., Staf Bantuan MHukumPada Bagian Hukum Setkab KutaiKartanegara ; A.

., Staf StafBantuan Hukum Pada BagianHukum Setkab Kutai Kartanegara3 Suratno, S.H., Staf Bagian Bantuan MHukumSetkab Kutai Kartanegara :Arjunawan, Pengacara / Advokat ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180.20/HK Bankum/II/2011, tanggal 08Pebruari 2011 ; Selanjutnya disebut sebagai~ 222 e eee TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut =;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda, Nomor : 04/PEN/2011/PTUN.SMDtanggal 21 Januari 2011 tentang Susunan Majelis

., NIP 19671102 199603 1 001,Jabatan Kabag Administrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara;. ABDUL KADIR, S.H., M.Si., NIP 19700717 200003 1 005,Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara;. SURATNO, S.H., NIP 19650408 200801 1 003, Jabatan StafBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara;. EDY IRIANTO, S.H.

lembar Nota dari Toko Sinar Jaya Jalan Langsat 39 Tg,Sejor tanggal 10012013;47. 1 (satu) lembar Nota dari Toko Bintang Delapan tanggal 232013;48. 1 (satu) buah Flash Stempel milik Toko Jaya Bersama;49. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panitia Masjid JamiAl Amin Nomor 08/PANPEMMJA/TPIASIII/2013 Tanggal 16 Oktober2013;Dikembalikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Jami AlAmin melaluisaksi Hairul bin Abdul Kadir Mampu;1. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor09068/SP2DRS/SETKAB

NIP: 196711021996031001,Jabatan Kepala Bagian Adminisyrasi Hukum Setkab. KutaiKartanegara, Alamat: Kantor Bupati Jalan WolterMonginsidi No. 01 Tenggarong;2. ABDUL KADIR, SH, M.Si. NIP : 19700717200001005,Jabatan : Kepala Sub. Bag. Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara, Alamat : Kantor Bupati jalan Wolter MonginsidiNo. 01 Tenggarong;JOKO ADI WIBOWO, SH. NIP: 197410302006041009,Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab.

NIP: 198406252010011013, Jabatan StafBagianBantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, AlamatKantor Bupati jalan Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong;SURATNO, SH. NIP : 196504082008011003, Jabatan : StafBagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, Alamat:Kantor Bupati jalan Wolter Monginsidi, No.01 Tenggarong;Selanjutnya disebut sebagai ..................cceceeee es TERGUGAT;DanPT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Gedung Graha Aktiva Suite1001, Jl.

., Jabatan Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara3. SURATNO, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukum PadaBagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 FebruariHal. 1 dari 34 hal. Put. No. 48PK/TUN/20112011 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/ Tergugat/Terbanding ;dan1. PT. DERMAGA ENERGI, berkedudukan di KantorTaman A.9 Unit C.8C.14, Jalan Mega KuninganLot. 8.9/9, Jakarta ;2. PT.

mengajukan permintaan pencairan danakepada SAMSURI ASPAR melalui surat Nomor 05/B/XI/2005 tanggal 15November 2005 dengan alasan digunakan untuk Biaya Pengurusan jinMutasi Senjata Api Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudianSAMSURI ASPAR juga memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRANYUNUS: Tindak lanjuti sepanjang dana tersedia dan proses sesuaiketentuan; Pada tanggal 23 November 2005 SETIA BUDI bersamasama denganKHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian KesejahteraanSosial/Humas Setkab

mengajukan permintaan pencairan danakepada SAMSURI ASPAR melalui surat Nomor 05/B/XI/2005 tanggal 15November 2005 dengan alasan digunakan untuk Biaya Pengurusan jinMutasi Senjata Api Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudianSAMSURI ASPAR juga memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRANYUNUS, tindak lanjuti sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan; Pada tanggal 23 November 2005 SETIA BUDI bersamasama denganKHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian KesejahteraanSosial/Humas Setkab

Tindak lanjuti sepanjang dana tersedia dan proses sesuaiketentuan; Pada tanggal 23 November 2005 SETIA BUDI bersamasama denganKHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian KesejahteraanSosial/Humas Setkab Kutai Kartanegara dan meminta segera diprosespencairan dana dana tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatanPanitia Legislatif dan Panitia Eksekutif (Panel/Panek), dana tersebut akandiganti dan dianggarkan pada mata anggaran Bantuan Sosial APBDPerubahan Tahun 2005, kemudian BASRAN YUNUS memanggil

permintaan pencairan danakepada SAMSURI ASPAR melalui surat Nomor 05/B/X1I/2005 tanggal 15November 2005 dengan alasan digunakan untuk Biaya Pengurusan jinMutasi Senjata Api Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudianSAMSURI ASPAR juga memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRANYUNUS, tindak lanjuti sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan; Pada tanggal 23 November 2005 SETIA BUDI bersamasama denganKHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian KesejahteraanSosial/Humas Setkab

,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: staf Bagian Bantuan Hukum Setkab KutaiKertanegara, beralamat di Jalan Wolter Mangonsidi Tenggarong Kabupaten KutaiKertanegara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2009 nomor:180.225/HKIV/X/2009 bertindak untuk dan atas nama Tergugat Bupati KutaiKertanegara/ Pembanding, dan M.

Bag Bantuan Hukum Setkab.Kutai Kartanegara.JOKO ADI WIBOWO19741030 200604 1 009Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara.HARMAN, S.H.19840625 201001 1 013Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara.SURATNO, S.H.19840625 201001 1 013Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara.EDY IRIANTO, S.H.19840625 201001 1 013Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab.

., dan kawankawan, Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 Juni 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanM. MAKHRONI, bertempat tinggal di Jalan Tahir, RT 01, KelurahanMuara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten KutaiKartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasakepada Drs. H. M. Andreas Y.

., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KabagHukum Setkab Malinau, alamat JI. Pusat Pemerintahan Lt.Il KantorBupati Malinau;2. SLAMET RIYONO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, JabatanJaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Malinau, alamat Jl.Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Malinau;3. HERMAN KONDO SIRIWA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Malinau,alamat JI. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Malinau;4.

halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUNJKTmenerima Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 365/MEN/XI2007 ~=s tanggal 14 12 2007, di mana dalam lampiranKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia, yang menjadi satu kesatuan dalam kolomketerangan tertera sebagai berikut*Bebas Tugas Tmt, 112008 s.d. 3112009, Pensiun Tmt122009Pada tanggal 5 Mei 2009, pihak Penggugat menerima suratdari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia bernomor B.496/Setkab

SOLEH ABIDIN, SH, Jabatan KasubbagBantuan Hukum dan Kerja Sama BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;3. JANUAR BAYU IRAWAN, SH, JabatanKasubbag PerundangUndangan = BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;4. ARDIANSYAH, SH, Jabatan Staf KasubbagBantuan Hukum dan Kerja Sama BagianHukum Setkab.

Selor tgl10-01 -20147. 1 (satu) lembar Nota dari Toko Bintang Delapan tgl 2-3-2013;48. 1 (satu) buah Flash StempelmilikTokoJayaBersama;49. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panitia Masjid Jami Al Amin Nomor : 08/PANPEM-MJA/TPI/VI 11/2013 Tanggal 16 Oktober 2013,Dikembalikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Jami Al Amin melaluiSaksi Hairul Bin Abdul Kadir Mampu;- 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 09068/SP2D- RS/SETKAB/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember

Langsat 39 Tg, Sejor tgl 10012013;1 (satu) lembar Nota dari Toko Bintang Delapan tgl 232013;1 (satu) buah Flash Stempel milik Toko Jaya Bersama;1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panitia Masjid Jami Al AminNomor : 08/PANPEMMJA/TPIA/II/2013 Tanggal 16 Oktober 2013; 'Dikembalikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Jami A Amin melaluiSaksi Hairul Bin Abdul Kadir Mampu;1.2,1 (satu) bundel copy Surat Perinrtah Pencairan Dana No. 09068/SP2DRS/SETKAB/X1V/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember

Foto copy Petikan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor: B.202/Setkab/PWI/4/96 tertanggal25 April 1996 perihal Pewarganegaraan RepublikIndonesia An.

Pemdes Setkab. Jember atau Kabag. Keuangan Pemkab. Jember adabeberapa program pembangunan desa yang tidak sesuai antara kwitansi yangdilaporkan dalam SPJ dengan fakta dilapangan yang dilakukan terdakwa antaralain :1.

Pemdes Setkab. Jember atau Kabag. Keuangan Pemkab. Jember adabeberapa program pembangunan desa yang tidak sesuai antara kwitansi yangdilaporkan dalam SPJ dengan fakta dilapangan yang dilakukan terdakwa antaralain:1. Untuk perbaikan musholla didalam kwitansi tertera nominal sebesarRp . 2.100.000,00 padahal menurut saksi AZIS tukang yang manangani perbaikanmusholla tersebut hanya menelan biaya sebesar Rp.1.500.000,00 untuk pembelian bahan material.2.

Pemdes Setkab. Jember atau Kabag. Keuangan Pemkab. Jember adabeberapa program pembangunan desa yang tidak sesuai antara kwitansi yangdilaporkan dalam SPJ dengan fakta dilapangan yang dilakukan terdakwa antaralain:23241.

Pemdes Setkab. Jember atau Kabag. Keuangan Pemkab. Jember adabeberapa program pembangunan desa yang menurut Jaksa Penuntut Umum tidaksesuai antara kwitansi yang dilaporkan dalam SPJ dengan fakta dilapangan dan untukitu BPKP Perwakilan Prop. Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan fisik dilapanganyang dituangkan dalam hasil audit kerugian keuangan Negara oleh BPKP PerwakilanProp.

., Jabatan KasubbagBantuan Hukum dan Kerja Sama bagianHukum Setkab. Kutai Timur;4. JANUAR BAYU IRAWAN, S.H., JabatanKasubbag PerundangUndangan BagianHukum Setkab. Kutai Timur;5. MITA PUSPA ANTIKASARI, S.H., Jabatan StafBantuan Hukum dan Kerja Sama BagianHukum Setkab.

menerbitkanKeputusan Pensiun yang bersangkutan;Surat Nomor : D.2611/V.612/47, tanggal 23 Pebruari 2010 dalamkesimpulannya menyatakan : Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disampaikan bahwaPegawai Negeri Sipil yang telah dihukum penjara atau kurunganberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiSurat Nomor : B.187/Setkab

(Fotocopy dari fotocopy);Surat Deputi Sekretaris Bidang Administrasi SekretariatKabinet Republik Indonesia Nomor : B.187/Setkab/ DA/I11/2011, tanggal 8 Maret 2011, Perihal Usul Pensiun atas namaDeden Supriyadi. (Fotocopy sesual denganSurat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.2611/V/612/47, tanggal 23 Pebruari 2010, Tentang PenyelesaianStatus Kepegawaian Bagi PNS yang dihukum Penjaraberdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah MempunyaiKekuatan Hukum Yang Tetap.

Bahwa pada saat itu para pemilik tanahmenghendaki harga tanah ditepi jalan s/d 150M kedalam sebesar Rp.135.000,per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150M kedalam dan seterusnyaseharga Rp.65.000, per meter persegi.Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemiliktanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada Tanggal 08Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin oleh AsistenPemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs.

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor60004.01/RASKDASK/BANG.1/2005Tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp.5.514.253.169, termasuk didalamya BelanjaModal Tanah untuk kegiatan Pembebasantanah, tanam tumbuh dan Bangunan untukkeperluan lokasi OR Kuda + 50 Ha sebesarRp. 3.664.825.554..b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005Tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukankepada Bupati Kukar cq.

Dari nilai uang diterima oleh Pemegang KasBagian Pemerintahan Setkab KutaiKartanegara sebesar Rp. 3.664.825.554,yang telah direalisasikan untuk pembayarantahap sebesar Rp. 3.664.675.000, sehinggaper 31 Desember 2005 terdapat sisa kassebesar Rp. 150.554, yang telah disetorkankembali ke Kas Daerah Pemkab KukarTanggal 13 Februari 2006.Pembayaran tahap tersebut dilakukan olehTim pengelola kegiatan pembebasan tanah,tanam tumbuh tahun 2005 sesuai KeputusanBuapti Kutai Kartanegara nomor 100/13.A/PEM/III

Bahwa pada saat itu para pemilik tanahmenghendaki harga tanah ditepi jalan s/d 150M kedalam sebesar Rp.135.000,per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150M kedalam dan seterusnyaseharga Rp.65.000, per meter persegi.Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemiliktanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada Tanggal 08Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahandan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs.

Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Kabupaten Bulungan No. 845/SK079/1999 Tanggal 09 Maret 1999; Berita acara peninjauan lokasi tanggal O7 Januari 2004 oleh TimPenyelesaian Sengketa Tanah Pemerintah Kabupaten Bulungan yangterdiri dari DPRD Kabupaten Bulungan, BPN Kabupaten Bulungan, BagianTAPEM Setkab.

(Kepala Bagian AdministrasiHukum Setkab. Kutai Kartanegara);2. ABDUL KADIR, SH., M. Si. (Kepala Sub. Bag. Bantuan HukumSetkab. Kutai Kartanegara);3. JOKO ADI WIBOWO, S.H. (Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab.Kutai Kartanegara);4. H. HARMAN, S.H. (Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara);5. SURATNO, S.H. (Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab.