Inpres tersebut diterbitkan dalam rangka mempercepatpenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yangsalah satu tugas BPKP adalah melakukan audit tujuan tertentu terhadapprogramprogram strategis nasional yang mendapat perhatian publik danmenjadi isu terkini. Bahwa programprogram strategis nasional yangHalaman 134 dari 172 halaman.

Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ;Penjelasan ayat (3) menyebutkan:Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangan ;k.

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, Untukmemperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.> Pasal 49 menyebutkan bahwa BPKP sebagai salah satuaparat pengawasan intern pemerintah dan salah satu daripengawasan intern itu termasuk audit investigative.2.

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa auditdengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP,dan audit atas halhal lain di bidang keuangan dan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf cPP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKP melakukan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lainberdasarkan penugasan dari Presiden.

Sidimpuan) tahun 2008 dan 2009 Pada DinasPemuda, Olahraga dan Pariwisata KotaPadangsidimpuan.Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang Akuntansi danAuditing.Bahwa ahli telah mengikuti pendidikan dan pelatihanyang berhubungan dengan keahlian ahli antara lainPendidikan dan pelatinan Pemeriksaan Operasional,Diklat Pengendali Teknis Pusdiklatwas BPKP di CiawiBogor tahun 2006, Diklat Penyidikan di Pusdiklatwas diCiawi Bogor tahun 2005, Diklat Pengadaan Barang danjasa Pemerintah di Medan tahun 2009, Diklat SPIP

padaInspektorat Daerah:a. dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar,urusan wajid non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesuaiUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu;monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.b. dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

padaInspektorat Daerah:a.dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar,urusan wajid non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesuaiUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu;monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

pengertian pelaksanaanpekerjaan secara swakelola adalah kegiatan yang perencanaan,pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah; Bahwa berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut, maka dalamhal kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola, makatanggung jawabnya ada pada penerima SKyang harus melaksanakan; Bahwa Surat Keputusan dalam Hukum Administrasi Negara adalahmerupakan norma hukum; Bahwa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP

Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar,urusan wajid non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesuaiHalaman 186 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg#@yUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu;monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.b. dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

padaInspektorat Daerah:a.dalam rumpun jabatan Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Madya Sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2020adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren (urusan wajib pelayanan dasar,urusan wajid non pelayanan dasar dan urusan pilihan) sesualUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: reviu;monitoring; evaluasi; dan pemeriksaan.dalam kedudukan sebagai APIP sesuai PP 60 tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.> Pasal 49 menyebutkan bahwa BPKP sebagai salah satu aparatpengawasan intern pemerintah dan salah satu dari pengawasanHal 163 dari 188 Putusan Nomor 29/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.intern itu termasuk audit investigative.2,.

A 2019;10. 1 Exemplar Realisasi anggaran hibah;11. 1 Exemplar Evaluasi pelaksaan anggaran tahapan pemilihan serentak TA 2020;12. 6 Exemplar Rencana kebutuhan biaya RKB;13. 1 Bundel SK dan Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja;14. 1 Map SPIP;15. 1 Map System Pengendalian Interen Pemerintah;16. 46 Bundel Dokumen Pengadaan Langsung;17. 1 Bundel Dokumen Pengadaan Tender;18. 1 Bundel Rapat pleno Bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember

Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya dalam Pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008disebutkan bahwa BPKP sebagai salah satu aparatpengawasan intern pemerintah, dan salah satu daripengawasan intern itu termasuk audit investigatif.

Nomor Sertifikat: SERT1310/SPIP/DL/4/2013.Tahun 2014 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif.Nomor Sertifikat: SERT0674/DL/4/201 4.Tahun 2014 Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas AparatPenegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.Nomor Sertifikat: KS14060092.. Tahun 2015 Mengikuti Pendidikan dan Pelatinan Audit Forensik.Nomor Sertifikat: SERT0653/DL/4/2015.. Tahun 2015 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fraud ControlPlan (FCP).

D24.956 d Sertifikat Auditor Ahli Anggota Tim e Sertifikat Auditor Ahli Ketua Tim, Sertifikat Diklat Pemeriksaan Operasional (Management Audit) g Sertifikat Diklat Audit Investigasi h Sertifikat Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bahwa Keahlian yang ahli sampaikan dalam BAP ini merupakan keahlian di bidang Akuntansidan auditing 2272292222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa ahli pernah memberikan keterangan dalam beberapa perkara Tindak Pidana Korupsisebagai berikut :a Perkara Dugaan

keahlian dibidang akuntansi dan auditing PNS / auditorpada BPKP), Khatolik, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut :Ahli pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik dan membenarkanpendapat ahli sebagaimana diterangkan dalam BAP AHLI tanggal 11Nopember 2016;Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;Bahwa Ahli sebagai Auditor pada Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat,tahun 2015 sd sekarang;Adapun pelatihan yang pernah diikuti adalah :Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

nomor 3471/LS-BJ/2015 tanggal 11/09/2015;

3461/LSBJ/2015 tanggal 11/09/2015;159.SP2D untuk pembayaran belanja honor pns kegiatan pengawasan kasus ( 2Obrik ) dengan nomor 3471/LSBJ/2015 tanggal 11/09/2015;160.SP2D untuk pembayaran belanja honor pns kegiatan pengawasan kasus ( 4Obrik ) dengan nomor 4040/LSBJ/2015 tanggal 12/10/2015;161.SP2D untuk pembayaran belanja honor pns kegiatan pengawasan reguler ( 24Obrik ) dengan nomor 4041/LSBJ/2015 tanggal 12/10/2015;162.SP2D untuk pembayaran belanja honorarium tim satgas pelaksanaimplementasi spip

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) masingmasing Tahun Anggaran.Bahwa Saksi pada tahun 2011 Inspektur Pembantu Wilayah 3 dan pada tahun2016 sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 2 ;Bahwa Tugas Inspektur Pembantu Wilayahn adalah Pengusulan programpengawasan di wilayanh adalah Pengkoordinasian pelaksana pengawasanPengawasan' terhadap penyelenggara pemerintah daerah Pelaksanapemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian terhadap tugas pengawasanPemberian bimbingan teknis SPIP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan perludilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.8 Tim Teknis Kabupaten/kota melakukan pengendalian dan review atas kinerja pelaksanaankegiatan yang dilaksanakan petani/P3A/GP3A sehingga pelaksanaan kegiatan dapatmencapai tujuan dan sasaran secara efektif, efisien, ekonomis

A 2019;

keahlian dibidang akuntansi dan auditing PNS /auditor pada BPKP), Khatolik, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanpendapat sebagai berikut :Ahli pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik dan membenarkanpendapat ahli sebagaimana diterangkan dalam BAP AHLI tanggal 11Nopember 2016;Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;Bahwa Ahli sebagai Auditor pada Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat,tahun 2015 sd sekarang;Adapun pelatihan yang pernah diikuti adalah :Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

A 2019;