Ditemukan 1134 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-07-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN BAJAWA Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bjw Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Thadeus Ngele
2.Yuliana Nelo
3.Fransiskus Gata
4.Hendrikus Dolu
5.Videlis Fua
6.Emanuel Saju
7.Alowisius Maria Gere
Tergugat:
7.Hilarius Fua
8.Damianus Paga
9.Nikolaus Ria
10.Fridus Dopo
11.Gregorius Dolu
137 — 166
1.Thadeus Ngele
2.Yuliana Nelo
3.Fransiskus Gata
4.Hendrikus Dolu
5.Videlis Fua
6.Emanuel Saju
7.Alowisius Maria Gere
Tergugat:
7.Hilarius Fua
8.Damianus Paga
9.Nikolaus Ria
10.Fridus Dopo
11.Gregorius Dolu
137 — 166
pertimbangan tersebutdiatas, eksepsi Para Tergugat mengenai antara Posita dan Petitum tidak jelasdan tidak bersesuaian menurut pandangan Majelis Hakim tidak cukupberalasan hukum maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terkait eksepsi keenam yaitu tentang Dalil gugatanPara Penguggat mengalami kekaburan (obscuur libel);Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung
Register : 14-09-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 540/Pdt.G/2015/PN.Jkt Sel. Tanggal 7 Juni 2016 — 1. Tuan Drs. HAJI MARZUKI bin MUHAMMAD,
2. Para Ahli Waris Pengganti dari SITI AISYAH binti H. MUHAMMAD (almarhumah)
2.1. Alm. NURHAYATI
2.2. MURTASIA,
Lawan
1. Perseroan Terbatas PT. SIMPRUK ARTERI REALTY,
2. Kesemuanya ahli waris dari (almarhum) SUSETYA MUNDISUGIH,
1. Nyonya LIES SUNIATI YUNTORO MUNDISUGIH,
2. Tuan SENA MUNDISUGIH,
3. Nyonya FERINA PRAHITA MUNDISUGIH,
4. Tuan ARCE TJEJEP TJIPTA MUNDISUGIH,
5. Tuan HARSA PRAKASA MUNDISUGIH,
4.Tuan RACHMAT BADRUDDIN,
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
5. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
6. Perseroan Terbatas PT. ALVITA SUNTA
7. Perseroan Terbatas PT. MASATO PRIMA,
8. Kesemua AHLI WARIS (almarhumah) JUANETTA HERTATI TJANDRA, masing-masing :
1. Tuan ALFO YUSUF TJAHAYA,
2. YURITA YUSUF TJAHAYA
3. YURIVI YUSUF TJAHAYA
9. Tuan RICHARD RACHMADI WIRIAHARDJA, SE.,
10. Nyonya SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH
11. Nyonya SUMARDILAJ ORIANA ROOSDILAN, SH.,
12. Semua ahli waris, pengganti dari (almarhum) H. MABRURI bin H.MUHAMMAD, masing-masing :
a. Tuan MAAZ MABRURI
b. Tuan AHMAD MAFAKIR
c. Tuan NURHASAN,
d. Tuan Drs. H. ZAINUL ARIFIN
e. Nyonya EMA AKHMALIAH
f. Nyonya NENENG SYARIFAH
13. Semua AHLI WARIS PENGGANTI dari (alamrhum) TB. MASDUKI H. MUHAMMAD masing-masing :
a. Tuan Drs. TB. K. IRHAM SANTOSO,
b. Tuan TB. SYARIF ARHAM SUHARSA,
c. Ny. ERI SYATORIAH SUMIARSA
d. Ny. TUTI QURAISYIN SUTIARSA
e. Ny. SRI MASNAH NANI ARSA
f. Tuan TB. ALI MUSTADA SUHARSA,
g. Ny. KESI MAISYTOH,
108 — 67
108 — 67
1997, jadi tanah negara tidakdapat diperjual belikan, tetapi tanah negara sesudah menjadi tanah haktanahnya yang bisa diperjual belikan dapat dimohonkan hak baru dan hakbaru itu akan dikabulkan pertama peruntukkannya sesuai tata ruang wilayahdan tempat yang kedua hak yang dimohon subyeknya memenuhi syarat ;Bahwa hak baru tersebut dimohonkan bisa ke BPN pusat, bisa ke Kanwilbisa ke Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota tergantung dari jenis hak yangdimohonkan dan luas tanah yang dimohon ;Bahwa titik singgung
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2020/PTUN.SRG Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
280 — 151
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
280 — 151
Eksepsi Kewenangan Absoluta. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa sertipikat Hak Atas Tanah, yaitu:Halaman 22 dari 138 Halaman Putusan Nomor
Putus : 25-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1242 K/PID.SUS/2014 Tanggal 25 Juni 2015 — Drs. M. SALEH YUNUS, M.Si
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana telah kami singgung baik dalam Plaidoi maupun padaawal memori ini, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perpres RI No. 8 Tahun2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/Jasa Pemerintahtidak tepat diterapbkan dalam kasus a quo karena dana proyek ini bersumberpada Mata Anggaran 57 (bantuan sosial pendidikan), dan pengawasannyabukan pada PPK, apalagi pencairan danya sekaligus (bukan pertermynsebagaimana dimaksud dalam Perpres RI No. 8 Tahun 2006) ;3) Bahwa tindak pidana koropsi dapat
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 36/G/2021/PTUN.BL Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
TUKRAN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Usep Heriyanto, Dkk
484 — 657
TUKRAN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Usep Heriyanto, Dkk
484 — 657
Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, dengan pembatasan tertentu. karena lahirnyaperaturan perundangundangan yang baru dan pembatasan karenayurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknyamenyatakan dalam hal ini sengketa pertanahan yang diadili diPeradilan Tata Usaha Negara adalah terkait administrasi penerbitankeputusan tata usaha negara berupa sertipikat hak atas tanah ataukeputusankeputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungandengan tanah;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1050 — 1820
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1050 — 1820
Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh TerbesarPancasila, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: cnnindonesia, KPK: Harun Masiku Tak Main Medsos dan HP JadiSulit Ditemukan (fotokopi dari print out);: Kompas.com, LP3ES Catat 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soalCovid19, tanggal 6 April 2020 (fotokopi dari print out);: kompasiana.com, Menjadi Bodoh Mendengar Pernyataan PejabatPublik, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: Tribunnews, Viral Menkes Terawan Salahkan Pembeli Masker,Singgung
Register : 12-10-2018 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 238/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 1 April 2019 — Tn. H. ABDUL HALIM : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk
659 — 513
659 — 513
Kalau murni masalah material substansi yang menjadipokok perselisinan maka Hakim bisa memutuskan untuk kasus ini tidak dapatditerima dan diajukan ke Peradilan Perdata;Bahwa menurut pendapat Ahli, mensinergikan antara Hukum Perdata denganHukum Administrasi apabila ada titik singgung antara keduanya. Kalau secaraformalistik melihatnya bahwa secara positif apabila Hukum Perdata dibawa keHukum Administrasi tentang tenggang waktu maka tidak dapat di proseskarena telah lewat waktu.
Register : 03-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 28 Mei 2019 — HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG >< TEDDY TAN ; DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
1024 — 615
1024 — 615
Ada 12 kriteria yang lain, termasuk putusan pengadilan yang pernahmengukuhkan sebelumnya atau juga karena pendaftaran dibeberapanegara, tadi sudah ahli singgung, yang menjadi perdebatan berapanegara; 10 tapi negaranya kecilkecil atau 3 tetapi negara besar,bagaimana, ukurannya bukan kuantitative tetapi kualitative.
Register : 10-03-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 06/Pid.Tipikor/2014/PN Tte Tanggal 17 Juni 2014 — Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS
65 — 44
65 — 44
Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaansubsidair.
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 51/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI BUDIANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
952 — 307
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
952 — 307
Namun olehkarena tidak terdapat jumlah yang pasti berdasarkan hasil perhitungan lembagaakuntan publik yang kredibel dan dapat dipedomani perhitungan taksiran barangbarang jaminan dimaksud, maka Mejelis hakim Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat perhitungannya dapat dilakukan pada saat melakukan eksekusi terhadappidana tambahan membayar Uang Pengganti terhadap Terdakwa;Ketiga, bahwa dalam praktek senantiasa dijumpai titik singgung antara ketentuanundangundang tindak pidana korupsi dengan ranah hukum
Register : 11-02-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 05/Pid.Tipikor/2014/PN Tte Tanggal 12 Juni 2014 — MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN
71 — 54
71 — 54
Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaansubsidair.
Putus : 29-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 29 April 2014 — HANDIR ;
HARIYANTO
78 — 17
78 — 17
Bahwa dalam kontrak kerja konstruksi (U U No. 18 tahun 1999) adanya dokumen masukdalam ranah kontraktor kalau cacat mutu bisa dilakukan wanprestasi, kalau penyedia jasasalah itu bisa digugat secara wanprestasi/ melawan hukum; Bahwa bila penyedia jasa tidak berpredikat baik, masuk ranah perbuatan melawan hukum,apabila bisa dibuktikan dalam suatu perjanjian salah satu pihak ada unsur kontrak,perjanjian bisa dibatalkan, dan kalau ada dimensi fisik bisa ada pidananya; Bahwa dalam satu perkara ada titik singgung
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
122 — 84
122 — 84
Putusan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUNBDGdibayarnya kewajiban kepada Negara sehubungan penerbitan sertipikatobyek sengketa; dBahwa oleh karena itu telah secara jelas dan terang benderang tersiratbahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahmerupakan gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung dalamperistiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan dengan hak hakkeperdataan yang diakui / diklaim adalah merupakan milik Penggugat,yang mana hal ini adalah merupakan Kewenangan
LR 19/D/VIH/52/1974, terhadap sebagian bekastanah partikelir tersebut/tanah terperkara telah dilakukan redistribusi landreformkepada para pemegang hak, serta telah dipenuhi/dibayarnya kewajiban kepadaNegara sehubungan penerbitan sertipikat obyek sengketa, oleh karena itu telahsecara jelas dan terang benderang tersirat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang menitik beratkanpada titik singgung dalam peristiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaandengan
Register : 17-12-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.SMG Tanggal 29 April 2014 — HARIYANTO Bin GIARTO
103 — 17
103 — 17
Bahwa dalam kontrak kerja konstruksi (U U No. 18 tahun 1999) adanya dokumen masukdalam ranah kontraktor kalau cacat mutu bisa dilakukan wanprestasi, kalau penyedia jasasalah itu bisa digugat secara wanprestasi/ melawan hukum; Bahwa bila penyedia jasa tidak berpredikat baik, masuk ranah perbuatan melawan hukum,apabila bisa dibuktikan dalam suatu perjanjian salah satu pihak ada unsur kontrak,perjanjian bisa dibatalkan, dan kalau ada dimensi fisik bisa ada pidananya; Bahwa dalam satu perkara ada titik singgung
Register : 28-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 6 April 2016 — MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi
97 — 39
97 — 39
Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanHal. 111 dari
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
1.THE SUNG SENG Alias RONNI
2.YUSRI
229 — 152
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
1.THE SUNG SENG Alias RONNI
2.YUSRI
229 — 152
Prajudisial lafsiong.... makadisitu dikatakan jika terjadi titik singgung pidana dan perdata pada prinsipnyahentikanlah proses meskipun rumusan pidananya tidak tegas mengatakansebaiknya hentikanlah. Tetapi kKemudian dia juga merujuk pada perma, tetapidisitu lakukanlah pertimbangan yang sebaikbaiknya. Jadi pada akhirnya semuaHalaman 82 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1031 — 1640
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1031 — 1640
memang dalam kondisi ada "Perselisihnan Partai politik" baikperselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadaphak anggota Partai Politik; pemecatan tanpa alasan yang Jjelas; sertapenyalahgunaan kewenangan yang dilakukan P3B, namun perselisihantersebut belum diselesaikan melalui mekanisme Pasal 32 UU Parpol, dengandemikian sepanjang tidak ada penyelesaian secara internal melaluiMahkamah Partai maka secara dejure haruslah dianggap tidak terdapatperselisinan;Menimbang, bahwa titik singgung
Register : 14-04-2015 — Putus : 31-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 31 Juli 2015 — Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA
74 — 178
74 — 178
sebelumnya ahli sudah dimintaiketerangan di penyidik dan membenarkan berita acarapemeriksaan ahli Bahwaahli menerangkan ahli sering menghitung adanyakerugian negara sudah sering akan tetapi untukpenghitungan ADD, ini yang pertama kalinya Bahwadasar penghitungan yag dilakukan oleh ahli yaitu ahlidiberikan lLaporan Pertanggungjawaban Alokasi DanaDesa (ADD) desa Lifofa tahun 2011 dan tahun 2012serta bukti bukti pertanggungjawabannya bersamadengan resume keterangan saksi Bahwaahli menerangkan titik singgung
Register : 18-04-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 22 September 2014 — 1. PT. BANGUN GUNA GRAHA (untuk selanjutnya disebut âÃÂÃÂPT.BGGâÃÂÃÂ),
2. Ny. JULIATI WIDJAJA,
3. HARIJANTO SOEPANGKAT WIDJAJA,
M E L A W A N :
1. PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER (selanjutnya disebut "PT. SMHP") cq. KF FJELLSIKRING AS,
2. KNUTT FOSSUM,
3. TOR SOVE SYVERUD,
4. NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH;
5. NOTARIS ZULKIFLI HARAHAP, SH.
6. Ny. HEIDI HOLM BAKKEN.
7. NOTARIS Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH,
8. PEMERINTAH RI cq. Ka. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) cq. DIREKTUR WILAYAH III,
9. PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEUANGAN RI cq. DIRJEN PAJAK cq. Ka. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKTIM.
10. PEMERINTAH RI cq. MENTERI HUKUM dan HAM RI cq. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA,
11. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) cq DIREKSI.
12. PEMERINTAH NORWEGIA cq. KANTOR KEDUTAAN BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI cq DUTA BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI,
13. PT. BANK MANDIRI cq KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA,
14. HSBC JAKARTA - WORLD TRADE CENTRE,
228 — 268
228 — 268
Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelumdipertimbangkan penuntutan pidana.Bahwa atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum ada di dalam Teori danpraktek Hukum dikatakan terjadi Praejudicieel geschil yaitu, terjadi titiksinggung antara Perkara Perdata dan Perkara Pidana, meskipun tindakpidananya belum diproses, tetapi kKemudian dikemukakan tentang tindakPidana berarti proses perdata bertitik singgung dengan perkara Pidana,hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan pasal 81 KUHP., kalau terjadiPraejudicieel
Putus : 29-04-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 29 April 2014 — HANDIR, DKK.
91 — 19
91 — 19
dalam kontrak kerja konstruksi (U U No. 18 tahun 1999) adanya dokumen masukdalam ranah kontraktor kalau cacat mutu bisa dilakukan wanprestasi, kalau penyedia jasasalah itu bisa digugat secara wanprestasi/ melawan hukum; Bahwa bila penyedia jasa tidak berpredikat baik, masuk ranah perbuatan melawan hukum,apabila bisa dibuktikan dalam suatu perjanjian salah satu pihak ada unsur kontrak,perjanjian bisa dibatalkan, dan kalau ada dimensi fisik bisa ada pidananya;e Bahwa dalam satu perkara ada titik singgung