Ditemukan 10629 data
GAGAN HERTAWAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIS
32 — 14
Mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuaidengan Hukun berintikan : merusak hak subyektif Seseorang menurutundangundang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengankepatutan yang berlaku dalam masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanHukum si Pelaku menurut undangundang; atau Melakukan
154 — 2
Hal ini mengandung arti bahwa setiapkegiatan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan harus disertai dan dilengkapi surat izin yang sah sebagai bukti dari pejabatyang berwewenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diaturdengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diaturdalam undangundang ini dan apabila tanpa dilengkapi haltersebut di atas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawanHukum karena bertentangan dengan undangundang.Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919,
44 — 25
tidakberalasan karenanya dalil posita dan petitum gugatan ParaPenggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkandalam pemeriksaan perkara aquo ;16.Bahwa secara hukum Pengertian tentang Perbuatan MelawanHukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, menggantikerugian tersebut", dan kemudian sejak tahun 1919
Terbanding/Jaksa Penuntut : AZRIJAL, SH
84 — 24
banding; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara nomor: 27/Pid.Tpk/2014/PNTK dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiTanjungkarang untukpemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana surat pemberitanhuan untukmempelajari berkas perkara masingmasing tanggal 22 September 2014 nomor:W9.UI/1919
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pati (istri kKedua, kawin padatahun 1919), memiliki anak perempuan bernama St. Fatimah Krg. Intang;Bahwa menjelang akan kawin untuk kedua kalinya (kawin dengan St. LoroDg.
ANDARTO KOSASIH
Tergugat:
1.PT. AMARANZ PROPERTINDO
2.NOTARIS HUMBERG LIE, S.H.,S.E.,M.Kn
3.AHLI WARIS ALM. DRS. HENDRIK HENDARDI LUMANAUW
4.AHLI WARIS ALM. DRS. HENDRIK HENDARDI LUMANAUW (dalam hal ini : RENATA JACOB, VIVIENA SORAYA, DEVI MONICA, ROY MANUEL dan JOICE CATHERINE)
Turut Tergugat:
1.Tn. SUHERMAN
2.Tn. BENNY KURNIA SURYA
273 — 121
Bahwa, sebagaimana berlaku dan dianut dalam Jurisprudensi sejak PutusanHoge Raad1919 Arrest 31 Januari 1919 (kasus Cohen v. Lindenbaum)mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam ex.
120 — 36
Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adaalasan pemaaf.Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berartisi pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangandengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yangdilindungi oleh hukum.Inti dari Afferst HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal13865 BW, mengenai pengertianpengertian tindakan yang tidaksesuai dengan hukum yang berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UndangUndang.b.
85 — 26
tidak dirumuskan bersifat melawanhukum, namun dari katakata tanpa hak dalam rumusan delik inisudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus adaijin terlebin dahulu dari yang berwenang untuk melakukan perbuatantersebut,Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi olehhokum atau yang dilindungi oleh Undang Undang.Bahwa berdasarkan Arrest HR tanggal 31 1919
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
., LL.M. dalam buku Perbuatan melawanhukum pendekatan kontemporer penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman11 adalah sebagai berikut:Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluasluasnya yakni meliputi halhal sebagai berikut:a.
148 — 101
Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perbuatan Tergugat danTurut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, untuk itu perlulahMajelis Hakim menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan olehPenggugat dalam istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad), bahwaperbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam pasal 1365Burgerlijk Wetboek voor Indonesi, disingkat BW = 1401 Nederlands BurgerlijkWetboek, disingkat NBW, lama) menurut arrest Hoge Raad 31 Jan 1919W.10365; N.J. 1919
66 — 20
Untuk itu bentuk perbuatan melawanhukum dalam tindak pidana korupsi sesuai UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RINo. 20 Tahun 2001 hanya melawan hukum formil.Menimbang, bahwa melawan hukum menurut doktrin mengandungpengertian tidak berhak sendiri atau bertentangan dengan hak orang lain ataubertentangan dengan hukum pada umumnya, sebagaimana dianut olehYurisprudensi HOGE ROAD tahun 1919.Menimbang, bahwa DR.
PT.METALINDO USAHA BERSAMA
Tergugat:
1.PT. FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam BP. BATAM
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
138 — 69
Hubungan Kausaladanya hubungan kausalitas atau sebabakibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atauperbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari1919menyebutkan bahwa : Standard baku (standardarrest) Hoge Raadtertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawanhukum (ONRECHTMATIGE DAAD) menyatakan :Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yangmemperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum
Perkumpulan Nahdatul Ulama
Tergugat:
Yayasan Sunan Drajat Sugio
Turut Tergugat:
BPN cq Kanwil BPN Jatim cq BPN Lamongan
96 — 28
melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum pada awalnyaditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangantertulis, yang kemudian adanya Arrest Hogeraad pada tahun 1919
Sunandi, S.E, S.H.
Terdakwa:
Irman yahya
123 — 223
Karena sesuai ketentuan Pasal 8 UUNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dariMenteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dandilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919)adalah sebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang
79 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1552 K/Pid.Sus/2016Berdasarkan uraian di atas unsur menyalahgunakan kewenangan yangada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.Ad.7: Pengertian menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal1365) dan telah menjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) pada kasusLindebaum Cohen; maka pengertian istilah menyalahgunakan wewenangdiadopsi
Bahwa hanya seorang pejabat publik yang mempunyaikewenangan atas dasar atribusi atau atas dasar delegasi yang memenuhisyarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan hukum publik dandapat menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal1365) dan telah menjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) kasusLindebaum Cohen; maka pengertian istilah menyalahgunakan wewenangdiadopsi dari
116 — 25
objek perkara tanpa setahu atau tanpa seijin terlebihdahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yangmelanggar hukum.Menimbang,bahwa sebagaimana telah dinyatakan bahwa tanah objek perkaraadalah merupakan harta pusaka dari kaum Datuk Gindo Simarajo, dimana kepemilkanpusaka kaum merupakan kepemilikan secara komunal yang merupakan hak dari semuaanggota kaum.Menimbang, bahwa pengertian bertentangan dengan hukum sebagaimanayang dimuat dalam YURISPRUDENSI HOOGE RAAD sejak tahun 1919
(Arrest LindeBaum Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta188menjadi pula doktrin imu hukum di Indonesia, dimana pengertian bertentangan denganhukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat nama katagori perbuatan ;a) bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undangundang;b) bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undangundang;c) bertentangan dengan tata susila yang baik (goede Zeder);d) bertentangan dengan azas
127 — 31
DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUMBahwa berdasarkan Buku Proyek Pengembangan Teknis YustisialMahkamah Agung RI, tentang Penemuan Hukum dan PemecahanMasalah Hukum Reader III, Jilid 1, Penerbit Tim Penguji Hukum MahkamahAgung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapatSetiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan):Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohenpada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.Keempat kriteria tersebut, antara lain sebagai
SglMenimbang, bahwa, pengertian perbuatan melawan hukum telahmengalami perkembangan setelah tahun 1919, dimana berbuat atau tidakberbuat adalah perbuatan melawan hukum jika :1.Melanggar Hak orang lain ;Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektiforang lain (R.Setiawan,SH PokokPokok Hukum Perdata Penerbit BinaCipta Budaya 1979 Hal 82) :Hak Subyektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :a. Hak Perorangan seperti :e Kebebasan ;e Kehormatan;e Nama baik dan lainlain ;b.
586 — 332
pada orang lain, maka ia telah"melawan" tanpa harus menggerakkan badannya;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yangmelanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yangbertentangan dengan kewajiban menurut undangundang atau bertentangan denganapa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalampergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasanpembenar menurut hukum;Menimbang, bahwa sebelum tahun 1919
, Hoge Raad berpendapat danmenafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, di mana perbuatan melawanhukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hakorang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur olehundangundang.Menimbang, bahwa Sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, dalamperkara LidenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang, dimana ada 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang secara alternatifdisebutkan
106 — 29
Tgl.17/10/14 SMAN 43) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 54) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 75) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 106) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 207) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 248) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 259) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 2710) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 3011) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 3512) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 6813) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 7714) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 115) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 316) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1417) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1618) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1919
))a ff WwW NDPrint Out Detail PP SMAN 10Print Out Detail PP SMAN 20Oo Halaman 296, Putusan Perkara No. :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST 7) Print Out Detail PP SMAN 248) Print Out Detail PP SMAN 259) Print Out Detail PP SMAN 2710) Print Out Detail PP SMAN 3011) Print Out Detail PP SMAN 3512) Print Out Detail PP SMAN 6813) Print Out Detail PP SMAN 7714) Print Out Detail PP SMKN 115) Print Out Detail PP SMKN 316) Print Out Detail PP SMKN 1417) Print Out Detail PP SMKN 1618) Print Out Detail PP SMKN 1919
Pengadaan UPS SMAN 1)2) BOQ Pengadaan UPS SMAN 43) BOQ Pengadaan UPS SMAN 54) BOQ Pengadaan UPS SMAN 75) BOQ Pengadaan UPS SMAN 106) BOQ Pengadaan UPS SMAN 207) BOQ Pengadaan UPS SMAN 248) BOQ Pengadaan UPS SMAN 259) BOQ Pengadaan UPS SMAN 2710) BOQ Pengadaan UPS SMAN 3011) BOQ Pengadaan UPS SMAN 3512) BOQ Pengadaan UPS SMAN 6813) BOQ Pengadaan UPS SMAN 7714) BOQ Pengadaan UPS SMKN 115) BOQ Pengadaan UPS SMKN 316) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1417) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1618) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1919
.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 3011) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 3512) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 6813) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 7714) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 115) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 316) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1417) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1618) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1919
120 — 90
yang diminta dalam petitumgugatan yang mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas karena tidakadanya sinkronisasi maksud dari Penggugat dan Penggugat Il Olehkarena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat danPenggugat Il.Penggugat dan Penggugat Il tidak dapat mendalilkan obyek perbuatanmelawan hukum sebagaimana permintaan dalam petitum gugatan nomor6.Bahwa berdasarkan arrest kasus LindenbaumCohen tertanggal 31Januari 1919
Olehkarena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat danPenggugat Il untuk seluruhnya.Penggugat dan Penggugat Il tidak dapat mendalilkan obyek perbuatanmelawan hukum sebagaimana permintaan dalam petitum gugatan nomor6.Bahwa berdasarkan arrest kasus LindenbaumCohen tertanggal 31Januari 1919, pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukumkeperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaituperbuatan itu harus