Ditemukan 1877 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 9 /Pdt.G/2016/PN. PWK
Tanggal 14 Februari 2017 — Penggugat: 1.EVA SUSILO HANDAYANI 2.POPPY FEMIALYA 3.ARIE ANDHIKA SILAMUKTI 4.H.SURYANA Tergugat: 1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PURWAKARTA 2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Cq JAKSA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 3.IRJEN PLISI DRS.DOKO SUSILO,SH.MSi 4.HANNY RATNA TISNA ADIDJAJA,SH., NOTARIS DAN PPAT 5.KANTOR PERTAHANAN SUBANG
21346
  • ;Bahwa berdasarkan uraianuraian PARA PENGGUGAT tersebut diatas,secara jelas menunjukkan JualBeli yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT dengan para penjual terdahulu selaku pemilik ObjekSengketa sebelumnya adalah sah dan sesuai hukum karena syarat tunaidan levering telah terpenuhi, seluruh kewajiban pembayaran PARAPENGGUGAT terpenuhi dan serah terima Objek Sengketa sudah dilakukansehingga Objek Sengketa dalam penguasaan sah PARA PENGGUGAT;Bahwa PARA PENGGUGAT telah menguasai Objek Sengketaa quojauhsebelum
Register : 07-04-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.HARDY TANUTAMA
2.DELFINA
3.Ir. BAHARUDDIN
Tergugat:
1.Direktorat Jalan Tol Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
Ahli Waris Almarhum AMAT SAMSURI
32576
  • Dan dengan demikianjpso jure, tidak pernah terjadi juridis levering dariPenggugat dr./Turut Tergugat dc. kepada Tergugat dr./Penggugat dc. ataupun dari almarhum Kardiman. Oleh karena itu, Tergugat dr./Penggugat dc. sama sekalltidak memiliki kualitas baik itu sebagai volle eigenaar atauBezitter eigenar atas objek tanah terperkara;C.3. Bahwa dari uraian diatas Tergugat dr.
Register : 08-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 563/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Tuan HENRY HIDJAJA ,CS
Terbanding/Tergugat I : PT. JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANDUNG ASRI MANDIRI PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
17484
  • Penyerahanatau Levering telah dilakukan oleh PENJUAL (TERBANDING I &TERBANDING II (Secara Bersamasama)) kepada PARAPEMBANDING, sehingga JUAL BELI sebagaimana diatur dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata telah SELESAI dan SAHmenurut Hukum;oleh karena TERBANDING & TERBANDING Il (secaraBersamasama) telah melakukan Perbuatan Melawan berupatelah tidak menyatakan secara tegas mengenai kondisi dansituasi Hukum yang sesungguhnya serta akibat Hukum yangkemudian akan terjadi pada Objek yang akan dijualnyatersebut
Register : 17-03-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 2 Agustus 2016 — TUTUT BUDI SUPRIYATMOKO, ST BIN WAJAT
13773
  • Kontraktor agar segera melakukan pengukuran ulang terhadap SidePlan dikarenakan adanya gunung pasir hasil Draging pekerjaan PT.Pelindo Il Bengkulu yang ditimbun dilokasi pekerjaan.Bahwa pengukuran dan Levering lokasi pekerjaan Pembangunan DindingPenahan Gelombang Pulau Baai Bengkulu T.A. 2012 dilakukan padatanggal 21 Mei 2012,Bahwa hasil pengukuran dan Levering lokasi pekerjaan tersebut adalahberupa gambar Kontur dan Gambar Rencana Perubahan Lay OutBangunan Dinding Penahan Gelombang yang ditanda
Register : 19-03-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Smd
Tanggal 24 Maret 2015 — ENUNG KULSUM dkk sebagai Penggugat melawan SAMSUDIN ENCE dkk sebagai Tergugat
7712
  • Bahwa syarat sahnya jual beli antara lain dengan adanya penyerahan(Levering) yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian dan beralihnyabenda yang dijuaibelikan antara Penjual Pembeli yang sekaligusdimohonkan Pembuatan Akta Jual Beli, sehingga jual beli yangdilakukan oleh LW Sinaga sah menurut hukum..
    Bahwa syarat sahnya jual beli antara lain dengan adanyapenyerahan (Levering) yang dibuktikan dengan kwitansi pembeliandan beralihnya benda yang dijualbelikan antara Penjual Pembeliyang sekaligus dimohonkan Pembuatan Akta Jual Beli, sehinggajual bell yang dilakukan oleh LW Sinaga sah menurut hukum;6. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dalildalil Penggugat, yang padapokoknya menyatakan "Turut Tergugat IV telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)."
Register : 23-01-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
KUSUMASTUTI
Tergugat:
1.DINIEK ANGGRAINI
2.PANGESTUTI, SH, MKN
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN SLEMAN
11722
  • dibuat Tergugat II, yang TIDAK SAH, TIDAK BENAR, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN Hukum Pembuktian yang Sah dan Sempurna, karenanya CACAT Hukum;
  • Menyatakan secara Hukum, Para Tergugat I danTergugat II, adalah Para Pihak yang Beritikad Buruk dan telah melakukan Perbuatan Yang Melawan Hukum, atas diriPenggugat, selaku Pemilik Sah dan Benar Tanah dan Rumah lantai 1 dan lantai 2 Sengketa;
  • Menyatakan secara Hukum,Penggugat, tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani AKTA OTENTIK LEVERING
Register : 07-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 696/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 11 Januari 2018 — VICTOR S.SIREGAR, SH,M.Hum >< DR.SYAFI'IN, SH.,MM.,MH
8141
  • Artinya kesepakatan tersebut merupakan perjanjianbersyarat dan masih memerlukan pelaksaan peralihan hak.Kesepakatan tersebut belum mengkibatkan peralihan hak milik, karenamasih memerlukan perouatan hukum peralihan kepemilikan danpenyerahan/levering sebagaimana ketentuan Pasal 616 jo Pasal 620KUHPerdata dari Nasihun bin Siman kepada Penggugat. Tanpaperbuaian hukum ini, maka tidak terjadi peralihan kepemilikan.
Register : 26-05-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 72 / PDT. G/Warisan / 2014 / PN.Kpg
Tanggal 17 Maret 2015 — 1. DIANA ANGGRAYANI 2. INGGRID ANTHONIUS Melawan 1. LEONARD ANTHONIUS ANG 2. HENDRY ANTHONIUS 3. HENDRAWAN ANTHONIUS 4. NY. ANG RATNA ANGGRAINI ANTHONIUS 5. HONNY ANTONIUS 6. AGNES ROSIDA
189206
  • warisan dari Teddy Anthonius, jika pembagianwarisan maka budel semua ahli waris dipanggil, yang ada ahli waris wanitameminta bagian dari saudaranya;Bahwa memang sejak awal tidak ada warisan lain lagi setelah pemberiantanda mata;Bahwa menurut saksi surat wasiat dan surat pernyataan jika dibuat otentikartinya sama, saksi memilin memberikan pernyataan karena cerita beliaudan beliau memberikan uruturutan secara detail dan saksi bilang kalau inibedanya pemberian sudah terjadi ini hanya peneguhan tentang levering
Register : 18-05-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 456/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
I Wayan Suryadana
Tergugat:
1.Yayasan Benjamin Bali
2.I Made Tommy Nurtjahja
3.I Made Sukariatha
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
2.Dewi Eka Koreati, SH
3.BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
4.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DEWI EKA KOREATI, S.H.
10671
  • Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyiPeralihan hak atas tanah dan hakmilik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukarmenukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecualipemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yangberwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Jual beli tanah harus diikuti dengan penguatan pejabat yangberwenang, juridische levering
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie
674013660
  • Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa  menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
  • Cessie diatur dalam Buku Il KUH Perdata padabagian yang mengatur Kebendaan, selain merupakan salah satu bentuk penyerahan(levering) seperti halnya penyerahan pada benda bergerak karena memperoleh hakmilik; tetapi cessie juga dari segi hukum perikatan dapat dikategorikan sama denganlembaga dan sarana hukum di mana muncul penggantian kreditur seperti halnya9 Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia, 2002, hlm. 9798.l4a Laporan Penelitian isi3ok.indd 44 42/13/2010 11
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
200324
  • Pada peristiwa pertama ini terjadiberpindahnya hak dan kewajiban (levering) dari pemeganghak yang satu kepada calon penerima hak yang lainkesemuanya itu bersifat perdata/nukum perdata =;Yang kedua : Peristiwa didaftarkannya perolehan hakperistiwa pertama tersebut di atas kepada lembaga yangberwenang memproses pendaftaran tanah (BPN RI Cq.Kanwil BPN Prop. Cq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten)agar diperoleh kekuatan dan kepastian hukum atas tanahyang telah diperoleh tadi.
Putus : 16-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 137/Pdt/2017/PT DPS
Tanggal 16 Nopember 2017 — ERNI SETIAWATI; ANDREW SURYANTO disebut Para Pembanding Melawan : ESTER JUBLINA PASSA disebut Terbanding I Ir. ELLEN ELISABETH BASTIAN NGGADAS als. Ir. ELLEN NGGADAS disebut Terbanding II; BASUKI JUNI NUGRAHA, SH, Notaris/PPAT disebut Terbanding III
5632
  • Bahwa dengan ada perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh paraPenggugat masih bersifat obligatoir (obligatioir overeenskomst) denganperjanjian pengikatan jual beli tersebut, hak atas tanah yang menjadi obyek jualbeli belumlah beralih kepada para Penggugat, untuk peralihan haknya masihharus dilakukan penyerahan secara yuridis (yuridische levering) menurut aturanyang berlaku sebagiamana syarat formil dalam jual beli hak atas tanah yaknimeliputi formalitas transaksi jual beli yang harus dibuktikan
Register : 01-02-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN Cikarang Nomor 21/Pdt.G/2019/Pn Ckr
Tanggal 8 Oktober 2019 — Ir. Ronald Manurung Dkk Vs Budiawan Susantio Dkk
174243
  • Hafid kepada Tergugat , fakta inimenunjukkan bahwasanya terhadap objek perkara a quo telah dilakukanpenyerahan nyata (feitelijke levering) oleh orang yang berhak kepada penerimahak, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1457 jo. Pasal 584 KUHPerdata;Menimbang, bahwa dengan demikian pengalihan hak atas tanah a quoyang terjadi antara H. Kusnadi Abd.
Register : 17-03-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/PID.SUS/TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 2 Agustus 2016 — MUH. IRFAN KURNIAWAN,ST BIN MAT SAJUDI. BA
133154
  • Kontraktor agar segera melakukan pengukuran ulang terhadap SidePlan dikarenakan adanya gunung pasir hasil Draging pekerjaan PT.Pelindo Il Bengkulu yang ditimbun dilokasi pekerjaan.Bahwa pengukuran dan Levering lokasi pekerjaan Pembangunan DindingPenahan Gelombang Pulau Baai Bengkulu T.A. 2012 dilakukan padatanggal 21 Mei 2012,Bahwa hasil pengukuran dan Levering lokasi pekerjaan tersebut adalahberupa gambar Kontur dan Gambar Rencana Perubahan Lay OutBangunan Dinding Penahan Gelombang yang ditanda
Register : 08-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 99/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : RUSLI MT Diwakili Oleh : Fatchullah, S.H.
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Mendagri Gubernur Provinsi Aceh Bupati Kab Aceh Besar Camat Kec selimum Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
345106
  • Bahwa, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan NegeriJantho, pada halaman 66 alinea ketiga dengan pertimbanganhukumnya yang mempertimbangkan bukti P1 tidak dapatmenjadi bukti kepemilikan alas hak bagi Penggugat atas tanahobjek sengketa tersebut karena tidak didukung oleh alas hak ataubukti kepemilikan yang lain atas tanah objek sengketa tersebut,karena penghibahan tersebut dilakukan dengan suatu akta PPAT,maka penerima hibah telah menerima pernyataan (levering)benda yang dihibahkan itu. kepadanya
Putus : 27-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PN KEPANJEN Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Kpn
Tanggal 27 Nopember 2017 — Yandra Prapmono, S.TP
427319
  • kebiasaannya seperti itu dan tidak pernah ada masalah;Bahwa Terdakwa menerangkan telah memenuhi legalitas secara hukumdalam memproduksi VCD tersebut sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:Terdakwa telah memperoleh izin Pelaku Pertunjukan yang diwakilipimpinan group musik Tayub Campur Sari Wahyuning Budoyo yaituSaksi Mistari dengan memenuhi kewajibannya memberikan uang kepadaSaksi Mistari sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);Terdakwa telah memperoleh izin Produser Fonogram Saksi WiwidAgustino melalui levering
Register : 27-11-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 93/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
12978
  • dalam konvesidalam pokok perkara a quo;2, Bahwa, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan NegeriJantho, pada halaman 64 alinea keempat dengan pertimbanganhukumnya yang mempertimbangkan bukti P1 tidak dapat menjadi buktikepemilikan alas hak bagi Penggugat atas tanah objek sengketatersebut karena tidak didukung oleh alas hak atau bukti kepemilikanyang lain atas tanah objek sengketa tersebut, karena penghibahantersebut dilakukan dengan suatu akta PPAT, maka penerima hibah telahmenerima pernyataan (levering
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 478/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG Diwakili Oleh : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
355163
  • Ketentuan menurut hukum eropa yang menggariskan adanyaobligatoir overeenkomst dan zakelijk overeenkomst yang terdir dariJuridische levering dan faitelijkke levering adalah tidak dikenal dalamUUPA.
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 17 Juni 2019 — JASON SURJANA TANUWIDJAJA MELAWAN 1. PT MEGA DETOS UTAMA., 2. PT MULIASSENTOSA DINAMIKA., Dkk
839435
  • sepakat mengenai benda yang dijual belikan itu sertaharganya biarpun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belumdibayar.Dengan terjadinya jual beli itu saja hak milik atas benda yang bersangkutanberalih kepada pembelinya sungguhpun misalnya harganya sudah dibayar dankalau jual beli tersebut mengenai tanah, tanahnya sudah diserahkan ke dalamkekuasaan yang membeli.Hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembelinya jika telahdilakukan apa yang disebut Penyerahan Yuridis (Juridische Levering
    Putusan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN.Dpk26.2.26.3.26.4.26.5.harganya biarpun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belumdibayar.Dengan terjadinya jual beli itu saja hak milik atas benda yang bersangkutanberalin kepada pembelinya sungguhpun misalnya harganya sudah dibayardan kalau jual beli tersebut mengenai tanah, tanahnya sudah diserahkan kedalam kekuasaan yang membeli.Hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembelinya jika telahdilakukan apa yang disebut Penyerahan Yuridis (Juridische Levering
    sepakat mengenai benda yang dijual belikan itu serta harganya biarpunbenda tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.Dengan terjadinya jual beli itu saja hak milik atas benda yang bersangkutan beralihkepada pembelinya sungguhpun misalnya harganya sudah dibayar dan kalau jual belitersebut mengenai tanah, tanahnya sudah diserahkan ke dalam kekuasaan yangmembeli.Hak milik atas tanah tersebut baru beralin kepada pembelinya jika telah dilakukan apayang disebut Penyerahan Yuridis (Juridische Levering
    Hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembelinya jika telahdilakukan apa yang disebut Penyerahan Yuridis (Juridische Levering) yang wajibdiselenggarakan dengan pembuatan Akta di muka dan oleh Kepala KantorPendaftaran Tanah selaku overschrijvings ambtenaar menurutOverschrijvingsordonnantie (S 1834 No. 27) (Pasal 1459 KUHPERDATA).23.4. Bahwa; adapun Putusan Perkara No. 15/Pdt.G/2005/PN.BGR tanggal 25Agustus 2005 Jo. No. 221/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 11 Juli 2005 Jo.
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 282/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
PATRICIA TAMBUNAN
Tergugat:
H. MISARI, S.H.
Turut Tergugat:
1.SEPTIWIYANI
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI
3.MASWAH HJ
4.Hj. NURHASANAH
5.AMIN MUSTAFA, H
6.MIFTAHUR ROHMAH
7.AHMAD NADHIR
8.DRS. MOHAMMAD MUHTARULLOH
9.KHOTIMATUL UMAM, HJ
10.MOH. FAHMI
11.MILATUL MUNIROH, S.Pd
12.INTAN DAUROTUS SAADAH
13.IRMA SHOBIHA
14.MOH. FAIZ TAMIMI
15.LAILA SAIDA
15186
  • MITRA BUANA NIAGA selaku Penggugat dengan Septiwiyani adalahperbuatan hukum yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karenanyaPenggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyeksengketa, terlebin lagi dengan telah dibalik namanya Sertifikat Hak Milik Nomor449/ Desa Dadapan yang mengalami penurunan hak menjadi Hak GunaBangunan/SHGB Nomor 23/Desa Dadapan yang kemudian menjadi SHGB213/Desa Dadapan (vide bukti P16 dan P17) menunjukkan telah adanyapenyerahan yuridis (juridische levering