Ditemukan 8757 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-11-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/PID.SUS/TPK/2012/PN.SBY Tanggal 2 April 2013 — Jaksa Penuntut:
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
158 — 38
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
158 — 38
Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UndangundangNomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001menyebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakincanggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perobuatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau Ssuatu korporasi secara "melawan hukum dalampengertian formil dan materiil.Menimbang
Register : 23-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mad Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
224 — 90
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
224 — 90
pertanggungjawaban pidana;Bahwa pada pasalpasal jucto 55 ayat (1) KUHP dan pasal 64 ayat (1)KUHP bahwa jika ia telah melakukan perbuatan bersama dengan oranglain yang memiliki keadaan sama dengan pelaku harus ada pihak lainyang melakukan penyertaan pada pasal 374 KUHP;Bahwa kedudukan antara pelaku, turut serta melakukan dan menyuruhmelakukan haruslah linier harus ada ikatan yang sama terkait denganperintahnya ;Bahwa pada 64 ayat (1) KUHP terkait perbuatan berlanjut terkait denganpenggelapan ada modus
orang lain untuk pembelian aset,pembelian barang berharga maupun membiayai kembali tindakkejahatanya;Bahwa ahli dapat mutasi transaksi atau rekening koran dengan mengutipapa yang telah disajikan oleh Bank karna saksi tidak memilikiHalaman 114 dari 497 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Madkewenangan mengambil data dari PPATK;Bahwa Penyidik menyampaikan kepada ahli uang yang patut didugaberasal dari tindak pidana masuk ke rekening istri Terdakwa sehinggatelah terjadi tindak pidana pencucian uang;Bahwa modus
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
538 — 2783
538 — 2783
pencucian uang pasif.Halaman 268 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN CbiBahwa Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uangtersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut sertamelakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatanjahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidanadengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Bahwa Secara umum modus
hasil tindak pidana untukpembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan oranglain seperti anak, istri, orang tua atau pihakpihak lainnya.5) Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindakpidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti tokokelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.6) Pelaku tindak pidana banyak melakukan transaksikeuangangan secara tunai baik penarikan maupunpenyetoran tunai untuk memutus mata rantai transakisehingga sulit dilacak aliran dananya oleh penyidik.Bahwa Modus
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
93 — 18
93 — 18
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
247 — 172
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
247 — 172
hukum tidak tertulis, sebaliknyaajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangandengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dariPerbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);Menimbang, bahwa UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 juga menganutperngertian melawan hukum formil dan materili, hal ini dijelaskan di dalampenjelasan umum UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang menjelaskan : Agar dapat menjangkau berbagai modus
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
802 — 343
802 — 343
Tanggapan atas ilustarsi tersebutyaitu dalam polapola/modus pencucian uang ada kalanyapelaku pencucian uang itu mencampur harta kekayaan yangsah dengan harta kekayaan yang ia ketahui atau patut didugatidak sah dalam hal ini berdasarkan ilustrasi yang disampaikanbahwa bunga deposito dimana deposito tersebut berasal dariTindak Pidana Korupsi itu. bunganya dibayarkan untukkepentingan membayar cicillan kredit yang diajukan katakanlahdengan sah dengan cara yang sah.
Bercampurnya uang yangsah dan tidak sah tersebut salah satu juga modus operandipencucian uang dikenal dengan istilan coming ling dalambentuk menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan caramencampur itu yang pertama.
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009 Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
326 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
326 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa salah satu "MODUS OPERANDI" yang dilakukan Tergugat 1,Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 16 adalah dengan cara"MENDIRIKAN PERUSAHAANPERUSAHAAN FIKTIF ATAUHal. 3 dari274 halaman Put. No. 1538 K/Pdt/2009PERUSAHAAN KOSONG TANPA OPERASIONAL USAHA" atauSPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY (SPV) yang biasa disebut "US$ 2 Company" (karena modal pendirian di Anggaran Dasar sangat kecil)dengan tujuan :a. Peraturan Perpajakan, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan tentangHukum Perusahaan suatu Negara ;b.
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid. Sus - Tpk/2016/PN Dps. Tanggal 13 Juni 2016 — I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST.
96 — 50
96 — 50
Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsurunsurberikutnya ;Unsur ke2 : Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkanbahwa yang "menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah"adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengandemikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukumharus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
ZULYUSRI, SE Bin UMAR DJAKFAR
194 — 297
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
ZULYUSRI, SE Bin UMAR DJAKFAR
194 — 297
Dengan demikian menjadisangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikansebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitumemperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mengatasi atau menekan NPL yangtinggi dan memperbaiki kinerja di Bank Riau Kepri Cabang PembantuDaluDalu, ARDINOL AMIR mempunyai ide dengan cara mencari paranasabah yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit, danuangnya digunakan untuk membayar
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-01-2014 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR Tanggal 10 Januari 2014 — -SYAFRUDDIN SAYUTI
112 — 37
112 — 37
Di dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, disebutkan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskansedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi secara *melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalamtindak pidana
Putus : 02-04-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pid.Sus/2012/PN.SBY Tanggal 2 April 2013 —
47 — 15
47 — 15
Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undangundang No. 20 tahun2001 menyebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan266sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi secara *melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil.Menimbang
Putus : 13-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1709 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 13 Januari 2014 — Dr. ISMAIL.,M.Ag;
124 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 64 KUHP, dan Dakwaan Keduamelanggar Pasal 9 No. 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 dengan pertimbangan sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Khusussehingga dalam penanganan kasus tersebut juga khusus sehingga dapatmengungkap modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukantindak Pidana;Menimbang, bahwa kita semua setuju kalau kampus adalah tempat menuntutilmu dan dari kampus itu jugalah lahir putraputri
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 30 Maret 2016 — MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E
58 — 24
58 — 24
Olen Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan agar Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpanan keuangan negara danperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalamfungsinya yang positif, yaitu suatu perobuatan meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaianmasyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perobuatan
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
76 — 25
76 — 25
Bahwa inti delik (bestandeel delic) dari pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999jo UU Nomor 20 tahun 2001, adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, sebagaimanaPenjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragraf keempat : agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 21 Maret 2017 — Drs. Balthasar Manek, MM
48 — 29
48 — 29
Oleh penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agarUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yangpositif, yaitu suatu perobuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukansebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifatmelawan hukum,
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 18 Juni 2019 — SABAR STEVANUS P. SIMALANGO, S.H
251 — 78
251 — 78
Di dalam PenjelasanUmum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan : Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikian rupa,sehingga meliputi perobuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi secara *melawan hukum dalam pengertian formildan materiil;Menimbang, bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawanhukum
Putus : 08-10-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1621 K/PID.SUS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 — ERVAN FAJAR MANDALA ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
164 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundangtersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perobuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil danmateriil.
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 41/PID.SUS/2013/PN.KPG Tanggal 12 Desember 2013 — EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY
75 — 34
75 — 34
Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalampasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin padakutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
426 — 1315
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
426 — 1315
Bahwadalam pandang tindak pidana pencucian uang, perbuatan tersebut termasukdalam modus use of nominee atau mempergunakan rekening pihak ketiga atasnama perusahaan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana namuntersangka I ketut Sudikerta menguasai cek dan BG atas nama perusahaan tersebutsehingga nantinya dapat mentransaksikan uang hasil tindak pidana tersebutseolah olah sebagai uang yang legal.
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
110 — 32
110 — 32
Modus operandi penyimpangan dimaksud yaitu berupa pengeluaran biayafiktif atas izin tambahan biaya pendistribusian KPS dengan caramerekayasa bukti pengeluaran (kwitansi) berdasarkan arahan dan petunjukdari pejabat di Area Operasi Medan yaitu Koswini nippos 962256171.Selanjutnya hasil dari rekayasa pengeluaran tersebut disisinkan sebagiandananya untuk pejabat tertentu di Area Operasi Medan, yang melibatkankaryawan/pejabat.. Pihak yang terlibat / bertanggung jawab adalah :a.