Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1959 1119 1319 1619 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Penipuan
Putus : 28-08-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 77/PID.B/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 28 Agustus 2013 — Hj. SITI AISYAH MARGARETH ROSE SOEKARNO PUTRI binti Ir. H. SOEKARNO (alm.)
446 — 94
  • ditentukanPasal 183 KUHAP ;Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat menerima penolakan saksi HM.Rendy Sasmita Adji Wibowo, yang menyatakan tanda tangan dalam keduabukti surat tersebut bukan tanda tangannya, karena penolakan tersebut tidakdidukung dengan alat bukti yang sah, sehingga oleh karenanya harusdikesampingkan ;Unsur ke 3 Secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa unsur ketiga dakwaan Kesatu Penuntut Umumadalah secara melawan hukum, mengandung pengertian bahwa menurutHoge Raad tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KOTOBARU Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kbr
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Marlis Hamid Glr Ambang Langik
2.Zamrinaldi Glr Khatib Bandaro
3.Risnawati
Tergugat:
3.Muslim Glr Nan Barantai
4.Fakhrurrijal Glr Rajo Bukik
5.Aspitro Maimora
6.Rio Asmara Putra Glr Rajo Usali
135 — 24
  • AdaSurat Pagang Gadai Sawahnya Tahun 1919, Yg Menggadaikan SibaminPada Simanyar.Lalu Saya Bertanya: Sibamin Itu Sia Mk?Dt Rajo Gamuyang: Angkunyo SijonSayaBertanya Lagi: Simanyar Apo Sukunyo Mk?Dt Rajo Gamuyang: Suku Tanjuang,Dimano Kampuanyo Mk? Lai Muaro Paneh.Saya Bertanya Lagi: Kok Simanyar Jaleh Ndak Iduik Kni lai Nah Mak,Tapi Sia Waris nyo Kni?
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 15-05-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Hi. Latif Hatala
3.Abdillah Hatala
Tergugat:
Saniri Negeri Batumerah
Intervensi:
1.NURDIN NURLETTE
2.RABEATINNUR NURLETTE
311 — 707
  • Latif Hatala adalah anggota Tim 11 danAbdila Hatala adalah sekretaris Tim 11;(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita AcaraPersidangan);Keterangan Saksi Dominggus Adrianus Hehareuw:Bahwa saksi menyatakan benar bahwa foto itu adalah foto RajaKilang tahun 1919 yang digunakan sebagai aset Negeri Kilang danhak masingmasing ahli waris;Bahwa saksi menyatakan saksi adalah Ketua Saniri Negeri Kilangdan bukan merupakan ahli waris;Bahwa saksi menyatakan foto Raja Kilang ada di museum Belanda,kemudian
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 25-06-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
PT. SUMATERA FAN JAYA
Tergugat:
PT. BANK PERMATA, Tbk
Turut Tergugat:
1.KPKNL Medan
2.PT. Balai Mandiri Prasarana (Medan)
3.Notaris INGRID SAROINSONG, S.H.
4.PPAT ROSANTY SRIBULAN L. SIALLAGAN, S.H., M.Kn.
5.BPN Kabupaten Serdang Bedagai
111 — 75
  • Adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupunhukum tidak tertulis;Halaman 77 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN SrhBahwa setelah tahun 1919 dan berdasarkan perkembangan praktikperadilan, perbuatan melawan hukum bermakna berbuat atau tidak berbuatdengan ketentuan:a. Melanggar hak orang lain;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;c. Bertentangan dengan kesusilaan/kaidah sopan santun;d.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 02-10-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 12/PID.TPK/2014/PT TK
Tanggal 30 Oktober 2014 — Pembanding/Terdakwa : IMOP SUTOPO, SE bin SUDARMAN
Terbanding/Jaksa Penuntut : AZRIJAL, SH
92 — 30
  • banding; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara nomor: 27/Pid.Tpk/2014/PNTK dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiTanjungkarang untukpemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana surat pemberitanhuan untukmempelajari berkas perkara masingmasing tanggal 22 September 2014 nomor:W9.UI/1919
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 18-12-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 93-K/PM I-07/AD/XII/2015
Tanggal 12 April 2016 — Gita Wardana Praka NRP 31060709270985 Talidik VI Siintel Purkima Yonif 613/Rja
87 — 28
  • tidak dirumuskan bersifat melawanhukum, namun dari katakata tanpa hak dalam rumusan delik inisudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus adaijin terlebin dahulu dari yang berwenang untuk melakukan perbuatantersebut,Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi olehhokum atau yang dilindungi oleh Undang Undang.Bahwa berdasarkan Arrest HR tanggal 31 1919
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 29-K / PM.II-10 / AD / VII / 2015
Tanggal 29 September 2015 — - Agus Riyanto, Serma NRP 21980134310477
125 — 38
  • Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adaalasan pemaaf.Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berartisi pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangandengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yangdilindungi oleh hukum.Inti dari Afferst HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal13865 BW, mengenai pengertianpengertian tindakan yang tidaksesuai dengan hukum yang berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UndangUndang.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2628 K/Pdt/2010
Tanggal 12 Januari 2012 — SITTI HARLINA binti KADERE,dkk ; R. MUCHTAR BASO OPU PATTA BUNDU,dkk
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pati (istri kKedua, kawin padatahun 1919), memiliki anak perempuan bernama St. Fatimah Krg. Intang;Bahwa menjelang akan kawin untuk kedua kalinya (kawin dengan St. LoroDg.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-10-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 518/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
54 — 38
  • tidakberalasan karenanya dalil posita dan petitum gugatan ParaPenggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkandalam pemeriksaan perkara aquo ;16.Bahwa secara hukum Pengertian tentang Perbuatan MelawanHukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, menggantikerugian tersebut", dan kemudian sejak tahun 1919
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 976/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
ANDARTO KOSASIH
Tergugat:
1.PT. AMARANZ PROPERTINDO
2.NOTARIS HUMBERG LIE, S.H.,S.E.,M.Kn
3.AHLI WARIS ALM. DRS. HENDRIK HENDARDI LUMANAUW
4.AHLI WARIS ALM. DRS. HENDRIK HENDARDI LUMANAUW (dalam hal ini : RENATA JACOB, VIVIENA SORAYA, DEVI MONICA, ROY MANUEL dan JOICE CATHERINE)
Turut Tergugat:
1.Tn. SUHERMAN
2.Tn. BENNY KURNIA SURYA
284 — 121
  • Bahwa, sebagaimana berlaku dan dianut dalam Jurisprudensi sejak PutusanHoge Raad1919 Arrest 31 Januari 1919 (kasus Cohen v. Lindenbaum)mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam ex.
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 06-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 9-K/PM.I-07/AD/III/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — Oditur:
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dedy Anuta Binti Jaya
88 — 39
  • adalahmenghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatutindakan beserta akibatnya artinya seorang yangmelakukan tindakan dengan sengaja maka ia harusmenghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebutbeserta akibat yang akan ditimbulkannya.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti sipelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yangbertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerangkepentingan yang dilindungi oleh hukum atau yangdilindungi oleh Undang Undang.Bahwa berdasarkan Arrest HR tanggal 31 1919
    tentangpasal 1365 BW mengenai pengertianpengertian tindakanyang tidak sesuai dengan hukum berintikan : Merusak hak subyektif Seseorang menurut UU,Desember 1919 tentang pasal pengertianpengertian.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 417/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 22 Maret 2017 — Brett Anthony Coad, DK MELAWAN Peter Frawley, DKK
121 — 92
  • yang diminta dalam petitumgugatan yang mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas karena tidakadanya sinkronisasi maksud dari Penggugat dan Penggugat Il Olehkarena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat danPenggugat Il.Penggugat dan Penggugat Il tidak dapat mendalilkan obyek perbuatanmelawan hukum sebagaimana permintaan dalam petitum gugatan nomor6.Bahwa berdasarkan arrest kasus LindenbaumCohen tertanggal 31Januari 1919
    Olehkarena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat danPenggugat Il untuk seluruhnya.Penggugat dan Penggugat Il tidak dapat mendalilkan obyek perbuatanmelawan hukum sebagaimana permintaan dalam petitum gugatan nomor6.Bahwa berdasarkan arrest kasus LindenbaumCohen tertanggal 31Januari 1919, pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukumkeperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaituperbuatan itu harus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
112 — 29
  • Tgl.17/10/14 SMAN 43) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 54) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 75) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 106) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 207) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 248) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 259) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 2710) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 3011) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 3512) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 6813) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 7714) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 115) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 316) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1417) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1618) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1919
    ))a ff WwW NDPrint Out Detail PP SMAN 10Print Out Detail PP SMAN 20Oo Halaman 296, Putusan Perkara No. :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST 7) Print Out Detail PP SMAN 248) Print Out Detail PP SMAN 259) Print Out Detail PP SMAN 2710) Print Out Detail PP SMAN 3011) Print Out Detail PP SMAN 3512) Print Out Detail PP SMAN 6813) Print Out Detail PP SMAN 7714) Print Out Detail PP SMKN 115) Print Out Detail PP SMKN 316) Print Out Detail PP SMKN 1417) Print Out Detail PP SMKN 1618) Print Out Detail PP SMKN 1919
    Pengadaan UPS SMAN 1)2) BOQ Pengadaan UPS SMAN 43) BOQ Pengadaan UPS SMAN 54) BOQ Pengadaan UPS SMAN 75) BOQ Pengadaan UPS SMAN 106) BOQ Pengadaan UPS SMAN 207) BOQ Pengadaan UPS SMAN 248) BOQ Pengadaan UPS SMAN 259) BOQ Pengadaan UPS SMAN 2710) BOQ Pengadaan UPS SMAN 3011) BOQ Pengadaan UPS SMAN 3512) BOQ Pengadaan UPS SMAN 6813) BOQ Pengadaan UPS SMAN 7714) BOQ Pengadaan UPS SMKN 115) BOQ Pengadaan UPS SMKN 316) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1417) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1618) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1919
    .245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 3011) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 3512) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 6813) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 7714) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 115) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 316) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1417) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1618) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1919
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
191 — 276
  • Adanya hubungan Kausalitet atau sebabakibat ;Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut Kriteria Perobuatan MelawanHukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi tahun 1919(Arrest lindebauw Chohen,tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin Ilmuhukum di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungHalaman 173 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN AmbRI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas danterdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1552 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Andi Sianto alias Baba Anga
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1552 K/Pid.Sus/2016Berdasarkan uraian di atas unsur menyalahgunakan kewenangan yangada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.Ad.7: Pengertian menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal1365) dan telah menjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) pada kasusLindebaum Cohen; maka pengertian istilah menyalahgunakan wewenangdiadopsi
    Bahwa hanya seorang pejabat publik yang mempunyaikewenangan atas dasar atribusi atau atas dasar delegasi yang memenuhisyarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan hukum publik dandapat menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal1365) dan telah menjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) kasusLindebaum Cohen; maka pengertian istilah menyalahgunakan wewenangdiadopsi dari
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 05/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 14 Maret 2016 — HANDOKO LIE
195 — 138
  • . ; Surat Wali Kota Medan No 593.5/20176, tanggal 19 Oktober 2011 tentangpersetujuan perpanjangan dari HGB No : 1147 dan No: 1151 kepada pihak424344454647481 (satu) lembar foto copy Gewest Oostkust Van Sumatra Afdeling Medan In2 Sectien Sectie B in 26 Bladen Blad Blad J 3 Medan B J 3Dezroijzingskaazt, Medan, den 31 December 1919 ; 4 (empat) lembar foto copy Recht van Eigendom Ver. No: 33 ; 2 (dua) lembar foto copy Recht van Eigendom Ver.
    Arga CitraKharisma No : 3 tanggal 21 Agustus 2002 di hadapan Notaris PoerjantoPoedjiyati, SH. ; Surat Wali Kota Medan No 593.5/20176, tanggal 19 Oktober 2011 tentangpersetujuan perpanjangan dari HGB No : 1147 dan No: 1151 kepada pihaklain ; 1 (satu) lembar foto copy Gewest Oostkust Van Sumatra Afdeling Medan In2 Sectien Sectie B in 26 Bladen Blad Blad J 3 Medan B J 3Dezroijzingskaazt, Medan, den 31 December 1919 ; 4 (empat) lembar foto copy Recht van Eigendom Ver.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
PT. BANK OCBC NISP, Tbk VS 1. RUKMANA
115 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;Bahwa, sejak tahun 1919 dengan adanya putusan HogeeRaad dankemudian diadopsi oleh Mahkamah Agung RI sebagai Yurisprudensi,pengertian unsur perbuatan tersebut melawan hukum diartikan dalamarti yang luas, yaitu meliputi: Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;Dan, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atauPerbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atauPerbuatan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 19 Juni 2017 — PT.KOREA WORLD CENTER INDONESIA >< PT.PULO MAS JAYA CS DAN PT FRUIT LAND
339 — 177
  • Indonesia.Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Bandingjperbuatan Terbanding/ tergugat dan atau diwakili Tergugat Il telahmelanggar Ketertiban Umum dan Peraturan perundangundangan , yakniKeputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1991 diatas.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka MajelisHakim Banding berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanperbuatan yang menyangkut 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum,sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Hoge Raad tahun 1919
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
620 — 332
  • pada orang lain, maka ia telah"melawan" tanpa harus menggerakkan badannya;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yangmelanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yangbertentangan dengan kewajiban menurut undangundang atau bertentangan denganapa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalampergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasanpembenar menurut hukum;Menimbang, bahwa sebelum tahun 1919
    , Hoge Raad berpendapat danmenafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, di mana perbuatan melawanhukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hakorang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur olehundangundang.Menimbang, bahwa Sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, dalamperkara LidenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang, dimana ada 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang secara alternatifdisebutkan
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata Tanah
Register : 04-07-2011 — Putus : 03-05-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.TJP
Tanggal 3 Mei 2012 — - BUSTAMI lawan - HUSNIWATI, dkk
122 — 25
  • objek perkara tanpa setahu atau tanpa seijin terlebihdahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yangmelanggar hukum.Menimbang,bahwa sebagaimana telah dinyatakan bahwa tanah objek perkaraadalah merupakan harta pusaka dari kaum Datuk Gindo Simarajo, dimana kepemilkanpusaka kaum merupakan kepemilikan secara komunal yang merupakan hak dari semuaanggota kaum.Menimbang, bahwa pengertian bertentangan dengan hukum sebagaimanayang dimuat dalam YURISPRUDENSI HOOGE RAAD sejak tahun 1919
    (Arrest LindeBaum Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta188menjadi pula doktrin imu hukum di Indonesia, dimana pengertian bertentangan denganhukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat nama katagori perbuatan ;a) bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undangundang;b) bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undangundang;c) bertentangan dengan tata susila yang baik (goede Zeder);d) bertentangan dengan azas