mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara,merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Penelantaran menurutUndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan dalam satuPasal pun secara khusus menjelaskan pengertian Penelantaran namun padaPasal 9 (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan setiap orangdilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjiania wajid memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orangtersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Penelantaran yangdiatur pada Pasal 13 huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama maknanya dengan penelantaranyang diatur pada Pasal 9 (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dan bantahan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti sesuai denganketerangan saksisaksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas danmenghubungkannya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan untukmewujudkan rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi, sesuai denganHalaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor. 431/Pdt.G/2017/PA.Tbaketentuan Pasal 5 Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan setiap orangdilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjiania wajid memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orangtersebut.

sebagaimana telah dijelaskan dalam daliPermohonan Cerai talak Pemohon Poin 5 hingga sekarang menelantarkanIstri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlahbertentangan dengan sighat talik yang isinya seorang suami tidak akanmembiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya ..... selainitu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan denganUndangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : Setiap orangdilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ataupenanyjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut* dan Pasal 49 Undangundang Nomor 23 Tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yangberbuny!

Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Psb3.

Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.MenimbangMenimbang27AtauDakwaan Alternatif Kedua : 1. Barangsiapa;2. Mengadakan perkawinan;3.

yang telah meninggalkanTermohon sejak tanggal 20 (duapuluh) September 2012, hingga sekarangmenelantarkan Termohon yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlahbertentangan dengan SIGHAT TALIK yang isinya seorang suami tidakakan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya ..... selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangandengan Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : Setiaporang dilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku' baginya atau karenaHal. 7 dari 60 Hal.

keihlasan dan tidak ada satupun kecurigaanTermohon terhadap Pemohon, dan terkesan melakukan penelantaran istridan anak) maka yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlahbertentangan dengan SIGHAT TALIK yang isinya seorang suami tidakakan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknyaselain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangandengan Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : Setiaporang dilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan Pasal 49Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga, yang berbunyi:Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau dendapaling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Atas permasalahan tersebut selanjutnya Saksi 2melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/31 Singaraja sesuaiLaporan Polisi Nomor : LP01/A01/I/2017/ldik tanggal 4 Januari 2017agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua:Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, telahterpenuhi.3.

Bahwa mengenai pembuktian unsur kedua Setiap orangdilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut*. secarajelas telah diuraikan oleh Oditur Militer dan Penasihat HukumTerdakwa menyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, karena Terdakwa sampai Desember 2015 masihmemberikan gaji kepada Sdri.

diatas,Terdakwa didakwa sebagai berikut :Hal 5 dari 60 Hal Putusan Nomor : 44K/PM.III13/AD/XII/2018KesatuBahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat tersebutdibawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 tujuh belas atau pada waktulain setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas,bertempat di Desa Sukowidi Xxxxxx atau ditempat lain atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum PengadilanMiliter IIl13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :Setiap orangdilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaankepada orang tersebut.

terdakwa (Kapten Ckm dr.Budi Yuliono) sebagaisubjek hukumdalam perkara a quo terbukti atau tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana,maka Unsur setiap orang tersebut tidak bisa dipisahkan dengan unsurunsurlainnya yang disangkakan dan dituduhkan terhadap diri terdakwa terbukti atautidak terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Unsur setiap orang tersebuttidak bisa dipisahkan dengan unsurunsur lainnya yang disangkakan dandituduhkan terhadap diri terdakwa (Kapten Ckm dr Budi Yuliono )Unsur kedua :Menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian iawajid memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orangtersebut;Bahwa dalam perkara a quo serta merujuk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka yang dimaksud Menelantarkan orang dalamlingkup rumah tangganya adalah suatu sikap atau tindakan yang dilakukan olehmereka yang menurut hukum (Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan) telah menikah

bagi istri dan anak; dan (c).biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayahsebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumahtangganya seharihari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biayapendidikan anak;Menimbang, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikannafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwasetiap orang dilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau peranjian ia wajibmemberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

yang telah meninggalkan Termohon sejakMaret 2016 hingga sekarang Kurang Lebih (+ 9 bulan) menelantarkan Istridan Anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangandengan SIGHAT TA'LIK yang Isinya "seorang suami tidak akanmembiarkan (Tidak mempedulikan) istrinva dan juga anaknya selain ituPerbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan denganUndangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : " Setiap orangdilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ataupernanjian is wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut " dan Pasal 49 Undangundang Nomor 23 Tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yangberbuny!

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Moch : ALIAS BATMAN,Pratu NRP QOOOOOO000000000 terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :Kesatu : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajibmemberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaankepada orang tersebutDanKedua :Alternatif Pertama : "Dengan sengaja dan terbuka melanggarkesusilaan2.

Elvi Nora Analia Khaidir dan juga telahmenelantarkan Saksi1 beserta anakanaknya.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua:"Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya telahterpenuhi.UnsurKetiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ataukarena persetujuan atau perjanjian ia wajibmemberikan kehidupan, perawatan, ataupemeliharaan kepada orang tersebut.Bahwa oleh karena UndangUndang RI Nomor: 23 Tahun 2004tentang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakanUndangUndang

Pasal 77 ayat (5) kompilasi Hukum Islam (KHI)maka dalah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah untukmemeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orangorangyang beragama islam di bidang perkawinan, dimana salah satu bagian daribidang perkawinan tersebut mengenai kelalaian atas kewajiban suami dan istriPasal 9 ayat 1 Undang Undang No 23 tahun 2004 menyatakan : setiap orangdilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena

Dalam Undangundang Nomor 23 Tahun2004 Tentang PKDRT pasal 9 ayat 1 sebagai berikut : Setiap orangdi larang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atas karenapersetujuan atau peranjian, ia wajib memberikan kehidupan,perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.Hal. 12 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgib.