Menyatakan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPrimair Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;2. Membebaskan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI dari dakwaan PrimairPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;3.

Menyatakan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannyamengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana pada dakwaan SubsidairPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;4.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengajamenghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentangapa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahDokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan

atau, sehingga untukterbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif olehterdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria teroenuhi secaraalternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud karena kalalaiannya adalah adanya sikapkurang hatihati dari pelaku ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam penatausahaan hasil hutan ;Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN PtiMenimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu sebagaimana Pasal 1angka 13 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayubulat, kayu bulat kecil, kKayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa WIYONO Bin MARKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya

Setiap Orang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,definisi Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yangmelakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Pid.BLH/2017/PN.AgmAd.2. karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu: Menimbang, bahwa yang dimaksud karena kealpaannya atau karenakelalaiannya adalah sikap yang kurang hatihati, kurang memahami keadaandimana seharusnya kalau ada sikap hatihati, tentu dapat memperkirakanakibatakibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasalingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayudan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakatdengan tetap menjaga kelestariannya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangdimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untukmemanfaatkan

dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatanpenebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengantidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikanoleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksimelalui kKegiatan pemanenan atau penebangan

, pengayaan, pemeliharaan, danpemasaran.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan Hasil hutan

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mengandungunsurunsur tindak pidana sebagai berikut :1.

No. 18 tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dimaksud dengan Suratketerangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitashasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;Menimbang, bahwa Pasal angka 16 UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud Hasilhutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayupacakan yang berasal

dari kawasan hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 UndangUndang RI Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu Alatangkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutantelah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.Hal. 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN.PbuMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan, yang dimaksudSurat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan buktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure Dengan Sengaja adalahberarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan.

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Kesatu Penuntut Umumtelah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatanTerdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana teruraidi atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Dengan sengaja mengangkuthasil hutan yang tidak dilengkapi secara

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakimlangsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan faktafakta hukum yaitudakwaan pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang ;2.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pertaturan lain yang berhubungandengan perkara ini ;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa MHD NOR BIN YASIN, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja,Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;2.

Pasal 12 Huruf e Undangundang Nomor 18Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimanadiatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana Illegal ogging;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;e Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e UndangundangNomor 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubahmenjadi Undangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

yang dilakukan olehterdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadaterdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwasecara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalampasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf aUU No. 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif, maka Majelis Hakim untuk runtutnya pembuktian akan langsungmempertimbangkan dakwaan kedua yaitu terdakwa melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP. yang mempunyai unsurunsur hukum sebagai berikut :1. Unsur Barang Siapa;2.

satu) buah gergaji bajulan dan 1 (satu) unitgerobak/geledekan terbuat dari besi tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan untuk 2(dua) glondong kayu dikembalikan ke Perhutani;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karenaterdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini ;Mengingat, pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RINo.18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal55 ayat (1) KUHP Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan Perundangundangan yang berkaitan ;MENGADILI1.

atau 0,048 M3 (sesuai denganBerita Acara Pemeriksaan kayu jati No 08/BAP/Ngr/2014tertanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatanganioleh Yusamanto).Akibat perbuatan terdakwa Perhutani Desa Plandirejomengalami kerugian sekitar Rp 114.912 (seratus empatbelas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) atausetidaktidaknya lebih dari Rp 250, (dua ratus limapuluh rupiah).won n Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, atas penyusunan dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut terdakwa meyatakan mengerti dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dalampersidangan dibawah sumpah yaitu:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:a.

dinyatakan bersalah danakan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan ;Halhal yang memberatkan : perbuatan terdakwa merugikan pihak Perhutan Plandirejo ;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat, pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,KUHAP, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;1415MENGADILI;.

Pada saatTerdakwa sedang memacaki kayu jati tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugasPolhutmob karena terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun daripihak Perhutani selaku Pemilik;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerttiserta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); Menimbang

Hut : Menimbang,membenarkannya;Bahwa saksi bekerja di Dinas kehutanan sejak 1 Oktober 2002 sampai dengansekarang, jabatan saksi sebagai kepala Seksi Eksploitasi Hutan yang bertanggungjawab Membina dan melaksanakan tugas di bidang Eksploitasi Hutan;Bahwa yang menjadi dasar acuan peraturan di bidang Kehutanan adalah UU RIno.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa kayu jati yang dipungut terdakwa tersebut termasuk dalam hasil hutankayu jati bulat berbentuk kayu bulat

terdakwa dari pertanggung jawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harusdinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harusdijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam UndangUndang RI Nomor18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 193 ayat (1) KUHAPmaka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupunpidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdakwa ditahan maka masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnyadari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa

Menyatakan Terdakwa MISNAuJI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telahmelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana diaturdan diancam pasal 82 ayat (1) jo pasal 12 huruf b UU Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamdakwaan tunggal;2.

satu diantara kedua dakwaan tersebut yang sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yaitudakwaan alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim akanmembuktikan dakwaan alternatif Kesatu diatas yaitu perbuatanTerdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa rumusan pasal 12 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Setiap orangdilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memilikiizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan rumusan pasal82 ayat (1) huruf b adalah Orang perseorangan yang dengan sengajamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

menimbulkan kerusahan lingkungan;Halhal yang meringankan:e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepadaTerdakwa dipandang sudah adil atau setidaktidaknya mendekati rasa keadilanbagi Terdakwa maupun bagi masyarakat khususnya masyarakat KabupatenJember;Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI.

dan disimpan dulu di belakangrumahnya; Bahwa kayu kayu tersebut diambil dari petak 34 milik perhutani dan akandigunakan Terdakwa untuk memperbaiki rumahnya; Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Negara mengalami kerugiansekitar Rp. 10.000.000, ( sepuluh juta Rupiah );Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan DakwaanAlternatif yaitu :Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 82 ayat ( 1 ) huruf c Jo pasal 12 huruf c UU RI No.18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUDakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 50 ayat (3 ) huruf e jo pasal 78 ayat (5 ) UU No.41 / 1999;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, makaMajelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akandipertimbangkan untuk dibuktikan, dan berdasarkan fakta fakta hukum makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidaksah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat ( 13 ) UU No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud hasilhutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat bulat, kayu bulat kecil, kayuolahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat ( 2 ) UU No.18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan kawasan

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diriTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula hal hal yang memberatkan danyang meringankan bagi Terdakwa :Hal hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa dapat merusak Sumber Daya Alam;Hal hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa menyesali atas perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Mengingat pasal 82 ayat ( 1 ) huruf c Jo pasal 12 huruf c UU RI No.18tahun 2013 tentang

pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, danPasal pasal dari UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang HukumAcara Pidana serta Pasal pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILIL:.

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa KOMEDI Als KAI DONI Bin JUMAR terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengangkut, menguasai atau memilild basil yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Ketemgan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 huruf e ", sebagaimana ciiatur dan diancampidana melanggar pasal Pasal 83 ayat (1 ) huruf b UU RI No.18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan daiamsurat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMEDI Als KAI DONI BinJUMAR dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara dikurangiselama terdakwa ditahan dan tetap ditahan di rumah tahanan Negara dandenda Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah ) subsidiair 3 ( tiga )bulan penjara.3.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan Kedua kami ;Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Bnt2.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkanPasal 340 KUHP dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menegaskan dihukum sebagai orangyang melakukan peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan,atau turut melakukan perbuatan itu ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalamdalam

NORKHOLIS bin SAMADI telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur yang diatur dandiancam dalam pasal 83 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf e undangUndang RI No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa . USMAN RAJALI bin SAMSI danterdakwa Il.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikenalkumulasi dua hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakanpidana badan berupa penjara, para terdakwa juga harus dikenakan pidana denda ;Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim dalam menyidangkan suatuperkara tidak sekedar sebagai pelaksana ketentuan UndangUndang semata, akan tetapiMajelis Hakim wajib memutuskan perkara berdasarkan nilainilai keadilan ;Menimbang, bahwa apabila uang denda tersebut dibayarkan oleh

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dalam perkara in casu ;MENGADILI.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

dan 1 (satu) buah kapak atau pecok; Bahwa dalam mengambil kayu jati tersebut terdakwa tidak pernah mendapat iindari pejabat yang berwenang; Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010, Tafsir kerugian Perhutani sebesar Rp.370.000,(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 12huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana;atauKedua :Bahwa terdakwa TEGUH WIDODO bin MARDI secara bersamasama denganIMAM MALIKI alias KUCENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam10.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalamhutan petak 53 b RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro masuk Desa CancungKecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk

Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010, Tafsir kerugian Perhutani sebesar Rp.370.000,(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 12huruf c jo pasal 82 ayat (1) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan Terdakwa TEGUH WIDODO bin MARDI tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja turutserta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yangdilakukan oleh orang perseorangan

Menyatakan terdakwa Samiran bin Sojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan alternatif ke dua ;2.

tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum,maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsurtindak pidana yang didakwakan terhadapnya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengandakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatanterdakwa melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangberdasarkan rumusannya unsurunsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:1.

atau kekayaan yangteroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsursetiap orang, tertuju kKepada subjek hukum pendukung hak dan kewajibansebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orangperorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orangatau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannyasesuai dengan hukum yang berlaku, in casu UndangUndang Nomor 18tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikanoleh UndangUndang sebagaimana diatur di dalam KUHP;Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telahmenghadapkan seseorang yang bernama Muhammad Sanusi sebagaiterdakwa ke persidangan, dimana terdakwa tersebut didakwa melakukantindak pidana sebagaimana diuraikan diatas yang bertempat di dalamkawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember;Menimbang, bahwa didalam

No. 65/PID.SUS/2014/PT.PALUPerusakan Hutan, sebagimana dalam Dakwaan yaitu Pasal 83 ayat (1)huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariyanto Arifin alias Anto denganpidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,dan denda sebesar Rp. 500.000.000.

Putusan sedemikian rupa tersebut tidak memiliki atau tidak mempunyaidampak jera bagi orangorang tertentu atau dengan kata lain seseorangtidak segansegan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdilarang/diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 65/PID.SUS/2014/PT.PALU2.

ABDUL MUFTI Bin MISNI telah terbukti danbersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Pasal 83 ayat (2)huruf b Jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua.2

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) KUHPidana.ATAU Bahwa Terdakwa I.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jopasal 55 ayat (1) KUHPidana.ATAU Bahwa Terdakwa I.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamenyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:1 GUS IRWANDI Bin SYAHMUNIR dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga dengan Para Terdakwa;e Bahwa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa I.

Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1 Menyatakan terdakwa WARIMAN bin SUPARDI bersalah melakukan tindak pidanamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (2) UU RINo. 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bojonegoro.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanAlternatif Kesatu yaitu : pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, Kedua pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat(1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan,Ketiga pasal 12 huruf a Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danpemberantasan perusakan Hutan, dan Keempat Pasal 362 KUHP Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum PidanaMenimbang,bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut umum disusun secara alternatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dan apabila dakwaan tersebuttelah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak

akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 12 huruf a Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagaiberikut :1 Setiap orang2 melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, yang tidak sesuai dengan izinpemanfaatan hutan.3 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangperseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;Ad. 1.

Ket.Kepin P (m) L(cm) T (cm)g1 2 3 4 5 6 7 8 Kelompok Meranti1 Kapur/Keladan 176 400 16 8 9,1012Jumlah 176 9,1012 Perbuatan terdakwa SUPRIANUS ALFA ANAK MARSELINUS LANDOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan terhadapdakwaan tersebut:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifatalternatif, dan untuk terpenuhinya unsur a quo tidak mensyaratkan kumulasiminimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimalsalan satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktorpemenuhan atas keselurunan unsur yang telah termaktub tersebut, anasirtersebut dapat dilinat dari pokok fakta hukum yang akan Majelis Hakim uraikankemudian;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,telah dijelaskan pengertian tentang Surat keterangan sahnya hasil hutan, yaknidokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, Adapun Surat tersebutialah dokumen yang bersifat imperatif wajib dimiliki oleh seseorang yangmengangkut, memiliki, ataupun menguasai hasil hutan berjenis kayu sebagaiprasyarat untuk dapat melakukan perbuatanperbuatan a quo, Adapun pihakyang dapat mengeluarkan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmengatur mengenai tindakan terhadap alat angkut hasil hutan yang ilegal,Majelis Hakim menilai layak untuk menetapkan agar dirampas untuk Negara.Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokiawarna hitam yang telah disita tidak lagi memiliki nilai ekonomi yang signifikan,maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasiyang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayahhukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telahmenghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Suriyono Lasedan setelah diperiksa

Undangundang hukum pidana menentukan, untukdapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung darikeinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa Pasal

1 angka 13 UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayubulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai