amarputusannya terkesan terlalu dipaksakan;eonneonnn= Bahwa selain asasasas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdata, penting dipahami dan dijadikan pertimbanganoleh Majelis Hakim mengenai asasasas hukum perjanjian yang lain knususnyaasas equality before the law (persamaan dalam hukum), yang artinya parapihak di dalam membuat perjanjian/perikatan harus dipastikan dalam keadaanbebas dan berimbang, sehingga perjanjianperjanjian aquo berdasarkan alasanpada poin a dan poin b yang Pembangding

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.Subsidair:Mohon putusan yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembangding semula ParaPenggugat tersebut Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat II memberikanjawaban pada pokoknya sebagai berikut:.

T.I4,T.I4 danT.I5), dan dalil Penggugat sekarang Pembanding yang mendalilkanbahwa kelomkpok Tani Penggugat dan Il sekarang Pembanding dan II yang dibentuk semenjak pertengahan tahun 2002 kemudianmenggarap lahan terperkara, dari dalil tersebut dapat ditarikkesimpulan bahwa Kelompok Tani Penggugat dan II sekarangPembanding dan II baru mulai melakukan penggarapan lahanterperkara pada tahun 2002, yang jika dihitung secara matematisbelum cukup dua tahun semenjak kelompok Tani Penggugat dan IIsekarang Pembangding

Tentang keberatan pembangding yang menyatakan Bahwa PutusanPengadilan Negeri Stabat Nomor 43 /Pdt.G/2018/PN Stb tertanggal 20September 2019 harus dibatalkan dan selanjutnya dinyatakan tidak dapatditerima, karena gugatan Terbanding I/ Semula Penggugat dan Terbanding II/Semula Penggugat II kabur/ tidak jelas/ Obscur Libel Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pangadilan Negeri Kelas BStabat di halaman 37 Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas B Stabat sudah tepat mempertimbangkannya pada

B.4 Kota Langsaberdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing tertanggal 18 Desember2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsadibawah Nomor : W1.U4/SK.74/HK.O1/XII/2017 dan Nomor : W1.U4/Halaman 1 dari hal 47 Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT BNASK.76/HK.01/XII/2017 bertindak untuk dan atas nama serta berhak mewakilikepentingan hukum dari para Pembangding L,II,II IV dan V dahulu sebagaiPelawan I, Il. Ill, IV dan V;Melawan1. Siti Chadijah (Almarhum) / isteri Alm.

) untuk beberapa kali mensomasi Pembanding/ semula Tergugat, tidakcukup dengan itu, para pengacara mengunakan jasa belasan premanpremanuntuk menekan Pembanding/ semula Tergugat dirumahnya, untuk meredakansituasi waktu itu, kuasa hukum Pembanding/ semula Tergugat mengirimkan suratpemberitahuan (P19) kepada Terbanding/ semula Penggugat, dengan maksudditujukan kepada orangorang yang memanfaatkan Terbanding/ semulaPenggugat, yaitu Para Turut Tergugat , Il, dan Ill, dan hasilnya efektif, rumahtangga Pembangding

Bahwa setelah membaca dan mendalami isi putusan danpertimbanganpertimbangan hukum judex factie pengadilan negerikendari Penggugat/Pembanding menilai judex factie telah salahmenyimpulkan isi gugatan Penggugat/Pembanding yang hanyamenilai dari satu aspek saja yakni dari segi Surat peringatan 1,2 dan 3yang mana telah dibantah pula oleh saksi yang diajukan olehPenggugat/ Pembangding;.

Putusan Nomor 96/B/2017/PTTUN Mks.ini, dengan mempertimbangkan permohonan Pembangding dahulu Penggugatsebagai berikut:Menimbang bahwa mengenai permohonan Pembanding dahulu Penggugatuntuk membatalkan putusan Terbanding dahulu Tergaugat dapat dikabulkankarena keputusan itu telah teroukti diterbitkan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baiksehingga keputusan obyek sengketa dinyatakan batal dan diperintahkan untukdicabut;Menimbang bahwa selanjutnya

juga melibatkan Pembanding /Terbandingll semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi (vide bukti surat bertanda P.4, P.5, P.6 s/d P.10,P.22,P.23, P.26 s/d P.32) ;Menimbang, bahwaberdasarkan bukti bertanda P.2 (vide bukti bertanda T.7)di dalam perjanjian tersebut juga terdapat klausul yang dilanggar oleh TerbandingI/Pembanding II semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkanbukti yang telah Pembanding I/Terbanding II semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi ajukan,maka Terbanding I/Pembangding

Menerima permohonan Banding dari Pembangding/Pengugat ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor257/PDT.G/2014/PN.TNG tanggal 16 4Februari 2015, yangdimohonkan Banding tersebut;3. Menghukum Pembanding/PENGGUGAT untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yangditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.I50.000,.

Dan Perkara Aquo belumdinyatakan berkekuatan Hukum tetap (Inkrah) karena Pihak TurutTergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi dan sekarangdisebut Para Pembangding.

pertimbangan Hakim Tingkat Banding baikTergugat/Terbanding maupun Tergugat Il Intervensi 1, tergugat illIntervensi 2 dan Tergugat Il Intervensi 3/ Terbanding hanya sebatasmendalilkan saja, namun fakta dipersidangan tidak dapat membuktikankebenaran Eksepsinya melalui buktibukti surat tersebut, bahwaPenggugat benarbenar telah mengetahui objek sengketa jauh sebelumtanggal 25 Mei 2012 ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Pembangding

Hakhak tersebut tidak dapat dipunyai olehInstansi/Lembaga Pemerintah melalui prosedur jualbeli, melainkanharus melalui prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah milikorang lain ic alm ayah Tergugat s/d III/ Para Pembangding untukselanjutnya dimintakan hak pakai atas tanah dimaksud.Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pemerintah Aceh, icPenggugat/ Terbanding pernah membuat prosedur pembebasan/pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah ?

merupakan pertimbangan hukum yangkeliru, karena sesuai fakta hukum yang ditemukan dalam persidangansistem kepemilikan tanah di Kabupaten Maluku Barat Daya adalahBangsawa atau Marna sebagai pemilik tanah dan rakyatnya (lutur wakra)diberikan hak pakai atau hak makan oleh Bangsawan atau Marna dansesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan Penggugat adalahketurunan Bangsawan atau Marna sehingga secara hukum Penggugatadalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah atau objek sengketa.Dengan demikian Pembangding

Persyaratan formal : harus ada laporan Polisi; harus ada Berita Acara Penyidikan; harus ada Segel dll.Bahwa Ahli berpendapat dalam pemeriksaan laboratorium dibutuhkan adanyapembanding, pembanding yang paling baik adalah sebelum, sesaat dansesudah, apabila belum lengkap Puslabfor minta ke Penyidik untuk melengkapi.Jadi hukumnya wajib dan minimal ada 3 (tiga) pembangding;Bahwa Ahli berpendapat selama ini di Puslabfor Bareskrim Polri tentangpenomoran pada Berita acara yang menggunakan kode nomor huruf

Dari informasi yang diperoleh tersebut akan saksi analisa danevaluasi dan selanjutnya dilaporkan kepada pengguna jasa;> Bahwa dalam penilaian tanah untuk Gdung Undiksha saksi mengumpulkandata pembangding di kawasan tanah untuk dirataratakan dari harga tertinggidan terendah, data pembanding tersebut untuk mencari harga pasar;> Bahwa saksi melihat juga kepada data NJOP; Bahwa yang dimaksud dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPPyaitu sesuai dengan Perpres No.386 Tahun 2005 jo Nomor 65 Tahun

Dari informasi yang diperoleh tersebutHal 128 dari 275 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN Dps.akan saksi analisa dan evaluasi dan selanjutnya dilaporkan kepadapengguna jasa;Bahwa dalam penilaian tanah untuk Gdung Undiksha saksi mengumpulkandata pembangding di kawasan tanah untuk dirataratakan dari hargatertinggi dan terendah, data pembanding tersebut untuk mencari hargapasar;Bahwa saksi melihat juga kepada data NJOP;Bahwa yang dimaksud dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPPyaitu

Dariinformasi yang diperoleh tersebut akan saksi analisa dan evaluasi danselanjutnya dilaporkan kepada pengguna jasa;= Bahwa dalam penilaian tanah untuk Gdung Undiksha saksi mengumpulkan data pembangding di kawasan tanah untuk dirataratakan dari harga tertinggi dan terendah, data pembanding tersebutuntuk mencari harga pasar;Bahwa saksi melihat juga kepada data NJOP;Bahwa yang dimaksud dengan hasil penilaian yang dilakukan olehKJPP yaitu sesuai dengan Perpres No.36 Tahun 2005 jo Nomor 65Tahun 2006