Ditemukan 11218 data
120 — 30
mengikuti, danmemahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia (HAM), berbunyi :Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dankebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dandilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemenntah .Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria secara sadar maupun tidak, tampak dalampenggunaan hukum adat sebagai dasar UUPA
ARY HANDOKO,SH
Terdakwa:
LASTARI NURUL ROZIKIN
82 — 42
.= Bahwa karena Petok D bukan merupakan bukti kepemilikan maka pihakyang mengklaim memiliki harus mengajukan pendaftaran tanah sesuaidengan pasal 19 ayat (2) Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ( UUPA) yang diatur lebih lanjut dalamPeraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP10 / 1961), kemudian disempurnakan dan diganti dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
158 — 56
., M.Hum di bawah sumpah di depanpersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelahpemberlakukan UUPA bahwa khusus' Daerah IstimewaYogyakarta tidak ada satupun Instansi Pemerintah yangdiperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah .Bahwa saksi juga menerangkan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria bahwa yang dapat memiliki hak atas tanah hanyaWarga Negara Indonesia dan Badan Badan Hukum yangdidirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan
PATAR SIDAURUK
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
Imam Sufi Bunari
249 — 107
Pasal 2 UndangundangNoomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarDasar Pokok Agraria (UUPA);c. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Lampung telahmerencanakan peruntukan dan penggunaan areal tanahPutusan Nomor : 3/G/2020/PTUNBL Hal 25perkebunan PT. Way Halim tersebut sebagaimana suratGubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17Oktober 1979 Nomor AG.120/DA.2628/PHX/1979, danmemohon pelepasan Hak Guna Usaha PT. Way Halim guna lokasi Kepentingan di daerah.d.
309 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melanggar hukum pertanahan Indonesia, yakni orang asing tidakboleh memiliki tanah (lihat Pasal 21 ayat (1) juncto 9 ayat (1) UUPA). BRIAN JOHN BRYCE sebagai seorang WARGA NEGARAASING tidak mungkin mempunyai hak milik atas tanah, oleh karena itu secara hukum sangat mustahil ia dapat menyerahkanhak milik atas tanah yang ia sendiri tidak mungkin memilikinyakepada orang lain apalagi kepada ONG BENG SENG yang jugaadalah WARGA NEGARA ASING (Malaysia).2.
1.KETUT ARYA BUDI GIRI
2.GEDE ARVA PRATAMA GIRI
3.MADE JARDIN PRADNYANA GIRI
4.I NYOMAN DERBI PRAYA NOVA GIRI
5.NI LUH ASTIKAWATI
6.PRIYATI MINARSIH
7.I WAYAN SUMARTA
8.IR. MARCUS SWASTHALAKSANA
Tergugat:
1.DRA. LANNY RAHARDJA
2.RESWITA FAURA
3.TEJA HADI WIRANATA
4.DANIEL DENGI KABANGA
5.ANDRIAS NDARA HANDA
6.DARIUS DITA METE
7.DOMINGGUS NDARA MILLA
8.MARTEN MILLA ATE
Turut Tergugat:
1.Kantor Agraria dan Tata ruang badan pertanahan nasional Kabupaten Sumba Barat Daya
2.FRINCE MONE KAKA, SH.M.Kn
3.KHRISNA POERWA ADHESTYA
240 — 142
SumbaBarat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun Para Penggugattidak dapat menguraikan bukti kepemilikan atas tanah tersebut karenasesuai dengan sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat ( 2 ) huruf c UUNo. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok pokok Agraria( UUPA ) Jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 tahun 1987 TentangPendaftaran tanah bukti kepemilikan tanah adalah berupa sertipikat.3.
Sumba Barat Daya,Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun Para Penggugat tidak dapatmenguraikan bukti kepemilikan atas tanah tersebut karena sesuai dengansebagaimana ketentuan pasal 19 ayat ( 2 ) huruf c UU No. 5 tahun 1960tentang Peraturan dasar Pokok pokok Agraria ( UUPA ) Jo. Pasal 1angka 20 PP No. 24 tahun 1987 Tentang Pendaftaran tanah buktikepemilikan tanah adalah berupa sertipikat.3.
56 — 15
peralihan hak baik berdasarkan SuratPelapasan Hak atau Akta Jual Beli yang diketahui Pejabat dan instansiterkait; (Bukti T 4) dan (Bukti T 5)Bahwa ljin Prinsip dan in Lokasi yang pernah diberikan kepadaPenggugat dalam Konpensi untuk tanah yang katanya pernahdibebaskan oleh Direktorat Reserse Mabes Polri seluas tanah + 50 Ha,Halaman 38 dari 164 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN.Tng.20.21.22.23.secara hukum bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanahsebagaimana diatur dalam Undangundang Pokok Agraria (UUPA
157 — 61
menjadi bagian dengan kedua belah pihak dan tunduk pada pasal 1320KUHPerdata dan karenanya tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak penerimakuasa;Menimbang, bahwa karena surat kuasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariperjanjian tersebut, maka berlaku ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, berlaku sebagai undangundang bagi kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa dalam perjanjian jual beli tanah meskipun belum lengkap suratsuratnya, tetap dapat dilaksanakan karena UU Nomor 5 tahun 1960 UUPA
AGUNG SANTOSO
Tergugat:
1.VICKY AISYAH
2.RINDA ROVITA
3.VIVI HARYATI VULA
4.SETIYO ADI SUTEJO
Turut Tergugat:
4.ALEXANDRIA PUDENTIANA WIGNJODIHDO, SH
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
68 — 16
No. 24/1997 ) :Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah......
69 — 25
Penggugat hanya menyebut berasal dariLembar Rencana Kota (LRK) tanggal 18 September 1979 sebagaimana dalilgugatan pada poin 4;4 Bahwa ada yang sangat janggal dari penerbitan atau masa berlaku HGB ini,berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 35 ayat 1, masa berlaku HGB adalah30 tahun. Tetapi mengapa masa berlaku HGB Penggugat berakhir tahun 1995 ?
Ardhi Prasetyo,SH
Terdakwa:
FIDELIS GANI Anak SATUN Alm
69 — 17
atau disyahkanoleh Kepala Desa dilokasi tanah tersebut; Bahwa yang berhak dan berwenang mengeluarkan suratpernyataan tanah adalah Kepala Desa di lokasi tanah tersebut danbukan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional; Bahwa kedudukan suatu Surat Pernyataan Tanah (SPT) hanyasebagai pernyataan dari pemohon bahwa memiliki/menguasai tanahtersebut dan dibenarkan oleh Kepala Desa dilokasi tanah tersebut; Bahwa dalam suatu SPT tersebut tidak diatur dalam perundangundangan atau di UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA
65 — 18
Mengacu pada pasal 20 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang berbunyi: " Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. " ; makaseorang pemegang hak atas tanah dengan hak milik mempunyaikewenangan penuh untuk menjalankan hak atas tanahnya tersebutsepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlakuseperti ketentuan pasal 6 UUPA tentang Fungsi
Terbanding/Tergugat I : Ros Binti Syamsuddin
Terbanding/Tergugat II : Lafitri Bin Syamsuddin
Terbanding/Tergugat III : Dedy Bin Syamsuddin
Terbanding/Tergugat IV : Masyur Bin Syamsddin
Terbanding/Tergugat V : I Sudduha Binti Lasinrang
Terbanding/Tergugat VI : Syamsuddin Bin LAsinrang
Terbanding/Tergugat VII : Indo Gallong Binti Lasinrang
Terbanding/Tergugat VIII : Emmang Bin Lasinrang
Terbanding/Tergugat IX : Indo Tang Binti La Jelling
Terbanding/Tergugat X : I Patimang
Terbanding/Tergugat XI : La Juma
Terbanding/Tergugat XII : Hj. Nursang
Terbanding/Tergugat XIII : Ambo Asse
Terbanding/Tergugat XIV : Akbar
Terbanding/Tergugat XV : Illang Sari
Terbanding/Tergugat XVI : Sumarni Binti Panessai
Terbanding/Tergugat XVII : H. Passoppeng
Terbanding/Tergugat XVIII : Hj. Pati
Terbanding/Tergugat XIX : Hade Binti Muh. Nure
Terbanding/Tergugat XX : Hamzah Bin Muh. Nure
Terbanding/Tergugat XXI : Anwar Bin Muh.
62 — 27
Bahwa sebagaiman didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya yangmenyatakan Sertipikat hak milik No. 321/Sompe Tahun 1991, atas nama H.Pasoppeng (tergugat XVII), sertipikat hak milik No. 353/Sompe tahun 1991atas nama Maddu dan sertipikat hak milik No. 323/Sompe Tahun 1991 atasnama Tambi (Suami Nanga tergugat XXVII) adalah tidak sah menurut hokumdan tidak mempunyai kekeuatan hokum mengikat adalah keliu dan mengadaada kerena berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, sertipikatha katas tanah
70 — 36
Kotamadya Jakarta Selatan tersebut,tercatat bahwa kepemilikan Sony Yudhanto (Tergugat VI) atasObjek Jaminan adalah didasarkan pada Risalah LeiangNo.628/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang dibuat oleh CepiKumiadi, SE, Pejabat Lelang Kelas 1 KPKNLSerpong.Bahwa tindakan Sony Yudhanto (Tergugat VI), dalammendaftarkan hak kepemilikannya atas Objek Jaminan telahsesual dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undangundang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria Axntuk cpianintnya disebut "UUPA
Pasal 1 angka20 dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut "PP24/1997"), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPA menyebutkan: "Hak Milik,demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannyadengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
972 — 50
Residen Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah ub.Bupati Deli dan Serdang tertanggal 24 September 1953, sedangkan dariasfek hukum Materil, khususnya Undangundang Pertanahan adalahmerupakan pemberian hak pengelolaan atas tanah sawah/ladang (hakmenguasai tanah dari Negara eks Pasal 4 Ayat 1 UUPA) ; n Menimbang, bahwa dalam beberapa buku Ilmu HukumPertanahan disebutkan bahwa Undangundang Pokok Agraria (Undangundang Nomor 5 Tahun 1960) tidak menyebut Hak Pengelolaan secaraeksplisit, melainkan hanya menyebut
pengelolaan (Penjelasan UmumAngka II Nomor 2 UUPA), sedangkan dalam sejarah perundangundanganistilah Hak Pengelolaan (HPL) tersebut baru dikenal sejak tahun 1965melalui Peraturan MenteriAgraria Nomor : 9 Tahun 1965 dan sebelumnyadikenal dengan istilah Hak Penguasaan (Beheersrecht) yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1953 tentang Hak PenguasaanAtas Tanahtanah Negara (Supriadi, 2007 : 148) ; n Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikanpertimbangannya dari asfek yuridis terkait
128 — 19
melalui jual beli;Berdasarkan pada UndangUndang Pokok Agraria (UUPA), jual beli tanahdilakukan dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh/di hadapan PPATdan dengan adanya AJB terjadi perubahan kepemilikan atas obyeksengketa, beralih ke Tergugat ;18.Bahwa selanjutnya mengingat dana yang dipergunakan oieh TERGUGAT (debitur) merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuaidengan perjanjian, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabilaTERGUGAT Il menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan
146 — 134
Hak, ada Hibah,ada jual beli dan karena Pindahan Hak;Bahwa cara Peralihan Hak dengan jalan mengajukan Perolehan Hak atastanah Negara;Bahwa cara Pemindahan Hak yaitu suatu misal melalui Hibah, ada jual belidan sebagainya;Bahwa Hak pakai tanah, ada yang bisa dipindahtangankan yaitu Hak pakaiyang dibatasi jangka waktu; Dan ada yang tidak bisa dipindahtangankan yaituHak pakai yang tidak dibatasi jangka waktu;Bahwa didalam UndangUndang Agraria terdapat macammacam Haksebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA
Terbanding/Tergugat III : IWAN BIN TAUHID
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIM ASIA AFRIKA
Terbanding/Tergugat IV : IRMA BINTI TAUHID
Terbanding/Tergugat II : IDA BINTI TAUHID
Terbanding/Turut Tergugat III : Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pamulang
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan kota Tangerang Selatan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi banten
122 — 57
Pada hal yang seharusnya dilepaskan adalahSertipikat sebagai bukti hak bukan C 1441, karena bukti hakyang diakui badan pertanahan nasional adalah Sertipikat.Sesuai dengan pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintahno.24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah yangmenyebutkan "Sertifikat adalah surat tanda bukti haksebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c)UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanahwakaf,hak milik atas rumah susun dan hak tanggunganyang masing masing sudah dibukukan dalam
160 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara dimaksud merupakan perkara perdata antara Penggugatdengan Tergugat mengenai gugatan atas tanah obyek sengketa yangterletak di Jalan Mataram Nomor 1 Kelurahan Cihapit, KecamatanBandung Wetan Kota Bandung dan terbukti dalam dalildalil gugatanPenggugat tidak ada tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukanTurut Tergugat Il yang merugikan kepentingan orang lain, dan tidakmenyimpang dari ketentuan peraturan perundang yang berlakusebagaimana diamanatkan di dalam UndangUndang Nomor 5 tahun1960 (UUPA
98 — 75
Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yangsah menurut undangundang adalah sertifikat sebagaimana diatur dalampasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Jo Pasal 1 angka 20 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaranTanah. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana sertifikat yang dimiliki saksi/pelapor Ir. NOOR AHMAD yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1566 tahun 1984dan Sertifikat Hak Milik No. 1584 tahun 1984. Sehingga apa yangdilakukan terdakwa I.