendasikan supaya mediasitersebut bisa dilanjutkan di Polres Langkat, karena mediasi di tingat pemerintahdaerah tidak bisa memanggil paksa pihak yang tidak hadir sedangkan jikamediasi di Polres Langkat maka pemilik PT.

yaitu harus ada perselisihan Hukum antara keduanya danharus ada yang dilanggar didukung oleh Doktrin Hukum bahwa seseorangditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yangberkepentingan, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbanganHukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan Olehkarena itu) putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi harusdipertahankan dan dikuatkan dan selanjutnya pertimabangan Hukum dalameksepsi dari putusan Pengadilan tingat

menjelaskan bahwa, saya di suruh oleh Pak HUSIN NOORuntuk melakukan pengurusan sekira pada bulan april atau Mei tahun 2017,pada saat itu kendala ada, namun masih bisa di selesaikan secara adat(ninik mamak kedatukan).Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, kalau untuk biaya yang banyak keluarbiayanya adlah di tingkat proses kedatukan sebanyak 10 datuk yang haruskami mintai persetujuanya dengan membubuhi tanda tangan datuk dan capsetempel datuk masing masing, kemudian baru bisa di urus ke tingatDesa, kalau untuk tingat

melihat hasil uji Laboratorium tentang spesifikasitimbunan tanah yang telah dipergunakan, namun kata kosultan pengawasdan pengawas teknis, telah memenuhi standar yakni CDR 12% sehinggamenurut saksi telah memenuhi syarat karena dalam kontrak CDRnyaharus diatas 10%;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil;Bahwa saksi tingat

ditugaskanoleh Subur);Bahwa saksi ada melaporkan secara lisan kepada PPTK tentangperkembangan pekerjaan, sedangkan progres pekerjaan untuk syaratpencairan ada buat oleh rekanan disetujui oleh konsultan pengawasdiketahui oleh pengawas harian dan pengawas teknis serta PPTK;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat

Survei ini dilakukan tanpa adabiaya yang dianggarkan;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat ingat lagi, apakah adayustifikasi teknis untuk adendum ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;9.

melihat hasil uji Laboratorium tentang spesifikasitimbunan tanah yang telah dipergunakan, namun kata kosultan pengawasdan pengawas teknis, telah memenuhi standar yakni CDR 12% sehinggamenurut saksi telah memenuhi syarat karena dalam kontrak CDRnyaharus diatas 10%;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil;Bahwa saksi tingat

PPTK tentangHalaman 70 dari 188 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN Pikperkembangan pekerjaan, sedangkan progres pekerjaan untuk syaratpencairan ada buat oleh rekanan disetujui oleh konsultan pengawasdiketahui oleh pengawas harian dan pengawas teknis serta PPTK;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat

Survei ini dilakukan tanpa adabiaya yang dianggarkan;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat ingat lagi, apakah adayustifikasi teknis untuk adendum ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;9.

Majelis Hakim Tingat Pertama dan Tingkat Banding tidak mengindahkanKetentuan Anggaran Dasar PT.

.:68/G.TUN/2012/P.TUN.Mks);Di tingkat Banding, tingkat Kasasi dan tingat Peninjuan Kembali, GugatanTUN Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap telahlewat waktu;Faktafakta tersebut telah diputar balikkan oleh Tergugat II dalam SuratPerjanjian Kesepakatan a quo, pada Angka 2 dengan menyatakan:...Dengan demikian SHM PIHAK KEDUA No. 01730 tersebut diatas telahmemperoleh kekuatan hukum tetapFakta bahwa tidak pernah ada perbedaan putusan antara Pengadilan AgamaKelas 1 B Maros dengan

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2013 Nomor: No:25/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini; 2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri, tanggal 19 Juli 2013, Nomor04/Pid.Sus/2013/P. Tpikor. Yk. ;3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No. Reg.

yangakan ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa a quo sangat berpotensimenghancurkan kelangsungan kehidupan generasi bangsa Indonesia.Bahkan bisa mematikan beberapa ratus orang serta merusak jiwa dan ragagenerasi di Indonesia ;Bahwa lagi pula Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dasar keberatantersebut mengenai penilaian hasil pembukian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingat

, kKemudian saksiIKHLAS mengatakan Kon saket, loen sedeh na peu tingat ke droen(sambil menangis mengeluarkan air mata) (Bukan sakit, saya sedih adateringat sesuatu terhadap diri saksi), Kemudian saksi menanyakan Soeyang poh kah? (Jadi, siapa yang pukul kamu?)

KL/Cs/1981, tanggal 25 Februari 1981, yang dikeluarkan olehCamat Lima Puluh Daerah Tingat Il Pekanbaru, yang telah dibubuhimeterai secukupnya yang setelah memeriksa dan meneliti kesesuaianalat bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh HakimKetua Majelis diberi tanda bukti T.12 dan memarafnya dengan tintahitam pada sudut kanan atas;1 (satu) lembar fotokopi Akta Otentik Notaris Aprizal, S.H, M.Kn,Nomor: 383 tanggal 22 Agustus 2017, tentang Pernyataan NyonyaSudarni, yang telah dibubuhi

Photocopy Sertifikat Hak Pakai No. 25 Kelurahan Sunyaragi atas namaPemerintah Daerah Tingat ll Kotamadya Cirebon, Tahun Terbit 1982ditandai (bukti T 1) ;2. Photocopy SK Gubernur Jawa Barat tertanggal 7 Januari 1974No. 276/AV2/Des/SK/1974 ditandai (bukti T I2);3. Photocopy Surat Letak dan Luas Tanah Ex Bengkok/Titisara Yang MenjadiHak Pakai Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon ditandai (bukti T 13) ;4. Photocopy SK.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur melawan hukumPengadilan Tipikor tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukumpengadilan tingkat pertama, kedua unsur tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingat banding akanmempertimbangkan sendiri unsur ke3 yakni memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata