PLANET SELANCAR MANDIRI No. 91, tanggal2000, dan Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) BesarNo.006 278/22 08/P8/I1/2006. tanggal 11 Januari2006, dari Pemerintah Kabupaten Badung DinasPerindustrian danPerdagangan, serta Surat Ijin Tempat Usaha Bupati BadungNo.703, tahun 2005, dan Surat Keterangan Tempat Usaha yangmenjelaskan tentang kedudukan hukum sebagai kantor Pusatdari seluruh kegiatan PT.PLANET SELANCAR MANDIRI ("PLANETSURF"), ditujukan pada alamat Perusahaanadalah di Jl.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hakhak Penggugat sekalipunmasih ada upaya hukum kasasi.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belahPihak hadir datang menghadap dipersidangan, Penggugat hadir menghadap sendiri,sedangkan Tergugat hadir Wayne Halim Pemilik Pia Ramaya berdasarkan Surat IzinUsaha Perdangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Badan Penanaman Modaldan Pelayanan

jenis rakitan yang diperiksa ini sesuai denganPasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 denganmemuat unsur pasal Menyimpan, menguasai sesuatu Senjata Api, amunisiatau bahan peledak yang berarti dalam kepemilikan dan penggunaannyasenjata tersebut harus memerlukan surat izin dari pihak yang berwenang,sedangkan untuk amunisinya merupakan amunisi aktif dibuat dipabrikan yangbisa diledakkan;Bahwa menurut peraturan Perundangundangan Senjata Api Tahun 1936Pasal 14 tentang kepemilikan, perdangan

saksi langsungmasuk kedalam kantor JNT untuk menanyakan kepada saudaraSAMSUL apa benar sepeda motor Yamaha Mio warna merah marondidepan kantor adalah milik saudara SAMSUL, dan saudaraSAMSUL mengatakan bahwa ia benar sepeda motor tersebut adalahsepeda motor miliknya dan kemudian saksi kembali membuka pintukantor dan melihat terdakwa ingin menancap gas sepeda motorsaudara SAMSUL dan saksi pun berteriak maling maling, yangmana saudara lari dari sebuah lorong di samping kantor JNT Expresskearah jalan Perdangan

Barulahkemudian pada tahun 1994 dilaksanakan perkawinan menurut adatTapanuli Utara yaitu di daerah tempat kelahiran Termohon yaitu di desa Sugaran Bayu, Perdangan, Sumatera Utara ;3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempattinggal di Kota Jakarta Timur dan selama pernikahan, Pemohon danTermohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :a. Anak ke1, lahir tanggal 27 Oktober 1983 (sudah menikah dan tinggal bersama suaminya);b.

ruang dapur rumah terdakwadengan berat kurang lebih 4,9 ons, dari pengakuan nya terdakwa mendapatkanbagianbagian dari binatang dilindungi berupa sisik trenggiling tersebut dengan caramembeli dari masyarakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh riburupiah) per ons dan akan dijual Kembali ke masyarakat yang mau membeli denganharga antara Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ons ;Menimbang,bahwa selama menjalani perdangan

persidangan sebagai hal yang takterpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai manatersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkewajibanmendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah berusahadengan sunguhsungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, padapersidangan pertama bahkan setiap kali perdangan

ruang dapur rumah terdakwadengan berat kurang lebih 4,9 ons, dari pengakuan nya terdakwa mendapatkanbagianbagian dari binatang dilindungi berupa sisik trenggiling tersebut dengan caramembeli dari masyarakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh riburupiah) per ons dan akan dijual Kembali ke masyarakat yang mau membeli denganharga antara Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ons ;Menimbang,bahwa selama menjalani perdangan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 02 Mei 2016No.119/Pen.Pid/2016/PN.Lht, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 17 Juli2016;Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadapisendiri di perdangan dan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 119/Pen.Pid/2016/PN.Lhttanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2016/PN.Lht

Penuntut Umum Kejaksaan Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 03 Mei 2016No.721/N.6.15/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan 22 Mei2016;Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 17 Mei 2016No.151/Pen.Pid/2016/PN.Lht, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 15 Juni2016 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal O7 Juni 2016No.151/Pen.Pid/2016/PN.Lht, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 14Agustus 2016;Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadapisendiri di perdangan

Negeri Batang telah cukup dalam mempertimbangkan ketentuanketentuan dalam dakwaan kesatu terhadap diri Terdakwa telah dipertimbangkansecara tepat dan benar mengenai ketidak berlakunya ketentuan dalam dakwaankesatu tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum, majelisHakim tingkat pertama menilai terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum tidakmemenuhi syarat keberlakuan yang mana Peraturan Pemerintah penggantiUndangundang Nomor 8 Tahun 1962 sudah dicabut, sedangkan PeraturanMenteri Perdangan

beratHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN.BKLbersih 0,722 gram, berupa metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan nomor urut 61;Menimbang bahwa ketika barang bukti tersebut ditemukan,sebagaimana dalam barang bukti, dan analisis laboratorium, barangbukti tersebut berupa kristal, sehingga majelis berkeyakinan barang buktitersebut bukan dalam bentuk tanaman; Menimbang, bahwa para saksi tidak mejelaskan informasimasyarakat mengenai keberadaan metamfetamina tersebut dalamrangka perdangan

SEMA No.3 Tahun 2011 yang menjadi batas jumlahmaksimal penguasaan atau pemilikan narkotika bagi peyalanguna yang sedangmenjalani rehabilitasi untuk narkotika jenis shabu adalah sebanyak 1 (gram).Ketentuan batas pemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebutbertujuan untuk mencegah agar jangan sampai penyalahguna berperan gandaterlibat dalam peredaran/perdangan gelap narkotika sebagai Bandar, pengedar,penjual, pengekspor/pengimpor, sedangkan barang bukti yang diamankan milikTerdakwa, paket

Menyatakan terdakwa FITRI HARIYANTI ALS YANTI BINTI BASIRINbersalah melakukan tindak pidana Perdangan Orang sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (2) UU RI No.21 Tahun 2007;2.

SusPHI/2018/PN GtoUsaha Perdangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 03330607/BPMPTSP/IZ/PK/IX/2016;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan kedua belah pihak.Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak

Mitra Agro Santosa adalah memproduksipupuk alam dan pupuk buatan , sedangkan ijin usaha perdagangan CVMitra Agro Santosa adalah perdangan pupuk ;= Bahwa industri kecil dan menengah dapat membeli Bahan Bakar Minyakyang bersubsidi dari Pemerintah jika mendapatkan Ferifikasi dari DinasPerindustrian dan Perdagangan atas permohonan dari perorangan ataubadan usaha yang bersangkutan ;= Bahwa sampai saat ini berdasarkan catatan pada Dinas perindustrian danPerdagangan Kabupaten Jombang CV Mitra Agro Santosa

PUTUSANNomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara;Darmawati Alias Darma Binti Muhammad Sadang, NIK 7304034306820003,umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha sendiri(perdangan), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,tempat kediaman di Kolikapa, RT 004 RW 000, KelurahanMbay I,Kecamatan XxXxXxXXxXxX

Menyatakan terdakwa FITRI HARIYANTI ALS YANTI BINTIBASIRIN bersalah melakukan tindak pidana Perdangan Orang sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (2) UU RI No.21 Tahun2007;2.

Bahwa Tergugat merupakan Perseroan Swasta Nasional yangmenjalankan usahanya dalam bidang perdagangan besar atas dasar balasjasa (Fee) atau kontrak, perdagangan besar barang percetakan danpenerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar komputer danperlengkapan komputer, perdangan besar piranti lunak, Aktivitas Konsultas!

Platinum Berjangka, KemudianTergugat III melakukan Perubahan Nama yang disetujui oleh DepartemenPerdagangan Badan Pengawas perdangan berjangka komoditi menjadi PT.VICTORY INTERNATIONAL FUTURE Nomor 18/BAPPEBTI/PN/4/2008Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pat.G/2020/PN Btmtanggal 10 April 2008, dan pada tahun 2018 Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komoditi mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan AlamatPialang Berjangka Dengan Nomor : 0010/BAPPEBTI/SPPA/07/2018 yangdiberikan Kepada

di Kesatuan Badan IntelijenStrategis TNI dan benar komunitas Intelijen TNI merupakan posisiyang strategis dalam organisasi TNI, namun demikian perludijelaskan bahwa Terdakwa melaksanakan tugas di "Pimer KoperasiKalta" berdasarkan surat perintah Kabais Nomor Sprin/2008/XII/201 1tanggal 28 Desember 2011 dan surat perintah Nomor 02//21012/SITtanggal 2012.Koperasi Primer Kalta sebagai organisasi usaha di bawahpembinaan Badan Intelijen Strategis TNI memiliki ijin terdiri dariSIUPB (Surat ijin Usaha Perdangan

berdinas di Kesatuan BadanIntelijenStrategis TNI dan benar komunitas Intelijen TNI merupakanposisi yang strategis dalam organisasi TNI, namun demikian perludijelaskan bahwa terdakwa melaksanakan tugas di "Pimer KoperasiKalta" berdasarkan surat perintah Kabais Nomor Sprin/2008/XH/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan surat perintah Nomor02/1/21012/SIT tanggal 2012.Koperasi Primer Kalta sebagai organisasi usaha di bawahpembinaan Badan Intelijen Strategis TNI memiliki ijin terdiri dariSIUPB (Surat ijin Usaha Perdangan

Hal tersebut menurut kami TimPenasihat membenarkan Putusannya tersebut dengan Buktibahwa Pimkopkalta telah mendirikan usaha yang bertentangandengan Perpang TNI nomor 93/XII/2009 tentang penataanKoperasi di Lingkungan TNI, ijin tersebut antara lain SIUP B(Surat ijin Usaha Perdangan Besar) TDPK (TandaDaftarPerusahaan Koperasi) NPWP (Nomor Pokok WajibPajak) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) NIK (NomorIdentitas Kepabean) Surat keterangan Domisili, SPPKP (SuratPengukuhan Pengusaha, Kena Pajak) NPIK