Ditemukan 3760 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : waladun walatun walaupun walaun waladin walupun walauun waladul
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-12-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk
Tanggal 4 Desember 2014 — W. SUWITO, SH, MH
123 — 23
  • Korupsi/2014/PN.Ptk.harus diketahui sifat melawan hukum dalam fungsinya positip dansifat melwan hukum dalam fungsinya negatip;Bahwa Walapun lebih murah dibeli oleh Dinas perhubungan denganadanya diskon tersebut akan tetapi mengakibatkan kerugian negarasesuai dengan ketentuan perbendaharaan negara apakah itu karenalalai maka harus dikembalikan ke kas negara;Bahwa dalam hal ini harus dilihat dengan niat yang baik atau tidak,atau niat untuk melanggar aturan, Beda dengan niat korporasi denganniat pribadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728 K/PID.SUS/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — H. BUKHER Bin H. IBROHIM
74 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rijal Jaya,walapun Toko Sri Tani tidak mengetahui adanya Surat PenunjukanPengecer dan SPJB dari Terdakwa/distributor CV. Rijal Jaya, selamatahun 2009 berdasarkan pembukuan dan nota pembelian atas pupukNPK Kujang bersubsidi Toko Sri Tani telah membeli pupuk NPK Kujangbersubsidi dari distributor CV. Rijal Jaya sebagai berikut : No. Tgl Pengiriman Jenis pupuk Distributor Jumlah YangBersubsidi Diterima (Ton)1 2009 NPK Kujang PT. CV. Rijal Jaya 4Pupuk Kujang2 1 Juni 2009 NPK Kujang PT. CV.
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
595 — 246
  • Pusaka Jaya Palu Power tidak memiliki izinpemanfaatan atau pengolahan limbah B3 fly ash dan bottom ash;Menimbang, bahwa walapun demikian sebelum perkara ini diputus ternyatapada tanggal 14 Desember 2015 PT. Pusaka Jaya Palu Power telah menerima Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
155 — 35
  • Pertama, Mei 2005, him. 45);Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui PutusannyaNo. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawanhukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Juni 2015 — ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
76 — 16
  • produkSpesifikasi samaSudah pernahkah pasang dengan harga berapa, Itutentunya kita meminta dari beberapa sumber yang bisamemungkinkan untuk menghitung itu, kalauperhitungan Estimasi ini Ahli meleset Ahli masih jugamemberikan tolerir sebagai gambaran Ahli berpedomandari harga distributor yang Ahli terima dan setelah iniadalah harga terakhir yang Ahli lihat karena Ahliberpedoman pada perinsip, Ahli sendiri melihat nilai ituternyata Ahli rangking juga hamper tidak terlalu jauhdengan haraga distributor walapun
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
130 — 39
  • ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawanhukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Diversi
Kata Kunci : Pengaturan diversi
PIDANA UMUM/A.9/SEMA 1 2017
1362 — 0
  • a.Bahwa untuk ancaman pidanadi bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajibdiupayakan Diversi.b.Bahwawalapun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidakberhasilc.Bahwa karena ... [Selengkapnya]
  • Bahwawalapun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidakberhasil

    c.

Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — I KETUT SUASTIKA, SH
124 — 71
  • ;Bahwa saksi selaku Kadis Kebudayaan Prov.Bali juga sebagai PenggunaAnggaran selama jangka waktu 2(dua) tahun menjabat sebagai Kadismaupun sebagai PA tidak pernah menunjuk KPA karena tidak adapengadaan barang/jasa, walapun ada kegiatan hanya bersekala kecil yangnilainya tidak lebih 50 juta rupiah ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapandan pertanyaan ;51Saksi 2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1583 — 3178
  • berikut:Gugatan tidak menunda atau = menghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaraagar untuk melancarkan kegiatankegiatan tata usaha negara tanpa hambatan.Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasecara langsung dapat dilaksanakan walapun
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
190 — 106
  • FYMBAY Alias WIM FYMBAY walapun saat itu tidak ada laporanprogres dari konsultan pengawas.;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai kosultanpengawas dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Bintuni TA 2012 dan jugatidak mengetahui apakah terhapan jasa konsultan pengawas ada dilakukanpembayaran atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat ada tagihan daripihak konsultan pengawas terkait pembayaran kosultan pengawas tersebut.
    ,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 16-04-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 931/Pdt.G/2018/PA.Mks
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 50
  • dalam brangkas, saksi lebih lanjut menerangkan tujuan Penggugatmembawa sSertifikatsertifikat tersebut keluar dari toko, saksi Sandi tidak tahu ; Bahwa mengenai surat pernyataan yakni Bukti T.32 adalah adalah bentukpengakuan Tergugat terhadap Penggugat, dimana dalam bukti tersebutNampak jelas Tergugat dan Penggugat akur dimana Penggugat dan Tergugat membicarakan tentang pembagian harta sebagaimana saksi Tergugat , Il, IIIdan IV yang bernama SAKSI Bin Mappangara memberikan keterangandipersidangan, walapun
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
87 — 54
  • sorong yang Saksi proses tetapi saat ituSaksi hanya menghubungi Terdakwa dan setelah TERDAKWA menyatakanbahwa debitur tersebut adalah Pegawai keuskupan sehingga Saksimemproses pengajuan kredit tersebut dengan cara melakukan analisa kredityang kemudian analisa kredit dan berkas kelengkapannya Saksi serahkankepada ADk untuk ADK proses dan tindaklanjuti kepada Pejabat pemutus; Bahwa Menurut keterangan TERDAKWA dan sdri.SISILA RENDOmengatakan bahwa TERDAKWA adalah Bendahara keusukupan manokwarisorong walapun
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 56/ Pid.Sus/2013/PN.MKs
Tanggal 16 Januari 2014 — DEDE TASNO Vs Jaksa Penuntut Umum
134 — 22
  • PrimaPutra Kinerja Lestari Mandiri, Pengajuan KUR kepada BNI 46 SKC Parepare tetapdilaksanakan walapun diketahui bahwa adalah 27 diantaranya adalah karyawan PT.PN XIV Maroangin dan 3 karyawan PT.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
175 — 398
  • ,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel ;Halaman 178 dari 206 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lbt
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRENGKI M. RADJA, SH
2.YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
3.Rahmattullah
4.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, S.H
5.ISFARDI, S.H.,M.H
6.REYGA JELINDO, S.H
Terdakwa:
YUSTINUS SOLE IHING ALIAS SOLE
178 — 108
  • masalah yang timbul ketika ritual tolak bala Covid19 yangdilakukan saat ituBahwa rapat pembahasan tentang ritual Buka Badu atau pantai larangandilakukan bersamaan dengan pembahasan ritual tolak bala Covid19;Bahwa kBuka Badu atau pantai larangan dilakukan sebagai bentuk darisyukur karena Terdakwa sudah berpuasa selama 4 (empat) hari setelah ritualtolak bala Covid19;Bahwa Terdakwa tidak ikut karena saat itu Terdakwa sedang sakit;Bahwa Terdakwa menderita penyakit tumor;Bahwa Terdakwa masih bisa berjalan walapun
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-12-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 90/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 Desember 2011 —
36 — 12
  • menerimanya tetapi kalau dalam kwitansi memang benar saksi pernah tandatangan ; Bahwa saksi pada tahun 2008 dalam 1 (satu) minggu mengajar 8 (delapan) jam, tahun2009 dalam 1 (satu) minggu mengajar 4 (empat) jam dan tahun 2010 dalam 1 (satu)minggu mengajar 4 (empat) jam ; Bahwa untuk bulan Januari 2008 saksi terima honor walaupun saksi tidak tanda tangan,demikian juga pada bulanbulan yang lainnya dan honornya sebesar Rp.70.000, ; Bahwa untuk tahun 2009 saksi juga terima honor sebesar Rp.70.000, walapun
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
314 — 189
  • UmbuHalaman 71 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUSTPK/2020/PTKPGNdakunau walapun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kreditUD.
    UmbuNdakunau walapun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kreditUD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tersebut dilakukanoleh Terdakwa termasuk agunan yang dijadikan jaminan diperolehdari Terdakwa dan mengetahui Terdakwa memiliki kepentinganatas kredit tersebut, namun berdasarkan arahan Didakus Leba danatas permintaan Terdakwa yang telah memberikan uang kepadaUmbu Ndakunau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) ataspermohonan UD.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-12-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 6 Desember 2012 — Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S
96 — 72
  • Bintang Hoe sebagai pemenang cadangan II;= Bahwa benar walapun PT. Pusaka Amsal Farma tidak lulus sebagaipemenang, namun Saksi Ruslim Sembiring selaku Direktur PT. Pusaka AmsalFarma tetap berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut denganmemakai CV. Fahyusma Sakti dengan cara kerjasama, sehingga atas usulanpanitia pengadaan Terdakwa telah menetapkan CV. Fahyusma Sakti sebagaipemenang;= Bahwa benar setelah CV.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
141 — 87
  • ,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
154 — 28
  • ;Hlm. 170 Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SbyMenimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui PutusannyaNo. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.1. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawanhukum dalam perkara tindak pidana korupsi.