Ditemukan 1234 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3439 3831 3835 3837 3859 3339 3739 3889 339 383
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Ir. RACHMAT MUSA
142 — 45
  • Catur Indah Agra Sarana 15 September 2015; 10:3839. CV. Aries Karya 15 September 2015; 12:1340. CV. Topa Jaya 15 September 2015; 14:4441. PT. Tri Karya Utama Cendana 15 September 2015; 15:3242. CV. Lanlis Abadi 16 September 2015; 10:0843. CV. Transformers 16 September 2015; 21:5944. CV. Intracon Minat Sejati 16 September 2015; 22:0645. CV. Caisar 16 September 2015; 22:3846. CV. Cempaka Mas 17 September 2015; 11:4847. PT. Akriana Indo Empat W 17 September 2015; 14:2748. CV.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juni 2017 — - ROSTIN AHMAD alias TINI
141 — 48
  • Il,Jakarta 2006, him. 3839. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-06-2011 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 85/Pid.B/2011/PN-LSM
Tanggal 18 Juni 2012 — ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. BIN BASYAH
147 — 76
  • Wiyono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, jakarta, 2005, halaman 3839) ;Menurut E. Utrecht Moh.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 09-12-2013 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 121/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 1 Mei 2012 — SENTINA Br.SIPAYUNG ,DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
125 — 51
  • DIRUGIKAN PADA DIRI PENGGUGAT, MAJELISHAKIM MENGACU PADA DOKTRIN (PENDAPAT AHLI) YAITU ANTARA LAINPENDAPAT PHILIPUS MANDIRI HADJON DALAM BUKUNYA PENGANTARHUKUM ADMINISTRASI CETAKAN GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS,TAHUN 1994, HALAMAN 324 YANG MENYEBUTKAN UNTUK ADANYA HAKGUGAT HARUS ADA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA DANKERUGIAN PENGGUGAT ,; MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA SUDIKNO MERTOKUSUMODALAM BUKUNYA HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, PENERBIT LIBERTYJOGJAKARTA, TAHUN 1993, HALAMAN 3839
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
134 — 39
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiHalaman 211 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN Sbyuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 8 Juni 2016 — OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (alm) alias ABAH
42 — 17
  • masing masing nama UKM tahu tempe.Bahwa dengan adanya kesalahan dalam pengajuanpermohonan bantuan tersebut, terdakwa bersama saksiBima Ilham Bastaman, SE Alias Bima merubahpermohonan dengan membuat sebanyak 22 (dua puluhdua) permohonan bantuan pengembangan UKM tahutempe dan ditandatangani oleh masing masing UKMtahu tempe yang ditujukan kepada Gubernur KepulauanRiau tertanggal 19 September 2011 dengan nama namapemohon sebagai berikut : NONAMA UKM/IKMTAHU TEMPENAMA PEMILIK ALAMAT UKM/IKMTAHU TEMPE 3839
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
522 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya HukumAcara Perdata di Indonesia, Cetakan Keempat, LibertyYogyakarta, di halaman 3839, menyatakan sebagai berikut:"Jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapatmengajukan tuntutan hak semuanya ke Pengadilan.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juni 2017 — - MEILAN R. HALUTI alias MEILAN
131 — 42
  • Il,Jakarta 2006, him. 3839.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 18-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 12 Nopember 2020 — SAID SALIM ALMAHDALY Alias SALIM
133 — 46
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839,yang dimaksud dengan MenyalahgunakanKewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan AtauKedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
315 — 162
  • Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60 ;tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 3839);3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentangPembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1981 tentang KeputusanDesa;6.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-08-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH., MH
Terdakwa:
ANANG SUHARI,drg
174 — 48
  • ., dalam bukunyaPembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, EdisiKedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenaJabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukioleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-05-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 06-08-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr
Tanggal 1 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
2.Michael A. F Tambunan, SH
3.TINA MAYASARI, S.H., M.H.
4.BAMBANG SUJADMIKO, SH
6.Diana Marini Riyanto, SH.MH
7.Melva Nurelly, S.H.M.H
8.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
9.Akvianto Sukmaharto, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD HAMDAN Bin Alm. ABU HANIFAH
23 — 29
  • BKU : 3839 beserta lampiran tanggal 09 Desember 2019;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018, tanggal 30 Okt 2018 beserta lampiran;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, tanggal 31 Des 2018 beserta lampiran;
  • 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Inspektur
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 19-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 1 Oktober 2015 — BADRIANI IMANSYAH GAZALI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU ISAHRANSYAH MENIK SETYA MURWANI RABIATUL ADAWIYAH AHMAD BAIHAKI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk ROMAYANI SYAHRUKHAN
113 — 53
  • (hal.3839 putusan).Dari ketentuan dan berbagai yurisprudensi a quo, maka merupakan fakta hukumbahwa gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab gugatanbaru diajukan padatanggal 19 Desember2014, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahunsejak terbitnya Sertifikat HM No.685 yang diterbitkan pada tahun 1980, atau104105setidaktidaknya telah melewati waktu sejak tanggal 24 Juni2014,sehinggagugatan harus ditolak atau setidaktidaknya
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 6 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: RUSNI TEAPON, Amd.Kom Alias RUNI
155 — 174
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanaHalaman 262 dar 322 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Ttekorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kKewenangan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: BASIR DUWILA Alias OM BA
178 — 66
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
216 — 106
  • unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandungyang artinya unsur menyalahgunakanpengertian sifatnya alternatif,Halaman 239 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkkewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana,yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menurut R.Wiryono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 3839
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 07-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/PDT.SUS- PHI/2015/PN. BDG
Tanggal 25 Nopember 2015 — SURANTO; ERIZAL; P. SUDARNO; IBNU ROKHMAN; LESMANA; L A W A N; PT. K A R U N A;
155 — 53
  • KTP. 3216061704730010.Untuk selanjutnyadisebut : PENGGGUGAT 3839. MAKHRUS, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Karuna, beralamat di Kp.Jati Rt 001/007 Ds. Jati Mulya, Kec. Tambun Selatan Bekasi,No. KTP. 3216060307730018.Untuk selanjutnya disebutPENGGGUGAT 39.40. SUMOKO, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Karuna, beralamat di Kp. JatiBulak Rt 003/002 Ds. Jati Mulya, Kec. Tambun Selatan Bekasi, 3216062108710001.Untuk = selanjutnya disebutPENGGGUGAT 4041.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-05-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 06-08-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr
Tanggal 1 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
2.Michael A. F Tambunan, SH
3.TINA MAYASARI, S.H., M.H.
4.BAMBANG SUJADMIKO, SH
5.MICHAEL A. F. TAMBUNAN, SH
6.HERMAN KONDO SIRIWA, S.H.M.M
7.Diana Marini Riyanto, SH.MH
8.Melva Nurelly, S.H.M.H
9.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
10.Akvianto Sukmaharto, S.H
Terdakwa:
DARMAWATI, S.Sos,. M.A.P Binti Alm. DOHI
23 — 28
  • BKU : 3839 beserta lampiran tanggal 09 Desember 2019;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018, tanggal 30 Okt 2018 beserta lampiran;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dae 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Inspektur Daerah Nomor: 700/7/ITDAKAB-Reviu/III/2020 tanggal 23 Maret
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
176 — 78
  • ., dalam bukunya Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuanlain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KUPANG Nomor 11/PID.SUS/2011/PNKPG
Tanggal 16 Desember 2011 — - ADRIANUS PALA TEGU, S.T.
93 — 24
  • Wiryono, halaman 3839);Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terlebin dahulu) akandipertimbangkan, apakah terdakwa ADRIANUS PALA TEGU, S.T. dalamkasus ini mempunyai jabatan atau kedudukan sehingga dimungkinkanterdakwa juga memiliki Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut yangdapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Ssuatu korporasi;339Menimbang, bahwa dari pengertianpengertian tersebut dapatlahdisimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan