Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001adalah mengenai pidana tambahan uang pengganti;Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming), yang rumusannya berbunyi :Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan.Menimbang

Unsur : Baik sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau TurutSerta Melakukan Tindak Pidana :Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang kelima ini menurut Teori IlmuHukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebutdengan istilah Dee/neming, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkanmemberikan perluasan makna dari kata Pelaku, atau dengan kata lain merupakanpenjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai Pelaku suatu tindak pidanadan dapat dijatuhi

Tidak seorangopun memenuhi unsurunsur delik seluruhnya, tetapi parapelaku bersamasama mewujudkan delik itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanKetentuan Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana yangmenyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatanitu;Menimbang, bahwa Penyertaan atau de/neming atau complicity dalambeberapa literatur, disamakan dengan istilan "Turut Campur

Yang turut serta melakukan perbuatan.Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan dengan menggunakan ketentuanpenyertaan (dee/neming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke1 KUHPmaka terdapat suatu pernyataan hukum oleh pihak Penuntut Umum bahwa antaraterdakwa satu dengan terdakwa lainnya mempunyai kaitan yang sangat erat dalammelakukan satu atau beberapa tindak pidana.

.akibatnya Terdakwa tidak dapat menyelesaikan proyek pekerjaanpeningkatan jalan utama di Kantor BPTP tersebut, sehigga dengandemikian Negara telah dirugikan sebesar Rp774.000.000,00 (tujuh ratustujuh puluh empat juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur yangmerugikan keuangan negara tersebut telah terpenuhi;Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatanMenimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana iniadalah ketentuan dasar yang mengatur bentuk penyertaan (dee/neming

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan 233Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian yang berbeda tetapiunsur ini bersifat alternatif apabila hanya satu yang terpenuhi maka seluruhunsur ini dianggap telah terbukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan konteks dakwaan Penuntut Umum,maka delik penyertaan (dee/neming) dalam perkara terdakwa hanyalah orangyang melakukan dan orang yang turut serta melakukan ;Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, orang

., saksi ADI WIJAYA,Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas serta PPHP dengan Terdakwa yangsaling bekerja sama yang disadari telan mempunyai kehendak dalamperanannya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya saling sinergi yang erat,dengan demikian penyertaan (dee/neming) dalam bentuk bersama samasebagai orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana telah dapatdibuktikan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbanganhukum tersebut diatas dimana semua unsurunsur yang terkandung dalamPasal

kaitannya ada meeting interence ; Bahwa yang dimaksud suap itu ada suap aktif dan suap pasif ; Bahwa perkara yang sudah disahkan dalam eksepsi maka sah untukpemeriksaan ; Bahwa hasil penyidikan secara formal dan materiil terpenuhi ; Bahwa dalam resume dibuat berdasarkan BAP yang ada dan merupakanbagian dalam berkas ; Bahwa jaksa sebagai badan penuntut umum sebagai dominis litispenuntutan ; Bahwa resume tidak terpisahkan dengan berkas perkara ; Bahwa dalam penyertaan maka berbagi peran masuk dalam dee/neming

Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedangorang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik ;Sementara de/neming ini menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu:1. Bentuk delneming yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawabandari tiaptiap peserta dihargai sendirisendiri;2.

Tidak seorangopun memenuhi unsur unsur delik seluruhnya, tetapi parapelaku bersamasama mewujudkan delik itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanKetentuan Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana yangmenyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatanitu;Menimbang, bahwa Penyertaan atau de/neming atau complicity dalambeberapa literatur, disamakan dengan istilan "Turut Campur

Dengan demikian penyertaan (dee/neming) dalam bentuk bersamasama sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana telah dapat dibuktikan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbanganhukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur turut serta melakukanperbuatan pidana, dalam arti bersamasama melakukan, telah terpenuhimenurut hokum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana

melakukan, turut melakukan, menyuruhmelakukan ; Bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalahmereka yang melakukan sendiri tindak pidana (p/egen),mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindakpidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersamasama) melakukan tindak pidana (mede plegen) dan merekayang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) oranglain yang melakukan tindak pidana(uitloking) ; Bahwa elemen turut serta (dee/neming

Bahwa Terdakwa dan Dimas Saputro merupakan orang yang telahberbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana yang terjadi.Dengan demikian penyertaan (dee/neming) dalam bentuk bersama sama sebagaiorang yang turut melakukan tindak pidana telah dapat dibuktikan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbanganhukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur turut serta melakukanperbuatan pidana, dalam arti bersamasama melakukan, telah terpenuhimenurut hokum;Menimbang, bahwa

KITAB,S.Sos. dalam perkara ini yang dijunctokan denganPasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), MajelisHakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :Dihukum sebagai pelaku dari perbuatanyang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atauturut melakukan;Menimbang, bahwa terhadap dee/neming ini terdapat dua pandangan yangmelihat deelneming sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orangHalaman

Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : Ajaranmengenai Dee/neming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, padadasarnya merupakan suatu /eer der aansprakelijkheid en aansprakelijshheidverdaling atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban danpembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yangmenurut rumusan undangundang sebenarnya dapat dilakukan seseorangsecara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh duaorang atau lebih

Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatanyang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yangmenggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja samasamadengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya.e Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidakusah memenuhi segala unsur yang oleh undangundang dirumuskanuntuk tindak pidana itu.Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwadihubungkan dengan teori penyertaan (dee/neming

perbuatan itu;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 238 putusan, Majelis Hakimmenyatakan bahwa dari faktafakta di persidangan sebagaimana telahdipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telahmelakukan semua anasiranasir atau unsurunsur dari dakwaan Pasal 3 UUPTPK tersebut di atas, sehingga Majelis berpendapat bahwa dakwaanPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP terhadap perbuatan saya selaku PemohonKasasi/Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dalampengertian turut serta (dee/neming

bukanlah merupakan bukti satusatunya untukmembuktikan adanya potensi kerugian bagi Keuangan Negara, olehkarena itu apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwadalam Nota Pembelaannya tersebut jelas tidak dapat diterima dan harusdikesampingkan;Unsur : Baik sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana:Menimbang, bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori IlmuHukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan ataubiasa disebut dengan istilah Dee/neming

Dengan demikian penyertaan (dee/neming) dalambentuk bersama sama sebagai orang yang turut melakukan (medeplger) tindakpidana telah dapat dibuktikan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalan melakukantindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, oleh karenanyaHalaman 229 dari 239 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2018/PN Plkselurun Pledoi dan Duplik dari terdakwa dinyatakan ditolak, dan selanjutnyakepada

Kerja sama manaHalaman 302 dari 314 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pikterlihat dengan adanya peran masingmasingnya tersebut, yang saling berkaitan,dengan demikian penyertaan (dee/neming) dalam bentuk bersama sama sebagaiorang yang turut melakukan (medepilger) tindak pidana telah dapat dibuktikan,karenanya keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang mengatakan unsur initidak terbukti, haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berkeyakinan bahwa