Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk model modis mondus morus madus modul
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-09-2012 — Upload : 22-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 32/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 27 September 2012 — MUSTAMIR TANTOWI JAUHARI, SE Bin KAELANI
117 — 103
  • dasarpengajuan banding Penasihat Hukum Terdakwatidak sependapat karena Majelis Hakim berdasarkanfakta persidangan sebagaimana tertuang dalamputusan telah memuat keterangan saksi, terdakwa,ahli serta barang bukti yang dari fakta tersebut telahterbukti terjadinya tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh terdakwa selaku Manager KospinSyariah ; e Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalahdalam koridor tindak pidana Korupsi penyimpanganpenggunaan dana bantuan subsidi perumahan dariKemenpera tahun 2007 dengan modus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
161 — 68
  • Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapatdilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual,mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak, sertaperbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasimenjadi bertambah kekayaannya (vide: Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 17).
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 01-04-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 112/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 20 Agustus 2014 — MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE al ABI RAMDHANI bin MASRIE BUSTARIE
164 — 55
  • pemeriksaan diketahui bila nasabah nasabah yang mengajukan pinjamansenyatanya hanya dilakukan oleh tiga orang dengan menggunakan nama orang lainwalaupun ada beberapa nasabah yang benar benar sebagai nasabah (debitur) BankSyariah Mandiri bahkan membayar, menempati objek (rumah) yang diperjanjikansampai saat ini;277Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit tersebutkemudian dilakukanpengelompokan nasabah nasabah dimana yang mengajukan permohonanpembiayaan sebenarnya hanya sebanyak 3 (tiga) orang dengan modus
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANGGANOTO URA, SE
181 — 185
  • sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikan rupa sehinggameliputi perouatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisecara melawan hukum dalam pengertian materiil dan formil.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 April 2016 — SUTAN BHATOEGANA
356 — 1008 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemberian mobil tersebut bukan merupakan peristiwajual beli maupun tukar tambah mobil Karena jual beli atau tukar tambahtersebut yang diterangkan dalam bentuk surat pernyataan adalahmerupakan suatu modus operandi untuk mengaburkan hasil kejahatanterhadap penerimaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 Tipe Gwarna hitam dari Saksi Yan Achmad Suep kepada Terdakwa SutanBhatoegana.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
AMIR GAOS LATUCONSINA
245 — 496
  • Hal tersebutjelas dinyatakan dalam penjelasan umum UndangUndang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih danrumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikanrupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian materiil dan formil.Kemudian penjelasan pasal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2019/PN BDG
Drs. Herry Ismiradi, MM
69 — 24
  • HERRY ISMIRADI ,MM. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasidengan modus yang sama seperti yang dilakukan pada saat menjabat selakuKepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KotaBekasi juga telah menerima penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP)sejumlah 100 (seratus) ton yang kemudian bersamasama dengan saksi PERISANTOSO dan saksi AHMAD DUMIYATI bin NIPIN tidak disalurkansebagaimana mestinya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta juridis berupa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2020 —
751 — 1735
  • GEC untuk menutupi seolaholah terhadap 4 Depositodimaksud masih ada dan belum dicairkan;Bahwa modus pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa yaituTerdakwa dengan tipu muslihat berhasil membuat dana deposito milik PT.PTP senilai Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untukdicairkan dan dipergunakan sebagai pelunasan hutang PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
154 — 118
  • Frasedalam ketentuan ini kata dapat sebelum frase merugikan keuangan atauperekonomian negara, menunjukkan tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat.Kata dapat artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut itu, berpotensimerugikan negara, walau secara meteriil belum ada kerugian negara ;Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps
Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE PATRA, SH, MSi
98 — 29
  • Penuntut Umum, makahal demikian harus dibuktikan dalam unsurunsur dakwaan berikutnya;Unsur ke2 : Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUNo.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi intidelik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukumuntuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksiperbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
MUJA ASMAN Bin AWASDRI Alm.
89 — 43
  • Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
164 — 39
  • Oleh penjelasanumum UndangUndang No. 31 Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif,yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawanhukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatanyang
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 19 April 2017 — - RUDDY TONNY LASUT, SE
125 — 21
  • Bila kebenaranmateriil tidak dapat dibuktikan, bisa jadi pemberi dan penerima suapdengancara/modus ini dibebaskan, (Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi DiIndonesia, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 92);Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Adami Chazawi, (Adami Chazawi, HukumPidana Korupsi Di Indonesia, PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps
Tanggal 13 April 2016 — I GUSTI AYU ARDANI
198 — 143
  • Kata dapat artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut itu,berpotensi merugikan negara, walau secara meteriil belum ada kerugian Negara ;Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undangundang ini dirumuskansedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiriatau
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
367 — 153
  • lapangan harus berubah, misalnya lokasiada yang longsor, kemarin ada kasus lucu, bangun garasi nambahnyabeli kulkas itu tidak nyambung (alasannya mengadangada) kemudianoleh ahli dibatalkan.Syarat lainnya terjadi force majeur.Addendum diperbolehkan apabila ada usulan dari Penyedia, kemudiandirapatkan oleh PPK dan Tim Teknis harganya di nego, pekerjaantambah totalnya tidak boleh dari 10% dari nilai kontrak.Alasannya pekerjaan tambah tidak boleh totalnya dari 10% dari nilaikontrak dikarenakan merupakan modus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Mei 2012 — ILHAM MARTUA HARAHAP
133 — 39
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
164 — 45
  • ;Benar, modus yang dilakukan adalah pengajuan pembiayaan denganjaminan SPMK dan SPP yang diduga fiktif dan setelah pembiayaanjatuh tempo tidak ada terminj untuk membayar/melunasi sehingga olehAnalis Pembiayaan dan Kasie Usaha diajukan SPMK dan SPP baru (yang juga diduga fiktif ) untuk menutup /melunasi pembiayaan yanglama ;Benar, dinas dinas yang di jadikan jaminan SPP dan SPMK olehterdakwa Yanuelva adalah :1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;2. OTDA Pemprop Jateng Sekda;3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
194 — 321
  • PST.Undang Pemberantasan tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawanhukum formil maupun sifat melawan hukum Materiil ;bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikianmenjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harusdijadikan sebagai cara atau sarana (modus
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
207 — 170
  • Kata dapat artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut itu,berpotensi merugikan negara, walau secara meteriil belum ada kerugian negara;Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan Negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam Undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
291 — 183
  • Majelis Hakim Kurang teliti dan salah menerapkan hukumnya denganmenggunakan fakta dalam perkara ini yakni dalam hal memahami pasal 14UU Tipikor dengan menggunakan rasionalisasi hukum yakni mengacu padaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang RumusanHukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 yangmenyatakan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturanperundanganundangan lain, akan tetapi bila unsurunsur