Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar Kemampuan debitor. Jadidebitor tidak bersalah;Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalan melakukan wanprestasi,perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalaitidak memenuhi prestasi , dalam hal ini ada 3 keadaan :a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;c.

kelengkapan untuk mengambil uangBPJS/Jamkesmas yang bernilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Bahwa mendasari subtansi kepada dalil posita Penggugat pada angka 4, 5, 6,7, 8 dan 9 di atas, terbitnya surat pengunduran diri tersebut di atas tidak ataskemauan sendiri melainkan upaya terpaksa dari pada keluarga kelaparankarena tidak ada kemampuan keuangan dan Penggugat mengambil uangBPS/Jamkesmas tersebut, sehingga patut dan wajar pengunduran diritersebut adalah cerminan keadaan memaksa (force

gaji Penggugat terakhir dan tidak ada Surat Teguran danSurat Teguran III terhadap Penggugat dan tanpa ada putusan perkara pidanayang inkracht, dikategorikan pada upaya Tergugat melakukan efisiensi dan inisesuai dengan Pasal 164 ayat (83) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : (8) Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup,karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force

perusahaan sudah tidak bisalanjut/dinyatakan tutup pada 12 September 2020, sudah tidak ada lagi pekerjaandan tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sehingga tidak adakejelasan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan pada pokoknya pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/burun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force

juga Sudah tidak ada pekerjaan,sejak Juni 2020 Penggugat juga sudah tidak dibayar upahnya sedangkanPenggugat telah memasuki usia pensiun akan tetapi tidak ada pemutusan hubungankerja kepada karyawan oleh Tergugat sehingga tidak ada kejelasan, maka demikeadilan dan kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugatmembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2021/PN KdiMenimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusnyahubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat dengan alasan perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

seadiladilnya;Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020,Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dantidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipunmenurut relaas panggilan Tergugat Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 18Maret 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkanketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 07 April 2020, tidak adapersidangan karena force

berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT), Karena ia bekerja terusmenerus selama lebih dari 3 (tiga) tahundan sifat pekerjaan Penggugat pada barang produksi yang merupakanpekerjaan pokok dari Tergugat;Bahwa karena dasar merumahkan Penggugat adalah dasar efisiensidan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebutdisebabkan oleh karena Tergugat mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut yang dibuktikan dari hasil audit oleh akuntan publik atauadanya keadaan memaksa (force

warna hitam Nopol DA 6910e Uang sebesar rp.3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan cincin emasputih;e Uang sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayarhutand; 222 one nnn nnn nnn nnn nnne Uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli HP Nokia merk Xpress Musik warnahitam abuabu;e Uang sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus riburupiah) terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motorjenis force

jenisYamaha Mio J warna hitam Nopol DA 6910 DR;21e Uang sebesar rp.3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan cincin emasputih;e Uang sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutange Uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli HP Nokia merk XpressMusik warna hitam abuabu;e Uang sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus riburupiah) terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motorjenis force

jenisYamaha Mio J warna hitam Nopol DA 6910 DR;25e Uang sebesar rp.3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan cincin emasputih;e Uang sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutange Uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli HP Nokia merk XpressMusik warna hitam abuabu;e Uang sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus riburupiah) terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motorjenis force

motor jenisYamaha Mio J warna hitam Nopol DA 6910 DR;e Uang sebesar rp.3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan cincin emasputih;e Uang sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutange Uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli HP Nokia merk XpressMusik warna hitam abuabu;e Uang sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus riburupiah) terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motorjenis force

Keadaan banjir tersebutdikuatkan pemerintah setempat melalui Surat KeteranganPTSP Kelurahan Jatipulo, tanggal 9 September 2015.Kejadian banjir tersebut merupakan force majeure diluarkemampuan Penggugat yang seharusnya menjadipertimbangkan Tergugat dalam pemeriksaan PajakPenggugat.16.

Terlebin lagi bahwa data yang diminta Tergugatberkaitan dengan wajib pajak sudah rusak terkena banjir besarJakarta 17 dan 18 Januari 2013 yang merupakan force majeurediluar kemampuan Penggugat seharusnya dipertimbangkanTergugat sebelum pengambilan keputusan.Bahwa oleh karena hasil pemeriksaan Tim QA Kanwil menyatakanbahwa koreksi dari penurunan uang muka yang menjadi dasarpengenaan Pajak terhutang baru sebatas Indikasi maka belumterbukti dan untuk menetapkan Pajak terhutang atas namaPenggugat seharusnya

Dan terhadap Akta perdamaian itu tdaka kdapat diajukan upaya hukum Banding maupum Kasasi, sedangkan apabila pulusanaquo tidak dilakeamakem secara sukarela oleh para pihak, maka pliliiscan dapaiHalaman 3 dan 5 Akta Perdamaan Nome 3/PDT G.S/2019/FPN Rain.dijalankan secara paksa (execution force) dengan mengzaUKan penmononaneksekusi terlebih dahuiu kepada KetracPengadilan Negeri yang bersangkuttam;Menimbang. bahwa dalam kaitannya dalam perkara iii. setelan Halkirnmembaca dan menelity dengan cermat terhadap

Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh peBanding karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), jangka waktu dimaksuddipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal;bahwa dalam persidangan Terbanding menunjukkan bukti kirim Pos atas Keputusan Terbanding KEP893/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012;bahwa dari bukti kirim yang ditunjukkan oleh Terbanding tersebut diketahui bahwa Terbandin:mengirimkan Keputusan Nomor: KEP893/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebutanggal

Bahwa sepanjang waktu penitipan LKS di Gudang Kepunyaan Pihak Keduadengan ini tidak menjadi tanggung jawab Pihak Kedua bila terjadi kKerusakanyang di akibatkan oleh faktor alam (force mayor) Bahwa pihak kedua bersedia membantu mengantarkan LKS ke sekolahsekolah di wilayah Pekanbaru yang telah ditentukan oleh pihak Pertama padasemester (satu) Tahun 20172018.

perintah palsu atau pakaian jabatanpalsu, perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagaiAwalnya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sesudah waktusolat ashar saat terdakwa Ismul Hazam berada di rumah terdakwa Ripandilalu diajak oleh terdakwa Ripandi sambil berkata ayo mon tero pesse noroalakoh/ ayo kalau mau uang ikut saya kerja atas ajakan tersebut terdakwaIsmul Hazam menyetujuinya, Kemudian bersamasama keduanya berangkatdengan berboncengan mengendarai sepeda maotor Yamaha Force

Pol M3164HH sekira pukul 20.30 WIBdi Jalan Letnan Mestu, Kelurahan Kraton, KecamatanBangkalan, Kabupaten Bangkalan ; Bahwa seblumnya pada hari dan tanggal pada saat TerdakwaIl ada di rumah Terdakwa , Terdakwa mengucapkan: ayomon tero pesse noroalakoh/ayo kalau mau uang ikut saya kerjadan disetujui oleh Terdakwa II, selanjutnya mereka berangkatdengan berboncengan sepeda motor Yamaha Force 1 warnahitam No.Pol m5893GF milik Terdakwa II ;Bahwa setelah melihat sepeda motor yang mau diambil yaituHonda

pemotongan Pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;d Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikitsejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan;e diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim suratketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak olehpihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan Bahwa jangka waktutersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak(force

majeure); danf surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal suratkeberatan ditandatangi oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harusdilampiri dengan surat kuasa khusus.Bahwa menurut Tergugat oleh karena Surat Keberatan Nomor: 02/FIN/Pall/Il/11 tanggal 14 Februari 2011 ditandatangani oleh Sdr.

Menetapkan Barang Bukti berupa :- 1 (satu) unti sepeda motor Yamaha Force warna putih DT 6816 ECDikembalikan kepada HAMDAN.- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR 125 CC warna merah DT 4522 JCDikembalikan kepada LA HAJI.5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

yang telah ditandatangani dan di beri cap jempol serta foto copy KTP dan pas photo 3 x 4 ;----------------------------------------79. 112 (seratus dua belas) lembar blangko yang belum ditandatangani (sudah ada foto copy KTP) ;-----------------------------------------------------------------------------80. 219 (dua ratus Sembilan belas) lembar blangko kosong ;-----------------------------81. 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama ZONAIDI dan 1 (satu) bundel lampiran tanda terima dari Markas Task Force

Menyatakan barang bukti berupa :1. 17 (tujun belas) lembar blangko (surat keterangan) permohonanpemilikan Kartu Republik Indoensia (KRI) yang telah ditandatanganidan di beri cap jempol serta foto copy KTP dan pas photo 3 x 42. 112 (seratus dua belas) lembar blangko yang belum ditandatangani(sudah ada foto copy KTP)3. 219 (dua ratus Sembilan belas) lembar blangko kosong4. 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama ZONAIDI dan 1 (satu) bundellampiran tanda terima dari Markas Task Force GMP. 1 6300 warnasilver

Menyatakan barang bukti berupa :78.17 (tujun belas) lembar blangko (surat keterangan) permohonanpemilikan Kartu Republik Indoensia (KRI) yang telah ditandatanganidan di beri cap jempol serta foto copy KTP dan pas photo 3 x 4 579.112 (seratus dua belas) lembar blangko yang belum ditandatangani (sudah ada foto copy KIP) ;81.1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama ZONAIDI dan 1 (satu) bundellampiran tanda terima dari Markas Task Force GMP. 1 6300 warnaDirampas untuk dimusnahkan.82.Uang tunai sebesar Rp

.$# 1 UN, UH LoL # UT ) aR HE FORCE SUSE S # "6, #" #+, 27* Slt 'H# ! # S , "I! # F omn, ue#t #( So ## 7, "# tle; # Ht (FAIS ZF # "6, #* f+, 2b # 1 " SS #' # Lo", " (lm, !1", "# S#t+ Loe UNF #DSS" Hot! &# " S,/#)' # ct3 #566666666666666666666661 S$ # "*#+.# L mn Pap 1S#+ #&# ,#" (!! (#) * 1),%5,+ S, >ALSHHES S.FHoH (SH # , ,' # t+ &#Hot 1", "# l)t # fo omn, ue 1S#+5 1)!6666666666666666666666666666666666666661 S$ # "*#+.# ! #C# HR )! SS # "# 6)! S$ # "FH f le# F(X # LSS ( #'S 1!

Bahwa dalam Pasal 6 CLAIM DAN FORCA MAJEURE disebut:(1) Bilamana selama pekerjaan berlangsung terjadi sesuatu keadaan di luarkekuasaan Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, maka:a. Pihak kedua dapat memintakan peninjauan kembali besarnya biayapembangunan kepada pembeli melalui Pihak Pertama;b.

Pihak kedua dapat memohon peninjauan kembali jangka waktu penyelesaianpekerjaan sebagaimana telah diperjanjikan dalam Pasal 4 Surat Perjanjian inisepanjang disetujui oleh Pihak Pertama;(2) Hal hal yang terjadi karena sesuatu sebab diluar dugaan atau kekuasaanPIHAK KEDUA yang dianggap sebagaiForce Majeure adalah bencana alammeliputi banjir, gempa bumi, angin taufan, pemogokan pekerjaan, huru hara yangdisebabkan oleh faktorfaktor extern yang terus menerus menggangu jalannyahalaman 7 dari 53 Putusan

Bahwa dalam Pasal 13 SANKSI disebut :(1) Apabila Pihak kedua dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) pasal 2 Surat Perjanjian ini menyimpang dari uraian danpersyaratan dan tidak dapat menyelesaikan pembangunan sesuai dengan jangkahalaman 9 dari 53 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PN.Dpkwaktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 Surat perjanjian ini karena kesalahanPihak Kedua diluar Force Majeure maka Pihak Pertama berdasarkan laporanpengawas lapangan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat

Shipping Instruction (Sl)dan pengiriman harus sampai ke pelabuhan cirebon Jawa Baratpaling lambat 12 hari (Pasal 5); tentang kewajiban para pihak (Pasal 6); tentang wanprestasi ditetapbkan apabila pihak kedua tidak dapatmengirimkan atau menyerahkan batu bara (gagal serah) sesuaidengan jumlah yang dibeli oleh Tergugat pada waktu pengapalan,maka Penggugat wajib mengembalikan uang yang telah diterimakepada Tergugat selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahpemberitahuan dari Tergugat (Pasal 11); tentang Force

Majeure yaitu keadaan kahar ditetapkan apabila terjadipemogokan massal, perubahan situasi politik dan ekonomi secaratibatiba, kecelakaan yang tidak dapat dihindari (yang bukandisebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak), bencana alam,tindakan teror, perang dan atau peristiwa lain yang timbul di luarkekuasaan Para pihak dalam perjanjian ini (Pasal 10);bahwa tanggal 20 November 2015, Penggugat membuat suratpernyataan dan jaminan mengenai mutu, kualitas, asal perolehan dankondisi dari batubara

Penggugat sudahdinyatakan PHK sejak bulan Agustus 2018 dan efektif tidak melakukankegiatan apapun di tempat usaha milik Tergugat, sehingga ParaPenggugat tidak memiliki kepentingan lagi terhadap setiap kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Tergugat.Tindakan Tergugat melakukan PHK adalah bentuk efisiensi dan langkahlangkah penghematan untuk memastikan keberlangsungan kegiatanOperasional Tergugat yang diakibatkan adanya kerugian terhadapkeuangan perusahaan yang tidak dapat dihindari dan sangat memaksa(force

majeure) sehingga Tergugat harus melakukan upayaupaya,diantaranya adalah merampingkan dan mengurangi jumlah tenaga kerjasebagai bentuk penghematan biaya operasional perusahaan.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 27 dan 28 dalam dalilgugatan Para Penggugat, karena dalil yang disampaikan oleh ParaPenggugat mengadaada dan memaksakan kehendak dengan salahmenafsirkan anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Bekasi.

Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi olehpemohon Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), jangkawaktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal;bahwa dalam persidangan Terbanding menunjukkan bukti kirim Pos atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP896/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012;bahwa dari bukti kirim yang ditunjukkan oleh Terbanding tersebut diketahui bahwaTerbanding telah mengirimkan Keputusan Nomor: KEP896/WPJ.32/BD.06/2012tanggal 23

SusPHI/2020Kasasi dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakannyatersebut disebabkan oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugatmengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang dibuktikan dari hasilaudit oleh akuntan publik atau adanya keadaan memaksa (force majeur),maka pemutusan hubungan kerja (PHk) terjadi karena alasan efisiensi danTermohon Kasasi dahulu Penggugat berhak mendapatkan kompensasisebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang