Ditemukan 230 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3385 K/Pdt/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
II. DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
lawan
SUKO DRIONO
31 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian didasarkan padamusyawarah antara Termohon Keberatan dengan pihak yang berhak,musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selaku pelaksanapengadaan tanah dengan pihak yang berhak serta melibatkan TermohonKeberatan Il sebagai pihak yang memerlukan obyek tanah untukmemperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya gantikerugian berdasarkan hasil penilaian dari team apresial;8.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3397 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dk vs SUPARDI,
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,penetapan bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian didasarkan padamusyawarah antara Termohon Keberatan dengan pihak yang berhak,musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selaku PelaksanaPengadaan Tanah dengan pihak yang berhak serta melibatkan TermohonKeberatan Il sebagai pihak yang memerlukan obyek tanah untukmemperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya = gantikerugian berdasarkan hasil penilaian dari Team Apresial
Putus : 29-12-2011 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 29 Desember 2011 — Drs. H. DJOEWITO,MM. ;
KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
132 — 110
132 — 110
pelepasan hak atas tanah dan / atau bangunan dengan cara ganti rugidilakukan dengan pelelangan / tender dan apabila peminatnya hanya satu dilakukandengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan denganBerita Acara.e Namun tanah tersebut tetap dijual kepada pihak swasta yaitu PT Teguh SuryaMilenia sehingga mengakibatkan kemurahan harga sebesar Rp 9.109.000.000,( sembilan milyar seratus sembilan juta rupiah ) padahal sesuai hasilpenghitungan/penilaian Ahli dari PT.Sucofindo Apresial
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Wat Tanggal 13 September 2016 — RADI
MELAWAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DKK
43 — 10
43 — 10
Pertanian serta perangkat Desa yang ditunjuk;Bahwa dalam hal ini pemilik lahan juga dilibatkan bahkan yangmenjelaskan tentang bendabenda yang ada adalah pemilik lahan/usaha tersebut;Bahwa hasil dari identifikasi tersebut diserahkan kepadaBPN/Kanwil dan dibuat dalam daftar nominative dan Daftarnominatif dipasang sementara dan diberi waktu 14 (empat belas)hari untuk revisi jika ada yang salah atau keberatan;Bahwa setelah daftar nominatif tersebut tidak ada perubahan maka30 (tiga puluh) hari kemudian team Apresial
Register : 30-09-2019 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 621/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
Poenjoto Thijono
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq. Kementerian PU cq. Gubernur DKI Jakarta cq. Kepala Dinas Bina Marga
2.Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai dan Rekan
3.Pemerintah RI cq. Kementrian Agraria BPN cq. Kanwil BPN DKI Jakarta
90 — 136
Poenjoto Thijono
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq. Kementerian PU cq. Gubernur DKI Jakarta cq. Kepala Dinas Bina Marga
2.Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai dan Rekan
3.Pemerintah RI cq. Kementrian Agraria BPN cq. Kanwil BPN DKI Jakarta
90 — 136
berikut bangunan oleh pihak PUPRuntuk kepentingan umum jalan Tol, dengan harga permeter persegisejumlan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga total diterimapenggugat 70 M* x Rp. 20,000.000 + nilai Bangunan sebesar Rp.1.420.448.983 (satu milyar empat ratus dua puluh juta embat ribu empatpuluh delapan sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)), nilai pergantiantersebut wajar ditentukan turut tergugat dibantu oleh Apresial Toto Suartonodan rekan dan telah dibayar melalui rekening penggugat
Putus : 22-12-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3276 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA, dk vs SUMITRO WIYONO
44 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
nol rupiah);Bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian didasarkan padamusyawarah antara Termohon Keberatan dengan pihak yang berhak,musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selakuPelaksana Pengadaan Tanah dengan pihak yang berhak sertamelibatkan Termohon Keberatan Il sebagai pihak yang memerlukanobjek tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan ataubesarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian dari team apresial
Register : 27-10-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 12-01-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 98/PDT/2016/PT YYK Tanggal 10 Januari 2017 — ANTONIUS PRIHADI TEGUH SANTOSA, DKK MELAWAN WAKIRUN, DKK
42 — 30
42 — 30
Sia Hauw Djoen (Tergugat Il) sebagai Pembelimerupakan harga terlalu rendah/tidak layak dikarenakan berdasarkanlaporan penilaian properti untuk tujuan penjaminan pada PT BFI FinanceIndonesia Tbk dari lembaga apresial indefenden KJPP Kampianus Roman,SE.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3400 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA, Dkk vs SUPARDI/MARDI WIYONO
70 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum,penetapan bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian didasarkan padaMusyawarah antara Termohon Keberatan dengan Pihak yang berhak,Musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selaku PelaksanaPengadaan Tanah dengan Pihak yang berhak serta melibatkan Termohonkeberatan Il sebagai Pihak yang memerlukan obyek tanah untukmemperoleh Kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya gantikerugian berdasarkan Hasil penilaian dari Team Apresial;8
Putus : 19-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3290 K/Pdt/2016 Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN
PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL
YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON,
KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA, dk vs IMAN WAKIDI
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2016pengadaan tanah dengan pihak yang berhak serta melibatkan TermohonKeberatan Il sebagai pihak yang memerlukan objek tanah untukmemperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya gantikerugian berdasarkan hasil penilaian dari Tim Apresial;Bahwa besarnya ganti kerugian untuk usaha tambak Pemohon yangdikelola/digarap di atas tanah Hak Milik Pakualaman (PAG) seluas 3355 m?
Putus : 12-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3381 K/Pdt/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
II. DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
lawan
NGADI
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum,penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian didasarkan padamusyawarah antara Termohon Keberatan dengan pihak yang berhak,musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selaku pelaksanapengadaan tanah dengan pihak yang berhak serta melibatkan TermohonKeberatan Il sebagai pihak yang memerlukan obyek tanah untukmemperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya gantikerugian berdasarkan hasil penilaian dari Team Apresial;8.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3398 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dk vs TEGO BUDI
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
rupiah);Bahwa pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum,penetapan bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian didasarkan padaMusyawarah antara Termohon Keberatan dengan Pihak yang berhak,Musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selaku PelaksanaPengadaan Tanah dengan Pihak yang berhak serta Melibatkan TermohonKeberatan Il sebagai Pihak yang memerlukan Obyek tanah untukmemperoleh Kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya GantiKerugian berdasarkan Hasil penilaian dari Team Apresial
Putus : 15-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3285 K/Pdt/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA, Dk vs BARDIYONO
66 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
nol rupiah);Bahwa pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum,penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian didasarkan padaMusyawarah antara Termohon Keberatan dengan Pihak yang berhak,Musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selaku PelaksanaPengadaan Tanah dengan pihak yang berhak serta melibatkan TermohonKeberatan Il sebagai pihak yang memerlukan objek tanah untukmemperoleh Kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya gantikerugian berdasarkan hasil penilaian dari Team Apresial
Putus : 22-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3399 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Dkk vs NURYONO
46 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum,penetapan bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian didasarkan padaMusyawarah antara Termohon Keberatan dengan Pihak yang berhak,Musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selaku PelaksanaPengadaan Tanah dengan Pihak yang berhak serta Melibatkan TermohonKeberatan lIl sebagai Pihak yang memerlukan obyek tanah untukmemperoleh Kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya GantiKerugian berdasarkan Hasil penilaian dari Team Apresial;
Putus : 12-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3383 K/Pdt/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
II. DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
lawan
SUPRAPTI
82 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian didasarkan padamusyawarah antara Termohon Keberatan dengan pihak yang berhak,musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selaku pelaksanapengadaan tanah dengan pihak yang berhak serta melibatkan TermohonKeberatan Il sebagai pihak yang memerlukan obyek tanah untukmemperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya gantikerugian berdasarkan hasil penilaian dari team apresial;8.
Putus : 26-01-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3504 K/PDT/2016 Tanggal 26 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DK VS WAHINO
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3504 K/Pdt/2016Pengadaan Tanah dengan pihak yang berhak serta melibatkan TermohonKeberatan Il sebagai pihak yang memerlukan obyek tanah untukmemperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya gantikerugian berdasarkan hasil penilaian dari Team Apresial;Bahwa besarnya ganti kerugian untuk usaha tambak Pemohon yangdikelola/digarap di atas tanah Hak Milik Pakualaman (PAG) seluas 3.545 m?yang terletak di Wilayah Dusun Bayeman, Desa Sindutan, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo, Prov.
Register : 06-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 243/PDT/2020/PT MKS Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : Sukman Diwakili Oleh : Arfan Ridwan
Terbanding/Tergugat I : PT BANK BRI CABANG WATANSOPPENG Diwakili Oleh : PT BANK BRI CABANG WATANSOPPENG
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Pare Pare Diwakili Oleh : Nor Fuad al Hakim, S.H.
Terbanding/Tergugat III : H. Harianto Diwakili Oleh : MUSTAKIM, SH.
41 — 24
Terbanding/Tergugat I : PT BANK BRI CABANG WATANSOPPENG Diwakili Oleh : PT BANK BRI CABANG WATANSOPPENG
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Pare Pare Diwakili Oleh : Nor Fuad al Hakim, S.H.
Terbanding/Tergugat III : H. Harianto Diwakili Oleh : MUSTAKIM, SH.
41 — 24
Putusan No 243/PDT/2020/PT MKS Penetapan limit lelang seharusnya dilakukan oleh apresial denganmengedepankan asas kepatutan dan seterusnya.....(Vide MemoriBanding Pembanding Hal.4). Penentuan nilai limit lelang sangat mengadangada karena berlindungdibawah peraturan Menteri Keuangan pasal 45 No.27/PMK.06/2016 danseterusnya .....
Putus : 22-12-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3277 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA, dk vs SUGIMAN
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian didasarkan padamusyawarah antara Termohon Keberatan dengan pihak yang berhak,musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selaku PelaksanaPengadaan Tanah dengan pihak yang berhak serta melibatkan TermohonKeberatan Il sebagai pihak yang memerlukan objek tanah untukmemperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya gantikerugian berdasarkan hasil penilaian dari Team Apresial;8.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3278 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA, dk vs TURIYAH
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nol rupiah );Bahwa pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum,penetapan bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian didasarkan padamusyawarah antara Termohon Keberatan dengan pihak yang berhak,Musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selaku PelaksanaPengadaan Tanah dengan Pihak yang berhak serta melibatkan TermohonKeberatanIl sebagai pihak yang memerlukan obyek tanah untukmemperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya gantkerugian berdasarkan hasil penilaian dari Team Apresial
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Wat Tanggal 13 September 2016 — SUPRAPTI
MELAWAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA SEBAGAI TEMROHON KEBERATAN I
DIREKTUR PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN II
57 — 40
57 — 40
Bahwa pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentinganUmum, penetapan bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugiandidasarkan pada Musyawarah antara Termohon Keberatandengan Pihak yang berhak, Musyawarah yang dilakukan olehTermohon Keberatan selaku Pelaksana Pengadaan Tanahdengan Pihak yang berhak serta Melibatkan Termohon KeberatanIl sebagai Pihak yang memerlukan Obyek tanah untukmemperoleh Kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnyaGanti Kerugian berdasarkan Hasil penilaian dari Team Apresial.8.
Putus : 04-03-2013 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus/2011/PN.Sby Tanggal 4 Maret 2013 — SAHAT P. SILABAN, S.H
H. BASAR, S.H
113 — 64
113 — 64
lapangan kemudian saksi membuatAdensum Penilaian;e Bahwa Adendum kemudian ditandatangani dan diserahkan keSeksi Keberatan untuk diproses penurunan MNJOP; e Bahwa saksi tidak ditekan, tidak dipaksa di dalammelaksanakan pemeriksaan keberatan penurunan NJOP; e Bahwa penurunan NJOP adalah lazim dan wajar, dan saksipernah melakukan proses penurunan/keberatan; e Bahwa disposisi dilakukan sesuai dengan prosedur; e Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan dan mendapatkanSertifikasi dari MAPI (Masyarakat Apresial
Keputusan diterima/ditolak;e Bahwa apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap, maka Penilaitinggal melakukan identifikasi kembali dokumen, apabila semua sudahlengkap bisa dilakukan cek/identifikasi ke lokasi selama 1 hari;e Bahwa Saksi Ahli pernah ditunjukkan hasil penilaian tim dari kantor PBBPasuruan tahun 2003, dan semua datanya lengkap dan memenuhipersyaratan; e Bahwa Saksi Ahli mendapatkan sertipikasi sebagai penilai salah satunyadari MAPPI, yaitu suatu lembaga swasta yang bergerak menjadi apresial