Ditemukan 4461 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1574 1174 1474 1824 1374 1974 1872 1674 1814 1854
Penelusuran terkait : 1874/pdt.g/2016/pa.plg
Pengadilan PA PANGKAJENE
Register : 06-01-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 85/G/2017/PA.Pkj
Tanggal 25 Oktober 2017 —
19 — 19
  • Laude (di sebut anak kedua Xxxxx), dibuat secara tertulis tanggal15 Agustus 2006, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggalserta tempat penandatanganan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuandalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengandemikian bukti P.5. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatuakta di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. apabila dikaitkan denganpokok perkara adalah tidak ada relevansi, karena surat perjanjian/kesepakatanantara
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 13-08-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PARIAMAN Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Pmn
Tanggal 7 Maret 2016 — ANGGUN PERMATA SARI - berlawanan dengan - MEGAWATI
101 — 9
  • ahli warisnya dan orangorang atau pihak ketiga yangdimaksud dalam akta tersebut sehingga secara umum acte parti tidaklah bersifatalat bukti sempurna tetapi sebagai alat pembuktian bebas (bew/jsmiddel met vrijebewjskracht) dimana penilaiannya diserahkan pada pertimbangan, rasa keadilan dankebijaksanaan hakim;Menimbang, bahwa akta dibawah tangan adalah suatu akta yang dibuat tidakoleh dan tidak di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuaitnya,sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1874
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2430 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT DAN LEISURE (PT BALI RESORT DAN LEISURE CO., Ltd), Dkk vs ADE CHAERANI NUR SAFITRI, pendiri PERSEROAN TERBATAS (PT) BUAHAN
275 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tulisan yang dianggap sah sebagai alat bukti memilikisyarat pokok yaitu harus tercantum tanda tangan (handtekening, signature)oleh pejabat pembuat akta/surat tersebut di dalamnya (vide Pasal 1874 KitabUndang Undang Hukum Perdata);Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan ketentuanPasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah akta/surat yangdibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh atau di hadapan pejabatuntuk itu;Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka buktibukti
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 07-01-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN POLEWALI Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pol
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
1.DAHLAN
2.NAHIRA
3.YANI
Tergugat:
1.SUDDING
2.LEHA
89 — 42
  • I, Il, Ill 13 tersebut di atas adalah merupakan suatu akta dibawahtangan, dimana terhadap bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihaksendiri dan diketahui oleh pihak desa (Kepala desa) serta disaksikan oleh saksisaksi, dimana saksisaksi yang menjadi saksi di Surat pernyataan tersebut jugamenjadi saksi di depan persidangan dalam perkara a quo, sehingga terkait haltersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1874 Kitab Undangundang HukumPerdata dan Pasal 286 RBg yang menyatakan bahwasanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2990 K/PDT/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — NIRWAN MUNIR digantikan oleh ahli warisnya AMELIA NIRWAN VS IDA THAHIR, dkk.
91 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • juga terbukti dengan jelas dan terang dimana tidak ada dasarkepemilikan yang sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dari Tergugat Ill dalam mengalinkan haknya atas objek perkara Bkepada Tergugat I:Bahwa hal penerbitan Surat peralinan hak atas objek perkara A danobjek perkara B oleh Tergugat IV telah nyatanyata sangat bertentangandan sama sekali tidak mematuhi unsurunsur sebagaimana yang dimaksuddi dalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris juncto Pasal 1874
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-11-2019 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 299/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. Ira Inti Graha Diwakili ABDULLAH SONY BATUBARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
1.Putra sembiring Meliala
2.Jhon indra Sembiring
3.Purnama Sembiring
4.Bahagia Sembiring Meliala
5.Rostawaty Sembiring
186 — 75
  • Wedana / Ketua PL.RKetjaman Sunggal, dan Kepala Kampung / Ketua PL.RDesa Medan Krio.Surat Pernyataan Waris tanggal 21 Mei 2018 yang diketahuiKepala Lingkungan XII Kelurahan Kwala Bekala, dan LurahKwala Bekala dengan Register No. 470/1874/SKAW/KB/2018 serta Camat Medan Johor dengan register No.160/SKAW/MI/2018.Fotokopi legalisir surat pernyataan / pembagian tanah AhllWaris tanggal 7 Juni 2018 dan Ahli Waris Alm. BoncarSembiring Meliala dan Alm Hormat Br.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 30-03-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim
Tanggal 20 Februari 2017 — DJAMIN bin BATONG VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TNI), Cs
136 — 52
  • Bahwa karena batasbatasnya tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugatharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana:1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1874 tanggal 2181974yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidakJelas batasbatasnya, oleh karenanya gugatan harus ditolak dan tidak dapatditerima.2) Yurisprudensi MARI Nomor : 566 K/Sip/1973 tanggal 2181973, yang padaintinya menyatakan : Bahwa karena batasbatas obyek gugatan tidak jelas
    Bahwa karena batasbatasnya tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugatharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana:1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1874 tanggal 2181974yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidakJelas batasbatasnya, oleh karenanya gugatan harus ditolak dan tidak dapatditerima,2) Yurisprudensi MARI Nomor : 566 K/Sip/1973 tanggal 2181973,yang pada intinya menyatakan : Bahwa karena batasbatas obyek gugatantidak jelas
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 24-06-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 66
  • HGB 7836 2/ HGB 1862 93 HGB 78882 HGB 1837 238 HGB 7863 04 HGB 78893 HGB 1838 29 HGB 7864 55 HGB 78904 HGB 1839 30 HGB 7865 306 HGB 78915 HGB 7840 31 HGB 7866 o7 HGB 78926 HGB 7841 32 HGB 1867 58 HGB 78937 HGB 1842 33 HGB 7868 09 HGB 7894 Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp 3 HGB 1843 34 HGB 7869 60 HGB 78959 HGB 1844 35 HGB 7870 61 HGB 789610 HGB 7845 36 HGB 1871 62 HGB 789711 HGB 7846 37 HGB 1872 63 HGB 789812 HGB 1847 33 HGB 1873 64 HGB 789913 HGB 1848 39 HGB 1874
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-11-2016 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN BANJARBARU Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Bjb
Tanggal 26 Oktober 2017 — - Hj. HALIFAH - MUGDADI - RISNAINI BAIHAKI - ETYKA SURAYYA, S.Sos lawan - ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E - NADIA SUSANTI - Hj. SYUHRAWIYATI - KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
171 — 1074
  • Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat danditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dariseorang Pejabat dimana Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa yangdianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatanganidibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisantulisanyang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pejabat Umum.Halaman 51 dari 71, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN BjbSelanjutnya Pejabat umum berkenaan dengan hak
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 25-04-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 998/Pdt.G/2016/PA.Mr
Tanggal 25 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 11
  • ditandatangani seseorang yang berisi Suatu perbuatan hukum, sertadiakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secarahukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap sepertisuatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya, artinya selama tandatangan tersebut tidak disangkal, maka akta di bawah tangan tersebut memilikikekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dan bernilai pembuktiansempurna (volledig) dan mengikat (bindende) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 30-08-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN AMBON Nomor 126/PDT.G/2013/PN.AB
Tanggal 10 April 2014 — JACOB WEMPI HETHARION, Umur 54 tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Bertindak selaku Ketua Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa Negeri Lilibooi. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. L a w a n DEMIANUS PETTA/dari moyang Adrian Petta, dkk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi ; Lawan 1. KAREL HETHARION yang bertindak selaku KETUA SANIRI NEGERI LILIBOOI, beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah . Selanjutnya disebut TERGUGAT I 2. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LILIBOOI, beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut TERGUGAT II. 3. ORELIUS CAESAR KASTANYA, yang bertindak selaku penanggung jawab MATARUMAH/KETURUNAN KASTANYA , beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat , Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut TERGUGAT III 4. JACOB SAMUEL KASTANYA,SE selaku Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, beralamat di Kantor BPS Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui, Provinsi Papua . Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT ;
81 — 95
  • disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukandengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagaian tandatangan adadiatas kertas dan sebagai lagi diatas meterai temple , selanjutnya ayat (9)6cmenyatakan Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampaidengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidakbermeterai dan berkaitan dengan pasal 1868 KUHPerdata maupun pasal 1874KUHPerdata, maka telah terjawab dalam pasal 1868 KUHPerdata maupunpasal 1874
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-07-2018 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 389/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
Tommy A. Kalalo
Tergugat:
1.CV. Tubagus Putra Sinar Banten
2.PT. PAN UNITED CONCRETE
3.Yuni Chandra Nurjanah
4.Sujadi
5.Ahli Waris Badur Bin Lihun
6.Lukman Sakti Nagaria
7.Hendra Nagaria
290 — 208
  • bukti surat T.VI&VII.8,T.VI&VILLO, T.VIRVIL1TL, T.VIEVI26, T.VIRVI28, T.VI&VIL31 dan T.VI&VI.32adalah fotokopy dari fotokopy, selanjutnya bukti surat T.VI&VII.22 s/dT.VI&VII.26 adalah berupa foto (bukti elektronik);Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat yang telah diajukan pihakPenggugat dan pihak Para Tergugat berupa foto copy yang telah dicocokkansesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterimasebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871,Pasal 1874
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -45/ Pdt.G/ 2015/ PN. Byl
Tanggal 9 Mei 2016 — -Ny. SRI MURNI -Ny. RUSMINI -Ny. PARNIYAH -Ny. SRI HANDAYANI -Ny. SRI RAHAYU -SUMARNO -SUHARTONO -DWI HARI KUNCORO -JOKO PRIHANTO -Ny. MUSTOWILAH -SUMARI, -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI,
60 — 8
  • Pasal 1874 ayat (2)KUH Perdata dengan tegas mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan.Terhadap pemungkiran tanda tangan secara tegas dari Penggugat I, PenggugatIV, Penggugat V dan Penggugat VI, berdasarkan Pasal 1877 KUH Perdata,Pihak Para Tergugat haruslah dibebani wajib bukti terhadap kebenaran tulisandan tanda tangan itu ;Menimbang, bahwa Tergugat Il, Ill dan IV telah mengajukan saksi EdiSantoso yang menerangkan bahwa :e Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Manggis sejaktahun 1989
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 23-11-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 404/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 26 Januari 2016 — MEHER BANSHAH LAWAN Ir. SAIFUL AMRI, DKK
45 — 16
  • AJA WANUN pada Surat AKta Pelepasan Hak dan Ganti Rugitersebut, hanya membubuhkan CAP JEMPOL, yang mana dalamKitab Undangundang Perdata (KUHPerdata) pasal 1874 ayat 2yang berbunyi Dengan penandatanganan sepucuk tulisandibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhidengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notarisatau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undanundangdarimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol,atau bahwa orang lain telah diperkenankan kepadanya, bahwaisinya
Pengadilan PA JAMBI Perdata Agama
Register : 05-08-2016 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 12-01-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 724/Pdt.G/2016/PA.Jmb
Tanggal 5 Maret 2018 — Penggugat:
1
2.
Tergugat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
148 — 44
  • Anisah , dibawah sumpah menerangkan halhal sebagai berikut :>>>Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan kenal jugaAdndaroes;Bahwa benar Andaroes telah meninggal dunia pada tanggal 20desember 1874, karena sakit;Bahwa semasa hidup Andaroes mempunyai 3 orang isteri, pertamabernama Khalimatussadiyah menikah tahun 1930 , kedua Siti Salmiyang menikah pada tahun 1950 dan yang ketiga bernama Rohanamenikah tahun 1959;Bahwa isteri pertama telah meninggal dunia pada tahun 1987sedangkan isteri kKedua
Pengadilan PN KUALA KAPUAS
Register : 04-02-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Klk
Tanggal 3 September 2019 —
113 — 51
  • ,sedangkan diketahui syarat yang dianggap penting tulisan adalah segeraditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya karena dalam Pasal1869 dan Pasal 1874 KUHPerdata atau Pasal 1 Ordonansi 1867 No.29,kekuatan tulisan sebagai akta dibawah tangan harus ditandatangani parapihak, berdasarkan hal tersebut maka bukti P2 dikesampingkan;Menimbang, bahwa karena oleh karena itu maka bukti surat P1, P2, P5,P6 , P7, P8 dan P9 dikesampingkan dan telah dipertimbangkan secaraseksama maka berdasarkan pertimbangan
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 16-05-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan PN BAUBAU Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Bau
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat:
1.SURYA WIRDA NINGSIH Binti H. BAA
2.SRI HERLINDA Binti H. BAA
3.BUYA HAMKA Bin H. BAA
Tergugat:
1.Drs. H. ABDUL LATIF HATMAN
2.M. YUSUF
3.AKBP. NURHAMIDAH
4.AKBP. MOCH. FAHRURROZI
5.ARDIYANSYAH SH. MH
6.AKBP. EKO WAHYUNIAWAN
7.Letkol. ARIFIN DAHLAN
8.Bripka ARUWALI
9.JAMAL alias JAMAL AZALI
10.INDRIANI
11.HJ. AMNIA WA ODE
12.WA ODE MASRIATI
13.BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU
104 — 44
  • Baa sudah menjadipemegang haknya yang baru;Menimbang, bahwa kendatipun surat bukti P3 dan P4, adalah berupa tulisantulisan/akta dibawah tangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPerdata.Bahwa namun demikian surat bukti tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksisaksi Penggugat yaitu saksi M. Abidin, yang pada pokoknya menerangkan bahwamengetahui letak dan batasbatas tanah objek sengketa sebagaimana posita gugatanPenggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — PT. SASCO INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
67 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK12c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalamPasal 1874 KUH Perdata,...
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 685/ Pdt.G / 2015 / PN. Tng
Tanggal 4 Agustus 2016 — AGUS RINALDO SIMANJUNTAK lawan NURUL NURROHMA, Dkk
57 — 9
  • terangdan penguatan dari para pejabat yang berwenang.Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan JabatanNotaris di Indonesia (Ordonantie Staatblad tahun 1860 Nomor 3, yangberlaku 1 Juli 1860), Notaris adalah pejabat umum yang satusatunyaberwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umumatau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalamsuatu akta otentik dan oleh undangundang juga ditegaskan menurutPasal 1874
Pengadilan PN TOBELO Perdata Waris
Register : 29-02-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 01-09-2013
Putusan PN TOBELO Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TBL.
Tanggal 11 Oktober 2012 — PERDATA - KRISTOMUS SENAEN, DKK (PENGGUGAT) MELAWAN - MINCE WANGKA, DKK (TERGUGAT)
106 — 51
  • /d VI 4 berupa surat panggilanmenghadap di Polisi Tobelo dan pernyataan Musa Hairi yang dipertegas dalam keterangannyadi persidangan;Menimbang, bahwa bukti T.I s/d VI 4 berupa pernyataan Musa Hairi, bukti T.I s/dVI 5 sampai dengan bukti T.I s/d VI 7, berupa surat jual beli atau ganti rugi; Sedangkanbukti T.I s/d VI 8 sampai dengan T.I s/d VI 11 berupa kuitansi yang menjadi buktipembayaran atau pelunasan sejumlah uang adalah merupakan akta dibawah tangan; Bahwasebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1874