Bahwauntuk rekom masuk siswa pindah maupun siswa baru yang adapungutannya menyalahi aturan Permendikbud nomor 14 tahun 2018tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK,atau bentuk lain yang sederajat Pasal 25: sekolah yangdiselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yangdiselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari pemerintahmaupaun pemerintah daerah dilarang melakukan pengutan dan/Halaman 38 dari 103 halaman Putusan Nomor6/Pid.SusTpk/2019/PN.

ada satupun ketentuan yangmencantumkan dan/atau menyatakan bahwa Gedung CawangKencana adalah asset atau barang milik Negara cq.Kementeriaan Sosial dan juga tidak ada satupun ketentuanyang mencantumkan dan/atau menyatakan bahwaDepartemen Sosial dapat menarik uang penyewaan GedungCawang Kencana sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;Berdasarkan butir 1 diatas, maka putusan Majelis Hakim yangmenyimpulkan bahwa uang sewa Gedung Cawang Kencanasebagai PNBP maka berarti Majelis Hakim menciptakanpraktek pengutan

Bahwa untuk PNS/Polri mendapatkan 50% dari tanah Bengkoknya ; Bahwa asset yang dimilki Desa adalah Tanah Kas Desa, GedungSerbaguna, Lapangan Depan Balai Desa, Gedung Desa, Mebeler jugaSepeda Motor dan masih ada yang lainnya ; Bahwa pendapatan desa diperoleh antara lain dari Sumbangan dari pihakke 3 (tiga) yang tidak mengikat, Sewa, Pengutan Administrasi Desa ; Bahwa tanah kas desa biasanya disewakan kepada Madukismo ; Bahwa Madukismo menyewa tanah kas desa sudah sejak dari dulusebelum saksi menjadi

SUARNI bertugas di Quick Silver atau Caputra Bumi Bahari.Saksi memiliki bukti atas penyetoran uang hasil pungutan dari seluruhperusahaan water spot kerekening atas nama Gali Potensi dan atas nama DesaAdat berupa slip setoran dan slip penarikan dan kwitansi dari Desa Adat.bahwa Gali Potensi melakukan pengutan kepada semua perusahaan water spotyang ada di wilayah Desa Adat Tanjung Benoa sejak tanggal 20 Desember 2014dan pengasilan dari tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan bulan Juni 2017yaitu :a.

Tani (JITUT) dan Jaringan lrigasi Desa (JIDES),Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 atas permintaan dan tugas dari EDIYUSMIANTO, Ketua Partai Persatuan Permbangunan Kabupaten Banjarnegara,yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, tetapi baiksecara pribadi maupun dengan jabatanjabatannya itu, EDI YUSMIANTO tidakmempunyai kapasitas dalam pengelolaan dana bantuan Jitut Jides KabupatenBanjarnegara tahun 2011;Menimbang, bahwa Terdakwa LUTHFI AHMAD Bin (alm) MUHAMMADBADJURI melakukan pengutan

Sedangkan Terdakwa LUTHFI AHMAD oleh saksi EDIYUSMIANTO dijanjikan untuk menjadi calon legislatif dari Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Banjarnegara;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas,mulai dari perencanaan, dimana Terdakwa bersama PRIYO RAHARUJO bertemudan ditugasi oleh EDI YUSMIANTO melakukan pengutan dana bantuan sosialJitut Jides, kemudian Terdakwa bersama LUTHFl AHMAD melaksanakanpungutan itu dilapangan yaitu menemui dan memungut uang dari kelompok tanipenerima

Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa(JIDES), Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 atas permintaan dan tugas dari EDIYUSMIANTO, Ketua Partai Persatuan Permbangunan Kabupaten Banjarnegara, yangmenjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, tetapi baik secarapribadi maupun dengan jabatanjabatannya itu, EDI YUSMIANTO tidak mempunyaikapasitas dalam pengelolaan dana bantuan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun2011;Menimbang, bahwa Terdakwa LUTHFI AHMAD Bin (alm) MUHAMMADBADJURI melakukan pengutan

Sedangkan Terdakwa LUTHFI AHMADoleh saksi EDI YUSMIANTO dijanjikan untuk menjadi calon legislatif dari PartaiPersatuan Pembangunan Kabupaten Banjarnegara;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, mulaidari perencanaan, dimana Terdakwa bersama PRIYO RAHARJO bertemu dan ditugasioleh EDI YUSMIANTO melakukan pengutan dana bantuan sosial Jitut Jides, kemudianTerdakwa bersama LUTHFI AHMAD melaksanakan pungutan itu dilapangan yaitumenemui dan memungut uang dari kelompok tani penerima

(SKT), Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) danSurat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) diatur didalam PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Bahwa saksi jelaskan bahwa di Lingkungan Pemerintah KabupatenPelalawan tidak ada diatur mengenai biaya atau Retribusi penerbitan suratbukti penguasaan atas tanah (SKT, SKRKT dan SKGR) oleh Lurah / KepalaDesa sehingga tidak ada pungutan biaya atau retribusi untuk penerbitanbukti penguasaan atas tanah dan tidak ada pengutan

Bersaudara; Bahwa kewajiban perusahaan setelah memiliki izin edar sebagalberikut : Menaati semua peraturan perundangundangan mengenaiperedaran (perdagangan) tumbuhan dan satwa liar termasuk jenissonokeling (Dalbergia latifolia), Tidak mengambil tumbuhan jenissonokeling didalam Kawasan konservasi atau Kawasan tanpa izin yangsah, Tumbuhan jenis sonokeling yang diperdagangkan harus diperolehdengan cara yang sah, Membayar pengutan yang ditetapkan sesualdengan peraturan perundangundangan, Melaporkan realisasi

.=" Dan saksi bertangung jawab kepada Kepala BPN Kota Sorong.Halaman 49 dari 121 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa, Saksi menerangkan Loket pendaftaran ada pengutan kepada sipemohon berupa PNBP, untuk pengukuran Saksi tidak tau dan untukPenetapan Hak tidak ada. Bahwa, Saksi menerangkan pungutan yang saksi tau terkait biaya PNBP yaitu:a. Pengecekan sertifikat.b. Pengukuran.c. Balik nama.d. Roya.e. Hak tanggungan.f. Warisan.g. Permohonan SK Penetapan Hak.

setelah terpilinnya kepengurusan LPMyang baru didalam rapat tersebut dibahas mengenai adanya rencanapungutan portal termasuk pembagian dari hasil portal ;Bahwa dari hasil kKeputusan rapat desa tersebut disetujui oleh kepaladesa dimana untuk mengelola uang hasil pungutan portal adalah LPM ;Bahwa setahu saksi, hasil pungutan portal rencananya akandipergunakan untuk kegiatan desa, sosial namun saksi tidak mengetahuisiapa saja yang menerima hasil pungutan portal tersebut yang saksiketahui hasil dari pengutan

Melakukan pengutan dan penyetoran Pajak sesuai peraturan perundangundangan;o. Melakukan pengujian atas pengajuan dan pertanggungjawaban dari PUMK97p. Membayar dana kegiatan kepada PUMK setelah mendapatkan persetujuan dariKuasa Pengguna Anggaran;q. Membuat teguran kepada PUMK yang lalai atau belum menyampaikanpertanggungjawaban;r. Menandatangani Lunas bayar di Kuwitansi;s.

., ke kas daerah KabupatenBanggai;Pungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Nomor 1 sampai denganNomor 7 tersebut di atas dilakukan pada Pelabuhan Rakyat Luwuk danmasih dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai untukmelakukan pengutan retribusi sebagaimana ditentukan dalam Undangundang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerahpada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:(1)Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 127 huruf h adalah

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (Satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 5 Tahun 2014tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran2014;2) 1 (Satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 6 Tahun 2014tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2014;3) 1 (Satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 4 Tahun 2015tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran2015;4) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 8 Tahun 2014tentang Pengutan

Halaman 136Bahwa dalam pembuatan sertifikat, akta jual bell, akta hibah, tidakdiperbolehkan Terdakwa selaku Lurah untuk melakukan pungutan yangtidak ada aturannya ;Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan sebagaipungutan liar karena Terdakwa melakukan pungutan tanpa ada dasarhukumnya ;Bahwa kalau pungutan resmi yang bisa di pungut adalah pajak danrestribusi tetapi hasil pengutan tersebut harus disetorkan kepada kasdaerah ;Bahwa akta jual beli, hibah, kewarisan harus melalui Lurah

melakukan import halini sesuai dengan Pasal 1 UndangUndang Kepabeanan Nomor 17 tahun 195jika ada Kantor Bea Cukai maka diperbolehkan melakukan kegiatan Pabean;275Bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Entikongdiperbolehkan melakukan pungutan biaya masuk terhadap importir sesuaidengan Pasal 13 UndangUndang Kepabeanan Nomor 17 tahun 195;Bahwa Pegawai Bea Cukai wajib memungut biaya masuk terhadap Importirkarena sebagai pemasukan kepada negara;Bahwa Jika pegawai Bea Cukai tidak melakukan pengutan

yangmenerangkan bahwa untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhankewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean, pabean dan pos pengawasanpabean bahwa yang benar Pasal 5 ayat 3 UndangUndang Nomor 17 tahun2006 tentang Kepabeanan yang menerangkan bahwa untuk pelaksanaan danpengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean,kantor pabean dan pos pengawasan pabean bahwa menurut pendapat saksiboleh dilakukan pungutan biaya masuk oleh kantor Bea Cukai ;Bahwa Pegawai Bea Cukai yang bertugas melakukan pengutan

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;2) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;3) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;4) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengutan

Desa Banguncipto Nomor 5 Tahun 2014tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;Halaman 3 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Yyk2)3)4)5)6)7)8)9)1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 6 Tahun 2014tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2014;1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 4 Tahun 2015tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 8 Tahun 2014tentang Pengutan

Peraturan Desa Banguncipto Nomor 5 Tahun 2014tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;Halaman 657 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Yyk2)1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 6 Tahun 2014tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2014;1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 4 Tahun 2015tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 8 Tahun 2014tentang Pengutan

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 5 Tahun 2014tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;2) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 6 Tahun 2014tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2014;3) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 4 Tahun 2015tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;4) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 8 Tahun 2014tentang Pengutan

puluhrupiah) ;Bahwa dalam setiap pemungutan yg saksi lakukan selalu dilengkapi dengankwitansi, yang saksi buat rangkap 2 yaitu satu saksi berikan untuk penggarapdan satu lagi saksi setorkan kepada Kasubag TGT bersamaan dengan uanghasil sewa kontrak atas tanah dimaksudBahwa sebagai petugas pemungut atas sewa Kontrak tanah Aset Propensi Baliyang ada di Kabupaten Gianyar saksi diberikan uang bensin yang besarnyakurang lebih antara Rp. 30.000, sampai dengan kurang lebih Rp.50.000,tergantung dari jarak lokasi pengutan

setiaptahap pencairan, namun Laporan Kemajuan Fisik dan Laporan KemajuanKeuangan tidak ada dibuat oleh Kelompok Tani yang membuat adalah drh.Wenny sedangkan Syaiful dan Amiril hanya tanda tangan saja;Bahwa terhadap pencairan dana penguatan sapi produktif yang dicairkan adaempat tahap yang mana setiap tahap pencairan Kelompok Tani selaludidampingi oleh Ahmad Bazari dan Mukhit Surahman dan setiap tahappencairan selalu dilakukan pemotongan dana oleh Ahmad Bazari dan MukhitSurahman;Page 129 of 191Bahwa dana pengutan

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;2. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;3. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;4. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengutan

Kaja.Bahwa dasar saksi bertugas sebagai pegawai Linmas di Kantor DesaPemecutan Kaja tidak ada Keputusan dari Kepala Desa maupun dan WaliKota Denpasar, saksi dan rekan lainnya bekerja sebagai perwakilan masingmasing banjar di wilayahn Desa Pemecutan Kaja, dan dapat saksi jelaskanbahwa kami pegawai Linmas yang dipimpin oleh sdr NYOMAN MERTAselaku koordinator Linmas Desa Pemecutan Kaja yang memerintahkankepada rekanrekan saksi tersebut baik kepada NYOMAN NATIH maupunKADEK AGUS WIRAYANA untuk melakukan pengutan