Ditemukan 187 data
53 — 16
Penggugatmenjadi peserta program jamsostek/BPJS sebagaimana telah di atur dalamUndangUndang Nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek/BPJS pada pasal3 ayat (2) menyatakan setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan SosialTeONaga Kerja 5.2.0... cece cece cee ce cee cee cee cee cee ee ee eee cee cee teataeeaeeeeeaeaeaeaeeererananesBahwa selain Penggugat tidak di daftarkan pada program jamsostek/BPJS,Penggugat juga tidak pernah di berikan Tunjangan Hari Raya (THR)keagamaan sesuai dengan ketentuan PERMEN NAKERTRANS No.Per
28 — 14
sengajamemiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan11dan/atau alat bantu. penangkap ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Negara RI, (WPPNRI) sebagaimana dimaksud dalampasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp 2.000 000 000, (dua milyar rupiah)e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2014tentang perubahan keempat atas peraturan MenKP No.Per
53 — 12
masaskorsing hanya mendapatkan upah tanpa uang service; Menimbang, bahwa untuk uang service (service charge) Penggugat bulanOktober dan Nopember 2013 telah dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat sesuaiBukti T8, sedangkan untuk uang service Penggugat bulan Desember 2013 danselanjutnya, berdasarkan bukti T9 s/d T12, dimana Penggugat sudah tidak masukbekerja tanpa keterangan yang jelas sejak Tanggal 03 Desember 2013 maka sebagaikonsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) & (2) Permenaker No.Per
101 — 55
nyatanyata cacat Hukum karena10 telah menetapkan Upah Minimum Propinsi Bengkulusecara sepihak, tanpa mempertimbangkan saran dariDewan Pengupahan ; Keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat(4) dan pasal 4 ayat (7) Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor : Kep 226/Men/2000tanggal 5 Oktober 2000 ; Keputusan tersebut diterbitkan tidak melaluimekanisme sebagai mana diatur dalam Pasal 3 ayat(1), (2), (5), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3)Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per
72 — 31
Dokumenperijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkapikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI No.PER.30/MEN/2012 tentang UsahaPerikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, SuratLaik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran SuratHalaman 9 dari 29 halaman Putusan No.07/Pid.Sus.Prk/2016/PN.RanPersetujuan Berlayar (SPB
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.HENDRI SIPAYUNG, SH
3.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
NOK SIBOUNTHONG
44 — 31
Dokumenperijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkapikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI No.PER.30/MEN/2012 tentang UsahaPerikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat LaikOperasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran SuratHalaman 9 dari 29 halaman Putusan No.07/Pid.Sus.Prk/2016/PN.RanPersetujuan Berlayar (SPB
64 — 11
Turut Tergugat II dalam menerima danmelaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan barang jaminanaquo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo.Perdirjen Kekayaaan Negara No.Per.03/KN/2010, tentangpetunjuk teknis pelaksanaan lelang ;Bahwa lelang atas objek perkara aquo berdasarkan ataspermintaan dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in casuTergugat I sebagai Pemohon Lelang/Penjual kepada TurutTergugat II sebagaimana dimaksud dalam
Perdirjen Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang sehingga Turut Tergugat II tegaskan bahwadidalam melakukan pelaksanaan pelelangan tidak ada tindakan dari Turut Tergugat IIyang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yaituTurut Tergugat IV sebagai pemegang lelang berdasarkan Kutipan Risalah LelangNo.184/2012 tanggal 30 Juli 2012 atas sebidang tanah berikut bangunan denganSertifikat Hak
310 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian dalam kelompok jabatan fungsional terdapat 2pejabat fungsional, yaitu penghulu dan penyuluh agama.Penghulumerupakan pejabat fungsional yang diatur pada Permen PANRB No.PER/62/M/.PAN/6/2005 tanggal 3 Juni 2015 tentang jabatan FungsionalPenghulu dan Angka Kreditnya sedangkan Penyuluh Agama jugamerupakan pejabat fungsional yang diatur pada Keputusan MenteriHalaman 5 dari 42 halaman.
GURUH T. KUSUMO
Terdakwa:
TATANG HIDAYAT BIN ARMADA.
93 — 39
Mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh perusahaanjasa K3 bidang pembinaan dan pelatihan operator pesawat angkat danpesawat angkut yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan suratkeputusan penunjukan dari Menaker RI berdasarkan Permenaker No.Per. O04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa K3 / pembinaan danpelatinan operator pesawat angkat dan pesawat angkut yangdilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi oleh BNSP.3.
147 — 36
PER 02/MEN/1999;Bahwa Pihak TERGUGAT/ PENGUSAHA harus membayar Tunjangan Hari RayaKeagamaan kepada PARA PENGGUGAT/ PEKERJA sesuai Permenaker No.PER.04/MEN/1994 ;Bahwa dengan ini kami PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandungmengeluarkan Putusan Sela yang menghukum TERGUGAT untuk membayar upahdan hakhak lainnya yang belum diterima PARA PENGGUGAT, berdasarkan pasal169 ayat (1) huuf c dan ayat (2) maka Uang Pesangon (UP) 2 (dua) kali
Agar pihak pengusaha membayar uang service yang seharusnya diterimapekerja sesuai Permenaker No.PER 2/MEN/1999;5. Agar pihak pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepadapara pekerja Sdr.Sutrisna, dkk (119 orang) sesuai Permenaker No.PER,04/MEN/1994;6. Agar pihak pengusaha (Hotel Grand Aquila Bandung/PT.Griya PermataLestari) dan pihak pekerja Sdr.
104 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER.04/MEN/1994, Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013sebesar Rp. 2.302.300, ( dua juta tiga ratus dua tibu tiga ratus rupiah) ;. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayarkanupah dan hakhak lain Penggugat.
Afrialdi. R.
Tergugat:
PT. ASIA PETROCOM SERVICE
164 — 46
Mengenai proses bipartitini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihian HubunganIndustrial Melalui Perundingan Bipartit (Permen Bipartit), adapun beberapaproses yang harus dilakukan adalah sebagai berikut sebagaimana diatur dalamPasal 4 Permen Bipartit yang berbuny/i:Perundingan bipartit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :a. tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan :1) pihak yang merasa dirugikan
52 — 22
wilayahperairan Indonesia sesuai Kepres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan JaringTrawl, namun dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.O2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alt Penangkap IkanDan Alat Bantu Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia, diatur beberapa jenis jarring trawl yang bisa dioperasikan di perairanIndonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud alat tangkap jarring trawl dalamPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER
114 — 23
Supemisor 4Jan13 10Oct13 9 1,980,060V Nofrian Welder 13Mar13 22Oct13 7 1,540,047Vi Syukur Amrin Welder 12Jan13 27Oct13 10 2,200,067MuhammadVil Vusut Lbs Welder 24Apr13 27Oct13 6 1,320,040Vill Ronal H / Grinder 9Sep13 27Oct13 2 IX lbrahim Sara Foreman gJan13 27Oct13 10 2,200,067x Moh Hasmi Marker 10Mar13 11Oct13 7 1,540,047LubisTOTAL 16,280,493 Terhitung Total: (enam belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus sembilanpuluh tiga Rupiah),Hal mana di tegaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER
Ir.REFRIZA HASYMI
Tergugat:
Direktur Utama PT. Sei Balai Green Energy
82 — 15
Akan tetapi,pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat hanya berdasarkan tuduhantuduhan dan dugaan tidak berdasarhukum.Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial Juncto Pasal 3ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per.31/Men/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, Penggugat melalui kuasahukumnya telah mengundang
145 — 45
Peraturan Dirjen KekayaanNegara No.Per 7/KN/2015 (Surat Tergugat No.235/2017);Hal 2 Putusan No. 517/PDT/2018/PT.DKIPENGGUGAT ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK ATAS TANAHSERTIFIKAT HGB NO.480/SENEN YANG HARUS DILINDUNGI HAKNYASECARA HUKUMBahwa peralinan hak atas tanah Hak Guna Bangunan berdasarkan SertifikatHGB No.480/Senen telah dilakukan olen Penggugat berdasarkan itikad baik,yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 100/2011, dimana Akta Jual Belitersebut telah dibuat dinaadapan PPAT Tintin Surtini
46 — 19
(lima belas juta enam ratusdua puluh limaribu rupiah)Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor : 73/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg39.40.PENGGUGAT (Muhamad sugiarto, Andri makmuryadi)maret 2015 sampai mei 2016Rp.3.125.000,x 13 Bulan x 2 orang = Rp. 81.250.00, (delapan puluhsatu juta dua ratus lima puluh rupiah)Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.l,No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan,PARA PENGGUGAT berhak atas Tunjangan Hari Raya KeagamaanTahun 2015 masingmasing sebesar :Dede Saripudin
33 — 8
daripelabuhan atau syahbandar Kementerian Perhubungan RI;e Melakukan penangkapan ikan usaha atau kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidakdalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,mengolah dan atau mengawetkannya;1613Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah merupakan sistempewilayahan pengelolaan perikanan yang dilegalisasi dengan diterbitkannya Permen KP No.PER
82 — 39
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER.04/MEN/ 1994 tentangTunjangan Hari Raya Keagamaan, PARA PENGGUGAT berhak atas Tunjangan Hari RayaKeagamaan Tahun 2013 masingmasing sebesar Rp. 1.715.000, (Satu Juta Tujuh Ratus LimaBelas Ribu Rupiah )12.
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
HA TRONG LUAN
71 — 33
Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkanbahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEElwajib memiliki SIPI;Bahwa benar dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikanuntuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesualPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.PER