Ditemukan 8731 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moruk moses modok modis mondus madus modul morus
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2016 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 39 /PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 6 Oktober 2017 — ADI NUGRAHA SURYADI,S.IP
109 — 53
  • Bahwa yang melatar belakangipembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipanpenjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2017 — - Dr. NAWIR NOHO SUNE, M.Si
197 — 63
  • undangundang, dengan demikian Pompe memandangmelawan hukum sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materil;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, menggariskan bahwa pengertian secara melawanhukum, adalah dalam pengertian formil maupun materil, hal mana jelas dinyatakandalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagaiberikut: Agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
120 — 43
  • Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakanoleh Terdakwa:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasaldari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yangdilakukan tidak terlinat sebagai transaksi yang dilakukan untukkepentingan tersangka (sebagai beneficial owner ataupenerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidakdiketahui berasal dari hasil tindak pidana;2) Melakukan transaksi dengan cara menggunakan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — ROSLIN Br. SIMANJUNTAK
60 — 18
  • Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikformil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 04-12-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Mnd
Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ALEXANDER SULUNG.SH
Terdakwa:
TAN JHONY TANSIL
196 — 43
  • Modus operandi PT JOAS SAITAMA PUTRA menurut LaporanPemeriksaan Bukti Permulaan :a. Tahun Pajak 2012, Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPhPasal 4 ayat (2) Masa Januari s.d. Desember 2012 dan tidakmelaporkan seluruh penghasilan sebagai DPP dalam SPT MasaPPN Masa Januari s.d. Desember 2012;Hal. 110 dari 271 Putusan No. 493Pid.Sus/2020/PN.MndTahun Pajak 2013, Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPNMasa Januari s.d.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 11-12-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mnk
Tanggal 25 April 2016 — Penuntut Umum:
JHON ILEF MALAMASSAM, SH, MH
Terdakwa:
SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU
194 — 78
  • Unsur Yang menerima atau) menguasai penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,atau menggunakan Harta KekayaanMenimbang, Unsur ini menunjukkan modus operandi dalam TindakPidana Pencucian Uang. Secara harafiah, unsur ini menunjukkan bahwaterdakwa secara Pasif dalam melakukan perbuatan pidananya;Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenal ada 3 (tiga) modusoperandi, yaitu:a.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. TOFIK KHAERUDIN, MM
131 — 135
  • Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalamundangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusitanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUUIV/2006 menyatakan bahwa kalimat
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg
Tanggal 27 April 2017 — KASMIR GON,ST.MT
139 — 52
  • Olen penjelasan umum UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara danperekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalamfungsinya yang positif, yaitu suatu perouatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaianmasyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
660 — 655 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • :"Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih danrumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang /ain atau suatu korporasi secara"melawan hukum" daaam pengertian form// dan materi/."
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
TGK. RIDWAN BIN YUSUF
106 — 31
  • Terdakwa didakwa karena kegiatan Tahun 2016 dan Tahun2017 tidak seluruhnya direalisasikan dan yang menyimpan danmengelola uang tersebut adalah Geuchik Alue le Itam sendiri, saksitidak mengetahui Apa saja kegiatan yang tidak dilaksanakan olehGeuchik Alue le Itam Pada tahun 2016 dan Tahun 2017 karena yangmenyimpan dan mengelola uang APBG Tahun 2016 dan Tahun 2017adalah TGK RIDWAN selaku Geuchik Alue le Itam, Geuchik Alue leltam secara sepihak tetap mempergunakan dana penyertaan modaltersebut dengan modus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.APIP KUSNADI
2.M. FAUZI NS.
3.EDI JUNAIDI.
237 — 127
  • Muhammad Fauzi, MTbeserta timnya sebanyak tiga orang;Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan, Parlin Purba sudah menyiapkanBerita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam dua versi, yaitu versi yang benardan versi yang tidak benar, sebagai modus Parlin Purba untuk memeraspara terdakwa. Hal ini terdakwa ketahui berdasarkan pengakuan DR.Muhammad Fauzi, MT;Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan penyerahan uang sebesarRp.150.000.000, (Sseratus lima puluh juta rupiah) ke Parlin Purba.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jbi
Tanggal 8 Juli 2014 — Ir. H. SEPDINAL, ME bin H. ASWIR MAKMUR
105 — 33
  • memperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadimilik sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, dalam kaedahnya jugamenyatakan bahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orangyang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkanbahwa agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-02-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 26 Mei 2016 — Ida Bagus Nyoman Sukadana,SH, DK
107 — 55
  • Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsurunsur dakwaanberikutnya;Ad. 2 : Unsur Secara Melawan Hukum :Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwayang "menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperobuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadisangat jelas bahwa konstruksi perouatan melawan hukum harus dijadikan sebagaicara atau sarana (modus
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
71 — 49
  • dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatukorporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadimiliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orangorang untuk danatas nama suatu korporasi;Menimbang, bahwa modus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — ROSLIN Br. SIMANJUNTAK
71 — 29
  • Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikformil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
NENGAH ALIT, M.Pd
154 — 92
  • Tentang unsur Secara Melawan Hukum :Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operand!)
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Khusus Perpajakan
Register : 28-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN MERAUKE Nomor 142/PID.B/2019/PN MRK
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pidana - Terdakwa
252 — 425
  • diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)yangberbunyi :Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajakyang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkankerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjarapaling paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dandenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutangyang tidak atau kurang dibayar.Bahwa modus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
147 — 35
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau Suatu korporasisecara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil..
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-04-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PN KENDAL Nomor 66/Pid.B/2012/PN.Kdl
Tanggal 24 Juli 2012 — - IRVAN PRATAMA HADISURYA, - GUNAWAN HADISURYA.
141 — 41
  • bisa sanksi Administrasi maupunsanksi pidana;Bahwa benar dalam kasus ini Terdakwa IRVAN adalahDirekturnya dan Terdakwa GUNAWAN adalah Komisarisnya pada PT.Raberindo yang masingmasing punyasaham, kalau ada penulisan SPT yang tidak benaratau salah ia harus bertanggung jawab di pidananya;137137Bahwa SE No.29 tahun 2003 pada ayat (3) tersebutlebih banyak mengatur ke dalam itu artinya dariPimpinan Dirjen pajak untuk bawahannya dan munculnya SE tersebut sebenarnya ada masa masa tertentuadanya beberapa modus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 17 Juli 2012 — H. MUHAMMAD IDRUS HP
44 — 8
  • Dengandemikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harusdijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitumemperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan terdakwasendiri, orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan buktibukti yang sah bahwa kekayaan Terdakwa