Ditemukan 10641 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1319 1119 1019 1959 1979 1989 1991 1969 1912
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 22-09-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
228 — 89
  • Perbuatan tersebut melawan hukumBahwa sejak tahun 1919, sejak putusan Hoge Raad dalam perkaraLindebaum Cohen, perbuatan melawan hukum diartikan secara luassebagai berbuat atau tidak berbuat vang bertentangan dengan ataumelanggar :1)2)Hak subyektif orang lainPerbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk opeens anders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dilarangoleh Pasal 1365 KUH Perdata.
    Tanggapan Tergugat: dalil ini Tergugat tolak sepenuhnya karenaperbuatan Tergugat tidaklan memenuhi unsur berbuat Sesuatumaupun tidak berbuat sesuatu dimana Tergugat belum membayaruang pertanggungan karena Penggugat sama sekali tidakmenanggapi sSuratsurat Tergugat mengenai akan dibayarkannyauang pertanggungan, bukan tidak membayar sama sekali.Perbuatan tersebut melawan hukumBahwa sejak tahun 1919 sejak putusan Hoge Raad dalam perkaraLindebaumCohen, perbuatan melawan hukum diartikan secaraluas sebagai
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 22 September 2014 — ZARKASYI melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA) 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
79 — 17
  • PutusanMahkamah Agung RI No.66 K/SipTahun 1953 dan No. 838 K/Sip/1970;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilaiPara Tergugat Konvensi adalah bagian dari pemerintah/penguasa;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara umum diatur dalamPasal 1365 KUHPdt, yang menyebutkan setiap perbuatan yang melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnyamenerbitkan kerugian mengganti kerugian itu;83Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Hoge Raad 1919
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 18-02-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 2-K/PM.III-14/AD/II/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — Oditur:
Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc
Terdakwa:
Sudirman
137 — 41
  • disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat.Yang menjadi sandaran ialah sejauh manapengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwatentang tindakan atau akibat terlarang (bersertatindakan atau akibatakibatnya) yang mungkinterjadi.Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalamtingkatan (gradasi) yang pertama= yaitu= siPelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksudatau tujuan untuk melakukan perbuatan besertaakibatnya.Bahwa yang dimaksud Dengan melawan hukummenurut asas HR tanggal 31 Desember 1919
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Umum Penggelapan
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 08-K/PM III-16/AD/I/2017
Tanggal 8 Februari 2017 — Terdakwa : ASRIL TAUFIK ARSYAD Serka Nrp 21060220031284, Oditur Militer : Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970.
128 — 52
  • Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HR tanggal31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertiantindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undangundang.b. Melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankewajiban (hukum/si pelaku/Petindak menurut UndangUndang).Cc. Melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankepatutan masyarakat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-09-2017 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
DRS. ACHMAD LATIEF ALWI,
Tergugat:
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Turut Tergugat:
Notaris ARRY SUPARTNO, S.H,
Intervensi:
YULIA ADIANTI
212 — 71
  • salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPerdatatersebut, ada 5 (lima) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatanmelawan hukum yaitu : adanya unsur perbuatan, perbuatan tersebut melawanhukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, danadanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksuddengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, sejak tahun 1919
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 23-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020
Tanggal 24 September 2020 — Oditur:
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Irwan
72 — 38
  • Mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuaidengan hukum Berintikan merusak hak subyektif seseorang menurutundangundang dan juga melakukan sesuatu yang bertentangandengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Merusak hak subjektif seseorang menurut UndangUndang Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumsi Pelaku menurut UndangUndang Melakukan sesuatu
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-01-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bks
Tanggal 19 Oktober 2015 — SUPRAPTO TJIOE sebagai Penggugat Melawan 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., dahulu BANK BUMI DAYA sebagai Tergugat I 2. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN-KEKAYAAN LAIN-LAIN sebagai Tergugat II 3. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA sebagai Tergugat III 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BEKASI sebagai Turut Tergugat
73 — 13
  • Dan sesuai dengan putusan Hoge Raad 31Januari 1919 dalam Arrest CohenLindenbaum, yang dianut di dalamhukum positif Indonesia, perbuatan melanggar hukum dalam arti luasadalah sebagai berikut :Onrechtmatigedaad atau perbuatan melawan hukum adalah tidakhanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undangundang saja, tetapi termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatuhak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengansuatu kepatutan
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 13-04-2010 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 23-K/PM I-02/AD/II/2010
Tanggal 13 April 2010 — PRATU Hermansyah Chaniago
41 — 458
  • dijual, menyalurkan,menjual, membeli , menyerahkan, menerima, menjadiperantara dalam jual belli Narkotika Golongan harusdisertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagaibukti dari pejabat yang berwewenang = dari MenteriKesehatan Rl, yang diatur dengan Keputusan MenteriKesehatan sebagaimana diatur dalam Undangundang ini danapabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, makadinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karenabertentangan dengan Undang undang.Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm.
Tanggal 7 Oktober 2014 — - ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI - ROBIN RAHMADI Bin (Alm) SURADI - SUPARNI Binti (Alm) SANREDJA
44 — 9
  • ;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 26 /Pid.Sus - TPK/2014/PN.Bjm
Tanggal 7 Oktober 2014 — DWI WAHATNO BAGIO, BE., S.Sos. Bin (Alm) SOEWARDI
44 — 9
  • ;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakan pengertiannyasama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdatasebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 08-04-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 23-K/PM.II-10/AD/IV/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — Oditur:
Mayor Chk Rudiyanto, S.H.
Terdakwa:
Lego Suhono
122 — 48
  • PUTUSANNomor 23K/PM II10/AD/IV/2019bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerangkepentingan yang dilindungi oleh hukum.Inti dari Afferst HR tanggal 31 Desember 1919 tentangpasal 1365 BW, mengenai pengertianpengertian tindakanyang tidak sesuai dengan hukum yang berintikan :Merusak hak subyektif Sseseorang menurut UndangUndang.Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban(hukum/si Pelaku/Petindak) menurut undangundang.Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutanmasyarakat.Melakukan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 23 April 2019 — Pembanding/Penggugat : PT INTERNUX
Terbanding/Tergugat : PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
214 — 170
  • Adanya Perbuatan MelawanHukumMenurut Arrest Hoge Raad 1919 dalam perkara Lindenbaum vs.Halaman 62 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKICohen, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum,apabila:a. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.b. Melanggar hak subyektif oranglain.c. Melanggar kaidah tatasusila.d. MelanggarkepatutanFAKTANYA adalah, TERGUGAT tidak pernah melakukan suatuPerbuatan Melawan Hukum.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-10-2016 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 13 September 2017 — 1. TENNO EKASEPTIAN AMYHARDJO SUJARWANTO,beralamat di Bulevar Hijau, Blok C1, Nomor 47, RT.007/RW.030, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, untuk selanjutnya disebut ...................................................................................PENGGUGAT I; 2. PT. NANI WAHYUNI INDUSTRIES, beralamat di Komplek Sentra Niaga Kav. No. 12 dan 15, Bulevar Hijau, Pejuang, Medan Satria, Bekasi, untuk selanjutnya disebut ..................................................PENGGUGAT II ; PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama H. Rawan Supriyadi, SH., MH., Sugeng Purwanto, SH., Hornaning, SH., dan Jony Soenarwijanto, SH., Para Advokat, Asisten dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sugeng, Soenar, Supriyadi Lawfirm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing tertanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai .......................PARA PENGGUGAT ;
131 — 69
  • Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggardan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan,dan Sejak Lindenbaum VS Cohen Arrest (1919)terdapat kriteria barumengenai perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yangwalaupun tidak bertentangan dengan UndangUndang sudah dianggapmelawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalampergaulan masyarakat. ;Hal. 7 dari 86 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2257 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Agustus 2016 — MAAT ALI MUSIN, dkk VS SUMERI, S.Sos., dkk
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., LL.M dalam bukunya yangberjudul Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer padahim. 11 disebutkan bahwa Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum inidiartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal halsebagai berikut: Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku; Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,atau; Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden),atau; Perbuatan yang bertentangan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 15-11-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 15 Nopember 2017 — Handoko Soeseno MELAWAN Irawan Surya
314 — 105
  • No. 4 tanggal 17 Februari 2011 yangmerupakan undangundang bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi danTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, bertentangan dengan kewajibanhukumnya dan melanggar hakhak subjektif dari Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi, bertentangan dengan kepatutan dan12.kepantasan dalam masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagiPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga merupakan suatuperbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata jo arrest HRtanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 722/Pdt.P/2014/PN.Sby
Tanggal 24 September 2014 — HR.ABDUS SHOMAD SURYANTO
47 — 6
  • benar Pemohon bermaksud mengganti nama kecil dari nama semulaSIOE LIAN NIO menjadi nama Indonesia LILIK LIJANI TIRTOWIDJOJO,sehingga selengkapnya nama Pemohon menjadi LILIK LIJANITIRTOWIDJOJO, TJIOE ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanyadapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena sifatnya permohonan, maka biaya biaya yangtimbul dibebankan kepada Pemohon :Mengingat pasal 93, 94 Stbl 1917 No. 1130 jo 1919
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 05-03-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgt
Tanggal 6 Desember 2021 — Penggugat:
1.ANDI NURDIN
2.JAMALUDDIN
Tergugat:
1.PT. BUMI MAS AGRO
2.BASO ALI
130 — 69
  • tidak dapat dibuktikan;Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Para Penggugatagar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum kepada Kelompok Tani Bersama Kita Maju dengan segalahukum daripadanya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telahmendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumsedangkan perbuatan melawan hukum sendiri menurut Arrest Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 02-02-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor -56-K/PM.III-12/AD/III/2015
Tanggal 29 Juni 2015 — -MUHAMAD SORI, Praka NRP 31030654171183
77 — 31
  • Yang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti sipelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi olehhukum.55 Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365BW. Mengenai pengertian pengertian Tindakan yang tidak sesuaidengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorangmenurut Undangundang.b. Melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku menurut UU.ec.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 20-04-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
STEFANUS LUKAS WIRABUDI,
Tergugat:
1.ALVIN SUTANTO.
2.GUNAWAN HARSONO
3.ERLYN SUTANTO.
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
2.NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT,
3.SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris,
4.PT. BANK RESONA PERDANIA,
5.PT. SANJAYA PRIMA,
6.NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris PPAT.
110 — 23
  • ., setelah berjanji menurut keyakinannyapada pokoknya menrangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja sebagai dosen S 3 di Universitas Bhayangkara JakartaRaya dan memiliki Keahlian terkait adminidtrasi Negara ;Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) di atur di dalam BW, dimana dahuluPMH hanya sebatas tiap tiap perbuatan yang melanggar hukum dan mebawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugiantersebut karena kesalahannya mengganti kerugian , namun sejak tanggal 31Januari 1919
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 23-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 35-K/PM.III-13/AD/VIII/2016
Tanggal 27 September 2016 — Teguh Cahyono Putro / Praka / 3910613890869 / Anggota Ajendam V / Brawijaya / Ajendam V / Brawijaya.
117 — 63
  • diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekalitidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari oranglain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengankehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak pihakyang dirugikan.43Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dan pendapatpendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yangdimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919