Ditemukan 1576 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : takaran tanaman tarakan tahanan tamanan tataaran tatakan tatanan tatarang tatarat tawaran
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
412 — 159
  • Terlebih dalam sistem hukum yang berlaku, tanggung jawabperusahaan tidak dapat dilepaskan bilamana dalam tataran suatu organisasiyang mencantumkan kinerja perusahaan dengan pihak lainnya dilepaskanbegitu saja. Perusahaan tetap harus bertanggungjawab untuk nama baik dankewajibannya atas pihak ketiga. Terkecuali pekerjaan tersebut dilakukan atasnama pribadi bukan atas nama perusahaan.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
328 — 407
  • Bahwa Kita dalam tataran kampus, kita melihatnya kalau merujukkepada pasal 143 KUHAP disitu dikatakan bahwa dalam hukum acara,kewenangan membuat surat dakwaan adalah kewenangan penuntutumum. Apa yang dimuat dalam surat dakwaan itu jelas, ada syaratformil dan syarat materiil. Syarat formil adalah tentang uraian identitaspelaku, termasuk orang yang membuat surat dakwaan itu.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-04-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 2 April 2012 —
44 — 11
  • Ahli menerangkanitu wajib sebagai dasar untuk melakukan kegiatan, bahwa dari tataran teori perintah ituada dua perintah lisan dan tertulis termasuk tegoran lisan dan tertulis, bila ada perintahlisan kalau mau dilaksanakan ya dilaksanakan,Konsekwensinya bila dilaksanakan bagaimana dalam HAN? Ahli menerangkan bahwasetiap perintah siapapun yang diperintah itu harus melaksanakan,Kalau perintah atasan itu melanggar hukum bagaimana, siapa yang bertanggung jawab?
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
176 — 47
  • Sementara itu, akuntabilitas keuangan,karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabatoperasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimanatersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, perandan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukurdengan Jjelas;Bahwa benar, dalam menyusun Peraturan Bupati Labuhanbatu SelatanNomor : 84.C Tahun 2011 tentang penggunaan tata cara penyaluranbiaya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
153 — 59
  • Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.M.Hum :Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sebagai ahliHukum pidana yang meringankan bagi terdakwa Robert JLumumpouw;Adapun dasar penunjukan sebagai Ahli Hukum Pidana dari Dekan FakultasHukum Gajah Mada No. 1067 /H.01H6.FH/C/2013 tanggal 11 Maret 2013;Bahwa menurut sepengetahuan ahli, dalam tataran teori ajarandari Schaffmeister, Sutorius, dan Keijzer yang diterjemahkandalam Buku Hukum Pidana oleh Sahetapy, mengajarkanbahwa elemen dari perbuatan pidana atau untuk
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
321 — 171
  • Sementara itu, AkuntabilitasKeuangan, Karena Lebih bersifat tehnis, merupakan tanggung jawab parapejabat operasional, yaitu para pejabat eselon II beserta seluruh Jajarannya.Dengan Mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebutdiatas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimiliknya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelasBahwa Dari faktafakta hukum tersebut diatas ditanyakan kepada Ahli :a. apakah pungutan yang dilakukan oleh Desa Pemecutan kaja
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
166 — 34
  • Sementara itu, akuntabilitas keuangan,karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabatoperasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannyaDengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimanatersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, perandan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukurdengan jelas;Bahwa benar, dalam menyusun Peraturan Bupati Labuhanbatu SelatanNomor : 84.C Tahun 2011 tentang penggunaan tata cara penyaluranbiaya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
329 — 103
  • Itulahmaknanya lebin banyak kepada legislatif policy (kebijakan) yaitu ketikapembentuk undangundang akan menetapkan suatu perbuatan sebagaitindak pidana dia harus berpikir ada bagian hukum lain bisa mengendalikanperbuatan itu itu kalau masih ada hukum lain maka gunakan bagian hukumlain jangan gunakan hukum pidana.Halaman 192 dari 295 Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020 /PN.BdgBahwa demikian pula apabila dalam tataran procedural administrative, jikamasih ada mekanisme administrasi maka hukum = adminisirasi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
186 — 38
  • 8 Tahun 2003,seluruh areal lahan PT ArchiplegoTimur Abadi merupakan KawasanPengembangan Produksi (KPP)69yang berarti diperbolehkan untukmelaksanakan kegiatanperkebunan kelapa sawit, namunsejak adanya perubahan regulasidengan keluarnya Surat KeputusanMenteri Kehutanan No. 292 Tahun2011, areal lahan PT ArchiplegoTimur Abadi berubah menjadiKawasan Hutan Produksi (HP).Hal inilah yang menjadi masalahdi kemudian hari karena sosialisasidari Surat Keputusan MenteriKehutanan tersebut hanya terbataspada tataran
    Hal inilah yang menjadi masalah di kemudian hari karenasosialisasi dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut hanyaterbatas pada tataran Dinas Teknis terkait, tidak sampai kepada pihakperusahaan dalam hal ini PT Archiplego Timur Abadi.Bahwa saksi menerangkan lokasi yang sudah ditebang/digarap danmenjadi kebun sawit saat ini tidak terkait dengan IPK PT.ATA sesuaiSK.522/1 /988/KPTS/2.09/TX/2005.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
264 — 20
  • daerah tidak ada kegiatanyang berbasiskan individual atau dilakukan sendiri tanoa melalui mekanismeyang diatur dalam peraturan perundangundangan yang mendasari,sehingga konsekwensinya setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkanbaik keuangan maupun administrasinya.Bahwa dalam penatana uasahaan banyak sekali kegiatan fiktif yaitu kegiatantidak dilaksanakan namun dokumennya dibuat, sehingga sering sekalimembuat birokrasi menjadi buruk, ada juga fiktif dokumen tapi kegiatandilaksanakan.Bahwa dalam tataran
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY
Tanggal 3 Mei 2018 — TAUFADI, SH. KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP ;
506 — 551
  • Sementara itu, akuntabilitaskeuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabatoperasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.Bahwa dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimanatersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dantanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelasBahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapatdipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — HASANUDIN DATU ADAM
140 — 27
  • Bruggink dalam satu bukunya berjudul Refleksi TentangHukum, Bab berbicara tentang Hukum dan Bahasa, Bab Il berbicara tentangHukum dan Ilmu Bahasa, konsep jual beli dan konsep Pengadaan Tanahuntuk kepentingan umum itu sangat berbeda, sehingga takaran konsep itukita bawa dalam tataran karakteristik yang berbeda, umumnya jual beli itulahir karna kesepakatan, adapun pembebasan tanah itu ada dua konsepyang bekerja disana, saya mengutip pendapat Prof. .... yang menyebutkanseperti ini harus dipahami perbedaan
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 12/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — UD. KARYA ABADI Yang diwakili oleh RIPANSYAH Alias ISAH Bin RAMLI
683 — 442
  • Hal ini hampir sama denganperkembangan dalam sistem hukum common law (khususnya di AmerikaSerikat), pemberian ketentuan umum dan ketentuan pidana pidana dalamundangundang, mempersamakan antara istilah orang dengan korporasi, halini dikarenakan dalam tataran praktik, kebanyakan pengadilan,menginterpretasikan istilah orang, adalah termasuk korporasi di dalamnya.Adapun dalam konteks hukum positif (Pengertian Umum pada LampiranPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 028/A/JA/09/2014 TentangPedoman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
99 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satochid Kartanegara memberikanpengertian terhadap istilah ini adalah "halhal atau kKeadaankeadaan yangdapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegasdilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang, menjadi tidakdapat dihukum"Bahwa dalam tataran teori, istilah strafuitsluitingsgronden disebut jugadengan alasan penghapus pidana, yang terdiri dari alasan pembenar danalasan pemaaf.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
270 — 75
  • proyekproyek swasta;Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan denganpihak Kemenpora untuk membahas mengenaipenyelesaian atas masalah tersebut;Bahwa saksi hanya sekali pernah bertemu pihakKemenpora yakni dengan Wafid Muharam, yang padasaat itu. meminta bantuan untuk mempercepatpengesahan site plan (masih pada proses awal);Bahwa saksi pernah melihat ke lokasi Hambalangsebanyak dua kali tapi tidak bisa masuk (ke dalam areaproyek);Bahwa dalam proses pengesahan site plan, ada tataranteknis penelitian dan tataran
    legalisasi, pada tataranteknis penelitian berupa penelitian persyaratanadministrasi, sedangkan pada tataran legalisasi dilakukanoleh dinas yang berlompeten yakni Dinas Pertanahan,Dinas Tata Ruang dan Bangunan, diverifikasi KabagHukum, diparaf Asisten, Sekda dan Wakil Bupati, barulahditandatangani site plan oleh saksi selaku Bupati;e Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laporan daribawahan adanya tekanan atau pengaruh pihak lainkarena semua syarat dipenuhi;e Bahwa secara kasat mata faktanya bangunan
    Ini tatarannya adalah tataran setengahoperas;Setelah itu, disetiap Kementerian Lembaga lahirlah dokumen operasiyang disebut dengan DIPA.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
187 — 53
  • Kedua, perlu dipastikan bahwa pelaksanaanpenggunaan dana hibah mengikuti norma sebagaimana diterapkandalam pelaksanaan pengeluaran negara yang berlaku pada umumnya.Dalam hal ini, antara lain, misalnya bahwa dalam pengadaan barang/jasa dilakukan dengan proses sedemikian rupa agar tercapaiefektifitas, efisiensi, dan keekonomian penggunaan danahibah.Secara konkrit, hal tersebut diwujudkan melalui suatu proses pemilihanpenyedia barang dan jasa yang berlaku pada tataran pemerintah,antara lain, melalui
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - EDY NASUTION
419 — 172
  • dilakukanpemeriksaan;Bahwa terkait dokumen yang disobel tersebut, di luar amplop tidak ditulismengenai alamat pengirim dan dari siapa yang melakukan pengiriman,dokumen tersebut tidak saksi konfirmasi kepada EDDY SINDORO;Bahwa sepengetahuan saksi mengenai DODY ARYANTO SUPENOmengetahui secara tidak langsung yang merupakan anak buah dariEDDY SINDORO, yang bersangkutan sering ke rumah saksi namunbertemu dengan ajudan saksi;Bahwa saksi selaku kordinator esselon 1 membawahi 3 dirjen dan 3badan, untuk terkait di tataran
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — RIPANSYAH ALIAS ISAH BIN RAMLI
393 — 762
  • Pada tataran doktrin yangberkembang di Negara maju dan menganut paham anglo saxon, adabeberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atasdan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilaipertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu:Pertama, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut UU (strictliability), jadi pertanggungjawaban korporasi sematamata berdasarkanbunyi undangundang.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1321 — 946
  • kurang dari dari 1hektar (8.600 M 2) artinya sisa tanah yang dibeli dari masyarakat oleh parakaryawan di claim milik B oleh karena itu si B menjual 2 (dua) kali yaitu pada tahun1992 menjual kepada E dengan harga Rp. 5.000.000.000, (lima milyar) dan yangkedua tahun 2007 B menjual lagi seharga Rp. 700.000, (tujuh ratus juta) makamenurut ahli dari kronologis yang disampaikan maka saya mengambil perspektifhukum tanah nasional bahwa transaksi sudah dilakukan berarti kalau kitabersentuhan sedikit dengan tataran
    Ahli selalumenyampaikan di tataran aspek tanah yang mempunyai delik pertanahan pidanaHalaman 420 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpkahlia selalu mengatakan kepada temanteman di Mabes Polri unsurunsur iniselalu diabaikan karena tidak bisa lepas dari asas penguasaan dan kepemilikantanah guru saya antara lain : Prof .
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
317 — 88
  • SUBYANTO, M.Hum. kira analisis kalimatberdasarkan fungsi, kategori dan peran itu analisis tataran sintaksis,untuk kasus ini sangat tidak cukup kalau hanya mendasarkan padasintaksis karena sistaksis itu hanya melulu pada struktur kalimat, tidakterkait dengan kontek, sementara terkait dengan kasus ini kasus yangamat komplek sehingga tidak cukup kalau analisisnya hanya sintaksissaja mungkin bisa memanfaatkan analisis prakmatik analisa wacara kritisyang bisa mendasari analistis linguistik Forensik;Bahwa