., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor77/72.09/X1/2018 tertanggal 30 November 2018,selanjutnya disebut sebagai :TURUT TERBANDING II SEMULA TURUTTERGUGAT II:Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengahtanggal 27 Mei 2019 Nomor 44/PDT/2019/PT PAL tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor86/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 27 Maret 2019 dan semua Suratsurat yangberhubungan

l semulaTurut Tergugat I,Il masingmasing pada tanggal 13 dan 14 Juni 2019 sesuaiRisalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor86/Pdt.G/2018/PN Pso;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut,Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Poso pada tanggal 28 Mei 2019, Kontra Memori Banding mana telahdiberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbandingsemula Tergugat

dengan hukum;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkanMajelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukumyang berlaku sehingga karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambilalih Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalammemutus perkara ini;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebutPengdailan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor86

Sumber Pangan Utama (Penggugat) No.065/SPU/X1/2015, tanggal 15 Desember 2015 perihalPermohonan Dikeluarkannya Rekomendasi Impor ProdukHortikultura (Sesuai dengan aslinya);Peraturan Menteri Pertanian Nomor86/Permentan/OT.140/8/2013 (Ad informandum);Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor47/MDAG/PER/8/2013 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/4/2013 TentangKetentuan Impor Produk Hortikultura (Ad informandum);Halaman 28 dari 69 halaman.

Salah satu fungsi lain tersebut adalahsesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor ProdukHortikultura adalah menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura(RIPH) berdasarkan pelimpahan wewenang dari menteri pertanian.

Peraturan tertulis adalah putusan pemerintah yangterbentuk melalui prosedur yang berlaku, maka untuk oleh badan ataulembaga atau pejabat yang memiliki Kewenangan untuk hal tersebut patutdirumuskan (dituangkan) dalam bentuk yang sudah ditentukan . dengandemikian dari segi formal Peraturan Menteri Pertanian Nomor86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor ProdukHortikultura telah memenuhi kriteria sebagai peraturan tertulis;Memuat norma hukum.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor86/Permentan/OT.140/8/2013 memiliki fungsi memberikan kepastianhukum pelayanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang dalampelaksanaannya menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan menteriHalaman 39 dari 69 halaman.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor86/Permentan/OT.140/8/2013 memiliki tujuan untuk menjamin stabilisasiagar serangkaian kegiatan memasukan produk hortikultura dari luarnegeri ke dalam wilayah kepabeanan negara Republik Indonesiamemberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumenhortikultura nasional terutama terkait keamanan pangan produkhortikultura;Fungsi kemudahan yaitu peraturan perundangundangan dipergunakansebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas).

nyatanyata sebelumnya telahmelancarkan gugatan perdata dengan Nomor register 86/ Pdt.G/ 2011/PN.Bpp yang saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda dan belum memiliki kKekuatan hukum tetap,sehingga tidak rasional dalam satu perkara Tergugat harus diadili dua kalidalam Pengadilan yang sama, atas dasar demikian gugatan Penggugatdalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Bpp dengan tegas harus ditolaktanpa kecuali, atau gugur demi hukum hingga menunggu perkara Nomor86

Bahwa Pemohon kasasi sangat sependapat dengan Putusan PengadilanNegeri Balikpapan dalam perkara perdata Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Bpp.Adalah telah sangat cermat, tepat dan telah berdasarkan rasa keadilan bagipencari keadilan sehubungan telah mempertimbangkan eksepsi dariPemohon kasasi harus menunggu terlebih dahulu putusan perkara Nomor86/Pdt.G/2011/PN. Bpp.

Kim, yang nyata nyata sebelumnya telahmelancarkan gugatan perdata dengan Nomor Register 86/Pdt.G/2011/PN.Bpp. ketika masih dalam proses banding di Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda, atau sekarang sudah dalam proses kasasidan belum memiliki kKekuatan hukum tetap, sehingga tidak rasional dalamsatu perkara Tergugat/Terbanding harus diadili dua kali dalam pengadilanyang sama, permasalahan yang sama serta alamat subjek hukum yangsama, bahkan perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Bpp. dan perkara Nomor86

Prabumulih, 26 November 1987, agamaIslam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman diKota Prabumulih, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulihpada tanggal OL Maret 2021 dengan register perkara Nomor86

Untuk itu,Majelis telah menunjuk salah seorang mediator yang ditetapkan oleh MajelisHakim yang bernama Chusnul Chasanah S.H.I dengan Penetapan Nomor86/Pdt.G/2021/PA.Pbom tanggal 15 Maret 2021;Hal. 3 dari 13 Hal.

tidak berhasil ;Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum,kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernahmenyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugattidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun pengadilan telahmemanggilnya secara sah dan patut sesuai berita acara persidangan Nomor86

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor86/G/2016/PTUN Mks. tanggal 30 Maret 2017;3.

Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks.di dalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengan perkaratersebut pada bundel A dan bundel B serta suratsurat lainya yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara seperti teruraidalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor86/G/2016/PTUN Mks. tanggal 30 Maret 2017 dalam perkara kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADLI.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor86/G/2016/PTUN Mks. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohon banding;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;2.

a quo telah dilakukansecara terukur dan merupakan pencerminan peyelenggaraan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 15a juncto Pasal 2A ayat (3) UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Penetapan Nomor 0020/Pat.P/2018/PA.Kar ANAK 4, perempuan, umur 32 tahunBahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2002;Bahwa setelah akad nikah Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Ponorogo Nomor86/21/1975 tanggal 21 April 1975;Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis didalam buku kutipanakta nikah adalah Kadipaten, 19 Tahun, hal ini tidak sesuai dengan tempatdan tanggal lahir Pemohon yang tertulis didalam Kartu

Penetapan Nomor 0020/Pat.P/2018/PA.Kardan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumenkependudukan yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri AgamaNomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon untuk merubah tempat dantanggal lahir Pemohon dan suami Pemohon dalam Akta Nikah Nomor86/21/1975 tanggal 21 April 1975 dari yang semula Kadipaten, 19 Tahundirubah menjadi Ponorogo, 15 Maret

Putusan Nomor 86/PID/2021/PT JAPSetelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor86/PID/2021/PT JAP tanggal 01 September 2021 tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atasdalam pemeriksaan di tingkat banding;Setelahn membaca Surat Plh.

Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor86/PID/2021/PT JAP tanggal 01 September 2021 tentang Penunjukan PaniteraPengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa danmengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor86/PID/2021/PT JAP tanggal 02 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidangdalam perkara ini;Setelahn membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratSurat lain yangbersangkutan serta salinan resmi

Lingkungan I, KelurahanPasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak,Kabupaten XxXxxXXXXXXXXXXXXXxXx, Sebagal PemohonI;Pengadilan Agama Padangsidimpuan tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan denganperkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta saksisaksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 13 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor86

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA.PspBahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon danPemohon Il tertanggal 13 September 2018 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Padangsidimpuan dengan register nomor86/Pdt.P/2018/PA.Psp, tanggal 13 September 2018, yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon II dengan memberikanperbaikan dalil surat permohonan pada angka 2 sebagai berikut: Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abangkandung Pemohon Il yang

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan,terlebih dahulu permohonan Pemohon dan Pemohon II diumumkan padaPapan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empatbelas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor86

ditahan;Menyatakan terhadap barang bukti : 1 (Satu) helai baju sekolah lengan panjang warna putih; 1 (Satu) helai rok sekolah panjang warna merah; 1 (Satu) helai baju dalam singlet warna putih; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna kuning; 1 (Satu) helai jilbab kurung warna putih;Dikembalikan kepada anak Korban Chally Ayuni Farha Binti Ridwan;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 22 Agustus 2019 Nomor86

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idibahwa Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 23 dan 27 Agustus2019 Nomor 8/Akta/Pid/2019/ PN.Idi telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 22 Agustus 2019 Nomor86/Pid.Sus/2019/PN. Idi tersebut ;2.

Umum perbuatan terdakwa sudahmemenuhi dua alat bukti menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP; Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon supayaPengadilan Tinggi Aceh menolak Permohonan banding terdakwa danmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi nomor 86 /Pid.Sus/2019/PN.Idi .tanggal 22 Agustus 2019 ;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama , berkas perkara yang terdiri dari beritaacara perrsidangan , salinan resmi puutusan Pengadilan Negeri Idi Nomor86

Keputusan a quotelan dilakukan secara terukur dan merupakan pencerminanpeyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Juncto Pasal 2Aayat (3) UU Kepabeanan Juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2008 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 Juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Bahwa pada tanggal 22 April 1977 M, para Pemohon telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapanpejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan PatebonKabupaten Kendal, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor86/1977 tanggal 22 April 1977;Halaman 1 dari 9 halamanPenetapan. Nomor 0042./Pat.P/2016/PA. Kal2.

Kalmemenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon danbukti P.1 P.2, P.3, dan P.4 tersebut diatas, Majelis Hakim telahmenemukan faktafakta sebagai berikut : Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 April 1977sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor86/1977 tanggal 22 April 1977; Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut nama/ tanggal lahirpara Pemohon tertulis , Pemohon

SMP, pekerjaan tidakada, bertempat tinggal di Dusun =============, Desas=ss=======, Kecamatan ========, Kabupaten Takalar,selanjutnya disebut sebagai penggugat.melawanTERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,bertempat tinggal di Desa ==============, Kecamatan===========, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagaitergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 1 Juli 2014 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor86

2013Nomor:: 86/PDT.G/2012/PN.JBI diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding;Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yangdibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri jambi, yang menyatakan bahwa pada tanggal20 September 2013 , permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikansecara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat III /Terbanding III serta Tergugat IV / Terbanding IV; Page 2 of 7Membaca Relaas' pemberitahuan pernyataan banding #Nomor86

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Agustus 2013 Nomor86/Pdt.G/2012/PN.Jbi yang dimohonkan banding; DENGAN MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2.

quo telah dilakukansecara terukur dan merupakan pencerminan peyelenggaraan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 15a juncto Pasal 2A ayat (3) UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal11 Juli 2004 di rumah orangtua Penggugat denganwali nikah ayah kandung ' Penggugat mas kawinberupa uang sebesar Rp 100.000, (Seratus riburupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKemiling, Kota Bandar Lampung sebagaimana buktiberupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor86/20/VIII/2004, tertanggal 19 Juli 2004, yangdikeluarkan oleh KUA Kemiling, Kota BandarLampung

quo telah dilakukansecara terukur dan merupakan pencerminan penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (Sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 15a Juncto Pasal 2A ayat (3) UndangUndang Kepabeanan Juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 Juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014;Halaman 5 dari 7 halaman.

quo telah dilakukan secara terukur danmerupakan pencerminan penyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 15a Juncto Pasal 2A ayat (3) UndangUndangKepabeanan Juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 Juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatHalaman 6 dari 8 halaman.

., mengajukan hal hal sebagaiberikut1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 18 Agustus2008 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor86/10/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;.

SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor86/10/VIII/2008 Tanggal 21 Agustus 2008. Alatbukti tersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P. ;2. SAKSI2.1.SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaanBuruh, tempat kediaman di Dusun RT. RW. Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan ;Dea dirSAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam,pekerjaan P.3.N, tempat kediaman di RT.

karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukanmemori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan JaksaPenuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 75/PID.SUSAnak/2016/PT SBYMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Nopember 2016 Nomor86

/Pid.SusAnak/2016/ PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyaberdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikansebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Nopember 2016 Nomor86/Pid.SusAnak/2016/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan