Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses model moruk mondus morus madus modis modul
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 34/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD RUSLAN. Diwakili Oleh : Farida Wulandari, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
274 — 134
  • Bahwa Penuntut Umum juga sangat mengapreasi putusanMajelis hakim yang berpedoman pada Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaanPasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang oleh Penuntut Umum dipandang sebagai langkah hukumyang progresif dalam menjawab kebutuhan akan rasa keadilandengan modus operandi Tindak Pidana Korupsi yang makincanggih dalam berbagai dimensi.3.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 17 Februari 2014 — ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
81 — 14
  • Sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang Undang tersebut, yangdikutip berbunyi sebagai berkut agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumitmaka tindak pidana yang diatur dalam undang undang imi dirumuskan sedemikian rupasehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pengertian Formil dan Materiil;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
586 — 423
  • BPOM Sita Kosmetik, Obat, dan Pangan Ilegal Senilai Rp53 M olehmedia online gatra.com tertanggal 10 Desember 2019 :https ://www.gatra.com/detail/news/461249/hukum/bpomsitakosmetikobatdanpanganilegalsenilairp53mBahwa di dalam berita tersebut, disebutkan modus yang dilakukan oleh parapenjual kosmetik dan obat illegal tersebut, termasuk oleh Penggugat, yaitudengan penjualan melalui media elektronik (ecommerce) yang kemudiandikirim melalui jasa perusahaan pengiriman atau kurir, yang dikutip sebagaiberikut
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
264 — 897
  • Dan sekarang modus TPPUtelah berkembang;Bahwa namun demikian, dalam konteks HAM, maka jika usaha orang yangbersangkutan bersifat sah, maka hasilnyapun juga sah, dalam hal ini tidak bisadikenakan TPPU;Bahwa transaksi yang tidak wajar bisa dilihat dari profil penghasilan orang yangbersangkutan.
    Ketika ada transaksi diluar kKewajaran, maka menurut TPPU dapatsaja dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak bank yang bersangkutanyang diberi tugas untuk melaporkan ke PPATK, karena sebagai penyedia jasakeuangan, apalagi sekarang modus TPPU juga ikut berkembang.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor - 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk
Tanggal 29 Februari 2016 — Pidana - DJANURI, SE.
176 — 80
  • Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan denganmata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hartakekayaanUnsur ini menunjukkan modus operandi dalam Tindak PidanaPencucian Uang.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 4 Juli 2018 — - MAGDALENA SAMU, SH
107 — 44
  • ;Bahwa ada juga modus lain untuk pencairan anggaran yang dilakukan olehbendaharaMUKMIN MARDJUN, A.Md. bersamasama dengan TerdakwaMAGDALENA SAMU,SH. yaitu aplikasi dari SAKPA atau SAIBA tersebutseharusnya cukup di satu laptop atau komputer yakni di laptop yang biasadigunakan oleh operator saja (Terdakwa MAGDALENA SAMU, SH),namun ditemukan juga di laptooBendahara (MUKMIN MARDJUN, A.Ma)selaku Bendahara Pengeluaran sebagai aplikasi Off Linedalam laptopTerdakwa MAGDALENA SAMU, SH. setelah dilakukan pencairan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. Urbanus Bella
114 — 25
  • Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undangundangmerumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan327penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agardapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2016 — Upload : 31-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 Juni 2016 — ROBERT TANTULAR, MBA
812 — 3580 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Modus operandi yang dilakukan Terdakwa Robert Tantular, MBA bersamaHartawan Aluwi dan Anton Tantular sangat professional yaitu merekasama sekali tidak menjadi pengurus pada PT. Bank Century maupun PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia namun dengan menjadi pemegangsaham (sebagian kecil melalui perusahaan miliknya) pada PT. BankCentury maupun PT.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
157 — 90
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasanumum undangundang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Permohonan
Putus : 05-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 68/Pdt.P/2018/2018/PN Gto
Tanggal 5 September 2018 — - LANY CHANDRA, Dkk
73 — 18
  • ;Bahwa ada juga modus lain untuk pencairan anggaran yang dilakukan olehbendaharaMUKMIN MARDJUN, A.Md. bersamasama dengan TerdakwaMAGDALENA SAMU,SH. yaitu aplikasi dari SAKPA atau SAIBA tersebutseharusnya cukup di satu laptop atau komputer yakni di laptop yang biasadigunakan oleh operator saja (Terdakwa MAGDALENA SAMU, SH),namun ditemukan juga di laptooBendahara (MUKMIN MARDJUN, A.Ma)selaku Bendahara Pengeluaran sebagai aplikasi Off Linedalam laptopTerdakwa MAGDALENA SAMU, SH. setelah dilakukan pencairan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 20 Januari 2015 — HADY MULYAWAN, SE, MM
177 — 290
  • Wiwit Puspasari, SH, CFE:Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kasus ini, saatitu ahli menjabat sebagai Asisten Direktur di Bank IndonesiaKantor Pusat Jakarta dan saat ini ditugaskan sebagai InvestigatorSenior pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi250Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor PusatJakarta.Bahwa riwayat keahlian ahli dalam memberikan keterangan ahlidalam perkara tindak pidana korupsi khususnya dengan modus(predicate crime) tindak pidana perbankan untuk beberapa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-07-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
81 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai perjalanan dinas fiktif Terdakwa telah menerima;Bahwa, modus operandi perjalanan dinas fiktif dalam perkara a quodengan cara Terdakwa menerima seluruh uang perjalanan dinas akan tetapiTerdakwa batal/tidak ikut melaksanakan perjalanan dinas karena ada tugas lain,namun Terdakwa tidak berhak untuk menerima penuh uang perjalanan dinastersebut;Bahwa, pengembalian uang menunjukkan adanya perbuatan dankesalahan Terdakwa, akan tetapi menjadi alasan meringankan hukumTerdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
122 — 79
  • Marketing) telah secara nyatanyatadan secara sadar tergambar tujuan untuk memberikan keuntunganbagi pihak lain terutama kepada Pengurus Koperasi KaryawanPDAM Tirtanadi MedanKetidak hatihatian Terdakwa di atas kemudian di pertegas olehMajelis Hakim dalam pertimbangan halaman 320 alinea 1, sebagaiberikut :betes sehingga perbuatan terdakwa dalam hal ini dapat dikatakantelah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukan yang adapadanya yang hal itu dapat dilihat dengan adanya kemudahan yangdiberikan selaku modus
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 20-10-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 13/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 13 Nopember 2014 — Pembanding/Terdakwa : Drs. Sailendra Eka Putra, M.SI Bin H.Hegon Asrani Ismail Diwakili Oleh : M. EDY GUNAWAN, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Maulidah, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUPRIYADI, SH.
76 — 23
  • 59 tahun2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yangmenyatakan : Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpenerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaansurat bukti dimaksud.Menimbang, bahwa penyimpangan tersebut menurut Majelis HakimBanding terjadi sebagai modus
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA DUDE, SH
Terdakwa:
1.YOWAN HUMOLUNGO
2.NURMAN HILALA
84 — 27
  • undangundang, dengan demikian Pompe memandangmelawan hukum sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materil;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, menggariskan bahwa pengertian secara melawanhukum, adalah dalam pengertian formil maupun materil, hal mana jelas dinyatakandalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagaiberikut: Agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — PAZWIR, S.Sos
61 — 13
  • Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Januari 2016 — Pidana Korupsi - ENDAD RACHMAT
90 — 44
  • Bahwa prosedur penugasan dalam rangka penghitungan jumlahkerugian keuangan negara sebagai berikut :Berdasarkan surat permintaan bantuan penghitungan kerugian keuangannegara dari Kejaksaan Agung RI, dilakukan ekspose Tim PenyidikKejaksaan Agung RI dan BPKP untuk mendapatkan penjelasan dariPenyidik tentang pokok permasalahan, kasus posisi dan modus operandiserta mengidentifikasi buktibukti yang telah diperoleh Penyidik.Mengumpulkan data/dokumen/bukti melalui Penyidik Kejaksaan Agung RI.Melakukan penelitian
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
103 — 57
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal inimerupakan penegasan cara atau modus operandi (strafmodus), untuk membedakan dengantindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidakdilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) int Menurut Mr.D.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Agustus 2020 —
229 — 143
  • Royal Industries Indonesia juga tidakmenyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut untukmasa Januari sampai dengan Desember 2016 ;Bahwa modus tidak pidana perpajakan sehubungan dengan kewajibanPajak Pertambahan Nilai PT. Royal Industries Indonesia, NPWP02.418.901.1057.000 masa pajak Desember 2015 sampai dengan April2016 adalah PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.SMDA
Tanggal 13 Februari 2014 — HASNELY HAMZAH Binti HAMZAH
101 — 22
  • Sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang Undang tersebut, yangdikutip berbunyi sebagai berikut agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumitmaka tindak pidana yang diatur dalam undang undang imi dirumuskan sedemikian rupasehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pengertian Formil dan Materil;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi